MEDIANAD.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Rapat koordinasi ini digelar di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025). Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebab, diperkirakan akan ada puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja.

“Kita harus menjaga momentum Mayday ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Kapolda, Selasa (29/4/2025).

Ia mengimbau seluruh peserta aksi bisa tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kapolda juga meminta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, dapat mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

“Kami minta kepada para buruh agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tertib. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin membuat kericuhan. Mari kita jaga bersama suasana yang aman dan kondusif,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dan simulasi pengamanan akan terus dilakukan dalam rangka mematangkan kesiapan seluruh personel. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan serta call center layanan cepat untuk melayani masyarakat selama pelaksanaan Mayday Fiesta 2025.

Ia menyakini dengan kerja sama semua pihak, diharapkan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat berlangsung sukses, aman, dan menjadi momen untuk memperkuat solidaritas tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Astamaops Polri Irjen Akhmad Wiyagus turut menekankan bahwa pola pengamanan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sekaligus penempatan tim kesehatan (dokkes) harus di lokasi strategis untuk melayani peserta yang membutuhkan.

“Penggunaan gas air mata hanya akan menjadi opsi terakhir apabila situasi benar-benar mendesak,” ujar Astamaops.

Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono meminta seluruh jajaran untuk aktif melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan penyusupan provokator yang berupaya mengganggu jalannya acara.

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum, akan dilakukan pengawalan dan pengaturan arus kendaraan massa buruh sejak titik keberangkatan hingga lokasi aksi. Selain itu, pengamanan tol dan jalan-jalan protokol di Jakarta akan diperketat.

Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Sustyo Purnomo Condro menambahkan, sistem pengamanan akan dibagi ke dalam delapan sektor dengan total kekuatan lebih dari 13 ribu personel gabungan. Ia juga mengingatkan akan adanya potensi gangguan dari kelompok tertentu seperti anarko, sehingga langkah deteksi dini dan pengawasan ketat akan terus dilakukan.(*)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR: Bupati Aceh Besar (Abes), H Muharram Idris menepati janji strategis dan sangat penting ketika di kampanyekan saat prosesi Pilkada 2024, dimana menjanjikan jika terpilih sebagai Bupati Abes salah satu program yang ditawarkan adalah, gaji Keuchik dan apatatur Desa (Gampong) lainya kebawah akan dibayar tiap bulan seperti PNS/ Aparatur Sipil Negara (ASN).

Janji tersebut mulai direalisasikan, bahkan. Senin (28/04) pagi Lauching penyerahan gaji tiap bulan kepada aparatur gampong di Abes dikemas dalam satu serimoni acara, sekaligus penyerahan gaji/honorarium secara simbolis bersama instansi terkait DPMG Abes.

Bupati Syech Muharram dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, pembayaran gaji aparatur gampong di setiap bulan, menggantikan sistem pembayaran per tiga bulan bahkan 6 bulan yang diterapkan di Pemkab Abes dan sejumlah kabupaten/kota sebelumnya di Aceh.

“Tentu instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar yang bertanggung jawab menjalankan program dan proses pembayaran gaji aparatur Gampong di Abes tanpa celah atau tiap bulan harus pasti, tak ada alasan lagi dengan istilah raper”.

Yang juga tempat pembayaran gaji aparatur Gampong terletak dilokasi strategis, yakni di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.

Serta dalam sambutannya, Bupati H Muharram Idris juga mengatakan, “pembayaran rutin setiap bulan ini bertujuan memperkuat ekonomi gampong dan meningkatkan pelayanan publik dan bagian dari janji kami saat kampanye untuk memperbaiki ekonomi Aceh Besar. Dulu gaji dibayar tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan. Alhamdulillah, ini bukti amanah yang kami tunaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program ini berlandaskan hukum yang jelas, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG).

“Namun, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing gampong,” tuturnya.

Bupati juga menginstruksikan para camat dan keuchiek untuk aktif mengawasi seluruh kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan masyarakat harus jadi prioritas. Semua camat dan geuchiek harus serius dalam mengawalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMG Carbaini SAg, menyampaikan, bahwa pada tahap pertama ini, 16 gampong telah menerima pembayaran penghasilan tetap dengan total dana yang ditransfer mencapai Rp2,89 miliar.
“Untuk bulan April 2025, nilai transfer mencapai lebih dari Rp277 juta,” ungkapnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (KADISNAKERMOBDUK) Aceh, Akmil Husen, SE. M. Si, Jumat (25/4) 2025 di kantor instansi tersebut, menerima kunjungan Pimpinan Aliansi Buruh Aceh (ABA) beserta rombongan, serta ABA yang dipimpin langsung Drs. Tgk. Syaiful Mar, Habibi Inseun, SE dan beberapa tokoh buruh lainnya berbincang banyak hal dengan Kadis Akmil Husen, terutama dalam rangka audiensi persiapan menyambut Hari Buruh Se Dunia atau yang lebih dikenal dengan istilah Mayday yang setiap
tahun dirayakan pada tanggal 1 Mei.

Akmil Husen menyambut baik kunjungan para tokoh serikat buruh Aceh tersebut, karena serikat pekerja/serikat buruh merupakan mitra utama Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Disamping itu, beberapa anggota aliansi buruh Aceh juga anggota Dewan Pengupahan Aceh dan Anggota LKS Tripartit Aceh yang merupakan Lembaga non Pemerintah dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Sementara itu, Ketua ABA Drs.Tgk Syaiful Mar menyampaikan beberapa isu tentang ketenagakerjaan, baik isu dengan skala nasional, maupun isu-isu
ketenagakerjaan di daerah.

Isu-isu nasional tersebut antara lain adalah, berharap undang-undang ketenagakerjaan yang baru dapat melindungi pekerja/buruh dan pemerintah diharapkan agar dapat membentuk Satgas PHK untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya PHK secara massal serta menolak outsourcing dan hubungan kerja kemitraan serta mewujudkan upah yang layak bagi para pekerja, pintanya.

Sedangkan Isu lainnya adalah, agar pemerintah segera merancang Undang-Undang PRT serta pemberantasan korupsi.

Selanjutnya untuk isu-isu ketenagakerjaan dengan ruang lingkup daerah, antara lain adalah agar peleksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 dapat dilaksanakan secrara optimal.

Aliansi Buruh Aceh juga mendesak agar Pemerintah dapat menindak perusahaan-perusahaan di Aceh yang tidak taat aturan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh sesuai dengan visi misi Gubernur Aceh.

Sementara Habibi Inseun, yang juga Sekretaris Aliansi Buruh Aceh meminta pemerintah dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Aceh, termasuk pekerja informal, serta memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan dan difabel.

Beberapa anggota Aliansi Buruh Aceh juga menyampaikan, keluh kesah mereka mengenai
persoalan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di perusahaan.

Isu-isu ketenagakerjaan tersebut akan disampaikan melalui orasi para buruh pada saat peringatan Mayday tanggal 1 Mei 2025.

Serta menambahkan, peringatan mayday tahun ini akan dilaksanakan dengan damai, tertib dan tidak akan anarkis.
Akmil Husen sangan mengapresiasi isu-isu yang disampaikan tersebut, karena tujuan dari tuntutan buruh adalah untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, namun perlu diingat bahwa kelangsungan perusahaan juga harus tetap dijaga, sehingga hubungan antara pekerja dan
pengusaha perlu diupayakan agar lebih harmonis dan dinamis.

Terhadap kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh serta mediator pada dinas-dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota akan selalu siap melakukan mediasi guna mencapai titik temu kedua belah pihak sehingga hak-hak para pekerja dapat terpenuhi.

Selain itu, Akmil juga menjelaskan bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan akan ditindak oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

oleh karena itu Akmil Husen mengharapkan kepada para pekerja agar melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

Selanjutnya, Akmil Husen menyampaikan bahwa terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah satu muatan yang ada didalam Qanun tersebut adalah, pemberian tunjangan uang meugang kepada para pekerja sebanyak tiga kali dalam satu tahun, yaitu uang meugang menjelang bulan puasa Ramadhan, uang meungang menjelang Hari Raya Idul Fitri serta uang meugang menjelang Hari Raya Idul Adha.

Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan pemberian Tunjangan Meugang ini. Terhadap perusahaan-perusahaan cabang yang ada di Aceh, Akmil Husen mengharapkan agar segera membuat Peraturan Perusahan turunan maupun perjanjian Kerja besama turunan sebagaimana Amanah Qanun Ketenagakerjaan
Aceh, sehingga kearifan lokal dapat dirasakan oleh seluruh pekerja di Aceh.

Diakhir pertemuan Akmil Husen menyampaikan pesan agar Hari Buruh Internasional atau Mayday di Aceh pada tahun ini dilaksanakan dengan tertib, nyaman, penuh kedamaian serta menghindari hal-hal yang anarkis sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Ketua
Aliansi Buruh Aceh. (*)