MEDIANAD.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH  – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024, Senin, 26 Mei 2025, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.

Rapat Paripurna ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M. serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama, Forkopimda Aceh, Wali Nanggroe, serta berbagai unsur pejabat daerah dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi BPK Perwakilan Aceh, yang meminta agar hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2024 diserahkan dalam forum paripurna, sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPRD dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Laporan yang diserahkan BPK mencakup dua buku utama, yaitu:
• Buku I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan,
• Buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. “Alhamdulillah, untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Aceh kembali memperoleh opini WTP. Ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh serta bentuk konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Fadhlullah.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Aceh mengatakan bahwa Capaian ini diperkuat oleh realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2024 yang mencapai:

Pendapatan: 101,18%
Belanja: 96,70%, terdiri dari:
Belanja Operasi: 96,37%
Belanja Modal: 96,93%
Belanja Tak Terduga: 0,23%
Belanja Transfer: 98,53%
Pimpinan DPRA juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam waktu maksimal 60 hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Rapat ini ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP serta penyerahan dokumen secara simbolis dari BPK RI kepada Pemerintah Aceh dan DPRA. Wakil Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas rekomendasi konstruktif dari BPK, dan menyatakan bahwa semua catatan tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Rapat Paripurna ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dua lembar foto menarik beredar di media sosial. Salah satunya foto salam komando empat elit Aceh, yaitu Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, dan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun.

Paling menarik satu foto lagi. Salam kompak Kapolda Irjen Marzuki, Ketua DPRA Zulfadhli, dan Sekda Nasir. Pertanyaannya siapa yang mensetting pertemuan ini. Tentu tulunjuk tertuju pada sosok Kapolda Marzuki.

Kapolda Marzuki tidak menampik disebut sebagai orang yang mengajak mereka berfoto bersama. “Sebetulnya, di antara kita tidak ada sekat. Tetap bisa diskusi, membahas mengenai Aceh dan masa depan Aceh,” kata Kapolda Marzuki.

Dijelaskan juga bahwa dua foto itu dijepret di tengah acara pelepasan haji kloter pertama di Asrama Haji, Selasa (5 Mei 2026) pukul 15.00. “Memang inisiatifnya dari saya. Itu bahasa tubuh yang berisi pesan bersama-sama membangun Aceh,” kata Kapolda.

“Mari sama-sama kita wujudkan visi dan misi Mualem-Dek Fadh, yaitu Aceh Islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” kata Kapolda Marzuki. “Kuncinya adalah kompak dan Bersatu.”

Kapolda menjelaskan bahwa sebagai Kapolda Aceh, ia akan mendukung seluruh program Pembangunan Aceh. “Saya bertugas menciptakan keamanan dan kenyaman agar program Pembangunan Pemerintah Aceh dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Kapolda mengatakan tugasnya menjamin berjalannya fungsi eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. “Eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan. Legislatif dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” katanya.

Selain itu, Kapolda Marzuki berkeyakinan pihak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh bersungguh-sungguh membangun Aceh pada peran yang berbeda. Dia juga berpesan, agar rakyat Aceh untuk mendukung mereka. “Jangan memprovokasi, mari berjalan di alur yang benar dan berpikir positif.”(*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan sambutan hangat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Momen kedekatan keduanya terlihat saat Prabowo menyalami para kepala daerah yang hadir di istana. Prabowo tampak merangkul Mualem dan kemudian keduanya berjabat tangan erat. Presiden Prabowo dan Mualem juga tampak berbincang sejenak sembari tersenyum.

Kehadiran Mualem ke Istana Kepresidenan adalah untuk memenuhi undangan presiden pada pelantikan para kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024.

Mualem hadir bersama wakilnya Fadhlullah. Keduanya telah terlebih dahulu dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 di DPR Aceh pada 12 Februari 2025.

Selain itu, Mualem bersama Fadhlullah juga akan mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengundang para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dengan tujuan utama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedekatan Presiden Prabowo dengan Gubernur Aceh juga terlihat beberapa waktu lalu saat Prabowo mengungkapkan rasa bangganya terhadap sosok Muzakir Manaf.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

“Dua panglima bermusuhan, tapi sekarang bisa berangkulan dan sekarang jadi Gubernur. Saya bangga dengan Mualem,” kata Prabowo diiring keributan tawa para hadirin saat itu.

Sementara itu, dalam sambutannya pada pelantikan kepala daerah se-Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang kini diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Saya ingin mengingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih sebagai pelayan rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, serta berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Presiden.

Prosesi pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, mengingat untuk pertama kalinya sebanyak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik secara serentak dalam satu upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara.

Presiden menekankan bahwa pelantikan ini mencerminkan besarnya bangsa Indonesia serta sistem demokrasi yang terus berkembang dan berjalan dinamis.(*)

Sekda Aceh M.Nasir

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh yang diwakili oleh sekretaris daerah Aceh M. Nasir menutup rapat kerja dekranasda Aceh dalam laporan penutupan yang dibacakan oleh sekda Aceh pada malam penutupan Minggu (9/11/2025) malam .

UMKM center Bank Aceh ini adalah mementum untuk memperkuat kerja sama pengembangan kerajinan daerah sebagai produk lokal yang juga dilaksanakan pameran untuk menampilkan berbagai bentuk hasil kerajinan yang di kerjakan oleh masyarakat di desa.

Dari hasil yang diproduksi melalui UMKM suvenir daerah Aceh menjadi unggulan utama dan ini perlu dukungan penuh baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten / kota demi kemajuan kerajinan suvenir produk lokal juga untuk mampu bersaing tingkat nasional maupun asia.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota maupun dari dekranasda Aceh dan kabupaten/ kota, maka ekonomi rakyat terus bangkit apa lagi dilakukan pameran kriya berbagai unggulan suvenir ini menjadi bukti bahwa aceh kaya dengan suvenir.

M.nasir mengatakan bahwa dengan pameran ini kita langsung melihat potensi yang sangat besar serta kreatifitas tinggi para pengrajin Aceh siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.a

Atas nama pemerintah aceh menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Yang setinggi tingginya kepada dekranasda Aceh dan seluruh dekranasda kabupaten / kota atas partisipasinya dan kontribusi aktifnya dalam seluruh rangkaian kegiatan Kriya ini.

Sekda Aceh M.nadir mengajak seluruh perangkat daerah dan BUMD serta instansi pemerintah untuk menjadi teladan dalam mencintai produk lokal hasil kerajinan masyarakat kita untuk membeli juga menggunakan serta mempromosikan setiap membeli hasil produk lokal .adalah bentuk dukungan nyata bagi Pengraji suvenir dan kebangkitan industri kreatif Aceh.

Gubernur Aceh berharap, Dekranasda Aceh bersama perbankan dan mitra strategis terus memperkuat sinergi dalam pembinaan pembayaran dan pemasaran produk kerajinan lokal juga industri kecil dan menengah, M.nasir menyarankan agar dimasa mendatang strategi pengembangan harus lebih adaptif terhadap era digital dan ekonomi kreatif agar produk Aceh semakin kompetitif di pasar nasional dan global.(lem)

MEDIANAD.COM: Wakil Ketua Relawan Pejuang Al- Ihsan Tasawuf Aceh ( PATA) Tgk Agus Ramadhan, Al Qudri bersilaturrahmi dengan Wagub Aceh Dek Fad, Selasa lalu.

Kita terus meyakinkan bahwa Relawan Pejuang Al- Ihsan Tasawuf Aceh siap membantu Pemerintah Aceh dalam segala urusan Pembangunan Aceh, kita punya SDM yang siap bekerja dangan berbagai keilmuannya, tegas Agus Ramadhan pada Media ini.

Banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh, yang penting kita harus bersinergi, terutama membangun silaturrahmi dengan Pemerintah Pusat, kepercayaan semua pihak kepada Mualem- Dek Fad sangat baik.

Tinggal kebijakan Pak Gubernur bila kami diberi kesempatan untuk terus membantu, bahkan beberapa kebutuhan sarana Pembangunan untuk Aceh bisa masuk langsung ke pelabuhan Aceh dengan harga pabrik, cuma perlu kebijakan dan pihak mana yang dipercayakan untuk mengelolanya, seperti kebutuhan jenis besi, zeng,kawat, ini kita udah ada penawaran ingin membantu Aceh. Ucap Agus.(jtm)

Ketua Gapembi Muhammad Mada

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi (Gapembi) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menekankan pelarangan penggunaan makanan ultra-processed food (UPF) atau makanan olahan pabrik.

Ketua Gapembi Aceh, Muhammad Mada atau yang akrab disapa Cek Mada, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah positif, khususnya bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Pemerintah dalam hal ini mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi untuk program tersebut.

“Program MBG yang dikucurkan pemerintah sangat baik dan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi pengusaha lokal. Selain itu, perputaran ekonomi di pasar-pasar juga semakin hidup,” ujar Cek Mada kepada media, Minggu (29/9/2025).

Ia menambahkan, program ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sejumlah dapur yang telah disiapkan untuk mendukung program tersebut.

“Program ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang subur, serta menyerap tenaga kerja baru. Ini hal yang sangat positif,” katanya.

Cek Mada juga menegaskan bahwa penggunaan bahan makanan dari produk lokal UMKM akan semakin memperkuat posisi mereka di pasar.

“Tentu ini akan memberikan efek berganda. UMKM lokal akan lebih berkembang, dan produk makanan lokal bergizi akan lebih mendominasi pasar,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran MBG membuktikan bahwa produk pangan lokal mampu memenuhi standar gizi yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki kandungan nutrisi yang memadai dan layak untuk dikonsumsi dalam program nasional,” tutupnya.(*/ml)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM –  Musibah bencana banjir yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh membuat hati Kak Ana Muzakir Manaf hancur. Padahal sebelum kejadian bencana terjadi, kak na telah duluan membawa bantuan masa panik untuk seluruh kabupaten kota yang didampingi oleh PLT kadis sosial Aceh Chaidir karena dalam perkiraan bila di akhir tahun biasanya terjadi hujan lebat.

Ternyata hujan betul terjadi sampai seminggu lamanya. Ketua TP .PKK Aceh Marlina Muzakir Manaf dalam kejadian bencana banjir tersebut telah menembus ke berbagai wilayah dan pelosok di daerah kejadian bencana, beliau siang malam melintas arus banjir dan sungai menelusuri jalan berlumpur semua ia lakukan demi untuk membantu rakyat yang tertimpa musibah.

Tidak ada kata-kata lelah, yang ada hanyalah berlinangnya air mata, karena melihat kisah sedih kehidupan rakyat Aceh yang dilanda musibah bencana begitu dahsyat.

” Sebagai pemimpin mereka kita harus mampu tampil sebagai penenang, kita datang bukan saja hanya mengantarkan bantuan tetapi kita datang untuk mengantar simpati dan empati serta membawa optimisme karena itu kita harus terlihat kuat”, sebut kak Ana di lokasi bencana (18/12/2025).

Walaupun demikian ketegaran Kak Ana luluh juga saat tiba di kampung Sekumur Kecamatan Sikrak yang di dampingi staf ahli TP.PKK Aceh Mukarrahmah Fadhlullah.

Pecahnya tangisan Kak Ana saat melihat masih ada kehancuran yang melanda wilayah pelosok desa dan itu benar-benar menguras emosinya, semua hancur total hanya mesjid yang kokoh berdiri di Sekumur.

Kak Ana tidak bisa membayangkan hari ini warga disini dalam kondisi seperti ini, namun demikian Kak Ana tidak perlu lama bersedih dan berlinang air mata dengan pelan-pelan mempersembahkan senyumannya kepada warga dan anak-anak yang tertimpa musibah bencana banjir.

Sambil mengantarkan bantuan untuk mereka, apalagi melihat rumah warga yang hilang, tanpa bekas disapu banjir dahsyat. Sebelumnya Kak Na juga sempat mengantarkan bantuan untuk korban banjir kekampung Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu Posko mesjid Baitussalam dan juga mengantar bantuan kebeberapa posko Dikampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka.(lem/*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Sidang yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4) pukul 14:00 WIB ini sekaligus menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja Pemerintah Aceh sepanjang tahun lalu.

Dalam pidatonya, Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi legislatif untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Aceh.

“Rapat Paripurna ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPR Aceh untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh berjalan sesuai dengan RKPA dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketua DPRA dalam sidang tersebut.

Sebagai tindak lanjut, DPRA secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Pansus ini memiliki tugas utama untuk membedah dokumen LKPJ, melakukan peninjauan lapangan, serta menyusun rekomendasi kritis yang nantinya akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Aceh dalam sidang paripurna mendatang.

Ketua DPRA juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan di Aceh. Beliau berharap proses evaluasi ini dapat berjalan objektif dan konstruktif guna memperbaiki kekurangan yang ada pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam kesempatan ini juga Ketua DPRA menyerahkan Laporan Reses DPRA Tahun 2026 kepada Gubernur Aceh.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRA, Gubernur Aceh, jajaran unsur Forkopimda, serta para kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh.(*/lem)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR: Bupati Aceh Besar (Abes), H Muharram Idris menepati janji strategis dan sangat penting ketika di kampanyekan saat prosesi Pilkada 2024, dimana menjanjikan jika terpilih sebagai Bupati Abes salah satu program yang ditawarkan adalah, gaji Keuchik dan apatatur Desa (Gampong) lainya kebawah akan dibayar tiap bulan seperti PNS/ Aparatur Sipil Negara (ASN).

Janji tersebut mulai direalisasikan, bahkan. Senin (28/04) pagi Lauching penyerahan gaji tiap bulan kepada aparatur gampong di Abes dikemas dalam satu serimoni acara, sekaligus penyerahan gaji/honorarium secara simbolis bersama instansi terkait DPMG Abes.

Bupati Syech Muharram dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, pembayaran gaji aparatur gampong di setiap bulan, menggantikan sistem pembayaran per tiga bulan bahkan 6 bulan yang diterapkan di Pemkab Abes dan sejumlah kabupaten/kota sebelumnya di Aceh.

“Tentu instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar yang bertanggung jawab menjalankan program dan proses pembayaran gaji aparatur Gampong di Abes tanpa celah atau tiap bulan harus pasti, tak ada alasan lagi dengan istilah raper”.

Yang juga tempat pembayaran gaji aparatur Gampong terletak dilokasi strategis, yakni di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.

Serta dalam sambutannya, Bupati H Muharram Idris juga mengatakan, “pembayaran rutin setiap bulan ini bertujuan memperkuat ekonomi gampong dan meningkatkan pelayanan publik dan bagian dari janji kami saat kampanye untuk memperbaiki ekonomi Aceh Besar. Dulu gaji dibayar tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan. Alhamdulillah, ini bukti amanah yang kami tunaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program ini berlandaskan hukum yang jelas, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG).

“Namun, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing gampong,” tuturnya.

Bupati juga menginstruksikan para camat dan keuchiek untuk aktif mengawasi seluruh kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan masyarakat harus jadi prioritas. Semua camat dan geuchiek harus serius dalam mengawalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMG Carbaini SAg, menyampaikan, bahwa pada tahap pertama ini, 16 gampong telah menerima pembayaran penghasilan tetap dengan total dana yang ditransfer mencapai Rp2,89 miliar.
“Untuk bulan April 2025, nilai transfer mencapai lebih dari Rp277 juta,” ungkapnya.(*)