MEDIANAD.COM, SABANG – Wujud kepedulian terhadap masyarakat pesisir kembali ditunjukkan Babinsa Koramil 01/Sukajaya Kodim 0112/Sabang. Kali ini, Babinsa 08 Gampong Paya, Sertu Junaidi, turun langsung membantu para nelayan menurunkan perahu ke laut usai menjalani perbaikan, di kawasan Jurong Pantai Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Minggu (12/04/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan, di mana Babinsa bersama warga setempat bergotong royong mendorong perahu nelayan hingga kembali siap digunakan untuk melaut. Kehadiran Babinsa tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan semangat bagi masyarakat dalam menjaga tradisi kerja sama di lingkungan pesisir.

Sertu Junaidi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial sekaligus bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah binaan.

“Gotong royong seperti ini harus terus kita jaga. Selain meringankan pekerjaan, juga mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat,” ujarnya.

Di sela kegiatan, ia juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah rutin memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG guna mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk di laut.

“Keselamatan adalah yang utama. Pastikan kondisi perahu siap, perlengkapan lengkap, dan selalu cek perkembangan cuaca sebelum berangkat melaut,” tambahnya.

Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari para nelayan, yang merasa terbantu dengan kehadiran Babinsa. Diharapkan, sinergi antara TNI dan masyarakat pesisir seperti ini terus terjalin guna menciptakan lingkungan yang aman, solid, dan produktif.(man)

Direktur utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas

​MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Bank Aceh menunjukkan resiliensi yang luar biasa dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama yang berakhir pada 31 Maret 2026, Bank Aceh berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja di tengah tantangan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh akhir tahun lalu.

Total Aset Bank Aceh kini mencapai Rp29,89 triliun, meningkat 2,19% dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar Rp29,25 triliun. Peningkatan aset ini mencerminkan pengelolaan portofolio yang sehat serta kepercayaan nasabah yang tetap terjaga.
​
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp25,17 triliun, tumbuh 2,47% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menunjukkan bahwa Bank Aceh tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengelola simpanan mereka, yang menjadi modal penting bagi bank untuk terus berekspansi.
​
Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, Bank Aceh juga mengakselerasi Penyaluran Pembiayaan yang tumbuh 3,14% menjadi Rp21,20 triliun. Fokus pembiayaan ini diarahkan pada sektor-sektor produktif untuk membantu para pelaku usaha bangkit dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat pasca tantangan alam di tahun sebelumnya.

​Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari strategi bisnis yang adaptif. “Kami tidak hanya mengejar angka, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan memiliki dampak nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat Aceh,” ungkapnya.(*)

MEDIANAD.COM, BENER MERIAH – Bank Aceh Syariah resmi mengoperasikan gedung baru Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Simpang Balik, Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin 8 Juni 2026. Langkah strategis relokasi ini merupakan wujud nyata komitmen bank untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses perbankan syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Acara peresmian tersebut dihadiri dan diresmikan langsung oleh Direktur Kepatuhan Bank Aceh Numairi beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, serta didampingi oleh Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah, Muhammad Saleh, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, alim ulama, dan para nasabah setia.

Pada kesempatan itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Aceh Syariah menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dalam sambutannya, Direktur Kepatuhan PT Bank Aceh Syariah menekankan bahwa kehadiran gedung baru ini harus diikuti dengan peningkatan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan hadirnya gedung operasional yang baru dan lebih representatif ini, tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga semakin besar,” ujar Numairi.

Numairi juga meminta kepada seluruh karyawan/ti Bank Aceh Syariah, khususnya di KCP Simpang Balik, untuk menerapkan budaya layanan prima melalui Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S), serta menjadi solusi keuangan terbaik yang aman, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

“Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Bapak Riswandika Putra, memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah ekspansi dan peningkatan layanan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyambut baik dan mengapresiasi relokasi gedung baru KCP Simpang Balik ini sebagai bukti nyata bahwa Bank Aceh Syariah terus berbenah demi memberikan kenyamanan prima bagi masyarakat. Melalui sinergi kuat yang telah berjalan sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyaluran dana desa, kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam memajukan dan memperluas jangkauan para pelaku usaha UMKM di wilayah Wih Pesam dan Kabupaten Bener Meriah secara umum.

Dukungan infrastruktur ini berhasil mendorong kinerja positif pada pertumbuhan total aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penyaluran pembiayaan yang difokuskan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengenah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Di samping itu, akselerasi transformasi digital juga terus digenjot melalui penyediaan platform Action Mobile Banking, QRIS, hingga Internet Banking Corporate (IBC) untuk kemudahan transaksi yang cepat dan efisien.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menggelar Workshop Penyusunan Proposal Program Dana Indonesia Raya Tahun 2026 via daring, Senin (11/5/2026). Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mendapat antusias tinggi dari para dosen.

Dalam sambutannya, Rektor UBBG Prof. Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang digagas LPPM ini. Beliau berharap kepada dosen agar dapat memanfaatkan kegiatan ini sehingga nantinya bisa banyak yang lolos Program Dana Indonesia Raya, sebuah program yang berdampak besar terhadap pemajuan khazanah budaya, khususnya budaya yang ada di Provinsi Aceh.

Beliau mendorong para dosen untuk aktif mengikuti program hibah sebagai upaya meningkatkan jenjang karier dosen dan mutu kampus.

“Dosen UBBG sudah sering lolos hibah Kemdiktisaintek dengan berbagai skema. Namun, untuk Dana Indonesia Raya yang digagas Kementerian Kebudayaan masih baru sehingga perlu banyak bimbingan dari pakar yakni Pak Muzakkir, S.Pd., MEd. Ph.D. Terima kasih kepada pemateri dan tim LPPM,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPPM UBBG, Dr. Muhammad Iqbal, M.A., menyampaikan bahwa workshop ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam menyusun proposal yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan program hibah. Ia berharap melalui kegiatan ini semakin banyak dosen UBBG yang mampu menghasilkan proposal inovatif yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian dan pengembangan budaya Aceh.

Pemateri workshop, Muzakkir, S.Pd., M.Ed.,Ph.D menjelaskan secara rinci mengenai tahapan dan proses pengajuan hibah, mulai dari penyusunan proposal, persyaratan administrasi, hingga strategi agar proposal dapat lolos seleksi. Penjelasan yang disampaikan membantu peserta memahami mekanisme hibah dengan lebih baik.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlihat aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan semangat dosen dalam menghasilkan proposal penelitian yang berkualitas dan kompetitif.

“Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal Dana Indonesia Raya yakni budaya, latar belakang pelaku seni, dan konsep harus seusai dengan kategori,”ujarnya.(*/kal)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — PT Bank Aceh Syariah bersama PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank.

Penandatanganan ini berlangsung l di Gedung Action Center Bank Aceh, pada, Selasa (5/5/2026), dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada para peserta Taspen, khususnya para pensiunan di Provinsi Aceh.

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh, M. Hendra Supardi, dan Branch Manager PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh, Junaizar, serta disaksikan oleh jajaran manajemen kedua belah pihak.

Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh, M. Hendra Supardi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Bank Aceh dalam memberikan layanan terbaik kepada para pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

“Bank Aceh Syariah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pensiunan. Hingga Mei 2026, kami telah dipercaya mengelola dana pensiun sebesar Rp156,5 miliar yang disalurkan kepada lebih dari 45 ribu pensiunan melalui 185 unit kerja di berbagai wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Bank Aceh telah melayani lebih dari 50 persen total pembayaran pensiunan di Provinsi Aceh.

“Ini merupakan amanah besar yang terus kami jaga dengan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kami juga telah mengoptimalkan jaringan layanan melalui 4 Kantor Cabang Koordinator untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar, cepat, dan tepat sasaran,” tambahnya.

M. Hendra Supardi juga menyampaikan bahwa kualitas layanan Bank Aceh telah mendapatkan predikat “Sangat Baik” pada evaluasi tahun 2025 dan akan terus ditingkatkan, termasuk memperkuat sinergi dengan PT Taspen dalam kegiatan sosialisasi Batas Usia Pensiun (BUP) di seluruh wilayah Aceh.

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh, Junaizar, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta Taspen.

“Kami mengapresiasi komitmen Bank Aceh Syariah dalam mendukung layanan pembayaran manfaat Taspen. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi para peserta, khususnya para pensiunan dalam menerima haknya,” ujarnya.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap layanan kepada peserta semakin optimal dan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan lebih efektif. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak serta seluruh peserta Taspen,” tutup Junaizar.

Melalui kerja sama ini, Bank Aceh Syariah dan PT Taspen (Persero) berkomitmen untuk terus memperkuat layanan keuangan yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya para pensiunan di Aceh. (*)

Ilustrasi foto

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kota Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan fasilitas mesin penggilingan bakso yang memiliki sertifikasi halal.

Dimana, pelaku usaha bakso di Banda Aceh kesulitan mendapatkan mesin penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penggilingan menjadi batu sandungan bagi pedagang bakso yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Belum adanya penggilingan yang digunakan khusus untuk menggiling daging dan bahan-bahan halal menjadi penyebab utamanya. Hal ini dikatakan oleh Fauzan, seorang pegiat halal Aceh, dalam pernyataan resminya.
Fauzan meminta Walikota Banda Aceh untuk membantu menyediakan tempat dan mesin penggilingan bakso yang halal.

“Memang ada beberapa tempat penggilingan bakso di Banda Aceh dan sekitarnya, namun belum ada sertifikasi halal. Kalaupun ada, hanya terbatas milik pribadi dan tidak menerima jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Menurut Fauzan, yang juga pemenang Anugerah Wisata Halal kategori Penggiat Sertifikasi Halal tahun 2019, Provinsi Aceh. hal ini terungkap saat pihaknya memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal kepada pengusaha bakso yang ada di Banda Aceh.

“Sebagian besar mereka memiliki mesin bakso dengan kapasitas kecil, seperti untuk pedagang keliling, namun bagi mereka yang berdagang bakso dalam jumlah besar, harus menggunakan jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Fauzan menambahkan bahwa untuk membeli mesin bakso membutuhkan dana yang besar, minimal sekitar Rp 15 juta untuk membeli mesin yang menghasilkan bakso dalam jumlah banyak. Kecuali untuk jumlah kecil, di bawah Rp 2 juta.

Penyelia halal bersertifikasi ini menjelaskan bahwa untuk membuat sertifikasi halal sebuah usaha bakso, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pemilik usaha harus memiliki mesin penggilingan bakso sendiri atau menggunakan jasa penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal.

“Jika tidak ada, maka pihak LPPOM MPU Aceh dan BPJPH tidak akan melakukan sertifikasi halal produk bakso,” tegasnya.Penggilingan bakso yang bersertifikat halal memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Beberapa keuntungannya adalah:

– Menjamin kehalalan produk
– Meningkatkan kepercayaan konsumen
– Meningkatkan daya saing usaha bakso

Pendamping halal ini menekankan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Penggilingan bakso memiliki peran yang sangat penting. Di Aceh, bakso telah menjadi makanan yang populer dan digemari masyarakat. Namun, hingga saat ini, banyak pelaku usaha yang belum berani melakukan sertifikasi halal karena masih terkendala pada aspek penggilingan,” ujar pendamping halal ini.

Fauzan berharap Pemko Banda Aceh dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha sehingga bisnis mereka semakin berkembang. Jaminan kehalalan bakso juga perlu diperhatikan dari sisi distribusinya.

Saat ini, Banda Aceh “Kota Serambi Mekkah”, sehingga destinasi wisata dan kulinernya perlu ditingkatkan. Banyaknya peminat bakso menjadi peluang yang sangat tepat. (**)