MEDIANAD COM, SABANG – Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sabang ke-60, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman mengajak seluruh masyarakat Sabang untuk bersatu padu dalam membangun dan memajukan Pulau Weh.

“Sudah saatnya kita semua lebih meningkatkan akselerasi untuk memajukan Kota Sabang pasca pemilihan kepala daerah serentak. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama solid seluruh elemen masyarakat Sabang, saya yakin kita tidak hanya bisa mengatasi tantangan ini, tetapi juga menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” kata Andri Nourman.

Hal itu disampaikan Sekda Kota Sabang ketika membacakan pidato Wali Kota Sabang pada sidang Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke-60 Kota Sabang, yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), di Ruang Rapat Gedung Utama DPRK Sabang, Selasa (24/6).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang juga menyampaikan permohonan maaf Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dan Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus yang absen, dikarenakan sedang mengikuti orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 gelombang II yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2025.

Melalui Sekda Kota Sabang, Wali Kota Sabang mengajak seluruh masyarakat bekerja sama untuk membangun Sabang guna mencapai tujuan dan visinya melalui program-program nyata yang berpihak kepada rakyat dalam pembangunan berkelanjutan.

“Kita semua optimis bahwa Kota Sabang menjadi kota yang kondusif, nyaman, dan maju. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua mengimplentasikan program pembangunan Kota Sabang yang telah kami tuangkan dalam visi Walikota-wakil Walikota Sabang masa bakti 2025-2030, yaitu mewujudkan Potensi Sabang Emas Dalam Bingkai Free Trade Zone,” terangnya.

Dengan tema HUT Kota Sabang, “Harmoni Dalam Keberagaman”, Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen dan memastikan bahwa Kota Sabang ke depannya tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, tema tersebut mengingatkan kembali bahwa Sabang adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya, dimana berbagai suku dan etnis hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Masyarakat Jawa, Batak, Minang, Aceh, Tionghoa, dan berbagai etnis lainnya telah menyatu menjadi satu keluarga besar Sabang. Keragaman agama yang ada juga tidak menjadi penghalang, melainkan justru memperkaya khazanah spiritual seluruh masyarakatnya.

“Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun Sabang yang lebih baik, kita rawat terus harmoni dalam keberagaman yang telah menjadi identitas kita. Perbedaan suku, agama, dan budaya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk saling melengkapi dan memperkaya,” tambahnya.(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh, Senin, 23 Juni 2025, yang membahas upaya percepatan realisasi APBA 2025 dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rapat digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda M. Nasir, para asisten, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya langkah konkret pascarapim. Ia meminta semua pimpinan SKPA memastikan tindak lanjut yang terukur dan cepat atas agenda yang belum berjalan maksimal.

“Pastikan hasil rapim ini dijalankan. Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya. Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” tegas Gubernur Mualem.

Target 35 Persen Harus Tercapai Akhir Juni

Sementara itu, Plt Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa target realisasi APBA 2025 harus mencapai 35 persen paling lambat 30 Juni 2025. Ia menekankan bahwa seluruh lelang harus sudah diselesaikan, dan sistem PSE telah diaktifkan penuh.

“Kita bersepakat 30 Juni semua lelang sudah selesai dilakukan. Semua yang terkait dengan PSE sudah diklik. Ini butuh komitmen kita semua,” ujarnya.

Sekda juga meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mengoordinasikan percepatan proses tender lintas SKPA. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak mengalami kendala besar secara umum, namun masih terdapat hambatan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan cepat.(*)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR — Bupati Aceh Besar, H Syech Muharram Idris, melakukan peninjauan langsung ke Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (23/06/2025). Dalam kunjungan itu, ia didampingi oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar, Trizna Darma ST, serta Camat Ingin Jaya, Mubarak Akbar SSTP MM. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan mendengarkan keluhan para pedagang yang selama ini mengalami berbagai persoalan di lapangan.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa Pasar Induk Lambaro merupakan pusat konsentrasi aktivitas ekonomi masyarakat Aceh Besar. Ia menyebutkan bahwa karena Aceh Besar tidak memiliki kota sebagai pusat ekonomi, maka Lambaro menjadi titik sentral perputaran roda ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, sudah semestinya kawasan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Lambaro ini pusat konsentrasi ekonomi masyarakat Aceh Besar. Karena kita tidak punya kota, maka pusat konsentrasinya di Lambaro. Maka itu harus kita benahi bersama-sama,” ungkapnya.

Namun, dari hasil peninjauannya, Bupati mengaku prihatin dengan kondisi pasar yang menurutnya masih jauh dari tertib dan bersih. Ia melihat banyak pedagang yang menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang semestinya, bahkan sampai mengganggu akses parkir, yang justru berdampak pada menurunnya minat pembeli untuk berhenti dan berbelanja di pasar tersebut.

“Saya melihat hasil dari saya keliling tadi, masih semerawut sekali. Banyak pedagang yang mengeluh karena mereka sudah menjajakan dagangan, tapi pembelinya kurang. Salah satu alasannya karena tidak ada tempat parkir yang layak. Pembeli hanya lewat saja,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar. Ia ingin memastikan bahwa area parkir tetap tersedia dan pembeli merasa nyaman saat datang ke pasar. Tak hanya itu, ia juga menyoroti aspek kebersihan pasar yang dinilainya sangat memprihatinkan.

“Pasar ini bau sekali. Kebersihannya sangat bobrok. Salurannya pun sudah tersumbat semuanya. Ini menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Kita ingin menjadikan Lambaro sebagai pasar yang bersih dan menarik bagi para pembeli,” katanya.

Tak hanya soal kebersihan dan penataan pedagang, Bupati juga menyinggung tentang manajemen pengelolaan pasar yang menurutnya belum terintegrasi dengan baik. Ia menyebut bahwa saat ini ada empat kesatuan yang terlibat dalam pengelolaan pasar, namun sayangnya berjalan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidakefisienan.

“Tadi saya tanya langsung kepada Plt Kepala Diskopukmdag Aceh Besar tentang model dan sistem pengelolaan pasar. Saya melihat di sini ada empat kesatuan yang tergabung untuk mengurus pasar, tapi mereka punya kekuatan masing-masing. Itu tidak efektif. Mereka harus bersatu di bawah satu atap,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan kekhawatirannya terkait jadwal aktivitas pasar yang tumpang tindih. Ia menyebutkan adanya pasar pagi yang beroperasi dari pukul 03.00 sampai 08.00 WIB, lalu ada lagi yang hingga pukul 10.00 WIB, dan sebagian beroperasi hingga sore hari. Menurutnya, ketidakteraturan ini juga akan ditertibkan agar aktivitas jual beli di pasar dapat berlangsung lebih tertib dan terstruktur.

Tak kalah penting, Bupati juga mengingatkan kepada para penyewa toko atau kios agar tidak melakukan praktik sewa menyewa di atas sewa. Ia menegaskan bahwa perjanjian sewa hanya berlaku antara pemerintah sebagai pemilik lahan dengan penyewa yang bersangkutan. Jika terjadi penyewaan kembali oleh pihak kedua, maka akan dianggap melanggar aturan dan akan ditindak tegas.

“Saya berharap kepada para penyewa toko atau kedai, atau tempat jualan lainnya, jangan disewakan lagi di atas sewa. Kecuali dia menyewakan langsung kepada pedagang dan dia sendiri yang berdagang. Kalau dia menyewakan lagi kepada orang lain, itu haram hukumnya. Kita akan ambil tindakan bagi penyewa dan yang menyewakannya,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Menurutnya, tindakan ini penting agar pengelolaan pasar tetap berada dalam jalur yang benar, serta memastikan bahwa hak-hak para pedagang kecil tidak dirugikan oleh praktik sewa yang tidak sehat.

“Kita ingin kembalikan semuanya kepada aturan. Mari jumpa langsung dengan pihak pengelola pasar, dan kita ingin hubungan sewa itu langsung antara pemerintah dan penyewa. Tidak ada gala di atas gala, tidak ada sewa di atas sewa,” pungkas Bupati.

Dengan kunjungan tersebut, diharapkan adanya perbaikan nyata terhadap kondisi Pasar Induk Lambaro, baik dari segi penataan, kebersihan, pengelolaan, maupun regulasi, demi menciptakan pasar yang layak, bersih, dan nyaman sebagai pusat ekonomi masyarakat Aceh Besar.(*)