MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Ascariasis merupakan infeksi cacing Ascaris lumbricoides yang ditularkan melalui tanah (Soil￾Transmitted Helminth/STH), yaitu sekelompok penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit yang ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi.

Sayangnya, penyakit ini merupakan penyakit tropis
terabaikan atau Neglected Tropical Disease (NTDs). Ascariasis disebabkan oleh termakan telur cacing tersebut.

Hal ini bisa terjadi jika tangan atau jari yang sudah terkontaminasi kotoran dimasukkan ke dalam mulut, atau karena memakan sayur atau buah yang tidak dikupas, dicuci, atau dimasak dengan hati-hati.

Tanah merupakan salah satu perantara infeksi kecacingan, karena tanah permukaan merupakan tempat hidup telur cacing yang dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Tinja dari penderita kecacingan merupakan sumber penting untuk kontaminasi tanah.

Tim Pengabdian Masyarakat dari Poltekkes Kemenkes Aceh yang diketuai Rahmayanti,S.Pd.,M.Pd, dengan anggota Dr. Abdurrahman, SKP., M.Pd serta Erlinawati, SKM., M.Kes bersama dengan empat orang mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh Jurusan Teknologi Laboratorium Medis pada tanggal 14 Agustus 2025 lalu, telah melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul Edukasi Masyarakat Menuju Bebas Penyakit Ascariasis yang Ditularkan Melalui Perantaraan Tanah Halaman Rumah Di Dusun Tengku Muda Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kelompok sasaran adalah ibu-ibu yang mempunyai balita dan anak usia sekolah dasar.

Ketua tim pengabdian Masyarakat Ibu Rahmayanti, S.Pd., M.Pd menyampaikan bahwa edukasi tentang Ascariasis ini sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat karena bahaya ascariasis sangat serius, cacing ini dapat menyumbat usus, menyebabkan gangguan pencernaan, kram perut, muntah, dan bahkan perforasi usus yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik.

Infeksi ascariasis juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak karena gangguan penyerapan nutrisi serta menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain.

Pj. Keuchik Gampong Jawa bapak Yuswanda Yusri, SE., MM sangat menyambut baik kegiatan ini dan berharap sinergi dan kerjasama yang sudah terjalin ini dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, kegiatan ini juga mendorong kami untuk
terus menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kecacingan ascariasis yang timbul akibat adanya tanah yang terkontaminasi oleh telur cacing dilingkungan tanah halaman rumah, sehingga dapat memberikan pemahaman baru dan timbulnya
perilaku hidup bersih dan sehat.

Dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya￾upaya preventif terhadap pencegahan penyakit ascariasis.

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meneken nota kesepahaman. Dengan adanya hal tersebut diharapkan sinergisitas kedua lembaga tersebut dalam berjalan semakin optimal.

Nota kesepahaman tersebut tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepolisian, Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). Penandatanganan tersebut dilaksanakan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.

“Tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit memaparkan bahwa, penandatangan nota kesepahaman ini sangat penting di tengah terjadinya dinamika global yang dapat memengaruhi situasi dalam negeri.

Lebih dalam, Sigit juga menyinggung soal kejahatan lintas negara atau Transnational Crime, seperti Ilegal Fishing, penyelundupan senjata, narkoba hingga kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.

“Ini tentunya menjadi salah satu PR ke depan yang harus kita hadapi, belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi, baik yang ada di pelabuhan internasional. Kita memiliki 96 pelabuhan yang tentunya ini juga selain jalur tikus kita juga harus menghadapi ini, karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya, ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatannya,” ujar Sigit.

Nota kesepahaman Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sendiri terdiri dari tujuh poin. Hal itu yang sangat relevan dengan kondisi yang ada dewasa ini.

“Dan tentunya dengan nota kesepahaman yang ada ini, sinergitas, dan juga hal-hal yang perlu kita lakukan bersama di lapangan, utamanya untuk masalah kecepatan, kemudian bagaimana memanfaatkan fasilitas, bagaimana kemudian kita saling mengisi dan meningkatkan SDM yang kita miliki, ini akan semakin baik, semakin mudah, dan tentunya nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing tentunya juga akan menjadi lebih optimal,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengungkapkan, sinergisitas ini merupakan kunci untuk menjawab seluruh tantangan dan perkembangan dinamika saat ini. Dengan kolaborasi seluruh kekuatan Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maka dapat bergerak mulai dari tingkat paling bawah hingga atas.

“Sehingga tentunya kekuatan ini kalau kita satukan, kita padukan, maka tentunya kita bisa bersama-sama melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung tugas kita agar bisa menjadi lebih optimal. Dan tentunya kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan, termasuk bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa kita,” tutup Sigit.(*/ml)

Ketua PWI Kota Sabang, Jalaluddin ZKY disaksikan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin melakukan ritual siram bunga terhadap Wartawan Muda pada acara penyerahan Kartu Pers PWI dalam rangkaian Raker Tahunan PWI Sabang di objek wisata Gapang, Kota Sabang.

MEDIANAD.COM, SABANG – Ketua PWI Sabang, Jalaluddin ZKY mengatakan ritual siram bunga merupakan kegiatan perdana yang dilakukan PWI Sabang menandai penyerahan kartu pers dan melepas tugas Wartawan Muda di wilayah tersebut, Sabtu (12/07).

Menurut Jalaluddin, ritual siram bunga tersebut dilaksanakan pada rangkaian acara Raker Tahunan PWI Sabang di Marlin Resort Gapang, Kota Sabang.

Raker diikuti oleh penasehat dan semua pengurus beserta anggota PWI Sabang. Juga diikuti Pengurus dan anggota IKWI Kota Sabang termasuk Ketua IKWI Aceh, Ny. Hanifah.

Menurut Sekretaris PWI Sabang, Diki Arjuna, jumlah anggota PWI Sabang sebanyak 13 orang. Rinciannya, tujuh Anggota Biasa dan enam Anggota Muda.

Sedangkan yang sudah berstatus wartawan kompeten sebanyak sembilan orang—dua UKW Madya, satu UKW Utama dan enam UKW Muda.

Penyerahan kartu pers Anggota Muda PWI dilakukan secara simbolis oleh Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin untuk dua orang perwakilan, yaitu Diah Novitaria dan Irzam, keduanya dari LPP RRI.

Arahan dan update informasi terkait organisasi PWI, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh disampaikan di forum Raker PWI Sabang secara berturut-turut oleh Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin; Bendahara PWI Sabang, Hendra Handyan; Penasehat PWI Sabang, Mustakim; dan Ketua PWI Sabang, Jalaluddin.

Rangkaian Raker Tahunan PWI Sabang juga dirangkai dengan silaturahmi dan wisata keluarga di objek wisata Gapang, Kota Sabang.[]

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang dipimpin oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen dan Wakil Kepala BPKS Abdul Manan, melaksanakan diskusi strategis bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/5.025).

Pertemuan tersebut membahas isu pendanaan, regulasi, dan kelembagaan yang tengah dihadapi BPKS dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Bahasan anggaran berlangsung di Ruang Rapat Papua, Lantai 5 Menara Bappenas, dipimpin langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, DR. RER. NET. Jayadi, S.Si, M.Se, M.A

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKS menyampaikan berbagai tantangan dalam dua tahun terakhir akibat keterbatasan pendanaan yang dipengaruhi oleh kebijakan Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2025.

“Alokasi pagu indikatif tahun 2026 bahkan lebih kecil dibandingkan tahun 2025, hal ini berdampak pada terhambatnya aktivitas pengembangan kawasan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional,” ujar Iskandar.

BPKS juga menggarisbawahi pentingnya dukungan Bappenas dalam menjembatani koordinasi lintas kementerian guna menyelesaikan isu regulasi, kelembagaan, serta pendanaan.

Selain itu, Kepala BPKS Iskandar menyoroti putusnya rantai koordinasi Dewan Kawasan Sabang dengan Presiden sejak dibubarkannya Dewan Kawasan Nasional pada 2016 demi efisiensi birokrasi.

Menanggapi hal tersebut, DR. Jayadi menyarankan BPKS untuk lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan menyiapkan skenario optimis dan pesimis dalam menyikapi kondisi anggaran ke depan.

Bappenas juga menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada 5 Juni 2025 mendatang. Dalam forum tersebut, Bappenas akan mendukung usulan penambahan anggaran, dengan syarat BPKS menyiapkan dokumen teknis yang lengkap dan komprehensif.

BPKS juga didorong untuk mulai mempertimbangkan alternatif pendanaan di luar sumber Rupiah Murni (RM). Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis 2025–2029, BPKS disarankan juga untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan mendasar.

Perwakilan dari Direktorat Pengembangan Regional Sumatera Utara, Bintang Rahmat Wananda, turut menambahkan bahwa untuk periode RPJMN 2025–2029, BPKS diharapkan menyiapkan dokumen usulan proyek individu maupun terintegrasi untuk diajukan melalui skema Pinjaman Luar Negeri (blue book).

“Kami akan membantu pengiriman petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen persyaratan pengusulan tersebut,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, selain Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, turut hadir Wakil Kepala Abdul Manan, Deputi Umum Fajran Zain, dan Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.( man ).

MEDIANAD COM, JAKARTA – Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi menyarankan humas kepolisian memanfaatkan kekuatan jejaring media massa untuk mendukung tugas-tugas Polri.

“Jejaring dengan media massa jauh lebih mahal nilainya dibanding materi apapun,” ungkap Direktur Irfan saat menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Humas Polri di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/5/2025).

Menurut dia, kekuatan jejaring media sangat kuat. Bahkan, banyak yang rela membayar mahal untuk secara instan berjejaring dengan media.

“Jejaring bisa menyelesaikan masalah, termasuk bad news yang dihadapi,” ujar Direktur Irfan.

Ia menyebut media massa bisa menjadi mitra strategis dan dengan senang hati menjadi mitra strategis Polri. Oleh karena itu, humas Polri harus bisa memanfaatkan berbagai kesempatan saat bertemu dengan media massa menyampaikan apa yang perlu disampaikan.

“Tiap perjumpaan dengan media merupakan kesempatan untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan,” tambahnya.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan salah satu tantangan di zaman digital yang dihadapi humas Polri terkait citra kepolisian. “Kalau kejelekan tidak bisa ditutupi, kebaikan Polri juga jangan ditutup-tutupi,” katanya.

Ia menyebut seluruh pegawai Polri merupakan bagian dari fungsi kehumasan. Oleh karena itu, ia mengharapkan semua kebaikan Polri juga harus tersampaikan kepada publik melalui fungsi-fungsi kehumasan tersebut.(*/rel)

MEDIANAD.COM, SEMARANG – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/5) dengan Mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan diawali dengan rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai wujud kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat.

Sebelum rangkaian Rakernis dimulai, para pejabat tinggi Polri menyerahkan langsung bantuan sosial berupa 4 unit kursi roda dan 6 pasang kruk (tongkat bantu) kepada anggota Polri dan masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan tali asih kepada 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Anak Nurul Mursyid.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. serta Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Tak hanya itu, digelar pula kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah yang diikuti oleh 100 peserta, terdiri dari peserta Rakernis, panitia, dan personel Polda Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho secara simbolis menyerahkan 100 kantong darah kepada PMI, disusul dengan penyerahan cinderamata oleh Irjen Pol. Anwar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi kemanusiaan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat secara humanis dan berkelanjutan.

“Kegiatan bakti sosial dan donor darah yang menjadi pembuka Rakernis ini merupakan bagian dari komitmen Divhumas Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dalam menjaga sinergi antara Polri dan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.(*/man)

MEDIANAD.COM, SEMARANG – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (6/5/2025). Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho serta didampingi pejabat utama Polri lainnya.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Anwar mengawali dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan Rakernis, termasuk yang hadir dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.

Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa Rakernis ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kapolri saat membuka Rakernis Gabungan empat divisi di Mabes Polri. Menurutnya, humas harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk citra institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik di tengah era keterbukaan informasi dan derasnya arus digitalisasi.

“Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernis ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan kinerja Divisi Humas Polri dalam menghadapi tantangan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks,” ujarnya.

Mengangkat tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakernis ini dipandang strategis dalam merumuskan arah kebijakan komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Irjen Pol. Anwar kemudian menyampaikan empat poin penting arahan kepada jajaran Humas:

1. Optimalisasi Manajemen Media Secara Komprehensif. Humas Polri harus mampu membaca arah opini publik, mengelola informasi profesional, dan membentuk narasi yang mendukung kebijakan institusi.

2. Penguatan Literasi Digital dan Komunikasi Krisis. Personel humas harus menjadi penjaga ruang digital yang informatif dan bersih dari disinformasi.

3. Kolaborasi Strategis dengan Media dan Masyarakat. Hubungan yang humanis dan berbasis data dengan media, tokoh masyarakat, dan publik adalah kunci menjaga kepercayaan.

4. Menjadikan Humas sebagai Garda Depan Presisi. Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban.

“Keberhasilan Divisi Humas tidak hanya diukur dari seberapa sering kita menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa besar informasi itu bisa membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan stabilitas sosial,” tegasnya.

Menutup sambutan, Irjen Pol. Anwar menyelipkan pantun berbahasa Jawa sebagai bentuk keakraban dan penyemangat suasana:

“Tanduran pari, eng pinggir kali. Panen akeh, nyeneng akeh ati. Sugeng rawuh, poro tamu sami. Ngayuh sukses, Rakernis kanti integriti.”

Dengan penuh optimisme, ia berharap Rakernis Humas 2025 menjadi momentum untuk melahirkan langkah konkret dan inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi publik ke depan.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat HT Ibrahim, ST, MM mengunjungi lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Sabtu (03/05/2025) siang

Anggota Komisi XIII DPR-RI asal Dapil I Aceh HT Ibrahim yang kerab di sapa Ampon Bram ini melakukan Kunjungan ke lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

Lapas kelas ll Kajhu, berada di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, lapas ini menampung sedikitnya 450 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Sedangkan sebelumnya Ampon Bram juga mengunjungi ke Lapas Lhoknga yang menampung 235 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani masa hukuman.

Menurut Ampon Bram, kunjungan ke kedua Lapas tersebut untuk mengetahui pelayanan kepada Warga Binaan Permasyarakatan sekaligus melihat kondisi LP dan tingkat pelayanannya.

Kedatangan politisi partai Demokrat tersebut ke Lapas Kajhu disambut oleh Kepala Keamanan Dedi dan Mahdi yang sudah menunggu kedatangan anggota DPR-RI asal Dapil Aceh I ini.

Setelah mendapat beberapa penjelasan dari petugas Lapas, HT Ibrahim langsung meninjau sejumlah ruangan dan dapur gizi Lapas Kajhu yang dinilainya sangat bersih dengan sejumlah koki yang sudah menyiapkan makan siang untuk 450 WBP.

Ampon Bram pun mengucapakan terima kasih bagi petugas Lapas Kajhu untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua, baik kepada WBP maupun para tamu pengunjung.

“Tolong kondisinya (bersih dan layanan) seperti ini di pertahankan, bahkan kalau bisa di tingkatkan,” ujar pria yang sangat dikenal dengan sapaan Ampon Bram.(*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, menyampaikan bahwa kawasan Sabang (Sabang–Pulo Aceh) memiliki potensi laut yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh dan Indonesia secara umum.

Sebagaimana diketahui, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengemban amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 untuk mengelola kawasan strategis tersebut yang mencakup Pulau Weh (Kota Sabang) dan Kecamatan Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar).

Menyadari peran penting yang diemban, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen tak tinggal diam. Ia aktif menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat demi mencari dukungan, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan digelar. Pertemuan yang berlangsung serius itu membahas berbagai potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Sabang. Turut hadir dalam dialog tersebut selain Iskandar, yakni Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pramana Yudiarso, serta Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS memaparkan berbagai potensi yang dimiliki wilayah kelola mereka, serta tantangan yang masih menghambat optimalisasi pengelolaan laut di kawasan Sabang.

Menanggapi paparan itu, Kartika Listriana menyampaikan bahwa KKP memerlukan masukan konkret untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat di kawasan Sabang. Ia menegaskan bahwa KKP sangat menyadari nilai strategis wilayah ini, namun dorongan nyata dari daerah juga diperlukan agar langkah-langkah besar dapat diambil bersama.

“KKP perlu dorongan dari daerah. Saat ini kami sangat mendorong pengembangan Sabang,” ujar Kartika dengan nada penuh optimisme.

Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerima laporan lengkap dari jajaran Direktorat Jenderal KKP terkait potensi dan berbagai hambatan yang dihadapi BPKS. Karena itu, pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh. Namun tetap membutuhkan informasi dan koordinasi yang aktif dari BPKS.

“Sabang adalah kawasan perbatasan negara. Maka, penting bagi BPKS mendapat pembinaan langsung dari pusat. Potensinya masih sangat relevan dan menjanjikan, terutama di sektor kelautan,” tegas Kartika.

Dalam semangat kolaborasi, Kartika mengajak BPKS untuk menyusun bersama daftar investasi potensial di Sabang. Semua ide dan peluang itu akan dikemas dalam sebuah kerangka kerja yang solid dan sistematis, agar mudah diajukan langsung ke Presiden pada akhir pertemuannya di jakarta.(*/man)