Ekonomi

Beranda Ekonomi
Berita Ekonomi

Babinsa Koramil 02/Sukajaya Bersama Warga dan Dinas Kebersihan Bersihkan Ranting Pohon di Jurong Gapang

0

MEDIANAD.COM, SABANG– Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Babinsa 01 Gampong Iboh Koramil 02/Sukajaya Kodim 0112/Sabang, Serka Mawardi, bersama warga dan Dinas Kebersihan melaksanakan kegiatan pembersihan ranting pohon di Jurong Gapang, Gampong Iboh, Kecamatan Sukamakmue, Sabtu (01/03).

Serka Mawardi menegaskan bahwa sebagai aparat teritorial, Babinsa selalu berupaya hadir di tengah masyarakat dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Sebagai Babinsa, kami selalu berusaha untuk dekat dengan masyarakat dan membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menjalankan tugas kemiliteran, kami juga berupaya meringankan beban masyarakat serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan area yang dipenuhi ranting-ranting pohon yang berpotensi mengganggu akses jalan serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi warga. Dengan adanya sinergi antara Babinsa, warga, dan Dinas Kebersihan, diharapkan lingkungan tetap terjaga kebersihannya dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Masyarakat Gampong Iboh menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua.(man)

Suasana hari ke 5 jelang berbuka di kota Sabang ” Penganan Khas Berbuka Ibu Pedah Aceh Rayeuk yang diminati”

0

MEDIANAD.COM, SABANG – Suasana berbuka di kota Sabang pada lima hari jalankan ibadah puasa, tampak lenggang karena daya beli sangat berkurang, Rabu (5/3/2025).

Walaupun demikian keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatikan, namun karena untuk memuliakan bulan suci yang penuh berkah ini, umat Islam di saat mau berbuka tetap mempersiapkan penganan untuk berbuka.

Salah satu makanan lezat yang diminati oleh umat Islam terutama orang Aceh adalah bubur kanci dan ibu pedah Aceh Rayeuk yang di produksi oleh pak Zaini dan keluarga nya.

Kanji ( bubur ) dan bu pedah itu yang di olah campuran dengan berjenis daun-daunan dengan adonan santan dicampurkan dengan siput udang yang menambah selera siapapun yang akan menikmatinya, kata pak Zaini pada media ini di jalan Untung Surapati Sabang, Rabu ( 5/3 ).

Menurut Zaini, disamping kanci dan bu pedah juga tersedia berbagai kueh khas Aceh Rayeuk, seperti timpan sukaya, pulot, srikaya dan kueh teseuop dan banyak makanan lainnya yang ber ciri khas Aceh Rayeuk, silahkan mampir harapnya.(man)

Ini Alasan Distribusi LPG Jauh Lebih Sulit Dibanding BBM di Wilayah Bencana

0
Ratusan warga sedang mengantre mendapatkan gas elpiji bersubsidi di pangkalan di Kecamatan Samudera, Aceh. Foto Waspada Aceh

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pengamat ekonomi Willy Arafah mengatakan, distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah bencana jauh lebih sulit dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Kompleksitas akses jalan darat yang rusak atau terputus serta faktor keamanan menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran LPG saat terjadi bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Aceh.

“Rusaknya akses jalan di Aceh memberikan dampak yang lebih besar terhadap distribusi LPG dibandingkan dengan BBM. Ini disebabkan oleh infrastruktur untuk penyimpanan dan pengisian LPG yang lebih khusus dan terbatas, sehingga ketika ada kerusakan, pasokan LPG bisa terhambat secara signifikan. Selain itu, LPG memerlukan penanganan yang lebih hati-hati karena risiko kebakaran yang lebih tinggi, yang membuat proses distribusinya menjadi lebih rumit,” kata Willy saat dihubungi Selasa (16/12/2025).

Guru Besar Universitas Trisakti ini menjelaskan perbedaan mendasar dalam rantai pasok LPG dan BBM. Pertama, distribusi LPG memerlukan fasilitas penyimpanan dan pengisian khusus, seperti tangki gas dan terminal yang dirancang untuk menangani gas bertekanan. Jika infrastruktur ini mengalami kerusakan, distribusi LPG dapat terhambat secara signifikan.

“Sebaliknya, BBM dapat disimpan dan didistribusikan melalui berbagai jenis fasilitas yang lebih umum, seperti SPBU, yang lebih mudah diakses dan jumlahnya lebih banyak,” jelas Willy.

Selain itu, faktor keamanan dan pengamanan LPG dan BBM juga berbeda. Menurutnya, meskipun BBM juga berisiko tapi penanganannya sering kali lebih terstandarisasi dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“LPG memiliki risiko kebakaran dan ledakan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur penanganan yang lebih ketat. Dalam situasi darurat, hal ini dapat memperlambat proses distribusi karena perlunya evaluasi keamanan yang lebih mendalam,” ujar Willy.

Willy kemudian menjelaskan proses distribusi LPG hingga sampai ke masyarakat memang lebih panjang. LPG harus dikirim dari pabrik ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menggunakan truk tangki khusus, kemudian melalui proses pengisian tabung dengan standar keamanan ketat sebelum didistribusikan ke agen dan pangkalan.

“Secara keseluruhan, proses distribusi LPG membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan langkah-langkah keamanan yang ketat, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada kondisi transportasi, serta fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kecepatan distribusi,” ujar Willy.

Willy meminta masyarakat untuk memahami apabila distribusi LPG di wilayah bencana belum sepenuhnya normal. Menurutnya, keterbatasan layanan merupakan konsekuensi dari kerusakan infrastruktur dan prosedur keselamatan yang tidak bisa dikompromikan.

“Masyarakat perlu memahami beberapa hal penting untuk melihat persoalan distribusi LPG di wilayah mereka dengan lebih jelas. Ketergantungan pada infrastruktur yang baik, seperti jalan, terminal, dan fasilitas penyimpanan, sangat krusial. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dapat mengganggu pasokan LPG secara signifikan, sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak yang mungkin terjadi,” pungkasnya.

Media Berperan Publis Kinerja Manajemen Bank, “Disampaikan Dirut BAS dalam Coffee Morning dengan Insan Pers”

0

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH : Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS), Fadhil Ilyas dalam _Coffee Morning_ dengan insan Pers liputan Banda Aceh, Senin (02/02) 2026 menyampaikan, “peran media, wartawan atau insan pers sangat membantu kelancaran kegiatan operasional dan manajemen Bank Aceh Syariah (BAS) sebagai Bank milik Pemerintah Aceh”.

Yang juga BAS sudah melewati berbagai tantangan dan kini bergerak ke arah yang lebih baik. Kondisi tersebut, tambah Dirut Fadhil Ilyas, sembari mengatakan. Kinerja baik tersebut juga tak lepas dari dukungan media dalam menyampaikan informasi yang objektif kepada masyarakat seluruh kegiatan BAS selama ini.

Peran dan kinerja manajemen BAS, tidak lepas dari media. Apa yang sudah kami lakukan, baik tenaga maupun pikiran, semuanya dicurahkan untuk kepentingan dan kemajuan Aceh pintanya.

Seperti telah dirili online bandapos.com, Dirut Fadhil Ilyas
mencontohkan keterlibatan Bank Aceh Syariah dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh. Dalam peristiwa tersebut, BAS turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Bantuan yang kami berikan sangat membantu masyarakat. Kami juga berada dalam pengawasan pemegang saham, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diketahui publik, khususnya terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025,” katanya.

Selain itu, Fadhil mengungkapkan bahwa Bank Aceh Syariah telah membentuk dua tim recovery. Salah satunya difokuskan pada penanganan pembiayaan yang dinilai layak dan wajar, dengan bekerja secara paralel untuk membantu nasabah terdampak.

Serta mengatakan, Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank yang mendapatkan kepercayaan (trust) dari berbagai pihak. Karena itu, ia berharap jika masih terdapat kekurangan, hal tersebut dapat diperkecil bahkan dihilangkan.

“Kami terus menjaga ekosistem Bank Aceh secara patut dan wajar, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Terkait dukungan pemerintah, Fadhil menjelaskan bahwa Bank Aceh Syariah menerima dana bantuan sebesar Rp1,5 triliun untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dana tersebut tidak dibagikan secara langsung, melainkan dalam bentuk kuota margin pembiayaan.

Sementara itu, mengenai relaksasi penundaan pembayaran, Fadhil mengatakan pihaknya masih mencari solusi yang tepat agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan kemudahan bagi nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil nantinya merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.(**)

Dana Otsus dan DAK Aceh Belum Ditransfer dari Pusat

0
Kepala BPKA Reza Saputra

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH— Dana Otsus dan DAK Aceh tahun 2025 belum ditranfer oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Aceh sudah melengkapi semua dokumen laporan. Pihak Pusat menjanjikan bila dana otsus dan DAK ditransfer pada Akhir April tahun ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Sahputra,SSTP,M.Si, Selasa (29/4/2025) kepada Komparatif.ID mengatakan sampai saat ini Pusat belum mentransfer dana otonomi khusus dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.

“Belum ditransfer, Bang,” katanya menjawab Komparatif.ID.

Reza menjelaskan, karena belum ditransfernya kedua dana tersebut, Pemerintah Aceh belum memiliki anggaran untuk dibelanjakan. Selama ini keuangan Aceh yang ditujukan ke publik bersumber dari dua anggaran tersebut.

“Selama in ikan itu sumber pendanaan kita [untuk publik],” sebut Reza.

Pemerintah Aceh, kata Reza, sudah memenuhi semua kewajiban sebagai syarat yang dibutuhkan untuk transfer dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus.di tingkat nasional sedang berproses. Kementerian dan lembaga di Pusat sedang melakukan validasi.

Penundaan transfer bukan hanya untuk Aceh, katanya. Tapi juga kepada seluruh daerah di Indonesia.

Dia meluruskan juga informasi bahwa kas daerah sedang kosong. Informasi tersebut keliru, karena Dana Alokasi Umum (DAU) telah ditransfer oleh Pemerintah Pusat. belanja pegawai bersumber dari anggaran tersebut.

Sebelumnya beredar informasi bila kas daerah kosong. Banyak pembayaran yang belum dapat dilakukan karena tidak adanya uang. Salah satu faktornya karena belum dikirimnya laporan penggunaan dana otsus kuartal terakhir tahun lalu.

Dampak dari keterlambatan tersebut mulai terasa di tingkat akar rumput. Secara umum masyarakat mengeluh tidak lagi memiliki uang. Utang ke sana kemari juga tidak lagi membuahkan hasil. Karena semua orang mulai mengatakan tidak memiliki uang yang dapat diutangkan.

“Selama April lima orang teman yang saya hubungi untuk meminta bantuan Rp200 ribu, mengaku tidak punya uang. Mau lari ke pinjol, saya tidak berani. Sudah tiga bulan saya tidak bekerja,” sebut Khaidir (50) sopir truk jungkit yang biasanya bekerja di proyek pembangunan infrastruktur.(*)

UMKM Minta Pemko Banda Aceh Fasilitasi Penggilingan Bakso Halal

0

Ilustrasi foto

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kota Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan fasilitas mesin penggilingan bakso yang memiliki sertifikasi halal.

Dimana, pelaku usaha bakso di Banda Aceh kesulitan mendapatkan mesin penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penggilingan menjadi batu sandungan bagi pedagang bakso yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Belum adanya penggilingan yang digunakan khusus untuk menggiling daging dan bahan-bahan halal menjadi penyebab utamanya. Hal ini dikatakan oleh Fauzan, seorang pegiat halal Aceh, dalam pernyataan resminya.
Fauzan meminta Walikota Banda Aceh untuk membantu menyediakan tempat dan mesin penggilingan bakso yang halal.

“Memang ada beberapa tempat penggilingan bakso di Banda Aceh dan sekitarnya, namun belum ada sertifikasi halal. Kalaupun ada, hanya terbatas milik pribadi dan tidak menerima jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Menurut Fauzan, yang juga pemenang Anugerah Wisata Halal kategori Penggiat Sertifikasi Halal tahun 2019, Provinsi Aceh. hal ini terungkap saat pihaknya memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal kepada pengusaha bakso yang ada di Banda Aceh.

“Sebagian besar mereka memiliki mesin bakso dengan kapasitas kecil, seperti untuk pedagang keliling, namun bagi mereka yang berdagang bakso dalam jumlah besar, harus menggunakan jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Fauzan menambahkan bahwa untuk membeli mesin bakso membutuhkan dana yang besar, minimal sekitar Rp 15 juta untuk membeli mesin yang menghasilkan bakso dalam jumlah banyak. Kecuali untuk jumlah kecil, di bawah Rp 2 juta.

Penyelia halal bersertifikasi ini menjelaskan bahwa untuk membuat sertifikasi halal sebuah usaha bakso, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pemilik usaha harus memiliki mesin penggilingan bakso sendiri atau menggunakan jasa penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal.

“Jika tidak ada, maka pihak LPPOM MPU Aceh dan BPJPH tidak akan melakukan sertifikasi halal produk bakso,” tegasnya.Penggilingan bakso yang bersertifikat halal memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Beberapa keuntungannya adalah:

– Menjamin kehalalan produk
– Meningkatkan kepercayaan konsumen
– Meningkatkan daya saing usaha bakso

Pendamping halal ini menekankan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Penggilingan bakso memiliki peran yang sangat penting. Di Aceh, bakso telah menjadi makanan yang populer dan digemari masyarakat. Namun, hingga saat ini, banyak pelaku usaha yang belum berani melakukan sertifikasi halal karena masih terkendala pada aspek penggilingan,” ujar pendamping halal ini.

Fauzan berharap Pemko Banda Aceh dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha sehingga bisnis mereka semakin berkembang. Jaminan kehalalan bakso juga perlu diperhatikan dari sisi distribusinya.

Saat ini, Banda Aceh “Kota Serambi Mekkah”, sehingga destinasi wisata dan kulinernya perlu ditingkatkan. Banyaknya peminat bakso menjadi peluang yang sangat tepat. (**)

Popular Posts

My Favorites

Babinsa Koramil 02/Sukakarya Bantu Warga Perbaiki Perahu di Gampong Batee Shoek

0
MEDIANAD.COM, SABANG — Babinsa 02 Gampong BateeShoek, Koramil 02/Sukakarya, Kodim 0112/Sabang, Sertu Budi Syahputra, membantu warga binaan atas nama Sdr. Mahdi yang sedang melakukan...