MEDIANAD.COM, JAKARTA–Hari ini, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melakukan pertemuan dengan dua pejabat negara di Jakarta. Kunjungan pertama dilakukan Mualem—sapaan akrabnya—kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Pertemuan Ketua Umum Partai Aceh itu bertujuan membahas sejumlah inisiatif pembangunan di Aceh, termasuk peluang investasi dan program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh yang telah menjabat selama 51 hari (12 Februari–10 April 2025) memaparkan kesiapan beberapa kabupaten di Aceh dalam mendukung program pembangunan sekolah berbasis asrama (boarding school) yang digagas pemerintah pusat, Kamis (10/4/2025).
Program ini, sebagaimana disebutkan dalam rilis Biro Adpim Setda Aceh, akan menyediakan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA secara gratis, lengkap dengan asrama dan makanan, serta dikelola oleh Kementerian Sosial.
Disebutkan pula bahwa pemerintah pusat meminta setiap kabupaten yang ingin berpartisipasi agar menyediakan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut. “Insyaallah, Aceh siap. Beberapa daerah seperti Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Besar, dan wilayah sekitarnya sudah kami siapkan,” ujar Mualem dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April 2025.
Ketua MPR RI menyambut positif kesiapan Aceh dan berkomitmen untuk menghubungkan langsung Gubernur dengan Menteri Sosial guna merealisasikan program tersebut sesegera mungkin. Selain isu pendidikan, Mualem juga membahas rencana kedatangan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia ke Aceh pada pertengahan Juli. Ia berharap tokoh penting dunia Islam itu dapat memberikan khutbah di Masjid Raya Baiturrahman dan melihat langsung potensi Aceh untuk kemudian dibawa ke forum-forum strategis internasional.
Tak hanya itu, Mualem juga mengungkapkan komunikasi aktifnya dengan pihak Uni Emirat Arab terkait potensi investasi besar di wilayah Andaman. Nilai investasi awal yang diajukan disebut mencapai Rp80 miliar sebagai langkah awal pengembangan kawasan ekonomi baru. Selanjutnya, Gubernur Aceh bertandang ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan disambut langsung oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo, bersama Sekjen Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah.
Pertemuan Muzakir Manaf di sana bertujuan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 serta telewicara bersama Presiden Prabowo Subianto saat panen raya beberapa waktu lalu. Safari politik ke sejumlah kementerian ini dilakukan demi memastikan percepatan pembangunan di Aceh benar-benar terwujud.
“Ini adalah bentuk keseriusan dan gerak cepat Pak Gubernur untuk menjemput perhatian Presiden. Fokus beliau jelas: mendorong pembangunan infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan di Aceh,” ujar Pelaksana Tugas Sekda Aceh, M. Nasir, yang turut mendampingi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Menteri Dody mengenang pengalamannya saat bertugas di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias pascatsunami.
“Kami bangga bisa kembali terhubung dengan Aceh. Kehadiran Pak Mualem menjadi semangat baru. Seperti yang berkali-kali disampaikan Bapak Presiden, Aceh memang perlu mendapat perhatian lebih,” kata Menteri Dody.
Mualem sendiri menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi aktif dengan berbagai kementerian. “Momentum perhatian Bapak Presiden tidak boleh lewat begitu saja. Ini akan kami tindak lanjuti secara sungguh-sungguh demi kemajuan Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRA, Zulfadli—yang juga hadir dalam pertemuan tersebut—mengatakan bahwa dukungan pemerintah pusat harus direspons dengan kerja nyata dari seluruh elemen di Aceh.
“Ini momentum penting. Kami di DPRA siap menyambut dan memperkuat program-program strategis Mualem. Penerimaan hangat dari Menteri PUPR menandakan komitmen nyata pemerintah pusat,” ujarnya. Bahkan, Mualem mengundang Menteri PUPR untuk kembali berkunjung ke Aceh.
“Mari kita lihat kembali hasil-hasil rehab rekon masa lalu yang Bapak rintis. Kita lanjutkan jejak itu bersama,” katanya. Dalam audiensi tersebut, Mualem turut didampingi Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rian Syaf; Erwin Ferdinan dari Disnakertrans Mobilitas Penduduk Aceh; serta Ketua DPRA, Zulfadli. Semua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah demi percepatan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.(*)
