MEDIANAD.COM, BANDA ACEH –  Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda, Zulhadi Mendukung  Penuh apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf tentang pencabutan barcode waktu pengisian BBM di SPBU di Aceh.

“Namun dari hasil penulusuran pihaknya SPBU yang berada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, belum ada satu pun pihak dari SPBU yang mengindahkan pernyataan Gubernur Aceh tersebut,” ketua GePIM Zulhadi.

Ia mengharapkan Gubernur Aceh untuk segera memanggil dinas ESDM Aceh, BPMA, Komisi III DPRA, dan pihak terkait lainnya untuk menindaklanjuti keinginan tersebut.

Menurutnya pihak Pertamina harus segera mengeluarkan Surat Edaran kepada pihak pengusaha SPBU Se-Aceh untuk menghentikan penggunaan Barcode untuk masyarakat  Aceh.

Zulhadi mengatakan penggunaan Barcode selama ini telah melukai rakyat Aceh, Aceh punya kekhususan yang telah diatur oleh UUPA, Aceh telah ada UUPA dan bisa mengatur Pemerintahan sendiri.

Dalam kesempatan lain Gubernur Aceh telah menyampaikan dalam pelantikan Walikota dan Bupati se Aceh bahwa Pemerintah Aceh mengaris bawahi pengunaan barcode di aceh agar dihentikan, karena telah banyak merugikan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan lain anggota DPR RI dan Komisi III DPRA dengan tegas mengatakan mendukung penuh langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh muzakir manaf (Mualem) dalam pencabutan penggunaan Barcode di saat pengisian di SPBU di Aceh.

“Dalam  Hal ini kami sebagai Gerakan Pemuda Iskandar Muda mendukung penuh langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Kami meminta kepada pihak pertamina jangan keras kepala, karena Pemimpin tertinggi yang ada di Aceh adalah Gubernur Aceh yaitu Mualem, apa yang disampaikan oleh Mualem ini sejalan dengan UUPA dan demi Rakyat Aceh,” Ujar Zulhadi Ketua GePIM Aceh.(gw/*_

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Beban utang Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Walikota Banda Aceh terpilih Illiza Sa’adudin Djamal mencapai Rp125 Milyar.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Kota Banda Aceh, Musra Yusuf, Minggu 16 Februari 2025.

Yusuf merincikan beban utang Pemko Banda Aceh itu diantaranya terdiri dari Defisit anggaran tahun 2024, sebesar Rp 39,8M yang bersumber dari SPM yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024.

Kemudian, kekurangan alokasi PPPK formasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 25 Milyar serta juga belum mengalokasikan belanja gaji PPPK formasi 2024 sejumlah 1222 orang dengan estimasi senilai Rp 61 Milyar serta transfer bantuan keuangan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Belum lagi, ditambah dengan utang BLUD RSU Meuraxa dalam periode yang sama per 31 Desember 2024 sejumlah Rp 49 Milyar.

“Beban utang tersebut diperparah lagi dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah,” katanya.

Lanjut Yusuf, terkait dengan data potensi beban utang diatas sepertinya ada pengkondisian sehingga beban utang tersebut harus ditanggung oleh walikota terpilih dikarenakan tidak dipenuhinya beban wajib salah satunya dari belanja gaji PPPK, dan lebih memilih untuk menciptakan paket-paket pekerjaan baru untuk “Bagi-Bagi”.

Menurut Yusuf, agenda rasionalisasi anggaran di masa kepemimpinan Illiza tidak akan pernah berhasil, apabila tidak melakukan evaluasi terhadap Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dimana Pj. Sekda Kota Banda Aceh Bachtiar, S.Sos.,M.Si selaku ketua tim TAPD terkesan sengaja menciptakan potensi utang, karena tidak mendahulukan belanja wajib seperti gaji PPPK dan memiliki kepentingan ‘pribadi’ terhadap APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

Lanjut Yusuf, pertanyaan yang muncul di masyarakat tentu siapa yang paling bertanggung jawab terkait kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang begitu dilematis tersebut?

“Kita menilai mantan Pj Walikota Banda Aceh Ade Surya, Ketua TAPK Banda Aceh yakni Pj Sekdako dan Pj Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai pihak yang mengelola pemasukan dan pengeluaran daerah harus bertanggung jawab terkait kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang saat ini begitu memprihatinkan tersebut.

Para pejabat ini harus menjelaskan kepada rakyat kenapa mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya. (Rilis/*)

MEDIANAD.COM, KUTACANE – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry dan Heri Al Hilal, dalam acara Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara pada Minggu (16/2) pagi. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan mereka untuk periode 2025-2030.

Mualem sapaan Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat Aceh Tenggara dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyoroti betapa pentingnya menjaga hutan (Leuser) sebagai salah satu aset terbesar Aceh yang berada di wilayah tersebut. Hutan Leuser, menurut Mualem, bukan hanya kekayaan alam yang harus dilestarikan, tetapi juga modal utama untuk pembangunan daerah, terutama untuk mengatasi permasalahan bencana alam seperti banjir bandang yang kerap melanda Aceh Tenggara.

“Suara mesin chainsaw di hutan harus dihilangkan. Artinya, penebangan liar harus diberantas. Jika kita ingin menghentikan bencana ini, maka kita harus melindungi hutan dan menghilangkan praktik penebangan liar,” tegas Mualem.

Gubernur Aceh menambahkan, keberadaan hutan ini tidak hanya memberikan manfaat ekosistem yang luar biasa, tetapi juga memiliki potensi besar untuk pariwisata yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Tenggara. “Hutan Leuser adalah modal kita. Kalau kita jaga dengan baik, bukan hanya kesejahteraan yang kita raih, tetapi dunia akan datang ke Aceh Tenggara. Seperti Bali yang berhasil memelihara alam untuk pariwisata, kita juga bisa membangun pariwisata dengan alam yang kita miliki,” ujar Mualem.

Selain itu, Mualem juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam program-program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Aceh akan sangat membantu untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kami selaku Pemerintah Aceh akan selalu mendukung pembangunan Aceh Tenggara. Libatkan akademisi dalam setiap rancangan pembangunan, agar program-program yang dibuat dapat lebih terukur dan tepat sasaran,” lanjut Mualem.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, berharap agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh kebersamaan dan kerja keras, khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk bencana alam seperti banjir bandang yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut.

Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam membangun Aceh Tenggara. “Kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Mari kita bergotong royong, bersama-sama membangun Aceh Tenggara yang lebih baik,” ujarnya.(*)