MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh, Senin, 23 Juni 2025, yang membahas upaya percepatan realisasi APBA 2025 dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rapat digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda M. Nasir, para asisten, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya langkah konkret pascarapim. Ia meminta semua pimpinan SKPA memastikan tindak lanjut yang terukur dan cepat atas agenda yang belum berjalan maksimal.

“Pastikan hasil rapim ini dijalankan. Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya. Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” tegas Gubernur Mualem.

Target 35 Persen Harus Tercapai Akhir Juni

Sementara itu, Plt Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa target realisasi APBA 2025 harus mencapai 35 persen paling lambat 30 Juni 2025. Ia menekankan bahwa seluruh lelang harus sudah diselesaikan, dan sistem PSE telah diaktifkan penuh.

“Kita bersepakat 30 Juni semua lelang sudah selesai dilakukan. Semua yang terkait dengan PSE sudah diklik. Ini butuh komitmen kita semua,” ujarnya.

Sekda juga meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mengoordinasikan percepatan proses tender lintas SKPA. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak mengalami kendala besar secara umum, namun masih terdapat hambatan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan cepat.(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK), kepada 44 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang formasi tahun 2024.

Penyerahan SK yang dirangkaikan dengan apel pagi gabungan tersebut, berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Sabang, Senin (7/7).

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sabang berpesan agar para CPNS dapat berkerja dengan baik dan bertanggung jawab pada instansi masing-masing.

“Kepada adik-adik CPNS, selamat bergabung dengan Pemerintah Kota Sabang, kami berharap para CPNS ini dapat bekerja dengan baik dan bisa menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku di unit kerjanya masing-masing,” kata Suradji Junus.

Wakil Wali Kota Sabang juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai abdi negara, serta menjunjung tinggi nama baik Pemerintah Kota Sabang.

“Adik-adik CPNS juga harus berpegang teguh pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, loyal dan disiplin. Kami berharap, kalian dapat menghormati pimpinan dimanapun unit penempatan masing-masing dan bisa membangun kolaborasi yang baik di lingkungan kerja, serta bisa menjaga adab dan etika selaku pelayan publik sekaligus abdi negara yang baik,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Sabang turut meminta para PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, meningkatkan dedikasi, berpegang teguh pada peraturan, dan dapat memberikan contoh yang baik kepada para CPNS.

“Meskipun telah disampaikan pada apel yang lalu bahwa boleh bekerja dimana saja, tapi tanggung jawab tetap melekat, laksanakan tugas dengan baik, sesuai tupoksi masing-masing. Jangan limpahkan tugas dan kewajiban kita kepada orang lain, baik kepada honorer maupun paruh waktu,” tegasnya.

Terakhir, Wakil Wali Kota Sabang meminta kepada para asisten dan kepala OPD, untuk melihat dan mengevaluasi kembali semua kegiatan, baik yang belum dikerjakan maupun yang rutin dilaksanakan.(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem menghadiri acara pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) Embarkasi Aceh kloter 1 Tahun 2025, di Aula Jeddah Asrama Haji Banda Aceh, Sabtu, 17 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mualem memberikan sejumlah pesan kepada 393 JCH Aceh Kloter 1 yang seluruhnya dari Kota Banda Aceh.

Di antara pesan yang disampaikan Mualem adalah pentingnya menjaga keikhlasan dan kesabaran saat berada di Tanah Suci.

Menurut Mualem, nantinya para jamaah akan menghadapi berbagai situasi kurang nyaman selama di Tanah Suci. Mulai dari antrean panjang di berbagai kegiatan, berdesakan, menu makan yang monoton dan berbagai hal lainnya yang bisa memicu rasa marah dan mengeluh.

“Jangan sampai marah, kita dalam melaksanakan ibadah haji harus sabar dan ikhlas serta bertawakkal kepada Allah,” kata Mualem.

Mualem mengatakan, jika para jamaah mampu menerapkan sifat sabar dan ikhlas selama melaksanakan rangkaian ibadah haji, ia yakin haji mabrur bisa diperoleh setiap jamaah haji Aceh.

Mualem juga mengingatkan agar saling menjaga dan tolong menolong antar sesama jamaah, terutama para jamaah lansia dan disabilitas.

Ia meminta jamaah menjaga kesehatan fisik agar seluruh rangkaian ibadah dapat terlaksana dengan baik.

“Mungkin tahun ini adalah haji akbar, pahala ibadahnya lebih baik 70 ribu kali,” kata Mualem.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga menginformasikan kabar gembira kepada para JCH Aceh bahwa uang saku dari Wakaf Baitul Asyi yang diterima setiap jamaah Aceh bertambah dari 1.500 Riyal menjadi 3.000 Riyal.

“Insya Allah pengelola Wakaf Baitul Asyi atas permintaan Pemerintah Aceh berkenan menambah uang saku untuk jamaah haji Aceh,” kata Mualem.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BPH RI), KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim yang melepas para JCH Aceh kloter 1 calon haji kloter 1 mengharapkan keberangkatan jamaah haji membawa tiga kesuksesan, yaitu sukses ibadah, sukses ekonomi dan sukses peradaban.

“Sukses ibadah kita harap seluruh jamaah mampu menuntaskan seluruh rukun haji dengan lancar, kemudian sukses ekonomi kita harap ada perputaran uang dari jamaah yang bisa dirasakan masyarakat,” sebut K.H. Irfan Yusuf.

Sementara sukses peradaban, K.H. Irfan Yusuf menjelaskan para jamaah yang pulang dari melaksanakan ibadah haji mampu membawa manfaat dan keberkahan untuk masyarakat di sekitarnya.

Acara pelepasan JCH Aceh kloter 1 dihadiri Staf Ahli Menteri Agama RI, Faisal Ali Hasyim; Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal; Anggota DPR Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal; Kakanwil Kemenag Aceh, dan para pejabat lainnya. (*)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM-Kepala BPKP perwakilan Aceh yang baru Nanang Agus Sutrisno dikukuhkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf,direction pendopo Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025).

Mualem mengucapkan selamat kepada kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan ( BPKP) dan sukses dan semakin memperkuat pengawasan keuangan daerah.

Jadi kata Mualem, akhir pertemuan dengan bapak presiden RI belum lama ini dijakarta melaporkan tentang persoalan hampir semua muara pelabuhan pelabuhan yang ada di Aceh terjadi kedangkalan.

Hampir muara (Kuala) itu pasir menumpuk Meka kapal yang ingin mendaratkan ikan ke TPI susah masuk karena sebut mualem hampir 95 persen pelabuhan pendaratan ikan di Aceh terjadi kendakalan yang serius dan ini perlu penggurukan total dan permanen jadi bapak presiden Republik Indonesia pak Prabowo Subianto menyetujui usulan yang saya sampaikan termasuk dana untuk mantan kobantan gam melalui dana abadi, sebut Mualem (lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Terkait adanya informasi pemotongan dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2025, Gerakan Pemuda Iskandar Muda menyesalkan sikap Pemerintah pusat terhadap Aceh.

Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda Zulhadi mentakan, Aceh tidak boleh disamakan dengan wilayah lain di indonesia, terbentuknya Otonomi Khusus Aceh didasarkan pada perundingan pihak NKRI dan GAM yang terjadi di Helsinki pada tahun 2005, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dirumuskan dalam MOU Helsinki.

Maka dari dasar itu Aceh terbentuk pemerintahan yang tertuang dalam butir-butir MOU dan dirumaskan dalam Undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Aceh (RAB – PA) berdasarkan UUPA, maka Pemerintah Pusat tidak boleh terlalu jauh melalukan intervensi sepihak seperti pemotongan oleh Mendagri, pinta ketua Gepim Zulhadi
Gerakan pemuda Iskandar Muda medesak Forbes DPD-DPR-RI harus berani berbicara, harus bisa melihat bagaimana proses panjang perjuangan Aceh sehingga melahirkan UUPA.

“Bukan anggota DPD-DPR RI saja, akan tetapi semuanya, DPRA dan DPRK Se-Aceh harus kompak untuk memperjuangkan Otsus Aceh ini, karena dana Otsus lahir dari hasil perdamain Aceh, maka dengan ini kita meminta Pemerintah Pusat jangan memberikan pil pahit untuk Aceh,”

Diketahui penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus (Otsus) yang dipotong hingga Rp 156 miliar, penerimaan dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik juga mengalami penyesuaian.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga turut dilampirkan besaran DAU dan DAK yang diterima setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk Aceh berdasarkan data di lampiran tersebut, DAU yang ditetapkan sebesar Rp 2,208 triliun. Terjadi selisih Rp 56,3 miliar dari yang ditetapkan di awal Rp 2,264 triliun. Demikian juga untuk DAK Fisik, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh media ini, besaran yang ditetapkan saat ini Rp 122,7 miliar. Terjadi selisih sebesar Rp 104,2 miliar dengan DAK Fisik yang ditetapkan di awal sebesar Rp 227 miliar.

Sedangkan untuk dana otonomi khusus, besaran yang diterima Aceh setelah penyesuaian adalah Rp 4,3 triliun. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan yang ditetapkan di awal yang sebesar Rp 4,46 triliun, atau terjadi pengurangan sebesar Rp 156 miliar.

Sehingga bila dijumlahkan tiga penerimaan itu (DAU, DAK Fisik, dan Otsus), total yang diterima Aceh adalah Rp 6,640 triliun. Terjadi selisih sebesar Rp 317,4 miliar dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 6,958 Penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. ujar zulhadi, lewat siaran persnya yang diterima online ini, Senin (10/02) siang. (rel)

MEDIANAD.COM, ACEH BARAT– Komitmen menegakkan syariat Islam, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualem menegaskan dihadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat agar aktifitas jelang shalat lima waktu untuk dihentikan.

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf saat momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi,S.P.,M.M dan Said Fadheil,S.H periode 2025-2030 menegaskan agar aktivitas disaat pelaksanaan sholat lima waktu untuk dihentikan sejenak demi menegagkan syariat islam di Aceh.

“Kita paksakan, supaya masyarakat taat dengan cara kita perintahkan untuk mendirikan shalat lima waktu,” Kata Muzakir Manaf, Rabu (19/02/2025).

Dan demikian juga saat azan berkumandang untuk shalat Lima waktu, setiap toko dan kios harus ditutup.” Tegas Mualem.

Sambungnya. Karena sebagai pemimpin kami bertanggung jawab menyampaikan (hablum minallah wa hablum minannas) hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

ebab kami tidak sanggup menahan dibakar dengan api neraka kelak, tugas kami pemimpin memberitahukan, persoalan mau mengerjakan atau tidak kami kembalikan pada personal masing-masing. Pungkasnya.(*/gentalamedian)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Bina Bangsa Getsempena (FKIP PENJAS UBBG) menyelenggarakan kuliah umum Sports Science in The Era of Artificial Intellegence di ruang planary hall UBBG, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Prof Drs H Toho Cholik Mutohir MA PhD, selaku Direktur Badan Sains Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus dosen di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Kuliah umum ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan ilmu keolahragaan modern di era digital, dengan menekankan pada pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam berbagai aspek keolahragaan.

Fokus utama pembahasan meliputi penerapan teknologi digital dalam pelatihan atlet, analisis performa, pendidikan jasmani berbasis data, serta pengembangan kebijakan olahraga berbasis sains dan teknologi.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya integrasi antara ilmu keolahragaan dan inovasi teknologi dalam menghadapi tantangan global di bidang sport science.

Acara kuliah umum turut dihadiri oleh berbagai unsur sivitas akademika, antara lain Sekretaris Jurusan Penjas UBBG, Munzir MPd.; Wakil Direktur I Pascasarjana UBBG, Dr. Didi Yudha Pranata MPd.; Wakil Direktur II Pascasarjana UBBG, Dr Zikrurrahmat MPd.; serta seluruh dosen Pendidikan Jasmani UBBG.

Kehadiran para dosen dan pimpinan tersebut mencerminkan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kompetensi akademik mahasiswa dalam bidang keolahragaan modern.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor UBBG yang diwakili oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Dr Syarfuni MPd. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani dalam mengikuti kegiatan kuliah umum bertema sport science tersebut.

Beliau menegaskan bahwa kegiatan semacam ini sangat relevan dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika pendidikan jasmani di era digital yang menuntut adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Selanjutnya, Irwandi SPd MPd AIFO selaku perwakilan dosen Penjas menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menambah wawasan, memperdalam pengetahuan, serta berbagi pengalaman dalam bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam mengembangkan sport science berbasis bukti ilmiah.

Dalam penutup sambutannya, Irwandi mengucapkan terima kasih kepada Prof Drs H Toho Cholik Mutohir MA PhD atas kesediaannya menjadi narasumber dan berbagi ilmu serta pengalaman.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kegiatan ini. Ia berharap agar kuliah umum ini dapat memberikan manfaat yang luas, menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar dan berinovasi, serta memperkuat peran pendidikan jasmani dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di era digital, pungkasnya.(Kal)

MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marwan Nusuf,B.HS.c, MA, turut mendampingi Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh dalam kunjungan silaturahmi ke Masjid Madinah, Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, (3/3/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan ini dipimpin oleh Drs. syakir, M.Si, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, serta diikuti oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Biro Organisasi Pemerintah Aceh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Aceh dalam mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan masyarakat di kabupaten/kota selama bulan suci Ramadhan 1447 H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan buka puasa bersama masyarakat setempat, dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan pemerintah serta tausiyah Ramadhan yang mengangkat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat membangun daerah.

Kehadiran Pemerintah Aceh bersama jajaran dalam Safari Ramadhan ini menjadi wujud komitmen untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat, sekaligus mendukung program-program Pemerintah Aceh dalam membangun daerah yang religius, maju, dan sejahtera.(*/lem)

MEDIANAD.COM: Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh percepat pemulihan seluruh sekolah yang rusak akibat bencana musibah banjir.

Menteri pendidikan dasar dan menengah RI, Prof Dr Abdul Mu’ti, M,Wd yang juga meninjau langsung ke sejumlah sekolah yang terdampak bencana di kabupaten Aceh Utara, termasuk sekolah yang melaksanakan proses belajar dan mengajar ditenda darurat, 28 Januari 2026.

Dimana Abdul Mu’ti meninjau beberapa gedung sekolah yaitu SMK N 1 Baktiya ,SMA N 2 Kusuma Bangsa ,serta SMP dan SD Muhammadiyah juga SD N 9 Jambo aye serta SMA, N 1 Baktiya, dalam kunjungan tersebut menteri mendikdasmen meresmikan ruang kelas hasil program revitalisasi sekolah tahun 2025 ,yang telah rampung dan ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai taman kanak kanak hingga jenjang kejuruan.

Abdul Mu’ti mengatakan bahwa, pemulihan pascabencana itu merupakan prioritas nasional sebagai arahan dari bapak presiden Prabowo, dari tiga provinsi yang menjadi fokus penanganan pasca bencana ,Aceh dinilai daerah yang paling siap untuk percepatan rehabilitas dan rekontruksi di bidang pendidikan. Menurut pelaksanaan tugas kepala dinas pendidikan Aceh murthalamuddin mengatakan bahwa dinas pendidikan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Aceh.

“Jadi kita mengajak seluruh satuan pendidikan didaerah dampak bencana untuk memanfaatkan kebijakan dan dukungan tersebut secara optimal, jadi kami mendorong seluruh kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan di Aceh untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi karena kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar layanan pendidikan bagi anak anak Aceh segera pulih juga semakin berkualitas”, harapnya. (**)