MEDIANAD COM, SABANG – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sabang mengamankan enam orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu di sebuah kamar Hotel, Kec.Sukakarya Kota Sabang,Minggu (23/08/2026) sekitar pukul 01.15 WIB.

Penindakan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Sabang Iptu Emil Khaira, S.S.H., M.H. Keenam terduga pelaku masing-masing berinisial RPJ (27), FS (23), FA (22), FHC (23), BS (27), dan IPS (29), Senin (24/08/2026).

Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas cokelat, satu bong yang telah dilengkapi pipet dan kaca pirek, satu plastik putih bening, serta kertas fiper bermerek Loyo.

Kasat Resnarkoba menyebutkan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya sekelompok orang yang diduga menggunakan narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapati keenam terduga pelaku berada di dalam kamar hotel dan langsung melakukan penindakan.

Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., mengapresiasi gerak cepat Tim Opsnal Satresnarkoba dan peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

“Kami terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Sabang. Informasi dari masyarakat sangat penting bagi kami dalam mengungkap kasus narkotika. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba,” tegas Kapolres.

Keenam terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satresnarkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(man).

MEDIANAD.COM, KUALA SIMPANG – Pelayanan Bank Aceh Syariah ( BAS) cabang Kuala Simpang seperti Rentenir, hal ini dihadapi langsung oleh Tokoh Aceh H Jamaluddin T Muku Pemimpin Redaksi MEDIANAD yg sejak 2002 membela kiprah PT BPD Aceh saat krisis moneter terancam bangkrut hingga jadi Anggota DPRD Aceh 2004 – 2019. Bahkan saat Dirut H Aminullah Usman meresmikan Cabang Kuala Simpang tahun 2009 Kepala Cabangnya H A Samad.

Saat itu Kacab meminta Bupati Aceh Tamiang menyertakan Saham dalam bentuk penyediaan lahan untuk Pembangunan Gedung Cabang Kuala Simpang.

H Jamal T Muku secara spontan meminta Bupati menyerahkan lahan Kantor Dinas Pendidikan untuk dibangun gedung Bank Aceh, nanti kita cari lahan yg lebih luas untuk Pemkab.

Bupati didepan Dirut Aminullah Usman menyatakan kalau Pak H Jamal T Muku yg rekom kami siapkan untuk pelepasannya sesuai aruran yg berlaku, kini Gedung BAS berdiri megah.

Saat Kacab Muhammadsyah setelah meninjau lokasi Pertanian pepaya california, persiapan lahan pengembangan dan tambak di Tanjung kramat. Karena pepaya menggunakan pupuk alam rasanya sangat manis, maka Kacab menawarkan tambahan Modal usaha Pertanian sebanyak Rp 200.000.000.- kami setujui dan ambil dana tersebut seluruhnya untuk pembelian lahan, pengolahan lahan dan Penanaman seluas 3 hektar di bulan November 2021, Tanaman pepaya tumbuh subur, tanaman tumpangvsari kami tanam Semangka dan tanaman tua kami tanam pokat aligator, Allah berkehendak lain Januari 2022 terjadi banjir bandang semua Usaha kami habis ditelan banjir bandang. Ujarnya melemas kepada wartawan media ini.

Lanjutnya 2025 kembali menanam nilam dilahan pepaya dan budidaya udang ditambak, tanggal 24- 25 November 2025 kembali ditelan banjir bandang, Aset anggunan termasuk rumah Posko hancur dan kecurian.
Kami mengirimkan Surat minta status pinjaman dihapuskan akibat bencana alam 3 kali surat kami kasih tidak ada jawaban dr pihak BAS, yang ada hubungi kami Helmi Wakil Kacab meminta Rumah dilelang/ Jual saja ada yg nawar Rp 300 juta sebelum Banjir kami katakan harga pas Rp 400 juta.

Minggu lalu kami kirim surat dan bertemu Dirut H Fadil Ilyas meminta dihapus pinjaman 2 kali musibah, akhirnya disarankan bayar pinjaman pokok saja.

Kami jual rumah tapi saat minta 1 sertifikat untuk proses balik nama pihak Kacab Afrian dan Helmi tidak bisa harus bayar semua pinjaman, padahal sudah kami setor cas Rp 50 juta, sisanya Rp 35 juta, tetap pihak BAS Tegas bayar lunas ambil Sertifikat, inilah balas jasa dan pola Rentenir Kacab dan Wakil Kacab.

Kami sarankan Pak Dirut segera Promosi Afrian,Helmi ke Jabatan Strategis agar BAS Maju, kepada nasabah hati- hati ajukan Pinjaman macet disita tanpa Syariah di Bank Aceh.tandas Jamal T Muku kepada Medianad.( jin)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Kapolsek Ulee Kareng, AKP Suriya, mengimbau seluruh masyarakat di setiap gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas publik selama bulan Agustus 2026.

Imbauan tersebut disampaikan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

AKP Suriya juga meminta seluruh keuchik di wilayah Kecamatan Ulee Kareng agar menginstruksikan warganya untuk memasang Bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di setiap rumah, tempat usaha, serta fasilitas publik lainnya,” ujar AKP Suriya.

Pengibaran Bendera Merah Putih tersebut dimulai sejak 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI di wilayah Kecamatan Ulee Kareng berlangsung meriah dan penuh semangat kebangsaan.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Secara terencana Prof Dr Yusri Yusuf.MPd menduduki Jabatan Ketua Majlis Adat Aceh ( MAA) beliau mengenyampingkan UU no 20/ 2023 tentang ASN Pasal 51 bahwa Setiap ASN tidak boleh rangkab jabatan Fungsional sebagai Guru besar dengan Jabatan lain di Pemerintahan Daerah.

Sebenarnya Musyawarah Daerah MAA tahun 2025 sudah dilarang oleh Gubernur Aceh Mualem dalam disposisinya. Sebut sumber terpercaya di Meuligoe Aceh kepada wartawan.

Yusri Yusuf dan Panitia tetap ngotot melaksanakan Musda MAA Penuh Rekayasa, ini membuktikan Sebuah kegiatan menghabiskan dana APBA, Dalam disposisi Gubernur meminta Musda MAA dilaksanakan setelah Revisi Qanun MAA yang telah masuk Prolega DPRA 2026.

Informasi dari Staf Sekretariat MAA bahwa Yusri jarang masuk kantor dan beliau telah dipanggil Dirreskrimsus POLDA Aceh.

Menurut Penasehat MAA Abon Abd Muthaleb dirinya gak pernah dipanggil rapat apa pun oleh MAA.

Wartawan Medianad M Daud yang mencoba menjumpai Prof Yusri Yusuf kata Staf beliau jarang masuk, bahkan pengurus MAA tidak punya ruang kerja, mereka hanya mengambil honor saja, terlihat memang kondisi di ruangan Sekretariat sepi, cuma yg ada pegawai sekretariat.

Qanun Aceh no 8/2019 tentang MAA juga mengamanahkan bahwa Pejabat ketua MAA tidak boleh rangkab jabatan struktural dan Fungsional, tapi Yusri Yusuf tetap tidak menggubrisnya, ini jelas Kegiatan korupsi terencana, sebut staf yang ingin MAA berkembang dengan baik tanpa ada intrik intrik kepentingan kelompok.

Kantor LAN Aceh juga telah mengirim surat kepada Ketua MAA Yusri Yusuf bahwa beliau tidak boleh rangkap jabatan sebagai Fungsional guru besar FKIP UNSYIAH, cuma Yusri tidak menggubrisnya, karena program sudah terencana untuk menikmati APBA.sebut staf. (daud)

Gedung Baitul mal Aceh

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana umat oleh Baitul Mal Aceh (BMA).

Menurutnya, BMA sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah memiliki tanggung jawab besar secara institusional, baik secara hukum, etika, maupun syariat Islam. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan, termasuk pemotongan bantuan modal usaha kepada masyarakat kecil, tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pengembalian dana.

Ia mencontohkan kasus yang menimpa seorang warga Gampong Madat, Aceh Timur, di mana bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta diduga dipotong hingga hanya diterima Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Pengembalian sisa dana Rp4,5 juta kepada penerima dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum.

“Alasan pemotongan tersebut tidak rasional, bahkan diduga melibatkan pihak di luar sistem kerja resmi Baitul Mal Aceh,” ujar Taufik.

Lebih lanjut, ia menilai praktik tersebut bukan kasus tunggal, melainkan berpotensi menjadi bagian dari persoalan sistemik dan berulang dalam pengelolaan dana umat. Apalagi, dana yang dikelola BMA mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dan bersumber dari kewajiban keagamaan masyarakat.

Karena itu, ia meminta APH melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari komisioner, kuasa pengguna anggaran (KPA), hingga pihak perantara seperti broker atau agen dalam penyaluran bantuan.

“Ini bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut amanah umat dan nilai-nilai syariat Islam. Jika dikelola tidak benar, dampaknya tidak hanya hukum, tetapi juga moral dan sosial,” tegasnya.

Selain bantuan modal usaha, Taufik juga menyoroti berbagai program lain yang kerap menuai polemik, seperti pembangunan rumah dhuafa dan penyaluran beasiswa. Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola lembaga.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Sebab, secara politik anggaran, pengelolaan dana BMA merupakan bagian dari kebijakan publik yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara dugaan penyimpangan besar diabaikan,” ujarnya.

Taufik menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah merupakan keharusan, agar kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga serta tidak mencederai penerapan syariat Islam di Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Satresnarkoba Polres Sabang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Unit Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU Emil Khaira S., S.H., M.H., berhasil ungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi dan mengamankan dua terduga pelaku berinisial G.M.S. laki-laki (21) dan R.W, perempuan (28), Jum’at (31/07/2026).

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi pil ekstasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 20.00 WIB, petugas melakukan penyelidikan di kawasan Simpang Tugu Garuda Kec.Sukakarya Kota Sabang.

Saat dilakukan penindakan, petugas mengamankan kedua terduga pelaku dan menemukan barang bukti pil ekstasi berwarna hijau muda bermerek WhatsApp kode produksi 2.0 yang sempat dibuang oleh salah satu pelaku di atas seng halte. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Sabang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa Polres Sabang akan terus melakukan tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Sabang. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara profesional dan berkesinambungan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika,” tegas Kapolres.(man)

Gedung KPK

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meminta seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Aceh untuk menyerahkan berbagai data terkait pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa.

Selain itu KPK juga meminta data pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2026, Sabtu (18/7/2026)

Permintaan data tersebut tertuang dalam Surat KPK Nomor B/4270/KSP.00/70-72/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota diminta menugaskan pejabat atau staf terkait guna menyiapkan dan menyampaikan seluruh data yang diperlukan untuk kepentingan pendalaman, pengawasan, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.

Data yang Diminta KPK

• KPK meminta pemerintah daerah menyerahkan sejumlah data strategis, di antaranya:

• Data hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2026, termasuk hibah kepada instansi vertikal.

• Data bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

• Data Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

• Data anggaran perjalanan dinas DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Data honorarium DPRD (DPRA/DPRK) Tahun Anggaran 2025 dan 2026

• Daftar 10 proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai terbesar Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

• Data pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung dan e-purchasing.

• Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

• Data pinjaman daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

• Laporan hasil audit Inspektorat melalui akun e-Audit apabila telah dilaksanakan.

Selain itu, KPK juga meminta pemerintah daerah menginput data realisasi aset dan pajak daerah melalui tautan yang telah disediakan serta menyusun seluruh data sesuai format Excel yang ditentukan.

Batas Waktu Penyampaian

Dalam surat tersebut, KPK menetapkan bahwa seluruh data harus telah diterima paling lambat 24 Juli 2026.

Permintaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya permintaan tersebut, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diharapkan dapat memenuhi kewajiban penyampaian data secara tepat waktu, lengkap, dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (**)