Foto kadis DKP Aceh menerima exavator dari kementerian perikanan dan kelautan RI
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kepala dinas kelautan dan perikanan Aceh Safrizal S,STP, M,Ec,Dev didampingi kabit tangkap Samsul Bahri SPi, MSi mengikuti rapat koordinasi Nasional akselerasi program prioritas nasional. ( PKPN) Sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat 2-3 juli 2026 di ballroom KKP GMB 3 lantai satu.
Rapat tersebut di ikuti oleh seluruh kepala dinas DKP Se provinsi di Indonesiavrapat ini di buka langsung oleh menteri KKP Sakti Bahyu Trenggono serta hadir menteri koordinator pangan juga RI Zulkifli Hasan juga Hadir Anggota DPR RI Titik Soeharto.
Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya mengatakan bahwa program kerja kita kedepan berfokus pada ekonomi biru swasembada pangan dan dukungan program bapak presiden RI, implementasi program mencakup pengembangan potensi ekonomi kelautan lokal kawasan konservasi hingga budidaya berkelanjutan.
Program prioritas bapak presiden yaitu, pengembangan kampung nelayan diberbagai desa pesisir vdiseluruh Indonesia program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta fasilitas infrastruktur masyarakat pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengandeng kementerian dalam negeri untuk untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan teknis sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal ini dalam bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru dalam rangka mendukung program hilirisasi dan percapaian target swasembada pangan.
Bertajuk membangun kepemimpinan stransformasional mewujudkan Asta kita berbasis ekonomi biru swasembada pangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, para kepala dinas DKP adalah perpanjangan tangan pemerintah, maka implementasi ekonomi biru didaerah harus selaras dengan program pemerintah pusat.
Lima program prioritas KKP RI, yaitu perluasan kawasan konservasi penangkapan ikan terukur ,budidaya yang berkelanjutan pengelolaan pesisir dan pulau kecil serta penanganan sampah plastik dilaut, ini merupakan program agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah.(*)
