MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Terkait adanya informasi pemotongan dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2025, Gerakan Pemuda Iskandar Muda menyesalkan sikap Pemerintah pusat terhadap Aceh.

Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda Zulhadi mentakan, Aceh tidak boleh disamakan dengan wilayah lain di indonesia, terbentuknya Otonomi Khusus Aceh didasarkan pada perundingan pihak NKRI dan GAM yang terjadi di Helsinki pada tahun 2005, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dirumuskan dalam MOU Helsinki.

Maka dari dasar itu Aceh terbentuk pemerintahan yang tertuang dalam butir-butir MOU dan dirumaskan dalam Undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Aceh (RAB – PA) berdasarkan UUPA, maka Pemerintah Pusat tidak boleh terlalu jauh melalukan intervensi sepihak seperti pemotongan oleh Mendagri, pinta ketua Gepim Zulhadi
Gerakan pemuda Iskandar Muda medesak Forbes DPD-DPR-RI harus berani berbicara, harus bisa melihat bagaimana proses panjang perjuangan Aceh sehingga melahirkan UUPA.

“Bukan anggota DPD-DPR RI saja, akan tetapi semuanya, DPRA dan DPRK Se-Aceh harus kompak untuk memperjuangkan Otsus Aceh ini, karena dana Otsus lahir dari hasil perdamain Aceh, maka dengan ini kita meminta Pemerintah Pusat jangan memberikan pil pahit untuk Aceh,”

Diketahui penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus (Otsus) yang dipotong hingga Rp 156 miliar, penerimaan dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik juga mengalami penyesuaian.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga turut dilampirkan besaran DAU dan DAK yang diterima setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk Aceh berdasarkan data di lampiran tersebut, DAU yang ditetapkan sebesar Rp 2,208 triliun. Terjadi selisih Rp 56,3 miliar dari yang ditetapkan di awal Rp 2,264 triliun. Demikian juga untuk DAK Fisik, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh media ini, besaran yang ditetapkan saat ini Rp 122,7 miliar. Terjadi selisih sebesar Rp 104,2 miliar dengan DAK Fisik yang ditetapkan di awal sebesar Rp 227 miliar.

Sedangkan untuk dana otonomi khusus, besaran yang diterima Aceh setelah penyesuaian adalah Rp 4,3 triliun. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan yang ditetapkan di awal yang sebesar Rp 4,46 triliun, atau terjadi pengurangan sebesar Rp 156 miliar.

Sehingga bila dijumlahkan tiga penerimaan itu (DAU, DAK Fisik, dan Otsus), total yang diterima Aceh adalah Rp 6,640 triliun. Terjadi selisih sebesar Rp 317,4 miliar dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 6,958 Penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. ujar zulhadi, lewat siaran persnya yang diterima online ini, Senin (10/02) siang. (rel)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sejumlah media online, Sabtu memposting berita secara beruntun tentang rilis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli mentenggarai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh berada di balik polemik penunjukkan Alhudri sebagai Sekretaris Daerah Aceh (atau jalur SK tak sah-Red). Abang Zulfadhli juga mengaku siap melawan siapa saja yang mencoba memecatnya. “Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan,” tukas ketua DPRA Zulfadhli di Gedung Parlemen Aceh, Jumat (21/02) 2025.

Zulfadhli saat berbicara dengan latar belakang surat keputusan Gubernur Aceh tentang pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, mengatakan surat itu dibuat sembarangan dan tidak mengikuti aturan.

Dia mengatakan terbitnya surat itu adalah “permainan” Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah, yang menjadi wakil Muzakir Manaf.

Zulfadhli mengatakan DPR Aceh mendukung Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Namun dia mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main dengan lembaga yang dipimpinnya.

Di ruang sidang paripurna itu, Zulfadhli juga mengancam akan melengserkan Fadhlullah yang ditengarai menjadi penyebab polemik tersebut. Karena itu Zulfadhli berencana memanggil Fadhlullah untuk dimintai keterangan terkait surat pengangkatan itu.

Semenrara sebelumnya, seperti dirilis ajm.net terkait surat penunjukkan Alhudri sebagai sekretaris daerah, pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Jafar, mengatakan surat keputusan gubernur itu sah karena ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf.

KetuaSetiap konsekuensi dari penerbitan surat keputusan gubernur itu, kata Jafar, adalah kewenangan dan tanggung jawab gubernur. Soal ketiadaan paraf dalam surat keputusan itu, Jafar mengatakan itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya surat dimaksud. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Anggota DPR Aceh, Hasballah, S.Ag menilai kepemimpinan H Muzakir Manaf (Mualem) dan H Fadlullah,SE (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh depenitif untuk periode 2025-2030 mampu merealisasikan program serta visi dan misi pasangan tersebut, demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh kedepan.

Hal tersebut diutarakan Hasballah, yang juga ketua DPW Partai Aceh (PA) Aceh Besar ( Abes) kepada Online ini, disela-sela usai pelantikan Mualem-Dek Fadh di Gedung DPR Aceh, Jalan T Nnyak Arief, Banda Aceh, Rabu (12/02) 2025.

Serta menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh depenitif saat kampanye dan orasi secara umum lainnya, terlihat memiliki visi-misi brilian sebagai kontrakan politik dengan masyarakat sebelum Pilkada juga untuk percepatan pembangunan Aceh disegala sektor.

Diantaranya, penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh, Gubernur Mualem yang terlihat dekat dengan Ulama, pimpinan Dayah/Pesantren dan pemuka masyarakat lainnya, hanya tinggal merumuskan bersama dan menempatkan kepala instansi terkat yang kompeten agar secepatnya terealisasi program tersebut.

Demikian juga visi-misi Gub-Wagub Mualem-Dek Fadh lainya, seperti bidang percepatan pembangunan dan pendataan masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan keterbatasan ekonomi lainnya.

“Dimana jauh-jauh hari sebelum dilantik sudah membentuk tim kerja secara profesional dan berkompeten dibidang masing-masing juga tak pernah dibentuk oleh para pemimpin/Gubernur Aceh sebelumnya”.Anggota DPR Aceh, Hasballah, S.Ag sampaikan ucapan selamat kepda Gubernur Aceh, Muzakir Manaf disela-disela usai pelantikan, di Gedung DPRA, Jalan T Nyak Arief, Banda Aceh, Rabu (12/02/2025) pagi. (foto/istimewa)

Itu salah satu terobosan besar dan visi tinggi yang dilontarkan Mualem, sebagai langkah awal juga kerja nyata demi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Apalagi tentang investor dan usaha Gubernur yang juga mantan Panglima GAM tertinggi Mualem jangan diragukan lagi Pinta Hasballah yang juga mantan aktivis kampus dimaksud. (zm)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh (PA), Kamaruddin Abu Bakar, ‘mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja sama membangun Aceh’.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PA yang juga akrab disapa Abu Razak disela-sela pertemuan untuk perdamaian kesalahpahaman antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Zulfadhli dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, “yang juga menandai rekonsiliasi/damai antara kedua pejabat Eksekutif dan Legislatif terdepan di Aceh itu”.

Pertemuan dan langkah damai yang berlangsung di kediaman Abu Razak, Senin (24/02) 2025 dimaksud juga turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya H Sulaiman Abda, Tgk Anwar, Tgk M. Yunus, Hendri Muliana dan Juanda Jamal, sekaligus para tokoh yang berperan penting dalam mencairkan suasana, sehingga perselisihan dan salah tafsir antara Wagub dengan ketua DPRA akur kembali seperti sedia kala, sekaligus para tokoh itu, mendorong semangat kebersamaan untuk percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh.

Diketabui sebelumnya, hubungan antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh sempat memanas terkait Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh”.

Tgk Zulfadhli menyatakan bahwa penunjukan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, bahkan menuding adanya keterlibatan dua politisi Gerindra di balik keputusan itu.

Sementara  dikesempatan tersebut, Abu Razak menekankan pentingnya mengesampingkan perbedaan dan fokus pada kerja sama demi kepentingan rakyat Aceh. Ia mengingatkan bahwa loyalitas utama harus diberikan kepada bangsa Aceh dan negara, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat luas.

Dalam pertemuan tersebut, baik Ketua DPRA maupun Wakil Gubernur Aceh sepakat untuk mengedepankan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Abu Razak juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan perdebatan yang dapat memecah belah, baik di media massa maupun media sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam memajukan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).

Rekonsiliasi antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh ini diharapkan menjadi momentum positif bagi pemerintahan Aceh. Dengan bersatunya kedua pemimpin tersebut, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Aceh, pinta Abu Razak yang juga ketua umum KONI Aceh. (ril)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III Hasballah, S.Ag terlebih dahulu, ‘Mengucapkan Selamat kepada Mualem dan Dek Fadh usai sah menjabat sebagai Gunernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030″.

Serta secara kusus DPRA Komisi III mendukung pencabutan “barcode” seluruh SPBU di Aceh, yang dinilai selama ini telah banyak merugikan masyarakat Aceh, harap Hasballah, S.Ag yang juga alumini kampus UIN Ar-Raniry itu.

Ya pernyataan pertama dan penting demi masyarakat yang disampaikan Gubernur Mualem yang juga baru saja dilantik wajib kita dukung bahkan sepenuhnya untuk menghilangkan salah satu beban warga tentang wajib “barcode” saat mengisi BBM di SPBU selama ini, pinta Abu Balah ya g juga ketua DPW PA Aceh Besar dimaksud.

Seperti telah diketahui, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan bakal mencabut aturan yang mengatur sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode.

Menurutnya, pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat.

Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat menyampaikan sambutan perdana diserimoni pelantikan Gubernur Aceh periode 2025-2030, lewat rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Serta menegaskan, Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi BBM tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat Aceh.

Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh dan tidak perlu dilanjutkan lagi, tukas Gubernur Mualem lewat cirikhas lontarannya.(gw/*)

MEDIANAD.COM, JANTHO: Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris melalui Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024 pada Sidang Paripurna II di Gedung DPRK Kota Jantho, Senin (24/02/2025).

Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, didampingi Wakil Ketua DPRK Naisabur dan Muksin. Turut hadir Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekdakab serta Kepala OPD dalam lingkup Pemkab Aceh Besar.

Dalam LKPJ tersebut, Bahrul Jamil menyampaiakan, laporan tersebut mengacu pada peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun tahun 2024 dan Qanun Aceh Besar No. 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2024.

“LPKJ ini merupakan konstitusional Tahunan yang secara yuridis harus disampaikan dihadapan perwakilan rakyat dalam sidang paripurna DPRK,” ujarnya.

Ia mengungkapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang lalu antara lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam.

“Secara makro pertumbuhan ekonomi Aceh Besar berada diangka 4,15 %, terjadi peningkatan 0,43 % dibandingkan tahun 2023 yang lalu,” sebutnya.

Pemkab Aceh Besar juga telah berusaha mendorong pengembangan lapangan usaha, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, UMKM dan juga pariwisata. “Sehingga dengan berbagai usaha, pemerintah berhasil menurunkan jumlah pendiduk miskin setiap tahunnya.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin berada di angka 13,21%, berada diatas rata-rta Provinsi dan dibawah rata-rata nasional,” kata Plt Sekda Aceh Besar.

Namun Pemerintah mengakui, masih ada persoalan dan tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang, seperti persolan lapangan kerjakerja dan pengangguran yang masih berada pada angka 8,17%.

Rilis humas Kabupaten setempat beberapa jam lalu.
Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi usai sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan pemerintahan masih banyak kekurangan dan belum dapat memenuhi aspirasi semua pihak.

Hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan, sarana dan prasaan serta dinamika yang berkembang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita menyadari memang ada keterbatasan kemampuan, baik itu sara dan prasaran serta dinamika yang berkembang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik di Aceh Besar,” demikian kata Muchti. (**/ml)

MEDIANAD.COM, JANTHO: Bupati depenitif Aceh Besar (Abes) Syech Muharram Idris saat menyampaikan kata sambutan pada “serimoni” pelantikan, Kamis pagi di Gedung JSC kota Jantho menegaskan.

“Demi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan serta demi kemajuan Abes, kami dan abang Syukri A Jalil sebagai Wabup meminta dukungan dan doa dari masyarakat Aceh Besar secara menyeluruh, sehingga tidak ada kendala dalam berjuang/berusaha demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat”.

Tentu untuk terwujud semua program dan visi-misi, pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan merangkul seluruh komponen masyarakat, sekaligus menyatukan visi yang sama dalam membangun Kabupaten Abes yang tergolong luas dan padat penduduk ini, ujar Bupati yang akrab disapa Panglima Independen dalam nada optimis.

Yang juga diawal sambutannya dikesempatan tersebut, Bupati yang juga mantan Panglima Gam Aceh Rayeuk dimaksud, terlebih dahulu mengapresiasi kerja keras, Sekwan, ketua, wakil ketua, anggota dan seluruh staf di Sekretariat DPRK Aceh Besar serta semua pihak lainnya yang telah menyukseskan acara pelantikan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, termasuk DPRK Aceh Besar dan instansi terkait,” ujarnya.

Intinya Syech Muharram juga menegaskan, komit untuk bekerja sama dengan semua elemen masyarakat di Aceh Besar dan tanpa ada oposisi. “Di Aceh Besar tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi bersama, tukasnya.

Kami ingin menyatukan seluruh elemen, baik masyarakat Aceh Besar di dalam maupun di luar daerah, ulama, pengusaha, intelektual, dan akademisi serta pemuda untuk membawa perubahan,” jelasnya lagi.

Serta terkait infrastruktur pemerintahan di Jantho, ia menyatakan bahwa salah satunya dan terdekat, dimana kantor DPRK Aceh Besar sudah saatnya dirnovasi atau diperluas. “Mengingat sudah dempit dan bangunan lama, kan dulu dibangun seputar tahun 1980-an, Yang Sekretariatnya anggota DPRK yang menjabat masih 20 orang, sementara sekarang jumlah anggota DPRK bertambah menjadi 40, ini perlu menjadi perhatian,” katanya.

Serta berterima kasih kepada seluruh pemilih dan masyarakat Aceh Besar secara umum yang telah menyukseskan langsungan Pilkada 2024 dan mempercayakan kami sebagai pemimimpin di Kabupaten tercinta kita,” pinta Bupati ganteng dan muda dimaksud. (*/zm)