Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. I call it luck. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!
MEDIANAD.COM, SABANG – Polres Sabang melaksanakan Shalat Ghaib berjamaah untuk almarhum Affan Kurniawan Bin Zulkifli, pengendara ojek online yang wafat dalam aksi unjuk rasa di DPR. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan para petugas keamanan yang tengah menjalankan tugas.
Shalat Ghaib berlangsung di Masjid Baiturrahim, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Jum’at (29/08/2025).
Kapolres Sabang AKBP Sukoco, S.ST, MM, M.Mar, M.Tr.SOU, M.Han, bersama Wakapolres Sabang Kompol Teuku Muhammad, Pejabat Utama (PJU) Polres Sabang, personel jajaran, serta masyarakat sekitar ikut dalam pelaksanaan shalat ghaib. Bertindak sebagai imam adalah Bripka Edi Saputra.
Kapolres Sabang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa duka cita atas meninggalnya almarhum, sekaligus mendoakan keselamatan para petugas keamanan.
“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kami juga berdoa agar seluruh petugas keamanan senantiasa diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Suasana shalat ghaib dan doa bersama berlangsung khidmat serta penuh kekhusyukan. Kegiatan ini juga menjadi wujud solidaritas antara Polres Sabang dan masyarakat, dengan harapan terciptanya kedamaian dan keselamatan bagi semua.(*/man)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, mengapresiasi keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, Papua. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Mangihut menegaskan bahwa kerja keras aparat keamanan dalam operasi yang berlangsung pada 1-7 Maret 2025 ini patut diapresiasi, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan KKB.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Satgas Damai Cartenz yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ini. Ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan memastikan masyarakat Papua bisa hidup dengan lebih tenang,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (9/3).
Sebelumnya, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dua pucuk senjata laras panjang, empat pistol G2 Pindad, serta ratusan butir amunisi. Selain itu, turut disita beberapa perlengkapan lainnya seperti senapan angin, kompresor udara, dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta.
Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ini adalah Yuni Enumbi, yang disebut sebagai penghubung utama dalam penyelundupan senjata. Aparat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pasokan senjata ilegal bagi KKB.
Mangihut menegaskan bahwa langkah tegas semacam ini harus terus dilakukan guna mencegah senjata ilegal beredar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan di Papua harus dijaga dengan ketat. Kami mendukung penuh upaya aparat dalam menindak penyelundupan senjata agar tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari aparat keamanan dalam mencegah masuknya senjata ilegal ke wilayah konflik. Menurutnya, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan senjata yang lebih luas.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa aparat kita tidak tinggal diam. Kami berharap operasi serupa terus dilakukan agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk merusak kedamaian di Papua,” ujar mantan Kajati Sulawesi Utara itu.
Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan keamanan di Papua semakin terkendali dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata.(*)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Reza Saputra, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung dan menyukseskan program digitalisasi keuangan daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Reza, usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di aula Birawa Assembly Hotel, Kamis (17/4/2025).
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami hadir di sini sebagai wujud dukungan Pemerintah Aceh bagi suksesnya program ini.
Digitalisasi keuangan daerah adalah sebuah langkah maju dalam penataan keuangan daerah yang lebih cepat, efektif dan tentu saja lebih transparan dan efisien,” ujar Reza.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) ini merupakan upaya mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tahir ini, dirjen keuangan daerah agus fatoni dan sejumlah gub bupati, walikota serta kepala BPD se-Indonesia dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Utama BPD se-Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 24 BPD telah menandatangani PKS, dengan sisanya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
“SIPD memfasilitasi seluruh proses perencanaan hingga pelaporan transaksi keuangan daerah, termasuk penerbitan SP2D secara online.
Ini akan membantu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Tomsi.
Implementasi SP2D online ini juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, Stranas PK, OJK, ASPI, serta pemerintah daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.
Sementara itu, Ketua Umum ASBANDA menyampaikan bahwa BPD sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, pengelola kas dan keuangan daerah, serta sumber pendapatan asli daerah. Dengan dukungan sistem SP2D online, BPD akan semakin optimal menjalankan perannya.
Kinerja positif BPD juga turut disampaikan dalam kesempatan ini. Total aset BPD per Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.021 triliun, naik 3,70 persen secara tahunan.
Dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp752,68 triliun, naik 3,06 persen, dan penyaluran kredit mencapai Rp658,60 triliun, tumbuh 6,49 persen dibanding tahun sebelumnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang selama ini turut mengawal pelaksanaan SIPD melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres No. 54 Tahun 2018.
Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi, serta mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.(*)
MEDIANAD.COM, SABANG – Wakil Duta Besar Selandia Baru (New Zealand) Giselle Larcombe berkunjung ke Sabang untuk meninjau langsung penerapan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan tersebut, Rabu, 24 September 2025.
Selain menyoroti potensi FTZ, kunjungan ke Aceh juga bertujuan melihat situasi provinsi ini pasca konflik dan tsunami. Sebelumnya, telah berlangsung diskusi antara Kedutaan India dan Kedutaan New Zealand mengenai keberadaan FTZ Sabang.
“Beberapa waktu lalu ada pembicaraan antara Wakil Duta Besar India dengan Duta Besar New Zealand, sehingga kunjungan kami ke FTZ Sabang menjadi langkah penting untuk melihat langsung perkembangannya,” ujar Giselle Larcombe dalam pertemuan bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Turut mendampingi Giselle, delegasi Kedutaan New Zealand yakni Emma Harman (Sekretaris Pertama bidang Politik), Tim Chao (Liaison Officer Irregular Migration New Zealand Police), dan Awan Poesoro (Policy Advisor bidang Politik dan Keamanan New Zealand Police).
Dalam sesi diskusi, Emma Harman menanyakan kondisi keamanan di Sabang serta sejak kapan status FTZ mulai berlaku. Menjawab hal tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjelaskan bahwa FTZ di Sabang telah ditetapkan sejak tahun 2000. Namun, hingga kini penerapannya belum berjalan maksimal karena masih minimnya investor yang masuk.
“Sejak beberapa tahun terakhir, BPKS terus melakukan promosi dan membuka peluang investasi untuk mengembangkan kawasan Sabang,” terang Iskandar.
Iskandar bersama Direktur Promosi BPKS, Maya Safira, turut memaparkan berbagai potensi unggulan di Sabang, baik di Kota Sabang maupun di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Potensi tersebut mencakup sektor pelabuhan, perikanan, perdagangan, FTZ, hingga pariwisata.
Lebih lanjut, Iskandar menyinggung bahwa melalui jalur diplomasi, Perdana Menteri India telah menyampaikan minat pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Sabang langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami bersama Gubernur Aceh telah menindaklanjuti rencana investasi India ini dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Usai diskusi yang berlangsung hangat di Ruang Rapat Pimpinan BPKS, rombongan delegasi New Zealand meminta untuk ditunjukkan langsung potensi Pelabuhan Sabang. Saat berkunjung ke Pelabuhan CT3, mereka mengaku kagum atas kapasitas dan prospeknya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Direktur Promosi Maya Safira, Kepala Biro Umum dan Humas R. Maulana W., Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Zulkarnaini, serta sejumlah staf teknis BPKS lainnya.(man/*)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng “MINYAKITA” dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan. Dalam operasi yang digelar pada Minggu, 9 Maret 2025, di sebuah gudang di Kota Depok, tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen.
Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng “MINYAKITA” sesuai dengan ketentuan. Namun, hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. “Kami menemukan bahwa minyak yang dituangkan ke dalam pouch bag hanya sekitar 820 ml dan ke dalam botol sekitar 760 ml, jelas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Dalam operasi ini, polisi menyita berbagai barang bukti, termasuk 450 dus minyak goreng “MINYAKITA” dalam kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak dalam gudang, 250 krat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya. Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter.
Atas temuan ini, pelaku diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP. “Kami bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Polri berkomitmen menegakkan hukum untuk melindungi konsumen dan perekonomian nasional,” tegas Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kami juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tambahnya.
Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Polri berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keadilan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.
MEDIANAD.COM, YOGYAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pembukaan pekan orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) ke-12 di Yogyakarta, pada Jumat (18/4).
Kapolri berkesempatan membuka langsung kegiatan pekan orientasi dengan tema ‘Revitalisasi Gerakan HIKMAHBUDHI untuk Membangun Negeri’ yang diselenggarakan di Youth Center, Sleman Yogyakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga turut menerima penghargaan Hikmahbudhi Awards Tokoh Tauladan Pelindung dan Pengayom Masyarakat.
Acara itu juga turut dihadiri oleh Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha Kemenag Nyoman Suriadarma serta jajaran Pju Mabes Polri.
Dalam kegiatan ini, Kapolri beserta undangan yang hadir kemudian juga melakukan peninjauan kelompok UMKM dari Hikmahbudhi yang ada di lokasi.(*)
MESIANAD.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air. Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (14/3).
Polri menegaskan bahwa sebelum melakukan penindakan hukum, pihaknya selalu mengedepankan langkah preventif dan pre-emtif. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
“Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasian nya. Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tolak aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.
“Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” tambahnya.
“Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” tegas Brigjen Pol. Trunoyudo.
Polri mengimbau seluruh pengusaha dan masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu.
“Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas, masyarakat dan pengusaha dapat melaporkan melalui hotline layanan Kepolisian 110 untuk melaporkan segala bentuk gangguan keamanan dan tindak premanisme,” tegasnya.
Dengan kombinasi pendekatan preventif, pre-emtif, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari gangguan oknum anggota ormas yang merugikan dunia usaha serta perekonomian nasional.(*)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, menyampaikan bahwa kawasan Sabang (Sabang–Pulo Aceh) memiliki potensi laut yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh dan Indonesia secara umum.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengemban amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 untuk mengelola kawasan strategis tersebut yang mencakup Pulau Weh (Kota Sabang) dan Kecamatan Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar).
Menyadari peran penting yang diemban, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen tak tinggal diam. Ia aktif menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat demi mencari dukungan, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan digelar. Pertemuan yang berlangsung serius itu membahas berbagai potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Sabang. Turut hadir dalam dialog tersebut selain Iskandar, yakni Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pramana Yudiarso, serta Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS memaparkan berbagai potensi yang dimiliki wilayah kelola mereka, serta tantangan yang masih menghambat optimalisasi pengelolaan laut di kawasan Sabang.
Menanggapi paparan itu, Kartika Listriana menyampaikan bahwa KKP memerlukan masukan konkret untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat di kawasan Sabang. Ia menegaskan bahwa KKP sangat menyadari nilai strategis wilayah ini, namun dorongan nyata dari daerah juga diperlukan agar langkah-langkah besar dapat diambil bersama.
“KKP perlu dorongan dari daerah. Saat ini kami sangat mendorong pengembangan Sabang,” ujar Kartika dengan nada penuh optimisme.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerima laporan lengkap dari jajaran Direktorat Jenderal KKP terkait potensi dan berbagai hambatan yang dihadapi BPKS. Karena itu, pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh. Namun tetap membutuhkan informasi dan koordinasi yang aktif dari BPKS.
“Sabang adalah kawasan perbatasan negara. Maka, penting bagi BPKS mendapat pembinaan langsung dari pusat. Potensinya masih sangat relevan dan menjanjikan, terutama di sektor kelautan,” tegas Kartika.
Dalam semangat kolaborasi, Kartika mengajak BPKS untuk menyusun bersama daftar investasi potensial di Sabang. Semua ide dan peluang itu akan dikemas dalam sebuah kerangka kerja yang solid dan sistematis, agar mudah diajukan langsung ke Presiden pada akhir pertemuannya di jakarta.(*/man)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk menginvestigasi insiden penembakan anggota Polri oleh oknum personel TNI di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Kapolri dan Panglima TNI berjanji bakal mengusut kasus hingga tuntas.
“Saya kira hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima sama, sudah sepakat bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan,” tegas Kapolri, Selasa (18/3/2025).
Kapolri pun mendorong semua personel kepolisian tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat. Usai kejadian itu, ia meminta sinergi dan soliditas harus terus dijaga.
“Yang jelas tentunya kita selalu mendorong, mengingatkan seluruh anggota terus bekerja dengan baik penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas dan soliditas untuk kepentingan rakyat,” ujar Kapolri.
Tiga polisi gugur dalam tugasnya saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung.
Adapun ketiga korban yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta.
Oknum TNI yang diduga menembak tiga polisi itu juga telah ditangkap. Kini, terduga pelaku ditahan di Denpom Lampung.(man)
