MEDIANAD.COM, SABANG– hadir dengan bentang alam yang mempesona, laut yang menjadi rumah bagi kekayaan bahari, serta posisi geografis yang menjadikannya gerbang paling ujung negeri. Namun di balik keindahan itu, Sabang menyimpan tantangan khas wilayah kepulauan yang tidak sederhana.
Keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran, kebutuhan infrastruktur yang terus bertumbuh, hingga tuntutan menjaga laju ekonomi masyarakat harus berjalan dalam satu tarikan napas pembangunan. Di titik inilah, pembangunan Sabang tidak cukup hanya bertumpu pada perencanaan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan membuka ruang kolaborasi dan memperluas jejaring dukungan, termasuk dengan pemerintah pusat.
Memasuki tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Suradji Junus melanjutkan dan memperkuat berbagai upaya pembangunan melalui penguatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan sektor unggulan daerah, serta sinergitas dengan pemerintah pusat. Kerangka ini diarahkan agar pembangunan yang telah berjalan dapat terus memberi dampak yang semakin nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tahun 2025 menjadi periode penguatan tata kelola dan percepatan berbagai agenda pembangunan daerah. Sejumlah capaian mulai menunjukkan hasil, di antaranya diraihnya penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) 2025 dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Jakarta, yang kemudian diikuti dengan masuknya Proyek Rumah Sakit Terpadu Sabang dalam daftar Peluang Investasi Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Sabang juga menerima penghargaan sebagai Kota Tercepat dalam Pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Aceh, serta meraih Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
Memasuki tahun 2026, capaian tersebut kembali diperkuat dengan diraihnya Universal Health Coverage (UHC) Award dari BPJS Kesehatan. Pada periode yang sama, Pemerintah Kota Sabang juga meraih predikat “Informatif” Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).
Konsistensi kinerja tersebut turut tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Sabang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menjadi raihan ke-14 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah.
Di sisi lain, penguatan layanan dasar tersebut juga diikuti dengan keberlanjutan program perlindungan masyarakat, seperti program Geunaseh yang terus berjalan sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan gizi anak, sementara subsidi LPG 3 kilogram tetap disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan listrik berbasis gampong pun tetap menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam meringankan beban rumah tangga.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Sabang juga melanjutkan dukungan melalui bantuan biaya pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat. Program ini diarahkan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun yang bermutu sekaligus membantu meringankan beban pendidikan peserta didik.
Seiring menguatnya layanan dasar dan perlindungan sosial, perhatian pembangunan juga terus diarahkan pada sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi utama Sabang. Keindahan Iboih, Pulau Rubiah, Kilometer Nol Indonesia, Danau Aneuk Laot, Gunung Api Jaboi, Air Terjun Pria Laot, dan berbagai destinasi lain tetap menjadi magnet yang menghidupkan arus kunjungan wisatawan.
Namun, pariwisata Sabang tidak hanya dibaca dari angka kunjungan. Lebih dari itu, ia hidup dalam denyut ekonomi masyaraka pada UMKM yang tumbuh, penginapan yang terisi, rumah makan yang ramai, transportasi lokal yang bergerak, hingga nelayan wisata dan pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan penghidupan di dalamnya.
Penguatan ekonomi kreatif yang tumbuh bersama sektor pariwisata tersebut juga memperoleh prestasi melalui diraihnya Penghargaan Serambi Ekraf Tahun 2025 pada kategori Inovasi Motif Khas Bungong Ue dan Geulumbang.
Di samping sektor pariwisata, pengembangan sektor pertanian juga menjadi salah satu perhatian khusus dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada awal masa kepemimpinannya, upaya tersebut turut diperkuat melalui dukungan Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), yakni traktor roda empat dan pompa air untuk mendukung sektor pertanian di Sabang.
“Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu upaya yang terus kita dorong di Sabang. Dukungan alat pertanian sangat membantu masyarakat, khususnya dalam pengolahan lahan agar lebih efektif dan produktif. Harapannya, sektor pertanian bisa terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam.
Selain pengembangan padi gogo, Sabang juga memiliki potensi komoditas pertanian dan perkebunan seperti cengkeh, salak, nilam, alpukat, kakao, kelapa, pinang, dan berbagai komoditas lain yang terus didorong untuk berkembang. Di antaranya, kakao menjadi salah satu unggulan yang tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi petani, tetapi juga berkembang melalui industri pengolahan lokal seperti Cokbang dan Cokinol yang turut menjadi bagian dari wisata edukasi di Sabang.
Di balik seluruh capaian itu, terdapat kerja yang kerap tidak tampak di permukaan, yaitu upaya memperkuat akses pembangunan melalui pemerintah pusat. Dalam satu tahun terakhir, Wali Kota Sabang aktif membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta memperkuat jejaring dengan anggota DPR RI lintas partai untuk memperjuangkan program dan anggaran bagi daerah.
Langkah ini menjadi krusial di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, sinergi menjadi kunci untuk menjaga agar pembangunan tetap bergerak dan tidak kehilangan arah.
Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui hadirnya sejumlah program strategis, termasuk pembangunan desa nelayan di tiga lokasi. Dari alokasi program pemerintah pusat untuk Aceh dengan nilai sekitar Rp30 miliar per desa nelayan, dan Sabang berhasil memperoleh tiga titik sekaligus, yakni di gampong jaboi, gampong keneukai dan gampong batee shoek.
Selain itu, daerah ini juga mendapatkan bantuan 100 unit rumah nelayan tipe 36 serta pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN. Meski sejumlah program tersebut dikelola melalui mekanisme pusat di Jakarta, dampaknya tetap mengalir langsung ke masyarakat Sabang.
“Kita bersyukur hubungan dengan pemerintah pusat terus terjalin dengan baik. Sejumlah dukungan anggaran yang diberikan sangat membantu daerah, sehingga berbagai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, berbagai capaian dan penguatan yang telah berjalan menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah pusat akan terus menjadi arah pembangunan Sabang, dengan tujuan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat.(*)
