MEDIANAD.COM, SABANG – Suasana berbuka di kota Sabang pada lima hari jalankan ibadah puasa, tampak lenggang karena daya beli sangat berkurang, Rabu (5/3/2025).

Walaupun demikian keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatikan, namun karena untuk memuliakan bulan suci yang penuh berkah ini, umat Islam di saat mau berbuka tetap mempersiapkan penganan untuk berbuka.

Salah satu makanan lezat yang diminati oleh umat Islam terutama orang Aceh adalah bubur kanci dan ibu pedah Aceh Rayeuk yang di produksi oleh pak Zaini dan keluarga nya.

Kanji ( bubur ) dan bu pedah itu yang di olah campuran dengan berjenis daun-daunan dengan adonan santan dicampurkan dengan siput udang yang menambah selera siapapun yang akan menikmatinya, kata pak Zaini pada media ini di jalan Untung Surapati Sabang, Rabu ( 5/3 ).

Menurut Zaini, disamping kanci dan bu pedah juga tersedia berbagai kueh khas Aceh Rayeuk, seperti timpan sukaya, pulot, srikaya dan kueh teseuop dan banyak makanan lainnya yang ber ciri khas Aceh Rayeuk, silahkan mampir harapnya.(man)

Ilustrasi foto

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kota Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan fasilitas mesin penggilingan bakso yang memiliki sertifikasi halal.

Dimana, pelaku usaha bakso di Banda Aceh kesulitan mendapatkan mesin penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penggilingan menjadi batu sandungan bagi pedagang bakso yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Belum adanya penggilingan yang digunakan khusus untuk menggiling daging dan bahan-bahan halal menjadi penyebab utamanya. Hal ini dikatakan oleh Fauzan, seorang pegiat halal Aceh, dalam pernyataan resminya.
Fauzan meminta Walikota Banda Aceh untuk membantu menyediakan tempat dan mesin penggilingan bakso yang halal.

“Memang ada beberapa tempat penggilingan bakso di Banda Aceh dan sekitarnya, namun belum ada sertifikasi halal. Kalaupun ada, hanya terbatas milik pribadi dan tidak menerima jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Menurut Fauzan, yang juga pemenang Anugerah Wisata Halal kategori Penggiat Sertifikasi Halal tahun 2019, Provinsi Aceh. hal ini terungkap saat pihaknya memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal kepada pengusaha bakso yang ada di Banda Aceh.

“Sebagian besar mereka memiliki mesin bakso dengan kapasitas kecil, seperti untuk pedagang keliling, namun bagi mereka yang berdagang bakso dalam jumlah besar, harus menggunakan jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Fauzan menambahkan bahwa untuk membeli mesin bakso membutuhkan dana yang besar, minimal sekitar Rp 15 juta untuk membeli mesin yang menghasilkan bakso dalam jumlah banyak. Kecuali untuk jumlah kecil, di bawah Rp 2 juta.

Penyelia halal bersertifikasi ini menjelaskan bahwa untuk membuat sertifikasi halal sebuah usaha bakso, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pemilik usaha harus memiliki mesin penggilingan bakso sendiri atau menggunakan jasa penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal.

“Jika tidak ada, maka pihak LPPOM MPU Aceh dan BPJPH tidak akan melakukan sertifikasi halal produk bakso,” tegasnya.Penggilingan bakso yang bersertifikat halal memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Beberapa keuntungannya adalah:

– Menjamin kehalalan produk
– Meningkatkan kepercayaan konsumen
– Meningkatkan daya saing usaha bakso

Pendamping halal ini menekankan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Penggilingan bakso memiliki peran yang sangat penting. Di Aceh, bakso telah menjadi makanan yang populer dan digemari masyarakat. Namun, hingga saat ini, banyak pelaku usaha yang belum berani melakukan sertifikasi halal karena masih terkendala pada aspek penggilingan,” ujar pendamping halal ini.

Fauzan berharap Pemko Banda Aceh dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha sehingga bisnis mereka semakin berkembang. Jaminan kehalalan bakso juga perlu diperhatikan dari sisi distribusinya.

Saat ini, Banda Aceh “Kota Serambi Mekkah”, sehingga destinasi wisata dan kulinernya perlu ditingkatkan. Banyaknya peminat bakso menjadi peluang yang sangat tepat. (**)

MEDIANAD.COM, SABANG – Jelang Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kota Sabang bersama unsur Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi pasar guna memantau harga dan ketersediaan bahan pokok, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Sabang, Andri Nourman, AP, M.Si, didampingi Wakapolres Sabang, Kompol Ridwan, S.E., M.Si, serta unsur Forkopimda, Kamis (27/02/2025).

Sidak dimulai pukul 08.00 WIB di Pasar Tradisional yang berlokasi di Jln. Perdagangan, Gp.Kuta Timu Kec. Sukakarya. Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Sabang dan Forkopimda berdialog langsung dengan para pedagang dan masyarakat guna mengetahui perkembangan harga serta distribusi bahan pokok di pasar, “Kami ingin memastikan bahwa harga sembako masih dalam batas wajar dan stoknya mencukupi, terutama menjelang Ramadhan. Dari hasil pemantauan, memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, namun masih dalam batas wajar,” ucap Andri Nourman.

Pada pukul 09.00 WIB, Forkopimda melanjutkan sidak ke Pasar Daging di lokasi yang sama untuk memastikan harga dan pasokan daging. Hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga daging segar sekitar ±3%. Meski demikian, stok daging masih aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan.

Pukul 10.00 WIB, rombongan Forkopimda bergerak menuju Gudang Bulog di Jln.Bay Pass, Gp.Cot Bau Kec. Sukajaya. Pemantauan ini bertujuan untuk mengecek ketersediaan beras dan bahan pokok lainnya. Berdasarkan hasil pengecekan, stok beras dipastikan cukup hingga periode tiga bulan kedepan, meskipun terdapat indikasi peningkatan permintaan dalam beberapa pekan mendatang.

Wakapolres Sabang Kompol Ridwan, S.E., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengamanan agar pasokan dan distribusi pangan tidak boleh terganggu, oleh sebab itu kolaborasi bersama instansi terkait akan terus mengawasi harga serta ketersediaan bahan pokok guna mencegah lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat, “Kami ingin memastikan bahwa harga bahan pokok tetap stabil dan tidak ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan adanya indikasi penimbunan atau praktik yang melanggar hukum, kami akan segera menindaklanjutinya,” ujar Kompol Ridwan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, S.E., M.T, Komandan Kodim 0112 Sabang, Letkol Kav Edi Purwanto, S.I.P, Kabag Ops Polres Sabang, AKP Bukhari, S.H., M.H, Kasat Reskrim Polres Sabang, Iptu Junaidi, M.S.M., M.H, Kasat Intelkam Polres Sabang, Ipda Dimas Permadi S, S.Tr.K, Kapolsek Sukakarya, Ipda Saleh Ritonga, S.H, serta Kabid Perdagangan, M. Nasir.

Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan adanya sedikit kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, kenaikan tersebut tidak menimbulkan gejolak, dan stok bahan pokok masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan.(man)

MEDIANAD.COM, SABANG- Seorang anggota korps bhayangkara yang berdinas di Polres Sabang Polda Aceh sukses mencuri perhatian , ia di ketahui memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjual Kebab di pinggir jalan. Alhasil dagangan kebab nya pun banyak di minati oleh masyarakat setempat mulai dari kalangan anak anak, remaja, hingga orang dewasa sekalipun,

sepulang dinas dari lokasi bertugas, ia masih menyisihkan waktu untuk sekedar berjualan kebab di pinggir jalan , dan terjun langsung menjalankan dagangan nya. Seperti apa sosok dan kisah inspiratif nya itu ? Berikut ulasan selengkap nya.

Salah seorang anggota Polisi yang sukses mengundang sorotan dari kalangan pecinta kuliner di wilayah Kota Sabang itu ialah Bripda Cut Muhammad Noval.

Dia mulai di kenal publik saat sering kali membagikan kegiatan positifnya di media sosial diantaranya setiap malam Jumat ia membagikan kebab gratis untuk anak anak yatim di wilayah Sabang, melalui teman dekat nya dan akun Instagram pribadi nya @novalmuhammad14 ia mengajak dan merangkul anak anak yatim di wilayah Sabang dan membawa mereka ke dagangan kebab milik nya yang terletak di pinggir jalan Oentoeng Surapati untuk berbagi sedikit rezeki yang di titipkan oleh Allah kepada nya .

Meski kerjaan sampingan nya menjadi pedagang kebab pinggir jalan, polisi berpangkat bripda tersebut tidak malu berjualan kebab di luar jam dinas nya , ia kerap turun langsung ke lokasi jualan nya dan melayani seluruh pelanggan nya dengan ramah dan membangun citra positif, sehingga tak heran banyak masyarakat sekitar yang mengabadikan citra positif yang dilakukan polisi muda tersebut.

Meski sudah bekerja sebagai polisi, namun bripda Cut Muhammad Noval tetap semangat berjualan kebab, “yang penting menghasilkan uang secara halal dan bisa terus berbagi serta bermanfaat untuk orang disekitar” ucap bripda tersebut pada media ini, Selasa (05/08).(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) mengharapkan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf dan DPRA, harus segera melakukan evalusi terhadap Qanun Aceh Tentang Perbankan Syariah, mengingat sangat menyayangkan gangguan layanan mobile banking Bank Syariah Indonesia (BSI) BYOND yang terjadi sejak pukul 10.00 WIB per tanggal 9 Februari 2025 bahkan beberapa hari terjadi, bukti nyata bahwa BSI belum siap melayani Nasabah nya, ujar zulhadi lewat rilisnya yang diterima online ini, Selasa pagi.

Zulhadi juga melihat dengan tergagunya sistem Banking di BSI, menilai gangguan ini sangat merugikan ribuan nasabah di Aceh yang mengandalkan layanan perbankan digital untuk berbagai transaksi keuangan.

Menurutnya, insiden ini mencerminkan lemahnya kesiapan infrastruktur digital bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

“Hampir seluruh masyarakat Aceh menggunakan M-Banking BSI sebagai alat transaksi, mengingat adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan lembaga keuangan beralih ke prinsip syariah,” ungkap ketua GePIM Zulhadi.

Dalam hal ini Ia juga menegaskan bahwa gangguan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut hak konsumen atas layanan perbankan yang sangat brobrok dan BSI harus bertanggungjawab terhadap lumpuhnya evonomi masyarakat Aceh.

Belum lagi dengan pelayanan terhadap nasabah yang belum memenui standar perbangkan. Ini mencerminkan buruknya tata kelola teknologi di perbankan syariah.”

Dengan masalah sistem bangking bisa menyoroti dampak luas dari gangguan ini, terutama bagi pelaku usaha dalam bisnis transaksi dengan menggunakan perbangkang BSI. yang kita lihat semuanya masyarakat Aceh menggunakan dan mengandalkan layanan perbankan digital untuk transaksi dengan BSI.

“Menurut laporan yang kita dapatkan hampir 95% nasabah BSI berada di Aceh.

Ketika layanan terganggu, bukan hanya nasabah usaha kecil tergangu akan tetapi pengusaha yang lain ikut terdampak imbas dari kesalahan masalah di BSi ini, Zulhadi meminta kepada DPRA, Khusus nya Komisi III DPRA ini harus segera membentuk Pansus dan mengevalusai lembaga perbangkan yang ada di propinsi Aceh khusus BSI dan merekomendasikan Perbangkan konvensional beroperasi di Aceh.

Maka peluang pembiayaan terhadap pengusaha Aceh terbuka lebar bahkan investor akan lebih yakin dalam berinvestasi di Aceh, pinta ketua GePIM zulhadi
Zulhadi memintak kepada parah ahli ekomoni harus berani memberikan masukan Kepada Gubernur Aceh Mualem maupun kepada DPRA,terkhusus Komisi III DPRA yang mitra kerja dalam Perbangkan.

Gerakan Pemuda Iskandar Muda Aceh Zulhadi mendesak BSI untuk segera melakukan pelayanan secara propisional serta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengawasi serta memastikan layanan perbankan digital perbangkan ini, tutupnya. (rel)