MEDIANAD.COM, SABANG – Kejaksaan Negeri Sabang melaksanakan program” Jaksa Menyapa” bertempat di RRI Sabang, dengan tema “Sinergitas Kejari Sabang Dengan Inspektorat Kota Sabang Dalam Hal Penegakan Hukum Dan Pengawasan Kinerja Asn Di Kota Sabang”.

Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kasubsi Penyidikan Dan Pengendalian Operasi Kejari Sabang Fajar Qadri, SH. dan Inspektur Pembantu Khusus Pada Inspektorat Kota Sabang, TeukuNurdiansyah, S.E, M.M serta di pandu oleh Razie Arda, Rabu (27/08). pkl.14
10.wib.

Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Sabang Fajar Qadri, SH. menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, Kejaksaan memiliki dua tahapan penting yang dijalankan secara sistematis dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tahap pertama adalah penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum, maka proses akan berlanjut ke tahap penyidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dalam praktiknya, Kejaksaan tidak bekerja sendiri, Kejaksaan kerap bersinergi dengan Inspektorat. Kerja sama ini meliputi penghitungan kerugian negara sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian perkara.

Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak Kejaksaan mengimbau agar tidak merasa takut atau khawatir apabila sedang menjalani proses pemeriksaan, baik oleh Inspektorat maupun Kejaksaan. Pemeriksaan tidak selalu berarti terdapat tindak pidana, apabila yang ditemukan hanyalah kesalahan administratif yang masih dapat dibina dan diperbaiki.

Inspektur Pembantu Khusus Pada Inspektorat Kota Sabang, Teuku Nurdiansyah, S.E, M.M Menyampaikan bahwa dari Pemerintah Kota Sabang, khususnya Inspektorat, pengawasan yang dilakukan selama beberapa tahun ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan keuangan saja, melainkan lebih menitikberatkan pada kinerja ASN.

Pada tahun 2020, seluruh Indonesia, termasuk Kota Sabang, sudah membentuk Inspektur Pembantu Khusus terkait pengelolaan keuangan untuk memperkuat kualitas pengawasan.

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga aktif memberikan materi sosialisasi, misalnya untuk gampong-gampong yang memerlukan informasi terkait pengelolaan pemerintahan.

Serta Peran penting Inspektorat yaitu membina dan mengarahkan ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam menangani laporan masyarakat, Inspektorat melakukan penelaahan terhadap informasi dan dokumen terkait, khususnya bila ditemukan indikasi kerugian negara.(rel/man)

MEDIANAD.COM, SABANG – Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, S.H., M.H., menghimbau
kepada seluruh masyarakat, kementerian atau lembaga serta Pemerintah Daerah agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat utama Kejaksaan Negeri Sabang.

” Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Sabang atau Pejabat Utama Kejaksaan Negeri Sabang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun” ucap Kepala Kejari Sabang Milono Raharjo.

Kejaksaan Negeri Sabang tidak pernah meminta biaya, hadiah, uang, atau bentuk gratifikasi terkait pelayanan hukum maupun penanganan perkara. Apabila menerima
telepon atau pesan yang mencurigakan agar segera laporkan dan konfirmasi langsung ke Kepala Kejaksaan Negeri Sabang atau melalui Kasi Intelijen Mohamad Rizky, S.H., M.H., dan lapor langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Sabang.

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Milono Raharjo, S.H., M.H., menghimbau mari bersama-sama mencegah praktik pungutan liar dan menjaga integritas penegakan hukum di Kota Sabang.(rel/man)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan sikap tegas dalam pengawasan keuangan daerah. Lembaga antirasuah itu melayangkan surat resmi kepada 24 kepala daerah di Aceh, yang mencakup Gubernur Aceh, 18 bupati, dan 5 wali kota

Surat bernomor B/5380/KSP.00/70-72/08/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 itu ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo. Dalam surat tersebut, KPK secara tegas meminta setiap kepala daerah menyerahkan data 10 proyek strategis, daftar pokok pikiran (Pokir) DPRD, hibah, serta bantuan sosial (bansos). Tenggat waktu yang diberikan cukup ketat, yakni paling lambat 3 September 2025.

Semua Daerah Masuk Radar dengan dikirimkannya surat itu, tidak ada satu pun kabupaten/kota di Aceh yang luput dari radar pengawasan KPK, Nama-nama penerima surat mencakup seluruh pimpinan daerah, mulai dari Bupati Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Wali Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Sabang.

Langkah ini menandai bahwa KPK benar-benar memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran di Aceh, terutama pada pos-pos yang selama ini dianggap rawan disalahgunakan.

Mengincar Anggaran basah empat item yang diminta KPK memang selama ini dikenal sebagai lahan basah dalam praktik politik dan birokrasi.

Proyek strategis bernilai besar, kerap multi-tahun, dan rentan penyimpangan.
Pokir DPRD sering dianggap “jalan tol” bagi kepentingan politik anggota dewan.Hibah dan bansos tidak jarang dipakai sebagai alat pencitraan atau “amunisi” menjelang pemilu.

Karena itu, KPK menekankan langkah ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian dari supervisi antikorupsi. data ini untuk memperkuat transparansi sekaligus menjadi bagian dari pengawasan potensi rawan korupsi di daerah,” demikian kutipan surat tersebut.

Ancaman Jika Menutup-nutupi dengan deadline ketat, para kepala daerah dipaksa bergerak cepat menyusun data dan menyerahkannya sesuai jadwal. KPK juga memberi sinyal keras: jika ada daerah yang terlambat atau terkesan menutup-nutupi data, maka langkah pengawasan bisa ditingkatkan menjadi supervisi langsung bahkan penyelidikan

Aceh Jadi Sorotan Nasional Langkah KPK ini semakin menambah sorotan publik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)di Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkali-kali menemukan kejanggalan pada belanja hibah, bansos, hingga proyek infrastruktur.

Kini, dengan KPK turun tangan langsung, aroma audit besar-besaran di Aceh makin terasa. Publik pun menunggu, apakah surat ini akan menjadi awal terungkapnya skandal korupsi baru di Tanah Rencong atau sekadar langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.(Red/*)