MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III Hasballah, S.Ag terlebih dahulu, ‘Mengucapkan Selamat kepada Mualem dan Dek Fadh usai sah menjabat sebagai Gunernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030″.

Serta secara kusus DPRA Komisi III mendukung pencabutan “barcode” seluruh SPBU di Aceh, yang dinilai selama ini telah banyak merugikan masyarakat Aceh, harap Hasballah, S.Ag yang juga alumini kampus UIN Ar-Raniry itu.

Ya pernyataan pertama dan penting demi masyarakat yang disampaikan Gubernur Mualem yang juga baru saja dilantik wajib kita dukung bahkan sepenuhnya untuk menghilangkan salah satu beban warga tentang wajib “barcode” saat mengisi BBM di SPBU selama ini, pinta Abu Balah ya g juga ketua DPW PA Aceh Besar dimaksud.

Seperti telah diketahui, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan bakal mencabut aturan yang mengatur sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode.

Menurutnya, pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat.

Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat menyampaikan sambutan perdana diserimoni pelantikan Gubernur Aceh periode 2025-2030, lewat rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Serta menegaskan, Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi BBM tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat Aceh.

Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh dan tidak perlu dilanjutkan lagi, tukas Gubernur Mualem lewat cirikhas lontarannya.(gw/*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Anggota DPR Aceh, Hasballah, S.Ag menilai kepemimpinan H Muzakir Manaf (Mualem) dan H Fadlullah,SE (Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh depenitif untuk periode 2025-2030 mampu merealisasikan program serta visi dan misi pasangan tersebut, demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh kedepan.

Hal tersebut diutarakan Hasballah, yang juga ketua DPW Partai Aceh (PA) Aceh Besar ( Abes) kepada Online ini, disela-sela usai pelantikan Mualem-Dek Fadh di Gedung DPR Aceh, Jalan T Nnyak Arief, Banda Aceh, Rabu (12/02) 2025.

Serta menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh depenitif saat kampanye dan orasi secara umum lainnya, terlihat memiliki visi-misi brilian sebagai kontrakan politik dengan masyarakat sebelum Pilkada juga untuk percepatan pembangunan Aceh disegala sektor.

Diantaranya, penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh, Gubernur Mualem yang terlihat dekat dengan Ulama, pimpinan Dayah/Pesantren dan pemuka masyarakat lainnya, hanya tinggal merumuskan bersama dan menempatkan kepala instansi terkat yang kompeten agar secepatnya terealisasi program tersebut.

Demikian juga visi-misi Gub-Wagub Mualem-Dek Fadh lainya, seperti bidang percepatan pembangunan dan pendataan masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan keterbatasan ekonomi lainnya.

“Dimana jauh-jauh hari sebelum dilantik sudah membentuk tim kerja secara profesional dan berkompeten dibidang masing-masing juga tak pernah dibentuk oleh para pemimpin/Gubernur Aceh sebelumnya”.Anggota DPR Aceh, Hasballah, S.Ag sampaikan ucapan selamat kepda Gubernur Aceh, Muzakir Manaf disela-disela usai pelantikan, di Gedung DPRA, Jalan T Nyak Arief, Banda Aceh, Rabu (12/02/2025) pagi. (foto/istimewa)

Itu salah satu terobosan besar dan visi tinggi yang dilontarkan Mualem, sebagai langkah awal juga kerja nyata demi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Apalagi tentang investor dan usaha Gubernur yang juga mantan Panglima GAM tertinggi Mualem jangan diragukan lagi Pinta Hasballah yang juga mantan aktivis kampus dimaksud. (zm)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Terkait adanya informasi pemotongan dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2025, Gerakan Pemuda Iskandar Muda menyesalkan sikap Pemerintah pusat terhadap Aceh.

Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda Zulhadi mentakan, Aceh tidak boleh disamakan dengan wilayah lain di indonesia, terbentuknya Otonomi Khusus Aceh didasarkan pada perundingan pihak NKRI dan GAM yang terjadi di Helsinki pada tahun 2005, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dirumuskan dalam MOU Helsinki.

Maka dari dasar itu Aceh terbentuk pemerintahan yang tertuang dalam butir-butir MOU dan dirumaskan dalam Undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Aceh (RAB – PA) berdasarkan UUPA, maka Pemerintah Pusat tidak boleh terlalu jauh melalukan intervensi sepihak seperti pemotongan oleh Mendagri, pinta ketua Gepim Zulhadi
Gerakan pemuda Iskandar Muda medesak Forbes DPD-DPR-RI harus berani berbicara, harus bisa melihat bagaimana proses panjang perjuangan Aceh sehingga melahirkan UUPA.

“Bukan anggota DPD-DPR RI saja, akan tetapi semuanya, DPRA dan DPRK Se-Aceh harus kompak untuk memperjuangkan Otsus Aceh ini, karena dana Otsus lahir dari hasil perdamain Aceh, maka dengan ini kita meminta Pemerintah Pusat jangan memberikan pil pahit untuk Aceh,”

Diketahui penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus (Otsus) yang dipotong hingga Rp 156 miliar, penerimaan dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik juga mengalami penyesuaian.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga turut dilampirkan besaran DAU dan DAK yang diterima setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk Aceh berdasarkan data di lampiran tersebut, DAU yang ditetapkan sebesar Rp 2,208 triliun. Terjadi selisih Rp 56,3 miliar dari yang ditetapkan di awal Rp 2,264 triliun. Demikian juga untuk DAK Fisik, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh media ini, besaran yang ditetapkan saat ini Rp 122,7 miliar. Terjadi selisih sebesar Rp 104,2 miliar dengan DAK Fisik yang ditetapkan di awal sebesar Rp 227 miliar.

Sedangkan untuk dana otonomi khusus, besaran yang diterima Aceh setelah penyesuaian adalah Rp 4,3 triliun. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan yang ditetapkan di awal yang sebesar Rp 4,46 triliun, atau terjadi pengurangan sebesar Rp 156 miliar.

Sehingga bila dijumlahkan tiga penerimaan itu (DAU, DAK Fisik, dan Otsus), total yang diterima Aceh adalah Rp 6,640 triliun. Terjadi selisih sebesar Rp 317,4 miliar dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 6,958 Penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar.

Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025. Dasar pertimbangan terbitnya surat keputusan itu adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. ujar zulhadi, lewat siaran persnya yang diterima online ini, Senin (10/02) siang. (rel)

MEDIANAD.COM, BIREUEN: Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (DPRK) Said Abdul Rahman, membaca surat Keputusan dari Komite Independen Pemilihan (KIP) setempat, Jumat (07/02) 2025 bahwa, H Muchlis ST dan Ir H Lazuardi MT sudah sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, periode 2025-2030 serta disaksikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, ujar Sekwan Said Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (08/02) 2025 yang juga menjelaskan, pada pengumuman dimaksud, turut hadir Kepala Dinas/Badan dilingkup SKPK Kabupaten setempat.

“Dimana dan hasil keputusan KIP Bireuen menetapkan, H Muchlis ST dan Ir H Lazuardi Ibrahim MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk lima tahun mendatang dan ditetapkan sesuai surat KIP Bireuen No 10 Tahun 2025 dan tanggal 06 Febuari 2025,” jelas Said Abdul Rahman.

Serta diluar sidang DPRK dan keputusan KIP.

Diwawancarai media ini disejumlah komponen masyarakat Bireuen, Senin pagi. “Secara umum warga merasa senang dari hasil dan penetapan Bupati Bireuen depenitif, setelah ada sengketa di MK”, serta tinggal menunggu jadwal pelantikan H Muchlis yang juga akrab disapa Takabeya dan wakilnya Lazuardi yang diperkirakan pertengahan bulan Februari 2025.

KEPUTUSAN KIP BIREUEN; sementara itu, empat hari lalu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen secara resmi menetapkan pasangan H. Mukhlis, S.T., dan H. Ir. Razuardi, M.T., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Aula Bireuen Jaya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Kamis (6/2/2025) malam.
Diantaranya Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, S.E., M.M., menhelaskan. Rapat pleno ini menandai tahapan akhir dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu setelah perbedaan pilihan dalam Pilkada

Tahapan Pilkada telah selesai. Kini, saatnya kita bersama-sama membangun Bireuen tanpa ada lagi sekat perbedaan,” ujarnya.

Saiful juga mengungkapkan bahwa Pilkada 2024 di Bireuen berjalan dengan sukses dan aman, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,86%. Menurutnya, angka ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang tinggi serta keberhasilan kerja sama semua pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi ini.

SEMENTARA itu, Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KIP, Bawaslu, Panwaslih, PPK, PPS, dan KPPS, hingga aparat keamanan TNI-Polri, yang telah bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Keberhasilan Pilkada ini adalah hasil kerja sama kita semua. Tidak ada lagi kubu nomor 1, 2, atau 3. Kini, seluruh masyarakat Bireuen adalah pemenang,” pintanya.
Serta mengajak seluruh pihak untuk mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih demi kemajuan Bireuen.

Mari kita pertajam visi dan misi bersama agar Bireuen semakin maju dan sejahtera. Kami siap menjalin komunikasi serta bekerja sama demi kepentingan masyarakat
“BAHWA seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bireuen siap bekerja di bawah kepemimpinan Mukhlis-Razuardi dan akan mendukung penuh program yang akan dijalankan”.

Serta Pj Bupati menyampaikan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni dalam Sidang Paripurna DPRK Bireuen. Ia meminta instansi terkait, termasuk Sekretariat DPRK dan lembaga vertikal lainnya, untuk mempersiapkan agenda pelantikan dengan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. (kontributor bireuen/*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dari total 78 peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi halal pada tahun 2024, sebanyak 40 pelaku usaha atau sekitar 53 persen telah berhasil memperoleh sertifikat halal.

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman mengatakan hal ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, mengingat secara keseluruhan jumlah sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh untuk Kota Sabang mencapai 63 sertifikat.

“Ini merupakan keseriusan Pemerintah Kota Sabang melalui Teungku-Teungku kita yang tergabung dalam MPU Kota Sabang, juga teman-teman yang berada di beberapa OPD terkait mulai dari Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan juga beberapa OPD lainnya, yang sangat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan atau mempercepat pengurusan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh,” kata Andri, di Sabang, Rabu (5/2).

Menurutnya, melalui pendampingan dari Pemerintah Kota Sabang serta Dinas terkait, para pelaku usaha mampu meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam masa pendampingan tersebut auditor dari LPPOM MPU Aceh melakukan peninjauan tempat usaha, wawancara, dan lain sebagainya.

“Dengan usaha kita bersama, melalui pendampingan yang dilakukan secara bersama-sama, para pelaku usaha Kota Sabang bisa mempercepat penerimaan sertifikat halal tersebut,” ujarnya.

Andri menjelaskan, sejauh ini dari sekitar 78 pelaku usaha yang mengajukan permohonan, terdapat 40 yang di nilai mampu mendapatkan sertifikat halal. Jadi, secara personal terdapat 63 para pelaku usaha yang sudah menerima sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh.

“Sertifikat halal tersebut berlaku selama 4 tahun, sehingga pada prosesnya nanti akan dilakukan pengecekan kembali oleh pihak uang menerbitkan menerbitkannya. Jadi, bagi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, pertahankan apa yang telah didapat, tingkatkan kualitas,” imbaunya.

Andri Nourman menuturkan, Pemerintah Kota Sabang sangat mendukung program sertifikasi halal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal.

“Dengan adanya sertifikat halal, diharapkan produk-produk

dari Kota Sabang dapat lebih mudah menembus pasar nasional maupun internasional, serta memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat yang mengonsumsinya,” harapnya.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya. Pemerintah Kota Sabang bersama MPU Kota Sabang siap memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses sertifikasi ini.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sabang sebagai kota dengan produk halal yang unggul dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.(dan)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sejumlah tanggal pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) ke Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengatakan dari tiga tanggal yang diusulkan, Prabowo memilih pelantikan kepala daerah digelar pada 20 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Tito mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah skenario pelantikan kepala daerah.

“Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih (tanggal) 20 (Februari), hari Kamis,” ujar Tito.

Tito mengatakan pihaknya mengusulkan 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan. Dia mengatakan tanggal itu dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.

Lebih lanjut, Tito menegaskan jadwal pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 bukan perintah dari Prabowo Subianto. Tito mengatakan 20 Februari merupakan tanggal usulan yang dipilih oleh Prabowo.

“Saya mau koreksi, tadi ada pendapat bahwa tanggal 20 ini perintah bapak presiden. Bukan perintah, usulan saya kepada beliau,” ujarnya.

“Kemudian beliau ada opsi. Ya namanya bawahan ya menyampaikan opsi, dan opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20 (Februari). Jadi bukan perintah dari awal tanggal 20, tidak,” sambung Tito.

Tito kembali menekankan usulan tanggal yang disampaikan ke Prabowo telah melalui proses hitung usai putusan dismissal MK. Dia mengatakan pihaknya membuat sejumlah skenario untuk pelantikan kepala daerah.

“Tapi ini ada dinamika, bukan karena perintah presiden, menyederhanakan waktunya seperti. Tidak seperti itu, terjadinya ada trigger itu dari saya,” ujarnya.

Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.(*)

MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA – sebuah kabupaten dengan potensi besar di Aceh, menghadapi persoalan sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Mulai dari kelangkaan pupuk yang menghantam produktivitas petani hingga meningkatnya angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpasung tanpa solusi manusiawi, realitas pahit ini menunjukkan perlunya perhatian lebih serius dari pejabat setempat. Di tengah situasi ini, kehadiran Dr. H.T.A. Dadek sebagai Penjabat Bupati selama 44 hari telah menjadi oase harapan bagi masyarakat Pidie Jaya.

Dadek bukan sekadar seorang birokrat. Dengan pengalaman panjangnya sebagai mantan camat dan Ketua BPBA, ia memahami secara mendalam persoalan di akar rumput. Dalam waktu singkat, Dadek berhasil membuka mata banyak pihak terhadap masalah-masalah yang selama ini terabaikan, kasus anak-anak kurang gizi, kekosongan obat di puskesmas dan RSUD, bocah penderita ginjal bocor, jantung bocor tanpa perawatan intensif, serta kondisi rumah dhuafa yang tak kunjung tersentuh pembangunan. Ditambah lagi, kelangkaan pupuk yang membuat petani frustrasi dan terancam kehilangan hasil panen menjadi sorotan baru dalam kepemimpinan Dadek.

Apa yang membuat semua ini semakin ironis adalah bahwa persoalan tersebut sebetulnya sudah lama ada. Namun, kehadiran Dadek, yang secara konsisten turun ke lapangan, telah mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi di balik meja-meja rapat para pejabat. Ketika ia blusukan ke gampong-gampong, ia menemukan penderitaan ODGJ yang dirantai di sudut-sudut desa, seolah hak asasi manusia hanya sekadar wacana di Pidie Jaya. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi pejabat yang lebih sibuk menjaga kenyamanan daripada mengurus masyarakat.

Satu hal yang membedakan Dadek dari banyak pejabat lainnya adalah keberaniannya menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi langsung dengan rakyat. Ia membuka ruang bagi keluhan masyarakat yang sering kali tidak tersampaikan melalui jalur birokrasi yang kaku. Setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan inspeksi ke lapangan, menunjukkan bahwa Dadek adalah pemimpin yang benar-benar memahami denyut nadi rakyatnya. Tetapi, berapa banyak pejabat di Pidie Jaya yang mau meluangkan waktu untuk mendengar, apalagi bertindak?

Selama masa kepemimpinannya yang singkat, para pejabat di bawahnya tampak mulai berbenah. Mereka yang sebelumnya hanya nyaman dengan rutinitas administratif kini terlihat mencoba mengikuti jejak pemimpinnya. Namun, apakah ini tulus, atau hanya sekadar ajang pencitraan? Rakyat tidak memerlukan pejabat yang beraksi hanya karena diawasi. Mereka membutuhkan pemimpin yang konsisten dalam melayani dan menciptakan solusi berkelanjutan, bukan sekadar pemadam kebakaran sesaat.

Dadek, dalam 44 hari masa jabatannya, telah memberikan teladan nyata bahwa kepemimpinan tidak diukur dari durasi jabatan, melainkan dari keberanian untuk menyelesaikan masalah. Kasus ODGJ terpasung, kelangkaan pupuk, hingga berbagai persoalan kesehatan dan sosial di Pidie Jaya mulai ditangani secara nyata. Ini adalah bukti bahwa pemimpin yang turun langsung ke lapangan akan selalu menemukan jalan untuk memperbaiki keadaan, bahkan dalam waktu yang singkat.

Dengan masa depan Pidie Jaya yang kini berada di tangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2025-2030, rakyat berharap mereka bisa meneladani pola kerja Dadek. Mereka membutuhkan pemimpin yang peka, responsif, dan mau mendengarkan. Pemimpin yang memahami bahwa petani yang kehilangan pupuk dan pasien yang kehilangan akses obat adalah masalah mendesak yang tidak bisa menunggu rapat panjang untuk diselesaikan.

Pidie Jaya adalah kabupaten dengan potensi luar biasa, tetapi potensi ini hanya bisa diwujudkan jika para pejabatnya keluar dari zona nyaman dan bekerja untuk rakyat. Jika kehadiran Dadek selama 44 hari telah mampu membuat perubahan yang signifikan, maka sudah saatnya para pemimpin baru melanjutkan semangat tersebut. Jangan biarkan penderitaan rakyat menjadi pemandangan biasa, jadilah pemimpin yang menghadirkan solusi dan harapan nyata.(*)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR – Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto tak henti-henti bikin blunder. Usai heboh mempekerjakan Sekda “bodong”, dia menugaskan dirinya dan para kepala dinas untuk studi tiru (studi banding) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Surat tugas dengan nomor 094/05/202 tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani Iswanto menugaskan sejumlah pejabat, tidak hanya yang terkait dengan urusan wisata. Padahal di dalam surat disebut tujuan kegiatan adalah mengikuti studi tiru di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur, Mataram, NTB.

Di sana, disebutkan, ada penandatanganan kerja sama bidang kepariwisataan antardaerah. Sesuai standar durasi waktu perjalanan dinas ASN, mereka berada di kota wisata terkenal itu selama 4 hari, yakni tanggal 22—25 Januari 2025.

Secara umum, biasanya, alokasi anggaran untuk satu perjalanan dinas di dalam DPA adalah empat hari, kecuali untuk Diklat atau tugas khusus.

Menurut keterangan seorang sumber di lingkup pemerintah Aceh, untuk membiayai program kerja sama antardaerah seperti itu, sudah diplot anggaran khusus jauh-jauh hari. Apakah untuk menunjang kerja sama ini, Pemkab telah menyediakan anggaran?

Sayangnya, publik tidak bisa mendapatkan informasi terkait ketersediaan dana untuk mendukung program pariwisata Aceh Besar dalam DPA 2025. Kepala BPKD setempat, Andrea Syahputra, tidak menjawab konfirmasi yang dilayangkan media ini, Sabtu (25/1/2025) sore.

Sementara itu, sayup-sayup berembus informasi yang agak mengagetkan. Kata sumber media ini, studi banding itu hanya akal-akalan saja. “Mereka menghadiri pesta anak Asisten di NTB,” ujar sumber yang diketahui identitasnya ini.

Menurut dia, itulah sebabnya mengapa yang mengikuti “studi banding” boong-boongan itu bukan saja pejabat dari instansi terkait, tapi hampir semua SKPK. “Kan tidak mungkin untuk urusan penandatanganan berita acara bidang kepariwisataan antardaerah, yang hadir Kadis kesehatan atau DLHK,” sambungnya.

Kecurigaan itu makin menguat dari fakta, bahwa surat tugas studi banding boong-boongan tertanggal 16 Januari 2025 itu tidak dibubuhi paraf Sekda Sulaimi. Saat permasalahan ini dikonfirmasi, ia membenarkannya. “Saya tidak mau paraf,” kata Sulaimi.

Mantan Sekda yang baru saja disingkirkan Iswanto ini tidak bersedia berbicara banyak tentang surat tersebut. Ia juga tidak mau menjelaskan kenapa begitu bersikeras menolak memaraf surat tugas yang isinya padahal untuk kemajuan pembangunan pariwisata di Aceh Besar.

Publik, tampaknya, harus sabar menunggu penjelasan Pj Bupati Iswanto nantinya. Juga menunggu realisasi program kemajuan pariwisata Aceh Besar setelah meniru Mataram NTB.(*)

MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA- Masyarakat Pidie Jaya Peduli (MPP) serahkan Rp 20 juta donasi yang terkumpul dari pada dermawan kepada Nuzula Alfadila, bocah asal Gampong Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten setempat, yang sedang berjuang melawan penyakit bocor ginjal, Rabu (22/1) 2025 dan diserahkan langsung oleh Ketua MPP, Fazli Husin, SHI, kepada keluarga Nuzula, serta disaksikan Pj. Bupati Pidie Dr. Teuku Ahmad Dadek juga Bupati terpilih periode 2025-2030, H. Sibral Malasyi.

“Semoga donasi ini bisa dimanfaatkan untuk biaya pendampingan berobat dan kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga Nuzula,” ujar ketua MPP Fazli Husin dengan penuh harapan, sembari mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi menyumbangkan bantuan, tentu sedikit banyaknya dapat meringankan beban keluarga Nuzula.

Hal positif dan donasi yang telah terkumpul dari para dermawan, membuktikan wujud nyata kepedulian masyarakat Pidie Jaya (Pijay) terhadap sesama yang sedang membutuhkan.

Ketua MPP Fazli Husin juga dikesempatan tersebut menjelaskan, sisa yang terkumpul setelah penggalangan dana untuk Nuzula ditutup, dimana akan disalurkan kepada penerima manfaat lainnya yang membutuhkan bantuan biaya pendampingan pengobatan,

“serta kami akan melakukan asesment terlebih dahulu untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Ditegaskan lagi, MPP tidak memungut biaya operasional satu rupiah pun dalam setiap kegiatan penggalangan dana, yakni positif dan bersih semua donasi yang terkumpul langsung diterima oleh penerima manfaat.

Sementara dikesempatan tersebut, Pj. Bupati Pidie Jaya, Dr. Teuku Ahmad Dadek, menyampaikan apresiasinya atas aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh MPP. “Ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa. Semoga kegiatan mulia seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pj Bupati juga berjanji untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memastikan Nuzula mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan standar seperti warga masyarakat lainnya saat berobat.

Disisi lain, Bupati Pijay terpilih,H. Sibral Malasyi juga turut memberikan dukungan moral kepada keluarga Nuzula, sembari berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya demi kebutuhan pengobatan dan kesembuhan Nuzula.

“Mari kita jadikan kepedulian seperti ini sebagai inspirasi untuk terus membantu sesama,” pinta Bupati terplih singkat.

“Saat menerima bantuan, Ibunda Nuzula dan keluarga tak mampu menyembunyikan rasa harunya, dengen raut wajah haru dan tetesan air mata kecil seluruh anggota keluarga, mengucapkan terima kasih kepada MPP dan seluruh donatur yang telah membantu keluarga kecilnya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, “semoga Allah membalas semua kebaikan para dermawan,” tuturnya.

Sementara secara umum disimpulkan, Aksi kemanusiaan demikian menjadi bukti nyata, bahwa solidaritas masih menjadi kekuatan utama masyarakat Pidie Jaya.

Dengan semangat gotong royong, masyarakat menunjukkan bahwa ditengah segala tantangan, kepedulian kepada sesama mampu menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan. (**)