MEDIANAD.COM: Pemerintah Aceh melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI) untuk membahas tindak lanjut terkait usulan pembangunan infrastruktur di Aceh.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Gubernur Aceh dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU).

“Pada prtemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ujar M. Nasir.

Sekda Aceh M Nasir dalam pertemuan tersebut didampingi Kepala BPKA, Reza Saputra, Kadis PUPR Aceh, Mawardi, Kadis Pengairan Aceh, Ade Surya dan Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah di Kemenko Marves, Kamis (17 5/2025).

Menurut Sekda, setelah dilakukan diskusi dan arahan dalam pertemuan sebelumnya, usulan tersebut kini akan disampaikan kembali ke Kementerian PU, serta Kemenko Infrastruktur agar prosesnya berjalan selaras dan lebih cepat mendapatkan perhatian dari para pimpinan terkait, termasuk Menko dan Menteri PU.

“Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan- pertemuan ini,” ujarnya.

Pertemuan yang tjuga menandakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan dan sinergi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek pembangunan yang mendesak di wilayah Aceh.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nasib Faizal mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen dari Pemerintah Aceh.

“Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” pintanya. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh perlu menyesuaikan program kegiatannya dengan Visi dan Misi Pemerintah Aceh 2025-2030. Setiap kegiatan wajib menunjang visi yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, serta tujuh Misi Pemerintah Aceh di bawah Kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto, S.STP, M.M dalam Rapat Kerja (Raker) Penyesuaian Program Kegiatan Anggaran Tahun 2025 dengan visi dan misi Pemerintah Aceh 2025-2030, yang digelar di Aula DPMPTSP Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/4).

“Menyesuaikan Program DPMPTSP dengan visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf dan Bapak Wakil Gubernur Fadhlullah adalah keniscayaan,” kata Iswanto memberi arahan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dipimpinnya itu.

Menurut mantan Pj Bupati Aceh Besar itu, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang kini dinahkodainya memiliki peran sangat strategis. Peran dan fungsi yang diemban DPMPTSP Aceh sangat menentukan pencapain visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Muzakir Manaf bersama Bapak Padhlullah, ujarnya.

Iswanto menjelaskan, DPMPTSP Aceh menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan berusaha, mulai mengidentifikasi potensi dan peluang investasi Aceh, mempromosikan peluang investasi di dalam dan luar negeri, memfasilitasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, DPMPTSP Aceh memantau realisasi investasi, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pelaku usaha yang berinvestasi di Aceh. Pelaku usaha yang menghadapi masalah dapat melakukan pengaduan langsung maupun secara online, dan kemudian DPMPTSP Aceh akan dicari solusinya bersama instansi terkait.

“Kita memberikan pelayanan yang transparan, efektif, dan efisien kepada masyarakat dan pelaku usaha mulai dari hulu hingga ke hilir supaya Aceh menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi. Meski tahun ini kita semua terdampak efisiensi anggaran, namun ikhtiar kita tetap harus maksimal.” tutur Iswanto di hadapan peserta Raker yang memenuhi Aula di Lantai IV DPMPTSP Aceh itu.

Hulu-hilir

Peran DPMPTSP dari hulu hingga hilir itu telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan agar para investor yang pernah menjajajaki peluang investasi di Aceh dapat kembali dan mewujudkan investasinya, sehingga terbuka lapangan kerja, peningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.

Usai mendapat arahan dari Kepala DPMPTSP Aceh, masing-masing Ketua Tim Kerja memamparkan program kegiatan anggarannya. Pemeparan sesi pertama dilakukan para pejabat fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Penanaman Modal, dan kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan pemaparan dari Kelompok Kerja Penataan Perizinan.

Raker yang digelar dimulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 12.30 Wib. Peserta Raker yang meliputi Sekretaris DPMPTSP Aceh, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, staf pelaksana, dan tenaga kontrak, itu tampak antusias mengikuti Raker yang dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto. (*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh mengimbau seluruh sekolah menengah untuk tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kewajiban. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi dan dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 400.3.8/5345 tertanggal 16 April 2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A. Dalam surat tersebut, Marthunis menekankan bahwa pelaksanaan wisuda tidak boleh membebani wali murid, baik secara finansial maupun moral.

“Kami menghimbau agar sekolah tidak mewajibkan kegiatan wisuda, apalagi jika biayanya memberatkan orang tua,” ujar Marthunis.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 yang membatasi penyelenggaraan wisuda pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah. Dinas Pendidikan Aceh ingin memastikan bahwa dunia pendidikan tetap mengedepankan nilai substansi, bukan seremoni semata.

Lebih lanjut, Marthunis menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan sekolah. Ia meminta agar kegiatan seperti wisuda harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah dan orang tua, sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Setiap kegiatan sekolah harus transparan dan melibatkan orang tua. Jangan ada lagi wisuda yang terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Aceh berharap pendidikan menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan berorientasi pada mutu, bukan pada seremoni yang bersifat simbolik.(**)

MEDIANAD.COM, KOTA JANTHO: Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris, serahkan surat pengantar tugas kepada Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, di UDKP Kecamatan setempat, Rabu (16/4/) 2025
Yang juga serimoni penyerahan surat tersebut, luang waktu kunjungan perdana Bupati yang akrap disapa Syech Muharram

pasca pengukuhan 10 jabatan Camat se Abes serta berinteraksi langsung dengan Camat Salamuddin dan jajarannya untuk menunaikan tugas-tugas penting di Kecamatan Peukan Bada, terutama Camat Peukan Bada harus meluruskan dan membereskan persoalan-
persoalan pembangunan dan kebutuhan warga yang belum sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku secara umum selama ini.

Diantaranya Bupati “Ganteng tersebut”, meminta Camat Salamuddin, ZM, SE melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan, khususnya aktivitas Galian C.

“Menurut Bupati yang juga mantan Pang-5 GAM Sagoe Aceh Rayeuk itu”, selama ini hasil kekayaan alam di Peukan Bada lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tidak mengetahui apalagi manfaat yang didapatkan nol besar.

“Saya nyatakan, galian C ilegal adalah haram bagi Aceh Besar. Jika ada aktivitas tanpa izin, segera tutup! Jangan biarkan kekayaan alam kita terus dikeruk hanya untuk menguntungkan pihak luar. Camat harus berani bersikap demi kepentingan daerah,” tegasnya dengan nada serius.

Tak hanya soal sumber daya alam, Bupati juga mendorong pembangunan yang holistik, menyentuh infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ia menginstruksikan agar seluruh lahan pertanian di Peukan Bada didata secara rinci—mulai dari sawah beririgasi, tadah hujan, hingga potensi pengairan lainnya.

“Pembangunan tidak cukup hanya dengan jalan dan jembatan. Kita harus bangun manusianya juga. Data pertanian yang akurat akan menjadi modal kita untuk menjemput anggaran dari pusat,” jelasnya.

Bupati juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan sosial, khususnya anak-anak yatim dan piatu. Ia meminta agar data mereka diperbaharui, agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Tolong pastikan anak-anak yatim dan piatu, khususnya yang berusia 15 tahun ke bawah, terdata dengan baik. Saya ingin tahu, apakah santunan yang kita berikan menjelang lebaran lalu benar-benar masuk ke rekening mereka. Ini soal amanah dan nurani,” ujarnya penuh empati.

Konflik tapal batas antar gampong juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya penyelesaian di tingkat kecamatan agar persoalan ini tidak menjadi warisan konflik di masa depan.

“Kita tidak boleh mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Sengketa batas wilayah harus dituntaskan di level kecamatan. Jangan semua dilempar ke kabupaten,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Ia menyayangkan masih adanya warga yang tinggal di satu gampong namun tercatat di gampong lain, sehingga tidak terdata dan kerap luput dari bantuan pemerintah.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan tinggal di Gampong A tapi terdaftar di Gampong B. Ini harus dibenahi agar warga kita benar-benar terdata dan tidak tercecer dari perhatian pemerintah, pintanya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga solidaritas dan keamanan lingkungan dengan memperkuat semangat “Pagar Gampong”

konsep kekompakan dan kewaspadaan warga terhadap lingkungan sekitarnya. “Mari kita jaga gampong kita bersama-sama. Jika masyarakat kompak, maka orang luar akan segan. Dan yang terpenting, masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di gampongnya sendiri,” ajaknya.

Tak kalah penting, Bupati mendorong agar BUMG atau Bumgama dihidupkan kembali sebagai ujung tombak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMG yang aktif dapat membantu distribusi kebutuhan pokok seperti gas elpiji 3 kg dan pupuk, agar lebih mudah diakses dan tidak dijual ke pihak luar secara liar.

“Kita harus mandiri. BUMG bisa menjadi solusi agar warga tidak perlu antre gas elpiji, dan pupuk tidak langka di tangan petani. Gampong harus punya daya kelola ekonominya sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, menyambut arahan Bupati dengan semangat dan komitmen tinggi. Ia berjanji akan bekerja maksimal demi mewujudkan visi-misi yang telah disampaikan.

“Saya siap ditegur kapan saja jika ada kekurangan. Saya akan pastikan Peukan Bada tidak tertinggal, dan menjadi bagian penting dari kemajuan Aceh Besar,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 dan 2 Setdakab Aceh Besar, Kasatpol PP dan WH, Kadis PUPR, Kadistan, Plt Kadinsos, Sekdis DPMG, perwakilan Pertanahan, Kabag Pemerintahan, Forkopimcam Peukan Bada, para tokoh masyarakat, jajaran PKK, imum mukim, para keuchik, serta pemuda gampong.(**)