MEDIANAD.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, mengapresiasi keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, Papua. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Mangihut menegaskan bahwa kerja keras aparat keamanan dalam operasi yang berlangsung pada 1-7 Maret 2025 ini patut diapresiasi, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan KKB.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Satgas Damai Cartenz yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ini. Ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan memastikan masyarakat Papua bisa hidup dengan lebih tenang,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (9/3).

Sebelumnya, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dua pucuk senjata laras panjang, empat pistol G2 Pindad, serta ratusan butir amunisi. Selain itu, turut disita beberapa perlengkapan lainnya seperti senapan angin, kompresor udara, dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta.

Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ini adalah Yuni Enumbi, yang disebut sebagai penghubung utama dalam penyelundupan senjata. Aparat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pasokan senjata ilegal bagi KKB.

Mangihut menegaskan bahwa langkah tegas semacam ini harus terus dilakukan guna mencegah senjata ilegal beredar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Keamanan di Papua harus dijaga dengan ketat. Kami mendukung penuh upaya aparat dalam menindak penyelundupan senjata agar tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari aparat keamanan dalam mencegah masuknya senjata ilegal ke wilayah konflik. Menurutnya, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan senjata yang lebih luas.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa aparat kita tidak tinggal diam. Kami berharap operasi serupa terus dilakukan agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk merusak kedamaian di Papua,” ujar mantan Kajati Sulawesi Utara itu.

Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan keamanan di Papua semakin terkendali dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata.(*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya peran pers dalam kehidupan demokrasi serta tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-79.

Dalam pidato yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo mengapresiasi dedikasi insan pers yang terus bekerja menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia.

Menurutnya, selama delapan dekade terakhir, pers telah menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

“Pers yang profesional dan berintegritas adalah aset bagi bangsa. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Ia juga menyoroti adanya potensi intervensi dari pihak berkepentingan yang memiliki modal besar dan berupaya mengendalikan opini publik.

Presiden mengingatkan agar insan pers tetap waspada terhadap penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, serta upaya adu domba yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus tetap waspada terhadap berita-berita yang tidak benar, yang dapat merusak kepercayaan di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pers Indonesia harus tetap dinamis, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran akan kepentingan bangsa dan negara.

Ia optimistis bahwa insan pers akan tetap setia pada cita-cita para pendiri bangsa, berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasilais, yang berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. MERDEKA!.(*)

MEDIANAD.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten.

Nusron mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material.

Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi privat property. Karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi.

Mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 alias kurang dari lima tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum.

“Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” ujar Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 314 permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP) yang diajukan oleh sejumlah pihak terkait Pilkada 2024. Sidang sengketa Pilkada tersebut akan dimulai pada pekan depan, tepatnya pada 8 Januari 2025.

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan informasi tersebut dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025 yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/1/2025). Dalam laporannya, Suhartoyo mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 314 permohonan PHP yang telah diterima.

Dari total 314 permohonan tersebut, sebagian besar merupakan permohonan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup), yakni sebanyak 242 perkara. Selain itu, terdapat 23 permohonan sengketa Pilgub (Pemilihan Gubernur) dan 49 permohonan sengketa Pilwalkot (Pemilihan Wali Kota), jelas Suhartoyo.

Untuk memastikan kelancaran proses penanganan sengketa Pilkada, MK juga telah melakukan pembaruan regulasi terkait tata cara beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP).

“Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop dan Coaching Clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan,” tuturnya dikutip dari detiknews.(*)