MEDIANAD.C0M, KOTA JANTHO: Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar semakin intensif dalam memastikan ketersediaan daging bagi masyarakat. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si, turun langsung memantau kesiapan Rumah Pemotongan Hewan Ternak (RPHT) serta stok sapi di Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, pada Selasa (25/2/2025).
Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pemotongan hewan menjelang hari meugang yang menjadi tradisi khas masyarakat Aceh sebelum memasuki Ramadhan berjalan dengan baik.
Selain itu, Sekda juga ingin memastikan bahwa stok sapi dan harga jual daging tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi ini tanpa kendala. Kehadirannya didampingi oleh berbagai pejabat daerah, termasuk anggota DPRK Aceh Besar, Asisten II M. Ali SSos MSi, Kadis Pangan Alyadi SPi MM, Plt Kepala Diskopukmdag Trizna Darma ST, Plt Kadis Perhubungan Dodi Trisna SSTP MSi, Kadis Pertanian Jakfar SP MSi, Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Darwan Asrizal, serta unsur Forkopimcam Kecamatan Ingin Jaya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi daging bagi masyarakat Aceh Besar.
Menurut Bahrul Jamil,hal tersebut penting dilaksanakan mengingat kebutuhan daging saat Meugang meningkat tajam. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan pasokan sapi mencukupi dan pemotongan berjalan sesuai dengan standar kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan daging menjelang Ramadhan. Selain mengecek kesiapan stok sapi, Plt Sekda Aceh Besar juga menyoroti tarif retribusi layanan di RPH Lambaro yang dinilai masih terlalu rendah.
Ia mengusulkan agar tarif tersebut dinaikkan agar lebih sebanding dengan operasional yang dilakukan oleh petugas. Saat ini, pemakaian tempat pemotongan sapi atau kerbau dikenakan tarif Rp 60.000 per ekor, sementara pemeriksaan hewan dikenakan biaya Rp 20.000 per ekor.
“Selain itu, pemakaian kandang hewan sapi atau kerbau per hari dikenakan tarif Rp 10.000 per ekor, sedangkan pemeriksaan hewan yang masuk dikenakan biaya Rp 5.000 per ekor untuk sapi atau kerbau, serta Rp 3.000 per ekor untuk kambing atau domba. Khusus untuk pemeriksaan hewan ternak yang dipotong saat Meugang, tarif yang berlaku adalah Rp 30.000 per ekor,” katanya.
Menurut Bahrul Jamil, kenaikan tarif retribusi ini diperlukan untuk meningkatkan layanan di RPH, seperti perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan hewan.
Ia menilai bahwa tarif yang lebih realistis akan membantu meningkatkan kesejahteraan petugas serta menjamin kualitas daging yang beredar di masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
M.4“Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat bebas dari penyakit dan aman dikonsumsi,” ucapnya.
Dinas Pertanian Aceh Besar yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan terus meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk ke RPH. Kadis Pertanian Jakfar SP mengatakan bahwa setiap hewan yang akan dipotong harus melalui pemeriksaan ketat untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis.
Meugang sendiri adalah tradisi masyarakat Aceh yang dilakukan tiga kali dalam setahun, yakni sebelum bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
“Pada hari ini, masyarakat berbondong-bondong membeli daging untuk dimasak dan disantap bersama keluarga sebagai bentuk syukur. Pemerintah Aceh Besar berharap dengan adanya pemantauan ini, pelaksanaan meugang tahun ini dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati daging dengan harga yang wajar,” tuturnya.
Bahrul Jamil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses ini agar tidak ada spekulasi harga di pasar. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tradisi Meugang dengan nyaman, tanpa kekhawatiran akan stok atau harga daging yang melonjak.
DAMPINGI WAGUB DEK FADH
Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE, bersama Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si, turun langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan stok beras. Didampingi tim Satgas Pangan Aceh, mereka meninjau Gudang Bulog Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada Selasa (25/2/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan permintaan beras selama Ramadhan. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE, menegaskan pentingnya pemantauan ketat agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam mendapatkan beras dengan harga yang stabil.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap stabil. Ramadhan adalah bulan penuh berkah, dan kami tidak ingin masyarakat terbebani dengan harga beras yang melambung tinggi,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menekankan peran pemerintah dalam mengawasi distribusi bahan pokok, khususnya beras dan komoditas penting lainnya. “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan dinas terkait, untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pasar. Jangan sampai ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Alhamdulillah, stok beras kita cukup hingga enam bulan ke depan,” tambahnya.
Wagub juga menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, tidak akan ada impor beras. “Beras Aceh akan dikelola sendiri untuk masyarakat Aceh,” tegasnya.
Komit Jaga Ketahanan Pangan
Plt Sekda Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si, yang turut mendampingi Wagub Aceh, juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bulog serta para pedagang guna menghindari potensi kelangkaan beras.
“Stok beras di Gudang Bulog Aceh Besar dalam kondisi aman. Kami juga terus memantau harga di pasar agar tidak ada lonjakan yang bisa memberatkan masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan ketersediaan beras,” kata Bahrul Jamil.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindak tegas jika ditemukan praktik penimbunan beras dan bahan pokok lainnya yang dapat mengganggu stabilitas harga di pasaran.
“Kami akan bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan masyarakat. Jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan,” tegasnya.
Pemantauan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Perum Bulog Kanwil Aceh, anggota DPRK Aceh Besar, Asisten II Setdakab Aceh Besar M. Ali, Kadis Pangan Aceh Besar Alyadi SPi, MM, Plt Kepala Diskopukmdag Aceh Besar Trizna Darma ST, Plt Kepala Dishub Aceh Besar Dodi Trisna S.STP, M.Si, Kadis Pertanian Aceh Besar Jakfar SP MSi, serta Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar Darwan Asrizal SE, MT.
Dengan adanya pemantauan ini, diharapkan stok beras di Aceh Besar tetap aman dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Pemerintah Aceh dan Aceh Besar berkomitmen untuk terus mengawal kondisi pasar agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa khawatir akan lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok. (rel/ml)
