Oleh: Tawakal, M.Pd.
Pelatih Futsal dan Dosen Pendidikan Jasmani Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG)
Futsal Indonesia sedang berada pada persimpangan penting. Di tengah perkembangan prestasi tim nasional yang saat ini peringkat 14 dunia, peringkat 4 di Asia, peringkat 2 di Asia Tenggara, lalu meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga futsal, serta tumbuhnya kompetisi di berbagai daerah, justru muncul polemik di tingkat kepemimpinan organisasi antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Persoalan ini menjadi perhatian banyak kalangan, khususnya pelatih, atlet, pengurus klub, wasit, akademisi, dan masyarakat yang selama ini mengikuti perkembangan futsal nasional.
Polemik mencuat setelah PSSI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 dan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Keputusan tersebut kemudian mendapat penolakan dari Michael yang mempersoalkan mekanisme dan kewenangan pemberhentian tersebut.
Perkembangan terbaru pada 17 November 2026, FFI juga mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSSI kepada Komite Etik PSSI. Langkah tersebut merupakan posisi dan keberatan resmi dari pihak FFI yang selanjutnya perlu diperiksa melalui mekanisme organisasi.
Di sisi lain, polemik ini tidak muncul begitu saja. Persoalan sebelumnya juga berkaitan dengan dinamika internal FFI, pemberhentian Sekretaris Jenderal, desakan sejumlah anggota untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), serta keluhan klub mengenai pembayaran subsidi dan hadiah kompetisi.
Futsal Bukan Milik Segelintir Orang
Sebagai pelatih futsal dan akademisi pendidikan jasmani, saya memandang bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Futsal bukan sekadar organisasi, jabatan, atau kepentingan kepemimpinan. Futsal adalah ekosistem olahraga yang melibatkan banyak pihak dan dibangun melalui proses panjang.
Ada atlet yang setiap hari berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Ada pelatih yang mengabdikan waktu dan tenaga untuk membina pemain. Ada klub yang berjuang memenuhi kebutuhan operasional. Ada wasit yang menjaga integritas pertandingan. Ada pula akademisi dan mahasiswa pendidikan jasmani yang terus mengembangkan ilmu kepelatihan, pembinaan, serta sport science.
Mereka semua memiliki kepentingan yang sama: melihat futsal Indonesia berkembang dan berprestasi. Karena itu, ketika terjadi konflik di tingkat federasi, jangan sampai pihak-pihak yang justru menjadi fondasi perkembangan futsal nasional harus menanggung dampaknya.
Jangan sampai energi organisasi lebih banyak dihabiskan untuk mempertahankan atau memperebutkan jabatan daripada membangun prestasi dan memperbaiki sistem pembinaan atlet.
PSSI dan FFI Harus Kembali pada Aturan Organisasi
Dalam persoalan ini, kita juga perlu melihat posisi PSSI secara proporsional. Sebagai induk organisasi sepak bola nasional yang menaungi futsal, PSSI tentu memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan, pengawasan, dan tata kelola organisasi futsal.
PSSI juga menyampaikan alasan perlunya evaluasi pengelolaan keuangan FFI, terutama terkait keterlambatan subsidi klub dan belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). PSSI menyatakan akan melakukan audit terhadap sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi.
Menurut saya, audit keuangan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi olahraga modern. Tidak ada organisasi yang boleh menutup diri dari evaluasi, apalagi jika menyangkut hak klub dan keberlangsungan kompetisi.
Namun, pengawasan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap mekanisme organisasi. Persoalan kepemimpinan, pemberhentian pengurus, dan pelaksanaan KLB harus memiliki dasar aturan yang jelas, transparan, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat.
PSSI memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi FFI juga harus memiliki ruang untuk menjalankan mekanisme organisasinya sesuai statuta dan aturan yang disepakati.
Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan pertarungan kewenangan, melainkan penyelesaian berdasarkan aturan, dialog, dan prinsip saling menghormati.
Jangan Ganggu Pembinaan Atlet dan Kompetisi
Hal yang paling mengkhawatirkan dari polemik ini adalah kemungkinan terganggunya program pembinaan dan kompetisi futsal nasional.
Kita harus memahami bahwa prestasi tidak dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan sistem pembinaan berjenjang, kompetisi yang berkelanjutan, kualitas pelatih, peningkatan kemampuan wasit, serta dukungan fasilitas dan sport science.
Tim nasional tidak lahir secara tiba-tiba. Pemain-pemain yang hari ini membela Indonesia merupakan hasil proses pembinaan dari klub, akademi, sekolah, dan kompetisi daerah.
Oleh sebab itu, jangan sampai konflik di tingkat pusat berdampak terhadap klub-klub di daerah yang sedang berjuang membina pemain muda.
Saya juga mengapresiasi komitmen pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, yang menyatakan tetap fokus menjalankan tanggung jawabnya bersama tim nasional di tengah dinamika kepengurusan FFI. Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa program pembinaan dan persiapan atlet harus tetap berjalan.
Bagi kami yang berada di daerah, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua federasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana klub-klub mendapatkan kepastian kompetisi, bagaimana pelatih memperoleh ruang peningkatan kompetensi, bagaimana wasit mendapatkan pembinaan, dan bagaimana atlet memiliki jalur prestasi yang jelas.
Saatnya Membangun Futsal dari Daerah
Sebagai pelatih futsal sekaligus dosen Pendidikan Jasmani, saya melihat bahwa salah satu pekerjaan rumah terbesar futsal Indonesia adalah memperkuat fondasi pembinaan di daerah.
Jangan sampai perhatian terhadap futsal hanya terpusat pada tim nasional dan kompetisi profesional. Kita membutuhkan pemerataan pembinaan yang dimulai dari tingkat sekolah, klub, akademi, perguruan tinggi, hingga kompetisi antar daerah.
Asosiasi futsal provinsi harus mendapatkan perhatian yang serius. Klub-klub daerah membutuhkan kompetisi yang terjadwal dan berkelanjutan. Pelatih membutuhkan pendidikan dan sertifikasi yang berkualitas. Wasit harus mendapatkan pembinaan secara konsisten.
Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan futsal melalui penelitian, pengembangan metode latihan, analisis performa atlet, psikologi olahraga, ilmu kepelatihan, dan penerapan sport science.
Di sinilah pentingnya kolaborasi antara federasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, klub, sekolah, dan komunitas futsal.
Futsal Indonesia tidak akan berkembang secara merata jika pembangunan hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di tingkat pusat, tetapi melupakan proses pembinaan di daerah.
Lima Hal yang Harus Menjadi Prioritas
Menurut pandangan saya, ada lima hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan futsal Indonesia dalam menyelesaikan polemik ini.
1. Mengutamakan penyelesaian secara konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati statuta, AD/ART, dan mekanisme penyelesaian sengketa organisasi.
2. Mengedepankan transparansi keuangan. Audit harus dilakukan secara profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan agar hak klub serta asosiasi mendapatkan kepastian.
3. Menjamin keberlangsungan kompetisi. Liga profesional, kompetisi usia muda, dan agenda futsal daerah tidak boleh menjadi korban konflik kepemimpinan.
4. Menjaga program tim nasional. Seluruh program latihan, persiapan pertandingan internasional, dan pembinaan pemain harus tetap berjalan tanpa terganggu persoalan administratif organisasi.
5. Memperkuat pembinaan futsal daerah. Federasi harus memberikan perhatian terhadap klub, pelatih, wasit, atlet muda, dan asosiasi futsal provinsi sebagai fondasi prestasi nasional.
*Yang Dipertaruhkan Bukan Jabatan, tetapi Masa Depan Futsal*
Saya percaya bahwa setiap organisasi olahraga pasti memiliki dinamika dan perbedaan pandangan. Hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi. Namun, perbedaan tidak boleh berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menghambat perkembangan olahraga itu sendiri.
Michael Sianipar, PSSI, dan seluruh pemangku kepentingan futsal nasional perlu menempatkan kepentingan olahraga di atas kepentingan masing-masing pihak. Apabila terdapat persoalan administrasi, keuangan, maupun kepemimpinan, selesaikan melalui mekanisme yang terbuka, objektif, dan sesuai aturan.
Kita tidak sedang membangun futsal untuk kepentingan satu orang, satu kelompok, atau satu periode kepengurusan. Kita sedang membangun masa depan olahraga yang melibatkan jutaan masyarakat Indonesia.
Futsal Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membangun, bukan sekadar mengelola jabatan. Membutuhkan organisasi yang kuat, bukan organisasi yang sibuk dengan konflik. Dan yang paling penting, membutuhkan sistem pembinaan yang memberikan harapan kepada atlet-atlet muda di seluruh Indonesia.
Jangan sampai ketika kita sibuk memperdebatkan siapa yang berhak memimpin futsal, justru kita lupa siapa yang sebenarnya harus kita perjuangkan: para atlet dan masa depan futsal Indonesia.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah federasi bukan hanya siapa yang duduk di kursi kepemimpinan, tetapi sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan manfaat, kepastian, dan prestasi bagi seluruh insan futsal Indonesia.
Futsal adalah milik bersama. Masa depannya harus diperjuangkan bersama.
Tawakal, M.Pd.
Pelatih Futsal
Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani
Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG)








