MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke-5 pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juni 2025 di 5 (lima) pulau di Aceh yang termasuk wilayah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T), yakni Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Breuh, Pulau Banyak, dan Pulau Simeulue.

Pelepasan kontingen ERB yang terdiri dari kasir Bank Indonesia dan anggota TNI AL dilakukan di Pangkalan TNI AL (Lanal) Sabang pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 09.30 WIB oleh Pj. Walikota Sabang, Andri Noorman, SP., M.Si.; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini; Komandan Lanal TNI AL (Danlanal) Sabang, Kolonel Laut (P) Gita Muharam, M.Sc.; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Prabu Dewanto; Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Bank Indonesia, Rully Andriana; Perwakilan Markas Besar (Mabes) TNI AL, Letkol Laut (P) I Gde Eka Sukarma Putra; serta jajaran Forkopimda Sabang. ERB dilaksanakan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383 dengan membawa persediaan Uang Layak Edar (ULE) sejumlah Rp.4 miliar berbagai pecahan untuk lima pulau tersebut.

ERB adalah aksi nyata Bank Indonesia dalam melaksanakan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk melakukan pengedaran uang Rupiah. Bank Indonesia mempunyai misi menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta dalam kondisi berkualitas dan layak edar, antara lain melalui Kas Keliling 3T.

Hal tersebut penting karena Rupiah bukan saja sebagai alat pembayaran yang sah, namun juga merupakan simbol kedaulatan negara serta pemersatu bangsa. Melalui sinergi yang solid dengan berbagai pihak, Rupiah dapat hadir di setiap pelosok negeri.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2024, Bank Indonesia dan TNI AL telah melaksanakan 132 kali kegiatan Kas Keliling 3T dengan mengunjungi 680 pulau 3T di seluruh Indonesia. Dengan luas wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan perairan terdiri dari 17 ribu pulau serta berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga, terdapat 3 (tiga) tantangan utama Bank Indonesia dalam mengedarkan Rupiah.

Pertama, kondisi geografis Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur sehingga memengaruhi jangkauan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kepada masyarakat, utamanya di wilayah kepulauan 3T. Masih banyak daerah blank spot yang belum dapat dijangkau oleh Perbankan dalam pengedaran uang Rupiah.

Untuk itu, Bank Indonesia hadir melalui 45 jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri di seluruh Indonesia dan turut mendukung pelaksanaan ERB.

Kedua, keberagaman tingkat pendidikan masyarakat yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam memperlakukan uang.

Hal ini tercermin pada Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang lusuh disebabkan seringnya uang dilipat, dicoret, diremas, dibasahi, maupun distaples. Bank Indonesia aktif melakukan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah agar masyarakat lebih mencintai dan merawat uang Rupiah, tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah, namun juga simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa.

Ketiga, penggunaan uang selain Rupiah sebagai alat pembayaran, khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini berisiko mengganggu kedaulatan NKRI. Pelaksanaan ERB dan Kas Keliling 3T tersebut merupakan wujud kontribusi Bank Indonesia dalam membela negara tanpa senjata melalui penyediaan uang Rupiah di wilayah perbatasan.
ERB memiliki 3 (tiga) tujuan, yakni:

Pertama, memperkuat kedaulatan Rupiah dengan memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah perbatasan yang rentan terhadap penggunaan mata uang asing.

Kedua, meningkatkan aksesibilitas keuangan dengan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan uang Rupiah layak edar yang mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Ketiga, menjaga stabilitas ekonomi lokal melalui ketersediaan uang Rupiah yang memadai dalam rangka mendukung transaksi ekonomi dan menjaga stabilitas harga di daerah 3T.

Bank Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi, khususnya kepada TNI AL, Pemerintah Daerah, serta dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah dan terus mendukung Bank Indonesia dalam pelaksanaan pendistribusian uang layak edar ke seluruh NKRI hingga ke wilayah 3T dalam rangka menegakkan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara tercinta.

Selanjutnya sesuai jadwal, kegiatan ERB serupa akan dilaksanakan di wilayah NKRI lainnya hingga nanti berakhir di wilayah timur Indonesia, dan akan disertai dengan edukasi CBP Rupiah kepada berbagai lapisan masyarakat.(*/man)

Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh yang sedang tak ada BBM jenis Pertalite. foto direkam, Kamis 05-06-2025 pagi. (foto:MEDIANAD.COM-dawood)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kamis (05/06/2025) pagi, persoalan miris dan terkendala dialami oleh sejumlah masyarakat Aceh Besar, Banda Aceh serta warga disejumlah Kabupaten dan kota lainnya di Aceh.

Apalagi bagi warga yang hendak mudik untuk berhari raya dikampung tempat kelahiraannya sangat kesal dan meyayangkan terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak kamis pagi.

Mengindikasikan Pemerintah Aceh, lembaga dan instansi terkait kurang peka terhadap kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya, sehingga warga terus menjerit selama ini.
“Bahkan elit Aceh dalam beberapa hari belakangan sibuk mengurus empat Pulau di Singkil yang katanya sudah diserobot Provinsi tetangga Sumatera Utara (Sumut), sehingga terlupakan kebutuhan dasar/penting bagi masyarakat banyak lainnya menjelang Idul Adha, kesal sejumlah warga disalah satu SPBU di Banda Aceh yang tak tersedia BBM Pertalite”, Kamis (05/06) pagi.

Menurut penelesuran awak media, Kamis pagi atau satu hari jelang hari raya Qurban 1446 H. Sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan beberapa SPBU di Kabupaten dan Kota lain terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite.

Warga mengharapkan Pemerintah Aceh, Instansi dan BUMN terkait menyikapi serius tentang kelangkaan BBM bersubsidi, baik menjelang dan pasca Hari Raya Qurban tahun ini.

Pemerintah Aceh melalui instansi terkait serta DPR Aceh juga DPRK di Kabupaten dan Kota harus turun langsung memantau ketersediaan BBM bersubsidi disetiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jelang dan pasca idul Adha.

Ujar Amirul salah satu warga Banda Aceh yang mengaku juga hendak melakukan perjalanan mudik ke Nagan Raya, Kamis pagi. Namun terkendala dan sesuai rencana akibat kekosongan BBM di sejumlah SPBU di Banda Aceh. (dawood)

Ilustrasi foto

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kota Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan fasilitas mesin penggilingan bakso yang memiliki sertifikasi halal.

Dimana, pelaku usaha bakso di Banda Aceh kesulitan mendapatkan mesin penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penggilingan menjadi batu sandungan bagi pedagang bakso yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Belum adanya penggilingan yang digunakan khusus untuk menggiling daging dan bahan-bahan halal menjadi penyebab utamanya. Hal ini dikatakan oleh Fauzan, seorang pegiat halal Aceh, dalam pernyataan resminya.
Fauzan meminta Walikota Banda Aceh untuk membantu menyediakan tempat dan mesin penggilingan bakso yang halal.

“Memang ada beberapa tempat penggilingan bakso di Banda Aceh dan sekitarnya, namun belum ada sertifikasi halal. Kalaupun ada, hanya terbatas milik pribadi dan tidak menerima jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Menurut Fauzan, yang juga pemenang Anugerah Wisata Halal kategori Penggiat Sertifikasi Halal tahun 2019, Provinsi Aceh. hal ini terungkap saat pihaknya memberikan konsultasi terkait sertifikasi halal kepada pengusaha bakso yang ada di Banda Aceh.

“Sebagian besar mereka memiliki mesin bakso dengan kapasitas kecil, seperti untuk pedagang keliling, namun bagi mereka yang berdagang bakso dalam jumlah besar, harus menggunakan jasa penggilingan bakso,” ujarnya.

Fauzan menambahkan bahwa untuk membeli mesin bakso membutuhkan dana yang besar, minimal sekitar Rp 15 juta untuk membeli mesin yang menghasilkan bakso dalam jumlah banyak. Kecuali untuk jumlah kecil, di bawah Rp 2 juta.

Penyelia halal bersertifikasi ini menjelaskan bahwa untuk membuat sertifikasi halal sebuah usaha bakso, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pemilik usaha harus memiliki mesin penggilingan bakso sendiri atau menggunakan jasa penggilingan bakso yang sudah memiliki sertifikasi halal.

“Jika tidak ada, maka pihak LPPOM MPU Aceh dan BPJPH tidak akan melakukan sertifikasi halal produk bakso,” tegasnya.Penggilingan bakso yang bersertifikat halal memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir. Beberapa keuntungannya adalah:

– Menjamin kehalalan produk
– Meningkatkan kepercayaan konsumen
– Meningkatkan daya saing usaha bakso

Pendamping halal ini menekankan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Penggilingan bakso memiliki peran yang sangat penting. Di Aceh, bakso telah menjadi makanan yang populer dan digemari masyarakat. Namun, hingga saat ini, banyak pelaku usaha yang belum berani melakukan sertifikasi halal karena masih terkendala pada aspek penggilingan,” ujar pendamping halal ini.

Fauzan berharap Pemko Banda Aceh dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha sehingga bisnis mereka semakin berkembang. Jaminan kehalalan bakso juga perlu diperhatikan dari sisi distribusinya.

Saat ini, Banda Aceh “Kota Serambi Mekkah”, sehingga destinasi wisata dan kulinernya perlu ditingkatkan. Banyaknya peminat bakso menjadi peluang yang sangat tepat. (**)

Jakfar, SP, M.Si (Kadis Pertanian Aceh Besar), Bustaman Juned (Dan Bus) Ketua Harian Commando Independen Aceh Besar, Ir. Saiful Anwar bersama Tim Ekonomi Aceh Besar, serta ahli pertanian Ivan Mirza dan Hidayat R (Cut Lem) meninjau lokasi persiapan lahan jagung di Gampong Bung Simet, Lampakuk, Aceh Besar, Sabtu (24/5/2025)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memulai langkah strategis di sektor pertanian melalui pembukaan lahan budidaya jagung seluas 200 hektare di Gampong Bung Simet, Kemukiman Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie.

Yang juga Program budidaya jagung dimaksud, bagian dari implementasi visi-misi Bupati H. Muharram Idris dan Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil dalam mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif pembukaan lahan ini digagas oleh Ketua Harian Commando Independen (CI) Aceh Besar, Bustaman Juned alias Dan Bus juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Sebagaimana siaran yang diterima Redaksi online ini, Sabtu (24/5/2025). Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jakfar, SP, M.Si, bersama Ir. Saiful Anwar dan Tim Ekonomi Aceh Besar meninjau langsung lokasi pembukaan lahan di kawasan perbukitan Bung Simet. Turut hadir ahli pertanian Ivan Mirza dan Hidayat R (Cut Lem), serta Ketua Harian Commando Independen Aceh Besar, Bustaman Juned.

“Peninjauan ini merupakan bagian dari survei untuk memastikan kesiapan dan luas lahan yang akan dikembangkan. Data ini penting bagi calon mitra/investor yang akan menanamkan modal dalam pengembangan jagung di Aceh Besar,” jelas Jakfar.

a menambahkan bahwa budidaya jagung akan dikelola oleh investor swasta dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan mitra. Pemerintah daerah akan berperan sebagai fasilitator dan penyedia dukungan teknis.

Sementara itu, Bustaman Juned menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari realisasi janji politik pasangan kepala daerah saat Pilkada 2024. “Kemitraan ini adalah titik awal mewujudkan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Tim Ekonomi Aceh Besar, Ir. Saiful Anwar, menyebutkan lokasi Bung Simet dipilih sebagai pilot project setelah dilakukan survei di berbagai wilayah Aceh Besar.

“Ke depan, program ini akan diperluas ke daerah lain. Targetnya, Aceh Besar menjadi sentra jagung terbesar di Aceh untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ungkapnya. (**)

MEDIANAD.COM, SABANG – Hari kemenangan dan ucapan sukur atas tercapainya berpuasa satu bulan bagi kaum muslimin dan muslimah kota Sabang.

Dalam menyambut hari kemenangan itu seluruh warga Sabang yang ingin berniaga turun ke kota dan menggelar lapak lapak di jalan Perdagangan Sabang dengan menjual berbagai jenis dagangannya.

Seorang ibu pedagang yang beralamatkan di Gampong paya Seunara kecamatan Sukamakmue ( Habibah )pada media ini,

” Saya berjualan ini untuk menambah sedikit penghasilan dan uang yang saya kumpulkan tersebut khusus saya belanjakan untuk persiapan hari raya, hasil dagangan saya di penghujung bulan puasa, semoga mendapat keuntungan yang menggembirakan,” ujar Habibah di pelataran lapak jalan perdagangan Sabang, Sabtu ( 29/3 ).(man)