SABANG, MEDIANAD.COM – Badan pengusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan Sabang ( BPKS) meraih kembali Openi Wajar Tanpa pengecualian (WTP) untuk sekian kalinya di bawah kendali Iskandar Zulkarnaen, dari badan pemeriksaan keuangan negara (BPK) republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Capaian ini merupakan konsistensi BPKS dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Laporan hasil dari pemeriksaan ( LHP) yang diserahkan lansung direktur pemeriksaan V, B BPK RI Arman Syifa kepada kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen , di kantor BPK RI (16/7/2026) di Jakarta.
Direktur pemeriksaan Arman Syifa mengatakan, kegiatan pemeriksaan dilakukan selama 40 hari penuh, dan itu bedasarkan standar pemeriksaan keuangan negara ( SPKN) serta standar akuntansi pemerintah, jadi hasilnya tim auditor selama melakukan pemeriksaan tidak menemukan penyimpangan apapun termasuk material dalam penyajian laporan keuangan BPKS.
Pihak BPK RI berharap Openi WTP ini dapat terus dipertahankan sampai tahun tahun mendatang ,melalui komitmen kerja yang kuat dan berkelanjutan, terhadap tata kelola keuangan yang baik.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen pada saat menerima WTP mengapresiasi terhadap kinerja BPK RI, yang telah bekerja keras dan memakan waktu yang lama untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPKS di tahun 2025 , BPK sangatlah profesional objektif dan independen.
menurut Iskandar Zulkarnaen ,vOpeni WTP itu merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BPKS dalam membangun kinerja yang berintegritas, serta bertanggung jawab. Jadi, capaian ini bukan sekadar penghargaan, namun amanah yang telah dipercaya harus terus kita pertahankan.
Maka WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam dalam tata kelola keuangan, dan kita harus terus memperkuat akuntabilitas serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan perlabuhan bebas Sabang.
Iskandar juga menegaskan BPKS akan terus memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, juga menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan agar setiap program dan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan kawasan bebas Sabang((ml)
