Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. I call it luck. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!
MEDIANAD.COM- Meninggalkan charger handphone terus-menerus terpasang di colokan listrik tanpa digunakan mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki beberapa risiko dan dampak negatif, baik dari segi keamanan maupun efisiensi energi. Berikut adalah bahayanya:
Charger yang terus terhubung ke listrik dapat menjadi panas seiring waktu. Jika terjadi gangguan listrik, korsleting, atau kualitas charger rendah, ini bisa memicu kebakaran.
Charger murah atau tidak bersertifikasi sering kali tidak memiliki fitur keamanan seperti proteksi panas atau arus pendek.
Charger tetap mengonsumsi daya meski tidak digunakan (standby power). Meskipun kecil, jika dilakukan terus-menerus oleh banyak orang, ini akan berdampak pada pemborosan energi secara global.
Charger yang terus-menerus terhubung ke listrik cenderung lebih cepat rusak karena komponen internalnya terus bekerja meskipun tidak digunakan.
Jika ada lonjakan listrik (power surge), charger yang terhubung dapat menjadi rusak atau memicu gangguan pada perangkat elektronik lainnya.
Jika ada anak kecil di rumah, charger yang terpasang dapat menjadi sumber bahaya jika mereka bermain-main dengannya, terutama jika ujung charger terkena air atau benda logam.
Tips Aman Menggunakan Charger
Cabut charger dari colokan listrik setelah selesai digunakan.
Gunakan charger yang berkualitas dan bersertifikasi untuk menghindari risiko korsleting.
Hindari menggunakan charger saat terjadi cuaca buruk atau petir untuk meminimalkan risiko kerusakan akibat lonjakan listrik.
Simpan charger di tempat yang aman setelah digunakan.
ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB, MEDINAD.COM : Ini adalah tema Pertemuan Tahunan ke 15 IRENA, International Renewable Energy Agency yang berlangsung tanggal 11-13 Januari 2025 bertempat di St. Regis Hotel Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
IRENA adalah Badan Energi Terbarukan yang bermarkas di Abu Dhabi berabggotakan sekitar 185 negara di seluruh dunia. Setiap tahun IRENA menyelenggarakan pertemuan tahunan yang tahun ini sudah berlangsung ke 15 kalinya.
Kali ini isu yang diangkat adalah “Tripling Renewable Energy dan Doubling Down Energy Efficiency”. Tiga kali lipat peningkatan energi terbarukan untuk planet bumi dan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan target PBB melalui pertemuan COP21 yang sepakat menjalankan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu bumi maksimum 1,5 derajat C pada tahun 2050.
“Indonesia yang sudah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi UU No.26 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Paris telah menyampaikan komitmen menurunkan emisi karbon dalam NDC (National Determined Condition) sebesar 32% tahun 2030 telah mengambil langkah nyata termasuk menyusun rencana jangka panjang melalui peta jalan pelaksanaan transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060.”
Dengan target NZE ini, Indonesia akan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dengan menggantikan peran energi fosil yang selama ini mendominasi Penggunaan Energi dalam Bauran Energi Nasional.
Dalam pertemuan tahun ini, Indonesia yang semula akan dihadiri langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia bersama Dirjen EBTKE Prof Eniya Listiana Dewi, batal hadir karena ada kegiatan lain di dalam negeri. Akibatnya tidak ada delegasi pada level. Menteri atau level Dirjen yang hadir. Delegasi Indonesia hanya terlihat diwakili staf Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Dr Ir Surya Darma MBA, Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan, ICRES (Indonesia Center for Renewable Energy Studies) yang diundang sebagai Observer oleh IRENA melaporkan hal tersebut kepada media di Indonesia.
Dr Surya yang juga diundang menghadiri Forum khusus dalam Side Event oleh IRENA dalam forum Global Geothermal Alliance (GGA) menyampaikan bahwa antusiasme peserta untuk hadiri pertemuan tahunan IRENA semakin semarak dalam hal jumlah peserta daan peninjau sebagai observer. Dr Surya juga diminta menyampaikan intervensi pada Forum GGA.
Surya menyampaikan bagaiamana komitmen pemerintah Indonesia yang sangat serius dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai NZE tahun 2060. Presiden juga sudah menyampaikan keinginan Indonesia mewujudkan ambisi target ZE pada 2060 dan target Pemerintah untuk memenuhi Ketahanan dan Swasembada energi yang juga banyak dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan pemerataan penggunaan energi diseluruh pelosok negeri termasuk penambahan jaringan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan, ujarnya.
Berbicara dalam GGA, Surya Darma menyampaikan, sebagai Ketua ICRES yang bekerjasama sangat dekat dengan pemerintah Indonesia, menyampaikan betapa besar peran energi terbaruka khususnya panas bumi dalam memenuhi ambisi target NZE tahun 2060. Panas bumi akan menjadi salah satu tulang punggung substitusi energi fosil dengan energi terbarukan.
“Panas bumi dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, dipastikan akan dapat menggantikan sebagian kapasitas pengganti listrik yang berasal dari batubara. Panas bumi sudah dibuat peta jalan agar dalam 10 tahun ke depan dapat meningkat menjadi 7 GW. Bahkan dalam perubahan Rancangan Kebijakan Energi Nasional, Panas bumi diharapkan dapat mensuplai sebesar 22 GW pada tahun 2050”.
Hal ini membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar, bahkan dalam sebuah perhitungan. Kebutuhan dana investasi mencapai 100 miliar USD tutor Surya dalam wawancara tertulis dengan awak media, langsung dari Abu Dhabi.
Dengan program ini, peran panas bumi akan menjadi penghasil listrik terbesar dibandingkan negara-negara lainnya dindunia. Saat ini, Amerika me jadi produsen panas bumi terbesar di dunia, baru diikuti oleh Indonesia di urusan kedua. Dalam program memenuhi target NZE, Indonesia akan mengoptimumkan penggunaan panas bumi sampai 22 GW dar potensi yang saat ini ada sebesar 24 GW.
Untuk memenuhi hal ini, kata Surya yang juga pernah memimpin METI selama dua periode dari 2015-2022. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya dengan berbagai negara lain termasuk para donor dan investor untuk mendukung pengembangan panas bumi di Indonesia, tutup Surya Darma. (TW)
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng “MINYAKITA” dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan. Dalam operasi yang digelar pada Minggu, 9 Maret 2025, di sebuah gudang di Kota Depok, tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen.
Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng “MINYAKITA” sesuai dengan ketentuan. Namun, hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. “Kami menemukan bahwa minyak yang dituangkan ke dalam pouch bag hanya sekitar 820 ml dan ke dalam botol sekitar 760 ml, jelas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Dalam operasi ini, polisi menyita berbagai barang bukti, termasuk 450 dus minyak goreng “MINYAKITA” dalam kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak dalam gudang, 250 krat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya. Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter.
Atas temuan ini, pelaku diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP. “Kami bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Polri berkomitmen menegakkan hukum untuk melindungi konsumen dan perekonomian nasional,” tegas Dirtipideksus Bareskrim Polri.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kami juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tambahnya.
Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Polri berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keadilan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.
MEDIANAD.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten.
Nusron mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material.
Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi privat property. Karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi.
Mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 alias kurang dari lima tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum.
“Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” ujar Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).
MEDIANAD.COM – Kemendes PDT mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dana desa 2025 untuk ketahanan pangan.
Menteri Yandri Susanto menyatakan program ini dijalankan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Desa dan PDT nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.
“Memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa,” jelas Yandri Susanto (Poin 2, huruf b).
Alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh Bum Desa diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas belanja Desa, meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa.
Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan, memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; serta meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.
Dengan kata lain, desa menjadi mandiri serta menjadi lokomotif terdepan dalam mewujudkan program asta cita presiden tentang Swasembada pangan nasional.
Surat keputusan ini menjadi angin segar bagi pengurus Bum desa dan pelaku usaha yang berada di desa.
Pemerintah desa dan masyarakat perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem
dan kepengurusan Bum desa yang sudah tidak produktif.
Kepala desa juga perlu memberikan trust atau kepercayaan kepada pengurus Bum desa untuk bekerja secara profesional, inovatif dan bertanggungjawab.
Yang paling penting adalah semua pihak yang ada di desa memiliki semangat yang sama untuk menumbuhkembangkan Bumdesa sebagai badan usaha milik desa yang mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Semoga langkah ini dapat mendorong kemajuan ekonomi desa dan membantu terwujudnya swasembada pangan nasional.(*)
Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. I call it luck. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!
MEDIANAD.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, mengapresiasi keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, Papua. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Mangihut menegaskan bahwa kerja keras aparat keamanan dalam operasi yang berlangsung pada 1-7 Maret 2025 ini patut diapresiasi, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan KKB.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Satgas Damai Cartenz yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ini. Ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan memastikan masyarakat Papua bisa hidup dengan lebih tenang,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (9/3).
Sebelumnya, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dua pucuk senjata laras panjang, empat pistol G2 Pindad, serta ratusan butir amunisi. Selain itu, turut disita beberapa perlengkapan lainnya seperti senapan angin, kompresor udara, dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta.
Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ini adalah Yuni Enumbi, yang disebut sebagai penghubung utama dalam penyelundupan senjata. Aparat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pasokan senjata ilegal bagi KKB.
Mangihut menegaskan bahwa langkah tegas semacam ini harus terus dilakukan guna mencegah senjata ilegal beredar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan di Papua harus dijaga dengan ketat. Kami mendukung penuh upaya aparat dalam menindak penyelundupan senjata agar tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari aparat keamanan dalam mencegah masuknya senjata ilegal ke wilayah konflik. Menurutnya, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan senjata yang lebih luas.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa aparat kita tidak tinggal diam. Kami berharap operasi serupa terus dilakukan agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk merusak kedamaian di Papua,” ujar mantan Kajati Sulawesi Utara itu.
Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan keamanan di Papua semakin terkendali dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata.(*)
