MEDIANAD.COM, BANDA ACEH  – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024, Senin, 26 Mei 2025, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.

Rapat Paripurna ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M. serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama, Forkopimda Aceh, Wali Nanggroe, serta berbagai unsur pejabat daerah dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi BPK Perwakilan Aceh, yang meminta agar hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2024 diserahkan dalam forum paripurna, sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPRD dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Laporan yang diserahkan BPK mencakup dua buku utama, yaitu:
• Buku I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan,
• Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. “Alhamdulillah, untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Aceh kembali memperoleh opini WTP. Ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh serta bentuk konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Fadhlullah.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Aceh mengatakan bahwa Capaian ini diperkuat oleh realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2024 yang mencapai:

Pendapatan: 101,18%
Belanja: 96,70%, terdiri dari:
Belanja Operasi: 96,37%
Belanja Modal: 96,93%
Belanja Tak Terduga: 0,23%
Belanja Transfer: 98,53%
Pimpinan DPRA juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam waktu maksimal 60 hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Rapat ini ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP serta penyerahan dokumen secara simbolis dari BPK RI kepada Pemerintah Aceh dan DPRA. Wakil Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas rekomendasi konstruktif dari BPK, dan menyatakan bahwa semua catatan tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Rapat Paripurna ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dari total 78 peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi halal pada tahun 2024, sebanyak 40 pelaku usaha atau sekitar 53 persen telah berhasil memperoleh sertifikat halal.

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman mengatakan hal ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, mengingat secara keseluruhan jumlah sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh untuk Kota Sabang mencapai 63 sertifikat.

“Ini merupakan keseriusan Pemerintah Kota Sabang melalui Teungku-Teungku kita yang tergabung dalam MPU Kota Sabang, juga teman-teman yang berada di beberapa OPD terkait mulai dari Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan juga beberapa OPD lainnya, yang sangat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan atau mempercepat pengurusan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh,” kata Andri, di Sabang, Rabu (5/2).

Menurutnya, melalui pendampingan dari Pemerintah Kota Sabang serta Dinas terkait, para pelaku usaha mampu meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam masa pendampingan tersebut auditor dari LPPOM MPU Aceh melakukan peninjauan tempat usaha, wawancara, dan lain sebagainya.

“Dengan usaha kita bersama, melalui pendampingan yang dilakukan secara bersama-sama, para pelaku usaha Kota Sabang bisa mempercepat penerimaan sertifikat halal tersebut,” ujarnya.

Andri menjelaskan, sejauh ini dari sekitar 78 pelaku usaha yang mengajukan permohonan, terdapat 40 yang di nilai mampu mendapatkan sertifikat halal. Jadi, secara personal terdapat 63 para pelaku usaha yang sudah menerima sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh.

“Sertifikat halal tersebut berlaku selama 4 tahun, sehingga pada prosesnya nanti akan dilakukan pengecekan kembali oleh pihak uang menerbitkan menerbitkannya. Jadi, bagi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, pertahankan apa yang telah didapat, tingkatkan kualitas,” imbaunya.

Andri Nourman menuturkan, Pemerintah Kota Sabang sangat mendukung program sertifikasi halal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal.

“Dengan adanya sertifikat halal, diharapkan produk-produk

dari Kota Sabang dapat lebih mudah menembus pasar nasional maupun internasional, serta memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat yang mengonsumsinya,” harapnya.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya. Pemerintah Kota Sabang bersama MPU Kota Sabang siap memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses sertifikasi ini.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sabang sebagai kota dengan produk halal yang unggul dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.(dan)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melepas secara simbolis sepuluh truk bantuan logistik bencana untuk sejumlah kabupaten di Aceh. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (18/11/2025).

Bantuan berupa sandang dan pangan ini dipersiapkan Dinas Sosial Aceh sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Mualem mengangkat bendera sebagai tanda dimulainya pengiriman, dan truk-truk logistik pun melaju meninggalkan Meuligoe. “Ada berbagai macam, ada beras, minyak goreng, mi instan, dan lain-lain,” kata Mualem.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menjelaskan bantuan ini dikirim ke 10 kabupaten yang telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Aceh.

“Pak Gubernur memerintahkan kami untuk menyiapkan barang-barang kebutuhan dasar bagi kesiapsiagaan bencana. Ada 10 truk kami kirim hari ini. Nantinya di beberapa lokasi akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur,” ujarnya.

Chaidir menyebutkan, sepuluh kabupaten yang menerima bantuan tersebut yaitu Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan dapat mendukung penanganan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun bencana sosial lainnya, sehingga masyarakat terdampak tetap mendapatkan kebutuhan dasar saat musibah terjadi.(lem/*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Juru bicara Mualem – Dek Fadh Ampon Man menyampaikan tanggapannya atas penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh.”Pengangkatan Alhudri merupakan SK Gubernur Muzakir Manaf,” tegas Ampon Man kepada media ini, Kamis 20 Februari 2025.

Sementara Ketua DPRA, Zulfadly memprotes pengangkatan Alhudry sebagai Plt Sekda Aceh.

Zulfadli mengatakan, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak melalui mekanisme yang seharusnya atau cacat prosedur.

“Cacat prosedur sehingga tidak sah dan batal demi hukum,” kata Zulfadli, Rabu, 19 Februari 2025.

Pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh Cacat Prosedur

Ketua DPRA, Zulfadli mengatakan, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak melalui mekanisme yang seharusnya atau cacat prosedur.

Politisi Partai Aceh tersebut mengatakan proses penerbitan SK seharusnya berdasarkan perintah dari Gubernur Aceh dan Sekda Aceh.

Akan tetapi penerbitan SK terhadap Alhudri tidak melalui proses tersebut.

Kemudian penerbitan SK kepada mantan Kadis Pendidikan Aceh tersebut tidak melalui telaah staf.

Ampon Man secara tertulis juga menyampaikan beberapa poin adalah :

1. Pengangkatan Al Hudri sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh telah melalui pertimbangan Gubernur Aceh dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
2. Hukum Administrasi Negara menyebutkan setiap Keputusan Gubernur yang telah dikeluarkan/ ditanda tangani adalah Keputusan Tata Usaha Negara Atau dalam Asas Hukum disebut Preasumptio Uistae Causa ‘ Bahwa setiap Keputusan Pemerintah harus dianggap Sah dan Benar secara Hukum.
3. Bahwa jika Pengangkatan Al Hudri dianggap cacat prosedure maka pembatalan Surat Keputusan Gubernur ini harus diputuskan melalui mekanisme Peradilan atau Hakim Tata Usaha Negara dan atau dibatalkan sendiri oleh Gubernur Aceh yang memiliki kewenangan secara hukum pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.(*)

MEDIANAD.COM, SIBOLGA – Pengawalan proses hukum terus dilakukan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, turun mengawal proses hukum ke Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Ini dilakukan untuk mengadvokasi kasus kematian Arjuna Tamaraya alias Arjun,21, pemuda asal Simeulue, Aceh, yang diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu masjid di Sibolga, beberapa waktu lalu itu.

Kehadiran Haji Uma ke Sibolga pada Senin (10/11/2025) merupakan tindak lanjut dari upaya pengawalan terhadap kasus dugaan kekerasan yang dilakukan warga setempat yang menyebabkan meninggalnya Arjun di Mesjid Agung, Sibolga, Sumatera Utara, Jumat (31/10/2025) malam.

Dalam kunjungannya, Haji Uma melakukan rapat tertutup bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Kapolres Sibolga, dan tim pengacara yang mendampingi keluarga korban.

Pertemuan itu membahas secara rinci perkembangan penyelidikan kasus serta kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses hukum yang tengah berjalan.

Dalam keterangannya Haji Uma menegaskan, kehadirannya bukan untuk mengintervensi kinerja aparat, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap warga Aceh yang menghadapi persoalan hukum di luar daerah.

“Kami ingin memastikan agar kasus ini ditangani secara objektif dan transparan. Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan, dan aparat penegak hukum harus bekerja sesuai prosedur tanpa tekanan dari pihak mana pun,” ujar Haji Uma.

Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Sibolga dan aparat kepolisian yang telah membuka ruang komunikasi dengan pihaknya. Dalam kesempatan itu,

Haji Uma meminta agar semua proses dilakukan secara terbuka, serta memastikan hasil visum dan pemeriksaan saksi-saksi dapat menjadi dasar kuat dalam menegakkan kebenaran.

Sementara itu, tim pengacara yang mendampingi keluarga korban menyampaikan terima kasih atas perhatian Haji Uma dan semua pihak yang telah membantu mengawal proses hukum. Mereka berharap dukungan ini dapat mempercepat penuntasan kasus dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga Arjun di Aceh.

Dari hasil kunjungan dan pertemuan yang dilakukannya dengan Sekda dan Kapolres Sibolga serta pengacara keluarga korban, Haji Uma mengatakan jika proses hukum yang saat ini tengah berlangsung terhadap 5 orang tersangka pelaku, berjalan secara terbuka dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Haji Uma juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum atas kasus tersebut secara tuntas dan memberi rasa keadilan bagi pihak keluarga korban di Aceh. Ia juga turut meminta dukungan dari warga Aceh untuk mengawal bersama kasus ini.

“Dari hasil pertemuan dengan Sekda dan Kapolres Sibolga serta pengacara, sejauh ini proses hukum terhadap kasus Arjun berjalan transparan dan sesuai prosedur. Namun, saya secara pribadi akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas serta memberi rasa keadilan bagi keluarga korban di Aceh”, tegasnya.

Seperti doberitakan sebelumnya, kasus kematian Arjun sebelumnya menyita perhatian publik setelah beredar informasi bahwa korban diduga mengalami tindak kekerasan di dalam masjid Agung, Sibolga pada Jumat (31/10/2025) malam sebelum dinyatakan meninggal dunia. Hingga kini, penyidik Polres Sibolga masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini.

Haji Uma juga mengucapkan terimakasih kepada Wakil Ketua DPR D Sibolga Jamil Zeb Simauri yang memfasilitasi Pertemuan dan sudah mengawal kasus kematian Arjun dari awal sampai sekarang.[*]

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH : Gubernur Aceh Mualem ingin membentuk tim Ferivikasi kelangkaan BBM dan Semen Andalas, menurut kami tidak perlu membentuk Tim.

Karena itu merupakan Tugas Pokok Koordinasi SKPA Energi Sumber Daya Alam Aceh( ESDMA) dan Perindustrian Aceh, dibawah koordinasi Asisten Perekonomian Sekda Aceh.

Kelangkaan BBM bio solar akibat dugaan Pihak Pertamina dan SPBU memasok kebutuhan pengusaha tambang illegal di pegunungan Aceh, sementara kelangkaan semen lebih dari pengangkutan semen produk PT Semen Andalas mengirim hasil produksi ke Medan, untuk kebutuhan Semen Sumatra Utara. Sebut Fuadi pengamat ekonomi Aceh.

Jadi jangan asal ada persoalan bentuk tim yg memboroskan APBA saja.( non)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Amal Hasan SE,MSi Ketua umum pengurus pusat ikatan alumni sekolah Pascasarjana universitas Syiah Kuala melantik Dr. Ir A. Hanan SP, MM, menjadi Ketua pengurus Alumni Sekolah Pascasarjana USK ( IKA SPS USK) periode tahun 2026- 2031.

Acara pelantikan digedung Prof. Dr. Ibrahim Hasan MBA, Darussalam Banda Aceh (25/4/2026). Amal Hasan saat melantik pengurus baru mengatakan, “alumni sekolah Pascasarjana USK diharapkan mampu menjadi lokomotif dan pemandu bagi ikatan ikatan alumni lainnya di lingkungan universitas Syiah Kuala ( USK), pengukuhan ini diawali dengan dengan laporan ketua penitia harian IKA,SPS USK.

Dr. Ismail dan pembacaan surat keputusan oleh sekretaris jendral PP, IKA, USK, Drs. Aziz Hamzah, M.Hum. Amal Hasan menyebutkan, IKA, SPS, USK, adalah ikatan alumni yang ke 13 dilingkungan USK yang secara otomatis menjadi pemandu IKA USK bersama IKA 12 fakultas.

Amal Hasan berharap bagi pengurus yang telah dilantik mampu mengemban amanah organisasi kealumnian sebagai mitra strategis kampus dalam mendukung berbagai program pengembangan almamatir. Atas nama PP, IKA, USK saya mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus baru.

Semoga IKS, SPS dengan sumberdaya alumninya mampu membuat lompatan lompatan yang luar biasa nanti kedepannya.

Saat ini Amal Hasan yang juga Ketua Perhumas Aceh saat ini,  juga mengatakan setelah UKS menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ( PTNBH), maka status organisasi alumni tidak lagi berada dibawah rektorat.

Namun ini sudah menjadi organisasi yang indenpenden sebagai mitra bagi berbagai program kampus terutama yang terkait dengan kealumnian, IKA,USK secara kelembagaan menjadi mitra strategis bagi kampus dan civitas akademika USK, serta menjadi wadah berkumpulnya para alumni berbagai fakultas pada acara yang sama wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni prof. Dr. Muntasir. M. Sc mengatakan bahwa organisasi alumni merupakan partner kampus sebagai mitra strategis alumni menjadi model prototipe almamater.

USK saat ini memiliki sekitar 170 ribu alumni yang tersebar di berbagai daerah dan luar negeri. Menanggapi hal tersebut A,Hanan Ketua IKA, SPS, USK Dr. Ir. A,Hanan SP,MM dengan terbentuknya IKA,SPS, pihaknya akan segera menyusun program kerja dalam rangka pengabdian kepada kampus.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan ini dan mohon dukungan serta arahan dari PP IKA USK dan rektorat agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik untuk berkiprah dalam berbagai program pengembangan kampus, tutup A.Hanan.(lem)

MEDIANAD.COM, ACEH TENGAH -Untuk mencegah stunting Ketua Forikanaceh Marlina Usman atau Marlina muzakir Manaf yang didampingi oleh kadis kelautan nldan perikanan Aceh Aceh haliman. Penyerahan ini dalam rangka dalam rangka mendukung program gerakan masyarakat makan ikan segar, penyerahan berlangsung didesa kenawat kecamatan laut tawar Aceh Tengah di saksikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (25/8/2025).

Dalam acara penyerahan ikan tersebut Marlina mengatakan bahwa pentingnya masyarakat membiasakan mengkonsumsi makan ikan semenjak usia dini lebih baik lagi, para ibu-ibu Itu menkomsumsi ikan segar semenjak mulai hamil supaya anak-anak nanti tumbuh segar dan sehat cerdas dalam rangka menyongsong menuju Indonesia emas.

Di tahun 2045 nanti marlina juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memberikan ikan segar pada anak-anaknya untuk tumbuh dan sehat juga cerdas .bila anak anak sudah berusia 4 tahun itu harus di antar langsung ke sekolah di PAUD jadi untuk Aceh Tengah dan bener meriah ini bantuan yang terbanyak tahun ini sampai 80,1 ton ikan segar dan bantuan ini tidak hanya di fokuskan pada program stunting saja.

Namun juga membantu mengendalikan inflasi program pangan di dua kabupaten tersebut yaitu bener meriah dan kabupaten Aceh Tengah bantuan ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang diserahkan kepada masyarakat di wilayah tengah dengan jumlah 1310 jiwa penerima manfaat.

Jadi bantuan ini juga tidak hanya mekonsumsi di masyarakat tetapi juga menumbuhkan kesadaran kesadaran bersama untuk penumbuhan gizi yang seimbang karena pada ikan banyak mengandung protein kata Marlina Usman.(ml)

MEDIANAD.COM, SABANG – Sebanyak 3.891 pelajar dari 47 sekolah di Kota Sabang memeriahkan Pawai Karnaval dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” ini, dilepas langsung oleh Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, didampingi Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, Forkopimda, serta para kepala OPD, di Lapangan Yos Sudarso Lanal Sabang, Kamis (21/8).

47 sekolah yang ambil bagian dalam karnaval tersebut, terdiri dari 31 SD, 12 SMP, dan 5 SMA dengan total 3.891 siswa. Pawai semakin meriah dengan penampilan tujuh grup drumband, yang berasal dari SDN 1 Sabang, SDN 3 Sabang, SDN 4 Sabang, SDN 6 Sabang, SDN 16 Sabang, MIN Sabang, dan SMA Negeri 1 Sabang.

Tidak hanya itu, Duta Wisata 2025 juga turut berpartisipasi memeriahkan suasana. Setiap sekolah menampilkan kreasi yang menarik, hingga menjadikan suasana semakin semarak dengan dukungan besar dari para orang tua yang hadir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan apresiasi kepada panitia, guru, dan para orang tua atas partisipasinya sehingga acara berlangsung sukses dan terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah, suasananya sangat ramai. Pesertanya lebih dari 3.000 orang, ditambah para orang tua yang turut menyaksikan hingga jauh ke belakang. Harapan kami, orang tua dan guru terus mendidik, membina, memperhatikan, serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Masa depan mereka sangat bergantung pada didikan orang tua dan guru,” ujarnya.

Wali Kota juga berpesan agar generasi muda Sabang menjauhi narkoba demi masa depan yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, Abdullah, dalam laporannya menegaskan bahwa pawai ini bukan sekadar perayaan, melainkan juga wadah pendidikan karakter serta ajang menumbuhkan kreativitas siswa dari berbagai jenjang.

“Tema pawai selaras dengan tema HUT RI ke-80. Harapannya, momentum ini semakin memotivasi anak-anak untuk belajar, meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus memperkuat nasionalisme,” jelasnya.

Meski tahun ini pawai tidak diperlombakan, antusiasme peserta terlihat luar biasa. Panitia tetap memberikan apresiasi berupa penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang kepada peserta terbaik.

“Insya Allah, tahun depan pawai ini akan dikemas lebih baik lagi dan direncanakan menjadi ajang lomba. Sehingga semakin bernilai bagi seluruh peserta,” tambah Abdullah.

Pawai Karnaval HUT RI ke-80 di Sabang berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat. Kehadiran ribuan siswa bersama dukungan orang tua menjadikan kegiatan ini bukan hanya sebagai perayaan kemerdekaan, tetapi juga momentum kebersamaan dan pembinaan karakter generasi muda di ujung barat Indonesia.(man)