MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal secara resmi menunjuk Jalaluddin, ST, MT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Banda Aceh menggantinan Plt Sekda Bachtiar, S.Sos, Rabu, 30 April 2025.

Jalaluddin yang kini menjabat Plt Sekda juga Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1122/800.1.13.3/2015 dari Wali Kota diserahkan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah kepada yang bersangkutan di Balai Kota, Rabu siang.

Afdhal mengatakan kebijakan ini diambil pihaknya untuk mengisi kekosongan jabatan sekda.

“Jadi dipandang perlu menunjuk seorang pelaksana tugas sampai adanya penunjukan/pengangkatan sekda definitif,” ujar Afdhal.

Mulai hari ini, lanjut Afdhal, di samping jabatannya sebagai staf ahli, Jalaluddin juga akan melaksanakan tugas sebagai Plt Sekdako Banda Aceh.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Bachtiar yang disebutnya sebagai birokrat sejati.

“Sejak mengemban amanah sebagai Plt Sekdako pada Oktober tahun lalu, Pak Bachtiar mampu menjalankan transisi pemerintahan hingga pelantikan Illiza-Afdhal dengan mulus,” tandas Afdhal.

Selanjutnya, Bachtiar melanjutkan pengabdiannya selaku Asisten Pemerintahan Kesra dan Keistimewaan.

“Kami berharap segenap jajaran pemerintahan sebagaimana arahan Bu Wali tetap kompak dengan semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan sejauh ini.”

Penyerahan surat perintah kepada Jalaluddin dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fadhil, Asisten Administrasi Umum Faisal, dan Kepala BKPSDM Banda Aceh Rizal Abdillah.[]

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Rapat koordinasi ini digelar di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025). Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebab, diperkirakan akan ada puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja.

“Kita harus menjaga momentum Mayday ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Kapolda, Selasa (29/4/2025).

Ia mengimbau seluruh peserta aksi bisa tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kapolda juga meminta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, dapat mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

“Kami minta kepada para buruh agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tertib. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin membuat kericuhan. Mari kita jaga bersama suasana yang aman dan kondusif,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dan simulasi pengamanan akan terus dilakukan dalam rangka mematangkan kesiapan seluruh personel. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan serta call center layanan cepat untuk melayani masyarakat selama pelaksanaan Mayday Fiesta 2025.

Ia menyakini dengan kerja sama semua pihak, diharapkan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat berlangsung sukses, aman, dan menjadi momen untuk memperkuat solidaritas tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Astamaops Polri Irjen Akhmad Wiyagus turut menekankan bahwa pola pengamanan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sekaligus penempatan tim kesehatan (dokkes) harus di lokasi strategis untuk melayani peserta yang membutuhkan.

“Penggunaan gas air mata hanya akan menjadi opsi terakhir apabila situasi benar-benar mendesak,” ujar Astamaops.

Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono meminta seluruh jajaran untuk aktif melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan penyusupan provokator yang berupaya mengganggu jalannya acara.

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum, akan dilakukan pengawalan dan pengaturan arus kendaraan massa buruh sejak titik keberangkatan hingga lokasi aksi. Selain itu, pengamanan tol dan jalan-jalan protokol di Jakarta akan diperketat.

Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Sustyo Purnomo Condro menambahkan, sistem pengamanan akan dibagi ke dalam delapan sektor dengan total kekuatan lebih dari 13 ribu personel gabungan. Ia juga mengingatkan akan adanya potensi gangguan dari kelompok tertentu seperti anarko, sehingga langkah deteksi dini dan pengawasan ketat akan terus dilakukan.(*)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR: Bupati Aceh Besar (Abes), H Muharram Idris menepati janji strategis dan sangat penting ketika di kampanyekan saat prosesi Pilkada 2024, dimana menjanjikan jika terpilih sebagai Bupati Abes salah satu program yang ditawarkan adalah, gaji Keuchik dan apatatur Desa (Gampong) lainya kebawah akan dibayar tiap bulan seperti PNS/ Aparatur Sipil Negara (ASN).

Janji tersebut mulai direalisasikan, bahkan. Senin (28/04) pagi Lauching penyerahan gaji tiap bulan kepada aparatur gampong di Abes dikemas dalam satu serimoni acara, sekaligus penyerahan gaji/honorarium secara simbolis bersama instansi terkait DPMG Abes.

Bupati Syech Muharram dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, pembayaran gaji aparatur gampong di setiap bulan, menggantikan sistem pembayaran per tiga bulan bahkan 6 bulan yang diterapkan di Pemkab Abes dan sejumlah kabupaten/kota sebelumnya di Aceh.

“Tentu instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar yang bertanggung jawab menjalankan program dan proses pembayaran gaji aparatur Gampong di Abes tanpa celah atau tiap bulan harus pasti, tak ada alasan lagi dengan istilah raper”.

Yang juga tempat pembayaran gaji aparatur Gampong terletak dilokasi strategis, yakni di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.

Serta dalam sambutannya, Bupati H Muharram Idris juga mengatakan, “pembayaran rutin setiap bulan ini bertujuan memperkuat ekonomi gampong dan meningkatkan pelayanan publik dan bagian dari janji kami saat kampanye untuk memperbaiki ekonomi Aceh Besar. Dulu gaji dibayar tiga bulan sekali, sekarang setiap bulan. Alhamdulillah, ini bukti amanah yang kami tunaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program ini berlandaskan hukum yang jelas, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Gampong (ADG).

“Namun, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing gampong,” tuturnya.

Bupati juga menginstruksikan para camat dan keuchiek untuk aktif mengawasi seluruh kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan masyarakat harus jadi prioritas. Semua camat dan geuchiek harus serius dalam mengawalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMG Carbaini SAg, menyampaikan, bahwa pada tahap pertama ini, 16 gampong telah menerima pembayaran penghasilan tetap dengan total dana yang ditransfer mencapai Rp2,89 miliar.
“Untuk bulan April 2025, nilai transfer mencapai lebih dari Rp277 juta,” ungkapnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (KADISNAKERMOBDUK) Aceh, Akmil Husen, SE. M. Si, Jumat (25/4) 2025 di kantor instansi tersebut, menerima kunjungan Pimpinan Aliansi Buruh Aceh (ABA) beserta rombongan, serta ABA yang dipimpin langsung Drs. Tgk. Syaiful Mar, Habibi Inseun, SE dan beberapa tokoh buruh lainnya berbincang banyak hal dengan Kadis Akmil Husen, terutama dalam rangka audiensi persiapan menyambut Hari Buruh Se Dunia atau yang lebih dikenal dengan istilah Mayday yang setiap
tahun dirayakan pada tanggal 1 Mei.

Akmil Husen menyambut baik kunjungan para tokoh serikat buruh Aceh tersebut, karena serikat pekerja/serikat buruh merupakan mitra utama Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Disamping itu, beberapa anggota aliansi buruh Aceh juga anggota Dewan Pengupahan Aceh dan Anggota LKS Tripartit Aceh yang merupakan Lembaga non Pemerintah dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Sementara itu, Ketua ABA Drs.Tgk Syaiful Mar menyampaikan beberapa isu tentang ketenagakerjaan, baik isu dengan skala nasional, maupun isu-isu
ketenagakerjaan di daerah.

Isu-isu nasional tersebut antara lain adalah, berharap undang-undang ketenagakerjaan yang baru dapat melindungi pekerja/buruh dan pemerintah diharapkan agar dapat membentuk Satgas PHK untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya PHK secara massal serta menolak outsourcing dan hubungan kerja kemitraan serta mewujudkan upah yang layak bagi para pekerja, pintanya.

Sedangkan Isu lainnya adalah, agar pemerintah segera merancang Undang-Undang PRT serta pemberantasan korupsi.

Selanjutnya untuk isu-isu ketenagakerjaan dengan ruang lingkup daerah, antara lain adalah agar peleksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 dapat dilaksanakan secrara optimal.

Aliansi Buruh Aceh juga mendesak agar Pemerintah dapat menindak perusahaan-perusahaan di Aceh yang tidak taat aturan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh sesuai dengan visi misi Gubernur Aceh.

Sementara Habibi Inseun, yang juga Sekretaris Aliansi Buruh Aceh meminta pemerintah dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Aceh, termasuk pekerja informal, serta memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan dan difabel.

Beberapa anggota Aliansi Buruh Aceh juga menyampaikan, keluh kesah mereka mengenai
persoalan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di perusahaan.

Isu-isu ketenagakerjaan tersebut akan disampaikan melalui orasi para buruh pada saat peringatan Mayday tanggal 1 Mei 2025.

Serta menambahkan, peringatan mayday tahun ini akan dilaksanakan dengan damai, tertib dan tidak akan anarkis.
Akmil Husen sangan mengapresiasi isu-isu yang disampaikan tersebut, karena tujuan dari tuntutan buruh adalah untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, namun perlu diingat bahwa kelangsungan perusahaan juga harus tetap dijaga, sehingga hubungan antara pekerja dan
pengusaha perlu diupayakan agar lebih harmonis dan dinamis.

Terhadap kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh serta mediator pada dinas-dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota akan selalu siap melakukan mediasi guna mencapai titik temu kedua belah pihak sehingga hak-hak para pekerja dapat terpenuhi.

Selain itu, Akmil juga menjelaskan bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan akan ditindak oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

oleh karena itu Akmil Husen mengharapkan kepada para pekerja agar melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

Selanjutnya, Akmil Husen menyampaikan bahwa terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah satu muatan yang ada didalam Qanun tersebut adalah, pemberian tunjangan uang meugang kepada para pekerja sebanyak tiga kali dalam satu tahun, yaitu uang meugang menjelang bulan puasa Ramadhan, uang meungang menjelang Hari Raya Idul Fitri serta uang meugang menjelang Hari Raya Idul Adha.

Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan pemberian Tunjangan Meugang ini. Terhadap perusahaan-perusahaan cabang yang ada di Aceh, Akmil Husen mengharapkan agar segera membuat Peraturan Perusahan turunan maupun perjanjian Kerja besama turunan sebagaimana Amanah Qanun Ketenagakerjaan
Aceh, sehingga kearifan lokal dapat dirasakan oleh seluruh pekerja di Aceh.

Diakhir pertemuan Akmil Husen menyampaikan pesan agar Hari Buruh Internasional atau Mayday di Aceh pada tahun ini dilaksanakan dengan tertib, nyaman, penuh kedamaian serta menghindari hal-hal yang anarkis sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Ketua
Aliansi Buruh Aceh. (*)

MEDIANAD.COM: Plt Sekdakab Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi melantik enam orang pejabat Fungsional di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di ruang kerja Plt Sekdakab Aceh Besar, Selasa (22/4/);2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH, Kepala BKPSDM Aceh Besar Drs Asnawi MSi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar Agus Husni SP, dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Besar Fakhrurrazi ST MT.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik masing-masing Sukmaniar SSi MT sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Endra Gunawam SE Msi sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Liza Novianti ST sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, M Althaf Mauliyul Islam Skom sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama), Zulfikar ST MSi sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, dan Susi Fajriani SE sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama.

Dalam sambutannya, Plt Sekda Bahrul Jamil  mengharapkan pejabat fungsional disiplin, amanah, dapat bekerja secara baik dan selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas.

Pemkab Abes mengharapkan, para pejabat fungsional yang baru dilantik amanah dan berdisiplin tinggi untuk kemajuan Kabupaten Aceh Besar, (Abes) pinta Plt Sekda Bahrul Jamil. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Muhammad Iswanto, memimpin aksi sosial donor darah seluruh ASN di instansi yang ia pimpin, pada Senin, (21/4/2025).

Kegiatan tersebut merupakan upaya ASN DPMPTSP membantu memenuhi kebutuhan darah di  Aceh bagi pasien yang membutuhkan.

Tampak seluruh ASN DPMPTSP Aceh antusias dan bersemangat melakukan donor darah secara tertib. Sebanyak 48 kantong darah terkumpul. Melampaui dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 30 kantong darah.

Hal tersebut tidak lepas dari instruksi langsung Kepala DPMPTSP yang juga ikut serta berdonor darah bersama para jajarannya.

“Sejak hari Jumat pekan lalu di internal dinas telah kami ingatkan seluruh jajaran untuk mempersiapkan diri guna melakukan donor pada Senin pagi ini,” kata Iswanto.

Iswanto mengatakan, motto donor darah DPMPTSP kali ini yaitu “darah saja kita berikan, apalagi yang lain untuk bangsa dan daerah tercinta ini.”

Iswanto berharap, darah yang didonorkan ASN DPMPTSP Aceh berguna dan bisa membantu pasien di rumah sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Kepada mereka yang sedang sakit kita doakan segera diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala setelah menerima transfusi darah ini, amin,” kata Iswanto.

Donor darah bukanlah hal yang asing bagi Iswanto. Seluruh ASN Pemkab Aceh Besar yang pernah ia pimpin saat menjadi Pj Bupati sampai saat ini juga terus melakukan donor darah rutin secara terjadwal di kantor Bupati setelah diinisiasi olehnya.

Bahkan hingga saat ini secara pribadi Iswanto juga tercatat di PMI Kota Banda Aceh telah mendonorkan darah sebanyak 25 wkali. (*)

MEDIANAD.COM, ACEHBESAR: Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar (Abes) Drs H Syukri A. Jalil, selain mendukung penuh hasil, program dan rekomendasi yang ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) oleh pengurus KONI Abes serta memancang target segera merebut kembali tahta juara umum PORA, setelah menyabet tahun 2018.

Tentu pancangan target sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Aceh (PORA) tahun 2026 di Aceh Jaya nanti, mulai sekarang. Pengurus KONI, ketua Pengcab Cabor dan para insan olahraga terkait di Abes segera tancap gas mulai sekarang, terutama menyiapkan atlet secara matang yang akan bertarung pada ajang olahraga 4 tahunan se Aceh tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wabup H Syukri, saat menyampaikan petuahnya pada pembukaan Raker KONI Abes, Sabtu pagi.

Sembari menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mendukung program kerja yang telah dikemas oleh ketua dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Besar.

Diantaranya dan tertinggi begitu, upaya untuk merebut kembali gelar Juara Umum Pekan Olahraga Aceh (PORA) yang akan dilaksanakan tahun depan di, Calang Aceh Jaya.

Sebagaimana siaran Pers Humas Pemkab Abes, “yang diterima awak media liputan Abes beberapa saat yang lalu,” dukungan dimaksud disampaikan Wabup H Syukri A Jalil saat membuka Rapat Kerja KONI di Aula Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (19/04/2025) pagi.

Serta menambahkan, “Aceh Besar memang harus merebut kembali gelar juara umum yang pernah kita capai dan raih saat menjadi tuan rumah PORA pada tahun 2018 lalu yang dipusatkan di Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho,” ujarnya.

Syukri juga mengatakan dukungan itu dibuktikan dengan kontribusi Pemerintah Aceh Besar dalam mendukung anggaran untuk pembinaan atlet PORA dan persiapan menuju event olah raga daerah bergengsi empat tahunan tersebut.

“Kita mendukung para patriot kita untuk terus berkontribusi membela dan membawa nama daerah di event provinsi maupun nasional, bahkan internasional, untuk itu Pemkab Aceh Besar telah memberikan kontribusinya melalui KONI Aceh Besar,” tutur Wakil Bupati Syukri.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Besar Bakhtiar ST MSi mengatakan pihaknya kan terus berupaya bersama seluruh Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) yang bernaung dibawah KONI, untuk mempersiapkan atlet dalam rangka mengikuti Pra PORA yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang.

“Kita sedang mempersiapkan para atlit yang akan mengikuti Pra PORA. Sementara untuk PORA sendiri, Aceh Besar akan mengikuti 28 Cabor dari 29 Cabor yang dipertandingkan. Salah satu cabor Layang tidak diikuti karena belum terbentuknya Pengcab olahraga tersebut,” jelasnya.

Bakhtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi Pemkab Aceh Besar dalam mendukung kemajuan olahraga. Unntuk itu, ia berharap para Pengcab dan pelatih serta Pra atlit agar tidak menyia-nyiakan dukungan dan kepercayaan pemerintah.

“Dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Besar ini tidak boleh kita sia-siakan, maju terus dengan terus berlatih untuk meraih juara umum kembali pada PORA XV di Aceh Jaya tahun depan,” ujarnya penuh semangat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KONI Aceh M Saleh memberikan apresiasi dan dukungan atas penyelenggaraan Raker 2025 dalam upaya persiapan Pra PORA serta menuju PORA 2026. “Terima kasih untuk Aceh Besar yang selalu menjadi salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak untuk kejuaraan dan PON yang diikuti Propinsi Aceh,” ungkapnya.

Ketua Panpel Raker KONI Aceh Besar, Syafrizal SPd MSi melaporkan bahwa raker yang berlangsung satu hari tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus KONI dan seluruh perwakilan Pengurus Cabor yang bernaung atau menjadi anggota KONI Aceh Besar. “Alhamdulillah seluruh pengurus dan cabor mengikuti raker,” ujarnya.

Hadir pada pembukaan Raker KONI Aceh Besar Perwakilan KONI Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Plt Sekda Aceh Besr, Danlanud SIM, Perwakilan Unsur Forkopimda, anggota DPRA dan DPRK Aceh Besar, Kepala OPD, serta para peserta Raker yang merupakan Pengurus Cabang Olahraga yang ada dibawah naungan KONI Aceh Besar.(zm/*)

MEDIANAD.COM: Pemerintah Aceh melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI) untuk membahas tindak lanjut terkait usulan pembangunan infrastruktur di Aceh.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Gubernur Aceh dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU).

“Pada prtemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ujar M. Nasir.

Sekda Aceh M Nasir dalam pertemuan tersebut didampingi Kepala BPKA, Reza Saputra, Kadis PUPR Aceh, Mawardi, Kadis Pengairan Aceh, Ade Surya dan Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah di Kemenko Marves, Kamis (17 5/2025).

Menurut Sekda, setelah dilakukan diskusi dan arahan dalam pertemuan sebelumnya, usulan tersebut kini akan disampaikan kembali ke Kementerian PU, serta Kemenko Infrastruktur agar prosesnya berjalan selaras dan lebih cepat mendapatkan perhatian dari para pimpinan terkait, termasuk Menko dan Menteri PU.

“Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan- pertemuan ini,” ujarnya.

Pertemuan yang tjuga menandakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan dan sinergi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek pembangunan yang mendesak di wilayah Aceh.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nasib Faizal mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen dari Pemerintah Aceh.

“Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” pintanya. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh perlu menyesuaikan program kegiatannya dengan Visi dan Misi Pemerintah Aceh 2025-2030. Setiap kegiatan wajib menunjang visi yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, serta tujuh Misi Pemerintah Aceh di bawah Kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto, S.STP, M.M dalam Rapat Kerja (Raker) Penyesuaian Program Kegiatan Anggaran Tahun 2025 dengan visi dan misi Pemerintah Aceh 2025-2030, yang digelar di Aula DPMPTSP Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/4).

“Menyesuaikan Program DPMPTSP dengan visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf dan Bapak Wakil Gubernur Fadhlullah adalah keniscayaan,” kata Iswanto memberi arahan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dipimpinnya itu.

Menurut mantan Pj Bupati Aceh Besar itu, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang kini dinahkodainya memiliki peran sangat strategis. Peran dan fungsi yang diemban DPMPTSP Aceh sangat menentukan pencapain visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Muzakir Manaf bersama Bapak Padhlullah, ujarnya.

Iswanto menjelaskan, DPMPTSP Aceh menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan berusaha, mulai mengidentifikasi potensi dan peluang investasi Aceh, mempromosikan peluang investasi di dalam dan luar negeri, memfasilitasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, DPMPTSP Aceh memantau realisasi investasi, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pelaku usaha yang berinvestasi di Aceh. Pelaku usaha yang menghadapi masalah dapat melakukan pengaduan langsung maupun secara online, dan kemudian DPMPTSP Aceh akan dicari solusinya bersama instansi terkait.

“Kita memberikan pelayanan yang transparan, efektif, dan efisien kepada masyarakat dan pelaku usaha mulai dari hulu hingga ke hilir supaya Aceh menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi. Meski tahun ini kita semua terdampak efisiensi anggaran, namun ikhtiar kita tetap harus maksimal.” tutur Iswanto di hadapan peserta Raker yang memenuhi Aula di Lantai IV DPMPTSP Aceh itu.

Hulu-hilir

Peran DPMPTSP dari hulu hingga hilir itu telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan agar para investor yang pernah menjajajaki peluang investasi di Aceh dapat kembali dan mewujudkan investasinya, sehingga terbuka lapangan kerja, peningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.

Usai mendapat arahan dari Kepala DPMPTSP Aceh, masing-masing Ketua Tim Kerja memamparkan program kegiatan anggarannya. Pemeparan sesi pertama dilakukan para pejabat fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Penanaman Modal, dan kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan pemaparan dari Kelompok Kerja Penataan Perizinan.

Raker yang digelar dimulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 12.30 Wib. Peserta Raker yang meliputi Sekretaris DPMPTSP Aceh, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, staf pelaksana, dan tenaga kontrak, itu tampak antusias mengikuti Raker yang dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto. (*)