MEDIANAD.COM – Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan hakim di pengadilan dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menyindir ketidakadilan dalam hukuman tersebut, dengan membandingkan dengan hukuman berat bagi pelaku pencurian ternak.

“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas dan tidak mudah dibohongi, apalagi dengan adanya teknologi gawai.

Baru-baru ini, hakim memvonis Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, dengan hukuman hanya 6,5 tahun penjara.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo berkomitmen untuk menuntaskan masalah kebocoran anggaran dan menghentikan praktik mark up atau penggelembungan dana.

“Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran manipulasi mark up akal-akalan dan sebagainya, dan ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak yudikatif-legislatif pemerintahan aparat, semua kita harus kerja sama,” lanjutnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sejumlah media online, Sabtu memposting berita secara beruntun tentang rilis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli mentenggarai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh berada di balik polemik penunjukkan Alhudri sebagai Sekretaris Daerah Aceh (atau jalur SK tak sah-Red). Abang Zulfadhli juga mengaku siap melawan siapa saja yang mencoba memecatnya. “Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan,” tukas ketua DPRA Zulfadhli di Gedung Parlemen Aceh, Jumat (21/02) 2025.

Zulfadhli saat berbicara dengan latar belakang surat keputusan Gubernur Aceh tentang pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, mengatakan surat itu dibuat sembarangan dan tidak mengikuti aturan.

Dia mengatakan terbitnya surat itu adalah “permainan” Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah, yang menjadi wakil Muzakir Manaf.

Zulfadhli mengatakan DPR Aceh mendukung Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Namun dia mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main dengan lembaga yang dipimpinnya.

Di ruang sidang paripurna itu, Zulfadhli juga mengancam akan melengserkan Fadhlullah yang ditengarai menjadi penyebab polemik tersebut. Karena itu Zulfadhli berencana memanggil Fadhlullah untuk dimintai keterangan terkait surat pengangkatan itu.

Semenrara sebelumnya, seperti dirilis ajm.net terkait surat penunjukkan Alhudri sebagai sekretaris daerah, pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Jafar, mengatakan surat keputusan gubernur itu sah karena ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf.

KetuaSetiap konsekuensi dari penerbitan surat keputusan gubernur itu, kata Jafar, adalah kewenangan dan tanggung jawab gubernur. Soal ketiadaan paraf dalam surat keputusan itu, Jafar mengatakan itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya surat dimaksud. (**)

MEDIANAD.COM, BIREUEN: Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (DPRK) Said Abdul Rahman, membaca surat Keputusan dari Komite Independen Pemilihan (KIP) setempat, Jumat (07/02) 2025 bahwa, H Muchlis ST dan Ir H Lazuardi MT sudah sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, periode 2025-2030 serta disaksikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, ujar Sekwan Said Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (08/02) 2025 yang juga menjelaskan, pada pengumuman dimaksud, turut hadir Kepala Dinas/Badan dilingkup SKPK Kabupaten setempat.

“Dimana dan hasil keputusan KIP Bireuen menetapkan, H Muchlis ST dan Ir H Lazuardi Ibrahim MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk lima tahun mendatang dan ditetapkan sesuai surat KIP Bireuen No 10 Tahun 2025 dan tanggal 06 Febuari 2025,” jelas Said Abdul Rahman.

Serta diluar sidang DPRK dan keputusan KIP.

Diwawancarai media ini disejumlah komponen masyarakat Bireuen, Senin pagi. “Secara umum warga merasa senang dari hasil dan penetapan Bupati Bireuen depenitif, setelah ada sengketa di MK”, serta tinggal menunggu jadwal pelantikan H Muchlis yang juga akrab disapa Takabeya dan wakilnya Lazuardi yang diperkirakan pertengahan bulan Februari 2025.

KEPUTUSAN KIP BIREUEN; sementara itu, empat hari lalu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen secara resmi menetapkan pasangan H. Mukhlis, S.T., dan H. Ir. Razuardi, M.T., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Aula Bireuen Jaya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Kamis (6/2/2025) malam.
Diantaranya Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, S.E., M.M., menhelaskan. Rapat pleno ini menandai tahapan akhir dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu setelah perbedaan pilihan dalam Pilkada

Tahapan Pilkada telah selesai. Kini, saatnya kita bersama-sama membangun Bireuen tanpa ada lagi sekat perbedaan,” ujarnya.

Saiful juga mengungkapkan bahwa Pilkada 2024 di Bireuen berjalan dengan sukses dan aman, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,86%. Menurutnya, angka ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang tinggi serta keberhasilan kerja sama semua pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi ini.

SEMENTARA itu, Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KIP, Bawaslu, Panwaslih, PPK, PPS, dan KPPS, hingga aparat keamanan TNI-Polri, yang telah bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Keberhasilan Pilkada ini adalah hasil kerja sama kita semua. Tidak ada lagi kubu nomor 1, 2, atau 3. Kini, seluruh masyarakat Bireuen adalah pemenang,” pintanya.
Serta mengajak seluruh pihak untuk mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih demi kemajuan Bireuen.

Mari kita pertajam visi dan misi bersama agar Bireuen semakin maju dan sejahtera. Kami siap menjalin komunikasi serta bekerja sama demi kepentingan masyarakat
“BAHWA seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bireuen siap bekerja di bawah kepemimpinan Mukhlis-Razuardi dan akan mendukung penuh program yang akan dijalankan”.

Serta Pj Bupati menyampaikan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni dalam Sidang Paripurna DPRK Bireuen. Ia meminta instansi terkait, termasuk Sekretariat DPRK dan lembaga vertikal lainnya, untuk mempersiapkan agenda pelantikan dengan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. (kontributor bireuen/*)

MEDIANAD.COM, KUTACANE – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry dan Heri Al Hilal, dalam acara Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara pada Minggu (16/2) pagi. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan mereka untuk periode 2025-2030.

Mualem sapaan Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat Aceh Tenggara dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyoroti betapa pentingnya menjaga hutan (Leuser) sebagai salah satu aset terbesar Aceh yang berada di wilayah tersebut. Hutan Leuser, menurut Mualem, bukan hanya kekayaan alam yang harus dilestarikan, tetapi juga modal utama untuk pembangunan daerah, terutama untuk mengatasi permasalahan bencana alam seperti banjir bandang yang kerap melanda Aceh Tenggara.

“Suara mesin chainsaw di hutan harus dihilangkan. Artinya, penebangan liar harus diberantas. Jika kita ingin menghentikan bencana ini, maka kita harus melindungi hutan dan menghilangkan praktik penebangan liar,” tegas Mualem.

Gubernur Aceh menambahkan, keberadaan hutan ini tidak hanya memberikan manfaat ekosistem yang luar biasa, tetapi juga memiliki potensi besar untuk pariwisata yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Tenggara. “Hutan Leuser adalah modal kita. Kalau kita jaga dengan baik, bukan hanya kesejahteraan yang kita raih, tetapi dunia akan datang ke Aceh Tenggara. Seperti Bali yang berhasil memelihara alam untuk pariwisata, kita juga bisa membangun pariwisata dengan alam yang kita miliki,” ujar Mualem.

Selain itu, Mualem juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam program-program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Aceh akan sangat membantu untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kami selaku Pemerintah Aceh akan selalu mendukung pembangunan Aceh Tenggara. Libatkan akademisi dalam setiap rancangan pembangunan, agar program-program yang dibuat dapat lebih terukur dan tepat sasaran,” lanjut Mualem.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, berharap agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh kebersamaan dan kerja keras, khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk bencana alam seperti banjir bandang yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut.

Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam membangun Aceh Tenggara. “Kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Mari kita bergotong royong, bersama-sama membangun Aceh Tenggara yang lebih baik,” ujarnya.(*)

MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA- Masyarakat Pidie Jaya Peduli (MPP) serahkan Rp 20 juta donasi yang terkumpul dari pada dermawan kepada Nuzula Alfadila, bocah asal Gampong Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten setempat, yang sedang berjuang melawan penyakit bocor ginjal, Rabu (22/1) 2025 dan diserahkan langsung oleh Ketua MPP, Fazli Husin, SHI, kepada keluarga Nuzula, serta disaksikan Pj. Bupati Pidie Dr. Teuku Ahmad Dadek juga Bupati terpilih periode 2025-2030, H. Sibral Malasyi.

“Semoga donasi ini bisa dimanfaatkan untuk biaya pendampingan berobat dan kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga Nuzula,” ujar ketua MPP Fazli Husin dengan penuh harapan, sembari mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi menyumbangkan bantuan, tentu sedikit banyaknya dapat meringankan beban keluarga Nuzula.

Hal positif dan donasi yang telah terkumpul dari para dermawan, membuktikan wujud nyata kepedulian masyarakat Pidie Jaya (Pijay) terhadap sesama yang sedang membutuhkan.

Ketua MPP Fazli Husin juga dikesempatan tersebut menjelaskan, sisa yang terkumpul setelah penggalangan dana untuk Nuzula ditutup, dimana akan disalurkan kepada penerima manfaat lainnya yang membutuhkan bantuan biaya pendampingan pengobatan,

“serta kami akan melakukan asesment terlebih dahulu untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Ditegaskan lagi, MPP tidak memungut biaya operasional satu rupiah pun dalam setiap kegiatan penggalangan dana, yakni positif dan bersih semua donasi yang terkumpul langsung diterima oleh penerima manfaat.

Sementara dikesempatan tersebut, Pj. Bupati Pidie Jaya, Dr. Teuku Ahmad Dadek, menyampaikan apresiasinya atas aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh MPP. “Ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa. Semoga kegiatan mulia seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pj Bupati juga berjanji untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memastikan Nuzula mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan standar seperti warga masyarakat lainnya saat berobat.

Disisi lain, Bupati Pijay terpilih,H. Sibral Malasyi juga turut memberikan dukungan moral kepada keluarga Nuzula, sembari berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya demi kebutuhan pengobatan dan kesembuhan Nuzula.

“Mari kita jadikan kepedulian seperti ini sebagai inspirasi untuk terus membantu sesama,” pinta Bupati terplih singkat.

“Saat menerima bantuan, Ibunda Nuzula dan keluarga tak mampu menyembunyikan rasa harunya, dengen raut wajah haru dan tetesan air mata kecil seluruh anggota keluarga, mengucapkan terima kasih kepada MPP dan seluruh donatur yang telah membantu keluarga kecilnya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, “semoga Allah membalas semua kebaikan para dermawan,” tuturnya.

Sementara secara umum disimpulkan, Aksi kemanusiaan demikian menjadi bukti nyata, bahwa solidaritas masih menjadi kekuatan utama masyarakat Pidie Jaya.

Dengan semangat gotong royong, masyarakat menunjukkan bahwa ditengah segala tantangan, kepedulian kepada sesama mampu menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan. (**)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sejumlah tanggal pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) ke Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengatakan dari tiga tanggal yang diusulkan, Prabowo memilih pelantikan kepala daerah digelar pada 20 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Tito mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah skenario pelantikan kepala daerah.

“Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih (tanggal) 20 (Februari), hari Kamis,” ujar Tito.

Tito mengatakan pihaknya mengusulkan 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan. Dia mengatakan tanggal itu dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.

Lebih lanjut, Tito menegaskan jadwal pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 bukan perintah dari Prabowo Subianto. Tito mengatakan 20 Februari merupakan tanggal usulan yang dipilih oleh Prabowo.

“Saya mau koreksi, tadi ada pendapat bahwa tanggal 20 ini perintah bapak presiden. Bukan perintah, usulan saya kepada beliau,” ujarnya.

“Kemudian beliau ada opsi. Ya namanya bawahan ya menyampaikan opsi, dan opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20 (Februari). Jadi bukan perintah dari awal tanggal 20, tidak,” sambung Tito.

Tito kembali menekankan usulan tanggal yang disampaikan ke Prabowo telah melalui proses hitung usai putusan dismissal MK. Dia mengatakan pihaknya membuat sejumlah skenario untuk pelantikan kepala daerah.

“Tapi ini ada dinamika, bukan karena perintah presiden, menyederhanakan waktunya seperti. Tidak seperti itu, terjadinya ada trigger itu dari saya,” ujarnya.

Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.(*)

MEDIANAD.COM, KOTA LANGSA, – Muslim A Gani, SH, MH, CPM menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa dianggap sudah tidak sehat karena ambisi pribadi sehingga pemenuhan kesejahteraan rakyat terkendala dan pelantikan Walikota Langsa juga tertunda.

Pengacara dari Aceh Legal Consult (ALC) ini juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas/Badan yang mempunyai anggaran besar dibawah bidang mereka.

“Akibat kekisruhan internal DPRK Langsa, ada kaitannya dengan memperebutkan mitra kerja Dinas-Dinas yang tergolong “Basah”, itu sangat konyol,” ucap Muslim kepada tim media, pada Jumat (7/3/2025).

Kemudian dikatakan karena adanya kepentingan tersebut, telah berdampak kepada penjadwalan pelantikan Walikota Langsa terpilih.

“Ambisi anggota DPRK Langsa untuk menguasai Dinas-Dinas “Basah” itu membuktikan para dewan kita sebagian sudah enggak sehat,” katanya dengan ketus.

Muslim menjelaskan, untuk apa Dinas Basah, mau cari duit disitu hukumnya “HARAM”. Anggota Dewan kan sudah ada pendapatannya sendiri, jadi jangan ada niat untuk mengambil manfaat pada Dinas terkait di Pemerintahan Kota Langsa.

“Begitu juga dengan Komisi 1 (A) yang menjadi primadona Partai politik. Ini tujuannya kan tidak lebih agar bisa menitip keanggotan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk periode berikutnya. Nah, disana juga berpotensi terjadinya permainan uang,” terangnya lagi.

Demikian juga dengan Dinas-Dinas lain yang mempunyai pengelolasn keuangan yang lumayan besar, sudah pasti menjadi incaran anggota DPRK Langsa.

Dengan hal itu, dikatakan bahwa anggota DPRK Langsa bisa menitipkan berupa proyek dan mencari uang. “Ini potensi pelanggaran yang tidak boleh terjadi kedepan,” tegas Muslim.

Muslim kemudian meminta Aparat Penegak Hukum untuk kedepannya agar mendampingi Dinas-Dinas terkait, jangan beri kesempatan Anggota dewan untuk bermain di anggaran Dinas tersebut.

Ini adalah salah satu faktor kurangnya pengawasan selama ini, sehingga menjadi tradisi anggota DPRK Langsa.

“Jadi kami minta APH untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas (Badan) yang mempunyai anggaran besar,” ungkap Muslim A Gani.(*)

MEDIANAD.COM – Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, resmi bergabung dalam kegiatan retret kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Kegiatan yang melibatkan bupati, walikota, serta wakil kepala daerah se-Indonesia ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (28/2/2025).

Sebelum menuju Akmil Magelang, para wakil kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di Rindam IV/Diponegoro untuk melakukan registrasi. Drs. H. Syukri A. Jalil tiba lebih awal di lokasi registrasi pada pukul 05.45 WIB, mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad), sebelum bergabung dengan rombongan lainnya menuju lokasi utama kegiatan.

Di lokasi retret, Drs. H. Syukri A. Jalil telah bertemu dan berkoordinasi dengan berbagai kepala daerah lainnya, termasuk H. Muharram Idris (Syech Muharram). Para peserta akan mengikuti serangkaian pembekalan strategis, termasuk materi kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, komunikasi politik, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Ketiga.

Salah satu agenda penting dalam retret ini adalah pengarahan dari Presiden RI Prabowo Subianto serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, Presiden RI ke-6, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, juga dijadwalkan menjadi salah satu narasumber yang akan memberikan wawasan strategis kepada para peserta.

Sebagai penutup, pada Jumat (28/2/2025), Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengarahan terakhir sebelum prosesi penutupan yang akan dihadiri oleh seluruh pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota. Acara ini akan berlangsung di Gedung Moch Lily Rochli, Akademi Militer Magelang, menandai akhir dari kegiatan retret yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi kepemimpinan daerah ke depan. (*/ml)