Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. I call it luck. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!
MEDIANAD.COM, SABANG – Polres Sabang melaksanakan Shalat Ghaib berjamaah untuk almarhum Affan Kurniawan Bin Zulkifli, pengendara ojek online yang wafat dalam aksi unjuk rasa di DPR. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan para petugas keamanan yang tengah menjalankan tugas.
Shalat Ghaib berlangsung di Masjid Baiturrahim, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Jum’at (29/08/2025).
Kapolres Sabang AKBP Sukoco, S.ST, MM, M.Mar, M.Tr.SOU, M.Han, bersama Wakapolres Sabang Kompol Teuku Muhammad, Pejabat Utama (PJU) Polres Sabang, personel jajaran, serta masyarakat sekitar ikut dalam pelaksanaan shalat ghaib. Bertindak sebagai imam adalah Bripka Edi Saputra.
Kapolres Sabang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa duka cita atas meninggalnya almarhum, sekaligus mendoakan keselamatan para petugas keamanan.
“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kami juga berdoa agar seluruh petugas keamanan senantiasa diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Suasana shalat ghaib dan doa bersama berlangsung khidmat serta penuh kekhusyukan. Kegiatan ini juga menjadi wujud solidaritas antara Polres Sabang dan masyarakat, dengan harapan terciptanya kedamaian dan keselamatan bagi semua.(*/man)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, mengapresiasi keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, Papua. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Mangihut menegaskan bahwa kerja keras aparat keamanan dalam operasi yang berlangsung pada 1-7 Maret 2025 ini patut diapresiasi, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan KKB.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Satgas Damai Cartenz yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ini. Ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan memastikan masyarakat Papua bisa hidup dengan lebih tenang,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (9/3).
Sebelumnya, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dua pucuk senjata laras panjang, empat pistol G2 Pindad, serta ratusan butir amunisi. Selain itu, turut disita beberapa perlengkapan lainnya seperti senapan angin, kompresor udara, dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta.
Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ini adalah Yuni Enumbi, yang disebut sebagai penghubung utama dalam penyelundupan senjata. Aparat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pasokan senjata ilegal bagi KKB.
Mangihut menegaskan bahwa langkah tegas semacam ini harus terus dilakukan guna mencegah senjata ilegal beredar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan di Papua harus dijaga dengan ketat. Kami mendukung penuh upaya aparat dalam menindak penyelundupan senjata agar tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari aparat keamanan dalam mencegah masuknya senjata ilegal ke wilayah konflik. Menurutnya, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan senjata yang lebih luas.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa aparat kita tidak tinggal diam. Kami berharap operasi serupa terus dilakukan agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk merusak kedamaian di Papua,” ujar mantan Kajati Sulawesi Utara itu.
Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan keamanan di Papua semakin terkendali dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata.(*)
MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pengamat ekonomi Willy Arafah mengatakan, distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah bencana jauh lebih sulit dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Kompleksitas akses jalan darat yang rusak atau terputus serta faktor keamanan menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran LPG saat terjadi bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Aceh.
“Rusaknya akses jalan di Aceh memberikan dampak yang lebih besar terhadap distribusi LPG dibandingkan dengan BBM. Ini disebabkan oleh infrastruktur untuk penyimpanan dan pengisian LPG yang lebih khusus dan terbatas, sehingga ketika ada kerusakan, pasokan LPG bisa terhambat secara signifikan. Selain itu, LPG memerlukan penanganan yang lebih hati-hati karena risiko kebakaran yang lebih tinggi, yang membuat proses distribusinya menjadi lebih rumit,” kata Willy saat dihubungi Selasa (16/12/2025).
Guru Besar Universitas Trisakti ini menjelaskan perbedaan mendasar dalam rantai pasok LPG dan BBM. Pertama, distribusi LPG memerlukan fasilitas penyimpanan dan pengisian khusus, seperti tangki gas dan terminal yang dirancang untuk menangani gas bertekanan. Jika infrastruktur ini mengalami kerusakan, distribusi LPG dapat terhambat secara signifikan.
“Sebaliknya, BBM dapat disimpan dan didistribusikan melalui berbagai jenis fasilitas yang lebih umum, seperti SPBU, yang lebih mudah diakses dan jumlahnya lebih banyak,” jelas Willy.
Selain itu, faktor keamanan dan pengamanan LPG dan BBM juga berbeda. Menurutnya, meskipun BBM juga berisiko tapi penanganannya sering kali lebih terstandarisasi dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
“LPG memiliki risiko kebakaran dan ledakan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur penanganan yang lebih ketat. Dalam situasi darurat, hal ini dapat memperlambat proses distribusi karena perlunya evaluasi keamanan yang lebih mendalam,” ujar Willy.
Willy kemudian menjelaskan proses distribusi LPG hingga sampai ke masyarakat memang lebih panjang. LPG harus dikirim dari pabrik ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menggunakan truk tangki khusus, kemudian melalui proses pengisian tabung dengan standar keamanan ketat sebelum didistribusikan ke agen dan pangkalan.
“Secara keseluruhan, proses distribusi LPG membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan langkah-langkah keamanan yang ketat, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada kondisi transportasi, serta fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kecepatan distribusi,” ujar Willy.
Willy meminta masyarakat untuk memahami apabila distribusi LPG di wilayah bencana belum sepenuhnya normal. Menurutnya, keterbatasan layanan merupakan konsekuensi dari kerusakan infrastruktur dan prosedur keselamatan yang tidak bisa dikompromikan.
“Masyarakat perlu memahami beberapa hal penting untuk melihat persoalan distribusi LPG di wilayah mereka dengan lebih jelas. Ketergantungan pada infrastruktur yang baik, seperti jalan, terminal, dan fasilitas penyimpanan, sangat krusial. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dapat mengganggu pasokan LPG secara signifikan, sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak yang mungkin terjadi,” pungkasnya.
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Reza Saputra, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung dan menyukseskan program digitalisasi keuangan daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Reza, usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di aula Birawa Assembly Hotel, Kamis (17/4/2025).
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami hadir di sini sebagai wujud dukungan Pemerintah Aceh bagi suksesnya program ini.
Digitalisasi keuangan daerah adalah sebuah langkah maju dalam penataan keuangan daerah yang lebih cepat, efektif dan tentu saja lebih transparan dan efisien,” ujar Reza.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) ini merupakan upaya mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tahir ini, dirjen keuangan daerah agus fatoni dan sejumlah gub bupati, walikota serta kepala BPD se-Indonesia dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Utama BPD se-Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 24 BPD telah menandatangani PKS, dengan sisanya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
“SIPD memfasilitasi seluruh proses perencanaan hingga pelaporan transaksi keuangan daerah, termasuk penerbitan SP2D secara online.
Ini akan membantu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Tomsi.
Implementasi SP2D online ini juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, Stranas PK, OJK, ASPI, serta pemerintah daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.
Sementara itu, Ketua Umum ASBANDA menyampaikan bahwa BPD sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, pengelola kas dan keuangan daerah, serta sumber pendapatan asli daerah. Dengan dukungan sistem SP2D online, BPD akan semakin optimal menjalankan perannya.
Kinerja positif BPD juga turut disampaikan dalam kesempatan ini. Total aset BPD per Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.021 triliun, naik 3,70 persen secara tahunan.
Dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp752,68 triliun, naik 3,06 persen, dan penyaluran kredit mencapai Rp658,60 triliun, tumbuh 6,49 persen dibanding tahun sebelumnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang selama ini turut mengawal pelaksanaan SIPD melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres No. 54 Tahun 2018.
Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi, serta mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.(*)
MEDIANAD.COM, SABANG – Wakil Duta Besar Selandia Baru (New Zealand) Giselle Larcombe berkunjung ke Sabang untuk meninjau langsung penerapan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan tersebut, Rabu, 24 September 2025.
Selain menyoroti potensi FTZ, kunjungan ke Aceh juga bertujuan melihat situasi provinsi ini pasca konflik dan tsunami. Sebelumnya, telah berlangsung diskusi antara Kedutaan India dan Kedutaan New Zealand mengenai keberadaan FTZ Sabang.
“Beberapa waktu lalu ada pembicaraan antara Wakil Duta Besar India dengan Duta Besar New Zealand, sehingga kunjungan kami ke FTZ Sabang menjadi langkah penting untuk melihat langsung perkembangannya,” ujar Giselle Larcombe dalam pertemuan bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Turut mendampingi Giselle, delegasi Kedutaan New Zealand yakni Emma Harman (Sekretaris Pertama bidang Politik), Tim Chao (Liaison Officer Irregular Migration New Zealand Police), dan Awan Poesoro (Policy Advisor bidang Politik dan Keamanan New Zealand Police).
Dalam sesi diskusi, Emma Harman menanyakan kondisi keamanan di Sabang serta sejak kapan status FTZ mulai berlaku. Menjawab hal tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjelaskan bahwa FTZ di Sabang telah ditetapkan sejak tahun 2000. Namun, hingga kini penerapannya belum berjalan maksimal karena masih minimnya investor yang masuk.
“Sejak beberapa tahun terakhir, BPKS terus melakukan promosi dan membuka peluang investasi untuk mengembangkan kawasan Sabang,” terang Iskandar.
Iskandar bersama Direktur Promosi BPKS, Maya Safira, turut memaparkan berbagai potensi unggulan di Sabang, baik di Kota Sabang maupun di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Potensi tersebut mencakup sektor pelabuhan, perikanan, perdagangan, FTZ, hingga pariwisata.
Lebih lanjut, Iskandar menyinggung bahwa melalui jalur diplomasi, Perdana Menteri India telah menyampaikan minat pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Sabang langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami bersama Gubernur Aceh telah menindaklanjuti rencana investasi India ini dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Usai diskusi yang berlangsung hangat di Ruang Rapat Pimpinan BPKS, rombongan delegasi New Zealand meminta untuk ditunjukkan langsung potensi Pelabuhan Sabang. Saat berkunjung ke Pelabuhan CT3, mereka mengaku kagum atas kapasitas dan prospeknya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Direktur Promosi Maya Safira, Kepala Biro Umum dan Humas R. Maulana W., Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Zulkarnaini, serta sejumlah staf teknis BPKS lainnya.(man/*)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng “MINYAKITA” dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan. Dalam operasi yang digelar pada Minggu, 9 Maret 2025, di sebuah gudang di Kota Depok, tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen.
Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng “MINYAKITA” sesuai dengan ketentuan. Namun, hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. “Kami menemukan bahwa minyak yang dituangkan ke dalam pouch bag hanya sekitar 820 ml dan ke dalam botol sekitar 760 ml, jelas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Dalam operasi ini, polisi menyita berbagai barang bukti, termasuk 450 dus minyak goreng “MINYAKITA” dalam kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak dalam gudang, 250 krat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya. Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter.
Atas temuan ini, pelaku diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP. “Kami bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Polri berkomitmen menegakkan hukum untuk melindungi konsumen dan perekonomian nasional,” tegas Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kami juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tambahnya.
Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Polri berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keadilan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.
MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai upaya Pertamina dalam mendistribusikan LPG di wilayah terdampak bencana menunjukkan kerja keras di tengah kondisi medan dan infrastruktur yang ekstrem.
“Saya kira langkah Pertamina yang harus didukung dengan adanya distribusi LPG lewat jalur laut dan udara sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Fahmi dalam keterangannya diterima di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa penyaluran LPG melalui jalur alternatif tersebut menjadi solusi penting di saat kondisi belum memungkinkan distribusi normal. “Ya ini sebagai distribusi yang sangat baik untuk masyarakat menerima bantuan LPG dalam kondisi yang tidak baik saat ini, bantuan Pertamina sangat dibutuhkan,” katanya.
Menurut Fahmi, berbagai metode distribusi yang ditempuh Pertamina mencerminkan upaya maksimal dalam melayani masyarakat di wilayah bencana. “Saya kira Pertamina sudah bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat, karena berbagai cara dilakukan Pertamina dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat yang mengalami bencana,” ucapnya.
Fahmi juga menilai pelaksanaan operasi pasar LPG membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pasokan akibat akses yang masih terputus. “Ya untuk saya ini adanya operasi pasar sangat membantu masyarakat yang susah mendapatkan LPG apalagi akses-akses masih banyak yang tidak bisa dilewati tapi Pertamina harus didukung semua pihak termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahmi meminta masyarakat memahami kondisi lapangan dan proses distribusi yang sedang diupayakan. “Ya publik harus memahami apa yang dilakukan Pertamina saat ini untuk memperjuangkan agar masyarakat korban bencana bisa dapat LPG, kita harus apresiasi meskipun masih ada masyarakat yang belum mendapatkan LPG karena kendala akses yang terputus, tetapi Pertamina pasti mampu sampai ke sana,” katanya.
Ia menegaskan bahwa distribusi LPG yang terus dilakukan menjadi bukti kehadiran Pertamina bagi masyarakat terdampak bencana. “Ya ini sudah jelas kalau Pertamina sudah memperlihatkan kehadiranya bagi masyarakat dalam memberikan bantuan nya seperti distribusi LPG,” pungkas Fahmi. (red)
MEDIANAD.COM, YOGYAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pembukaan pekan orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) ke-12 di Yogyakarta, pada Jumat (18/4).
Kapolri berkesempatan membuka langsung kegiatan pekan orientasi dengan tema ‘Revitalisasi Gerakan HIKMAHBUDHI untuk Membangun Negeri’ yang diselenggarakan di Youth Center, Sleman Yogyakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga turut menerima penghargaan Hikmahbudhi Awards Tokoh Tauladan Pelindung dan Pengayom Masyarakat.
Acara itu juga turut dihadiri oleh Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha Kemenag Nyoman Suriadarma serta jajaran Pju Mabes Polri.
Dalam kegiatan ini, Kapolri beserta undangan yang hadir kemudian juga melakukan peninjauan kelompok UMKM dari Hikmahbudhi yang ada di lokasi.(*)
MEDIANAD.COM, SABANG – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaannya, Babinsa 09 Gampong Cot Ba’U, Koramil 01/Sukajaya, Kodim 0112/Sabang, Sertu Eka Rahmadsyah Putra membantu warga mengangkat pupuk bantuan dari Dinas Pertanian. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (1/10/2025) di Jurong Cot Manceng, Gampong Cot Ba’U.
Bantuan pupuk yang disalurkan berupa Pupuk NPK merk Bellarusia. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara penting seperti Nitrogen, Phospate, dan Kalium, yang berfungsi mendukung pertumbuhan batang, daun, serta buah tanaman. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan dorongan semangat sekaligus memastikan pupuk tersebut benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan.
Sertu Eka Rahmadsyah Putra mengatakan, peran Babinsa tidak hanya sebatas menjaga keamanan wilayah, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. “Kami selalu siap membantu masyarakat, termasuk dalam hal pendistribusian pupuk ini, agar bisa digunakan secara maksimal untuk meningkatkan hasil panen,” ujarnya.
Program ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu fokus utama TNI AD bersama pemerintah daerah. Kehadiran Babinsa di lapangan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga mendorong petani agar lebih termotivasi dalam mengelola lahan pertanian secara optimal.
Dengan adanya dukungan berupa pupuk dan pendampingan dari Babinsa, diharapkan produktivitas pertanian di Gampong Cot Ba’U dapat meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan. Melalui kerja sama yang solid, diharapkan ketersediaan pangan di wilayah Kota Sabang dapat terjaga sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(man)
