MEDIANAD.COM, KOTA LANGSA, – Muslim A Gani, SH, MH, CPM menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa dianggap sudah tidak sehat karena ambisi pribadi sehingga pemenuhan kesejahteraan rakyat terkendala dan pelantikan Walikota Langsa juga tertunda.

Pengacara dari Aceh Legal Consult (ALC) ini juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas/Badan yang mempunyai anggaran besar dibawah bidang mereka.

“Akibat kekisruhan internal DPRK Langsa, ada kaitannya dengan memperebutkan mitra kerja Dinas-Dinas yang tergolong “Basah”, itu sangat konyol,” ucap Muslim kepada tim media, pada Jumat (7/3/2025).

Kemudian dikatakan karena adanya kepentingan tersebut, telah berdampak kepada penjadwalan pelantikan Walikota Langsa terpilih.

“Ambisi anggota DPRK Langsa untuk menguasai Dinas-Dinas “Basah” itu membuktikan para dewan kita sebagian sudah enggak sehat,” katanya dengan ketus.

Muslim menjelaskan, untuk apa Dinas Basah, mau cari duit disitu hukumnya “HARAM”. Anggota Dewan kan sudah ada pendapatannya sendiri, jadi jangan ada niat untuk mengambil manfaat pada Dinas terkait di Pemerintahan Kota Langsa.

“Begitu juga dengan Komisi 1 (A) yang menjadi primadona Partai politik. Ini tujuannya kan tidak lebih agar bisa menitip keanggotan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk periode berikutnya. Nah, disana juga berpotensi terjadinya permainan uang,” terangnya lagi.

Demikian juga dengan Dinas-Dinas lain yang mempunyai pengelolasn keuangan yang lumayan besar, sudah pasti menjadi incaran anggota DPRK Langsa.

Dengan hal itu, dikatakan bahwa anggota DPRK Langsa bisa menitipkan berupa proyek dan mencari uang. “Ini potensi pelanggaran yang tidak boleh terjadi kedepan,” tegas Muslim.

Muslim kemudian meminta Aparat Penegak Hukum untuk kedepannya agar mendampingi Dinas-Dinas terkait, jangan beri kesempatan Anggota dewan untuk bermain di anggaran Dinas tersebut.

Ini adalah salah satu faktor kurangnya pengawasan selama ini, sehingga menjadi tradisi anggota DPRK Langsa.

“Jadi kami minta APH untuk menangkap jika ada anggota DPRK Langsa yang kedapatan bermain dengan Dinas (Badan) yang mempunyai anggaran besar,” ungkap Muslim A Gani.(*)

MEDIANAD.COM – Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, resmi bergabung dalam kegiatan retret kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Kegiatan yang melibatkan bupati, walikota, serta wakil kepala daerah se-Indonesia ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (28/2/2025).

Sebelum menuju Akmil Magelang, para wakil kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di Rindam IV/Diponegoro untuk melakukan registrasi. Drs. H. Syukri A. Jalil tiba lebih awal di lokasi registrasi pada pukul 05.45 WIB, mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad), sebelum bergabung dengan rombongan lainnya menuju lokasi utama kegiatan.

Di lokasi retret, Drs. H. Syukri A. Jalil telah bertemu dan berkoordinasi dengan berbagai kepala daerah lainnya, termasuk H. Muharram Idris (Syech Muharram). Para peserta akan mengikuti serangkaian pembekalan strategis, termasuk materi kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, komunikasi politik, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Ketiga.

Salah satu agenda penting dalam retret ini adalah pengarahan dari Presiden RI Prabowo Subianto serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, Presiden RI ke-6, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, juga dijadwalkan menjadi salah satu narasumber yang akan memberikan wawasan strategis kepada para peserta.

Sebagai penutup, pada Jumat (28/2/2025), Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengarahan terakhir sebelum prosesi penutupan yang akan dihadiri oleh seluruh pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota. Acara ini akan berlangsung di Gedung Moch Lily Rochli, Akademi Militer Magelang, menandai akhir dari kegiatan retret yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi kepemimpinan daerah ke depan. (*/ml)

MEDIANAD.COM: Wakil Ketua Relawan Pejuang Al- Ihsan Tasawuf Aceh ( PATA) Tgk Agus Ramadhan, Al Qudri bersilaturrahmi dengan Wagub Aceh Dek Fad, Selasa lalu.

Kita terus meyakinkan bahwa Relawan Pejuang Al- Ihsan Tasawuf Aceh siap membantu Pemerintah Aceh dalam segala urusan Pembangunan Aceh, kita punya SDM yang siap bekerja dangan berbagai keilmuannya, tegas Agus Ramadhan pada Media ini.

Banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh, yang penting kita harus bersinergi, terutama membangun silaturrahmi dengan Pemerintah Pusat, kepercayaan semua pihak kepada Mualem- Dek Fad sangat baik.

Tinggal kebijakan Pak Gubernur bila kami diberi kesempatan untuk terus membantu, bahkan beberapa kebutuhan sarana Pembangunan untuk Aceh bisa masuk langsung ke pelabuhan Aceh dengan harga pabrik, cuma perlu kebijakan dan pihak mana yang dipercayakan untuk mengelolanya, seperti kebutuhan jenis besi, zeng,kawat, ini kita udah ada penawaran ingin membantu Aceh. Ucap Agus.(jtm)

MEDIANAD.COM: “Usai dinyatakan menang sebagai Bupati Aceh Timur (Atim) pada Pilkada serentak November 2024”, namun mantan aktivis Mahasiswa, Iskandar Usman Al-Farlaky harus tertuda sementara waktu untuk menjabat sebagai Bupati depetif di Kabupaten yang beribukota Idi Rayeuk itu, setelah salah satu pasangan saingan membuka kran gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Namun dua hari belakangan putusan MK secara umum sengketa Pilkada 2024 seluruh tanah air dan diumumkan ke publik, dimana salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten/kota di Aceh yang ada sengketa di MK, yakni Iskandar Usman Al-Farlaky dan Wakilnya T. Zainal Abidin dinyatakan menang, serta resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur periode 2025-2030.

Sekaligus disambut hangat, ‘sukacita serta mengucapkan syukur-Alhamdulillah, berkat dukungan seluruh masyarakat Aceh Timur serta doa orang-orang tercinta, Allah telah memberikan kemenangan kepada kita hari ini”.
Kenyataan sah alumni Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry dan wakilnya sebagai pemimpin nomor wahit di Atim untuk 5 tahun kedepan, setelah hakim MK membacakan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Aceh Timur, yang menolak semua dalil pemohon.D

engan demikian pasangan nomor urut 03 dinyatakan menang,” pinta Iskandar Usman Al-Farlaky di depan Gedung MK usai sidang, Senin (24/2/) 2025.

Serta lewat unggahan fb-nya, anggota DPRA dua periode dan mantan wartawan dimaksud beberapa saat setelah hasil putusan MK, Al-Farlaky mengharapkan. Dengan kemenangannya dimaksud, seluruh komponen dan lapisan masyarakat Atim dapat bersatu, memberikan dukungan kepada kami dalam melaksanakan tugas demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Atim.

Presiden Club Liga4 Al-Farlaky FC ini juga menegaskan, dengan berakhirnya Pilkada dan telah ditetapkannya Bupati Aceh Timur yang baru, tidak perlu ada lagi perdebatan tentang siapa yang menang dan yang tak menang serta meminta masyarakat bersatu, tidak terpecah dan menolak yang namanya politik adu domba.
Tutup rapat-rapat angka-angka saat Pilkada, “alias tak ada lagi yang namanya 01, 02,03 dan lainnya, namun mari kita bersatu demi Aceh Timur yang lebih baik kedepan,” harap Bupati yang keren dengan jambang lebat Al-Farlaky.

1. Bupati yang selal#u memakai peci hitam tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para tokoh agama, ulama, pimpinan dayah, serta seluruh kombatan yang telah mendoakan dan mendukungnya selama ini, pinta kader penting Partai Aceh tersebut lewat ciri khas bicaranya.

Kepada semua tokoh agama, kombatan dan seluruh tim yang telah mendukung kami, kami sampaikan ribuan terima kasih dan mari saling membantu, saran juga teguran kepada kami jika ada yang melenceng saat bertugas, pintanya singkat.(*/zm)

MEDIANAD.COM, JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya akan bangun pemerintahan yang bersih, tentu dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, menjamin akan memberantas korupsi ranpa padang bulu.

“Seperti diberitakan detik.News” komitmen itu disampaikan Prabowo dalam peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/02/2025). Prabowo berjanji akan melawan korupsi sekeras-kerasnya untuk membangun pemerintahan yang bersih.

“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi,” kata Prabowo saat memberi sambutan dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka.

Prabowo menegaskan akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Dia juga akan mengerahkan segala upaya tanpa pandang bulu.

“Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dia pun menekankan prinsip tegas tersebut juga akan diterapkan dalam mengelola Danantara Indonesia. Prabowo menyebut pengelolaan sumber daya nasional secara bijaksana bukan sesuatu yang baru.

“Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan,” pinta presiden singkat. (**)

MEDIANAD.COM, JANTHO: Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris melalui Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024 pada Sidang Paripurna II di Gedung DPRK Kota Jantho, Senin (24/02/2025).

Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, didampingi Wakil Ketua DPRK Naisabur dan Muksin. Turut hadir Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekdakab serta Kepala OPD dalam lingkup Pemkab Aceh Besar.

Dalam LKPJ tersebut, Bahrul Jamil menyampaiakan, laporan tersebut mengacu pada peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun tahun 2024 dan Qanun Aceh Besar No. 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2024.

“LPKJ ini merupakan konstitusional Tahunan yang secara yuridis harus disampaikan dihadapan perwakilan rakyat dalam sidang paripurna DPRK,” ujarnya.

Ia mengungkapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang lalu antara lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam.

“Secara makro pertumbuhan ekonomi Aceh Besar berada diangka 4,15 %, terjadi peningkatan 0,43 % dibandingkan tahun 2023 yang lalu,” sebutnya.

Pemkab Aceh Besar juga telah berusaha mendorong pengembangan lapangan usaha, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, UMKM dan juga pariwisata. “Sehingga dengan berbagai usaha, pemerintah berhasil menurunkan jumlah pendiduk miskin setiap tahunnya.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin berada di angka 13,21%, berada diatas rata-rta Provinsi dan dibawah rata-rata nasional,” kata Plt Sekda Aceh Besar.

Namun Pemerintah mengakui, masih ada persoalan dan tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang, seperti persolan lapangan kerjakerja dan pengangguran yang masih berada pada angka 8,17%.

Rilis humas Kabupaten setempat beberapa jam lalu.
Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi usai sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan pemerintahan masih banyak kekurangan dan belum dapat memenuhi aspirasi semua pihak.

Hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan, sarana dan prasaan serta dinamika yang berkembang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita menyadari memang ada keterbatasan kemampuan, baik itu sara dan prasaran serta dinamika yang berkembang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik di Aceh Besar,” demikian kata Muchti. (**/ml)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh (PA), Kamaruddin Abu Bakar, ‘mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja sama membangun Aceh’.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PA yang juga akrab disapa Abu Razak disela-sela pertemuan untuk perdamaian kesalahpahaman antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Zulfadhli dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, “yang juga menandai rekonsiliasi/damai antara kedua pejabat Eksekutif dan Legislatif terdepan di Aceh itu”.

Pertemuan dan langkah damai yang berlangsung di kediaman Abu Razak, Senin (24/02) 2025 dimaksud juga turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya H Sulaiman Abda, Tgk Anwar, Tgk M. Yunus, Hendri Muliana dan Juanda Jamal, sekaligus para tokoh yang berperan penting dalam mencairkan suasana, sehingga perselisihan dan salah tafsir antara Wagub dengan ketua DPRA akur kembali seperti sedia kala, sekaligus para tokoh itu, mendorong semangat kebersamaan untuk percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh.

Diketabui sebelumnya, hubungan antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh sempat memanas terkait Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh”.

Tgk Zulfadhli menyatakan bahwa penunjukan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, bahkan menuding adanya keterlibatan dua politisi Gerindra di balik keputusan itu.

Sementara  dikesempatan tersebut, Abu Razak menekankan pentingnya mengesampingkan perbedaan dan fokus pada kerja sama demi kepentingan rakyat Aceh. Ia mengingatkan bahwa loyalitas utama harus diberikan kepada bangsa Aceh dan negara, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat luas.

Dalam pertemuan tersebut, baik Ketua DPRA maupun Wakil Gubernur Aceh sepakat untuk mengedepankan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Abu Razak juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan perdebatan yang dapat memecah belah, baik di media massa maupun media sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam memajukan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).

Rekonsiliasi antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh ini diharapkan menjadi momentum positif bagi pemerintahan Aceh. Dengan bersatunya kedua pemimpin tersebut, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Aceh, pinta Abu Razak yang juga ketua umum KONI Aceh. (ril)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sejumlah media online, Sabtu memposting berita secara beruntun tentang rilis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli mentenggarai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh berada di balik polemik penunjukkan Alhudri sebagai Sekretaris Daerah Aceh (atau jalur SK tak sah-Red). Abang Zulfadhli juga mengaku siap melawan siapa saja yang mencoba memecatnya. “Siapa yang berani pecat saya akan saya lawan,” tukas ketua DPRA Zulfadhli di Gedung Parlemen Aceh, Jumat (21/02) 2025.

Zulfadhli saat berbicara dengan latar belakang surat keputusan Gubernur Aceh tentang pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, mengatakan surat itu dibuat sembarangan dan tidak mengikuti aturan.

Dia mengatakan terbitnya surat itu adalah “permainan” Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah, yang menjadi wakil Muzakir Manaf.

Zulfadhli mengatakan DPR Aceh mendukung Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Namun dia mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main dengan lembaga yang dipimpinnya.

Di ruang sidang paripurna itu, Zulfadhli juga mengancam akan melengserkan Fadhlullah yang ditengarai menjadi penyebab polemik tersebut. Karena itu Zulfadhli berencana memanggil Fadhlullah untuk dimintai keterangan terkait surat pengangkatan itu.

Semenrara sebelumnya, seperti dirilis ajm.net terkait surat penunjukkan Alhudri sebagai sekretaris daerah, pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Jafar, mengatakan surat keputusan gubernur itu sah karena ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf.

KetuaSetiap konsekuensi dari penerbitan surat keputusan gubernur itu, kata Jafar, adalah kewenangan dan tanggung jawab gubernur. Soal ketiadaan paraf dalam surat keputusan itu, Jafar mengatakan itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya surat dimaksud. (**)

MEDIANAD.COM, ACEH BARAT– Komitmen menegakkan syariat Islam, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualem menegaskan dihadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat agar aktifitas jelang shalat lima waktu untuk dihentikan.

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf saat momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi,S.P.,M.M dan Said Fadheil,S.H periode 2025-2030 menegaskan agar aktivitas disaat pelaksanaan sholat lima waktu untuk dihentikan sejenak demi menegagkan syariat islam di Aceh.

“Kita paksakan, supaya masyarakat taat dengan cara kita perintahkan untuk mendirikan shalat lima waktu,” Kata Muzakir Manaf, Rabu (19/02/2025).

Dan demikian juga saat azan berkumandang untuk shalat Lima waktu, setiap toko dan kios harus ditutup.” Tegas Mualem.

Sambungnya. Karena sebagai pemimpin kami bertanggung jawab menyampaikan (hablum minallah wa hablum minannas) hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

ebab kami tidak sanggup menahan dibakar dengan api neraka kelak, tugas kami pemimpin memberitahukan, persoalan mau mengerjakan atau tidak kami kembalikan pada personal masing-masing. Pungkasnya.(*/gentalamedian)