Tokoh masyarakat Sungai Liput sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Aceh Tamiang, Adriadi, SE, Kamis (10/9), menilai rencana pengalihan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah perlu dikaji secara matang.
Menurut Adriadi, perpindahan sistem tersebut belum tentu membuat pengelolaan MBG menjadi lebih efisien dan efektif. Bahkan, jika tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Peralihan ke kantin sekolah belum tentu otomatis membuat program lebih efisien. Jangan sampai niatnya memperbaiki tata kelola, tetapi justru muncul masalah baru dalam pengawasan, biaya, tenaga kerja dan pelaksanaan di lapangan,” ujar Adriadi.
Ia juga mengingatkan agar pemenuhan gizi anak tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, apabila MBG dikelola melalui kantin sekolah, harus ada sistem pengawasan yang kuat terhadap
menu, kandungan gizi, porsi, kualitas dan kebersihan makanan.
“Jangan hanya memastikan anak mendapatkan makanan. Yang lebih penting, apakah makanan itu benar-benar memenuhi kebutuhan gizinya. Kalau pengawasan menjadi lebih sulit, kita khawatir tujuan utama program MBG justru tidak tercapai,” jelasnya.
Di sisi lain, Adriadi menyoroti dampak pengalihan tersebut terhadap lapangan kerja. Selama ini, program MBG turut membuka pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari penyedia bahan makanan,
memasak, pengemasan hingga distribusi.
“Kalau semua dipusatkan di kantin sekolah, harus dihitung juga berapa tenaga kerja yang nantinya masih bisa diserap. Jangan sampai masyarakat yang sebelumnya memperoleh penghasilan dari MBG justru kehilangan pekerjaan dan kembali menjadi pengangguran,”
katanya.
Adriadi menegaskan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Karena itu, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG saat ini, yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan
perbaikan.
“Tidak ada sistem yang sempurna. Tetapi sistem yang baik adalah sistem yang terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan menggantikan semua sistem yang ada. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Kalau pengawasan lemah, kita perkuat. Kalau distribusi bermasalah, kita benahi,” tegasnya.
Ia berharap setiap perubahan MBG didasarkan pada kajian yang jelas, termasuk menghitung biaya, kualitas gizi, sistem pengawasan dan dampaknya terhadap tenaga kerja masyarakat.
“Yang kita inginkan bukan sekadar mengganti sistem, tetapi memastikan MBG benar-benar lebih baik. Anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, pengawasan berjalan, anggaran efisien, dan
masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi,” pungkas Adriadi.(*)
