MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh mengimbau seluruh sekolah menengah untuk tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kewajiban. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi dan dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 400.3.8/5345 tertanggal 16 April 2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A. Dalam surat tersebut, Marthunis menekankan bahwa pelaksanaan wisuda tidak boleh membebani wali murid, baik secara finansial maupun moral.

“Kami menghimbau agar sekolah tidak mewajibkan kegiatan wisuda, apalagi jika biayanya memberatkan orang tua,” ujar Marthunis.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 yang membatasi penyelenggaraan wisuda pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah. Dinas Pendidikan Aceh ingin memastikan bahwa dunia pendidikan tetap mengedepankan nilai substansi, bukan seremoni semata.

Lebih lanjut, Marthunis menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan sekolah. Ia meminta agar kegiatan seperti wisuda harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah dan orang tua, sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Setiap kegiatan sekolah harus transparan dan melibatkan orang tua. Jangan ada lagi wisuda yang terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Aceh berharap pendidikan menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan berorientasi pada mutu, bukan pada seremoni yang bersifat simbolik.(**)

MEDIANAD.COM, KOTA JANTHO: Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris, serahkan surat pengantar tugas kepada Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, di UDKP Kecamatan setempat, Rabu (16/4/) 2025
Yang juga serimoni penyerahan surat tersebut, luang waktu kunjungan perdana Bupati yang akrap disapa Syech Muharram

pasca pengukuhan 10 jabatan Camat se Abes serta berinteraksi langsung dengan Camat Salamuddin dan jajarannya untuk menunaikan tugas-tugas penting di Kecamatan Peukan Bada, terutama Camat Peukan Bada harus meluruskan dan membereskan persoalan-
persoalan pembangunan dan kebutuhan warga yang belum sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku secara umum selama ini.

Diantaranya Bupati “Ganteng tersebut”, meminta Camat Salamuddin, ZM, SE melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan, khususnya aktivitas Galian C.

“Menurut Bupati yang juga mantan Pang-5 GAM Sagoe Aceh Rayeuk itu”, selama ini hasil kekayaan alam di Peukan Bada lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tidak mengetahui apalagi manfaat yang didapatkan nol besar.

“Saya nyatakan, galian C ilegal adalah haram bagi Aceh Besar. Jika ada aktivitas tanpa izin, segera tutup! Jangan biarkan kekayaan alam kita terus dikeruk hanya untuk menguntungkan pihak luar. Camat harus berani bersikap demi kepentingan daerah,” tegasnya dengan nada serius.

Tak hanya soal sumber daya alam, Bupati juga mendorong pembangunan yang holistik, menyentuh infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ia menginstruksikan agar seluruh lahan pertanian di Peukan Bada didata secara rinci—mulai dari sawah beririgasi, tadah hujan, hingga potensi pengairan lainnya.

“Pembangunan tidak cukup hanya dengan jalan dan jembatan. Kita harus bangun manusianya juga. Data pertanian yang akurat akan menjadi modal kita untuk menjemput anggaran dari pusat,” jelasnya.

Bupati juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan sosial, khususnya anak-anak yatim dan piatu. Ia meminta agar data mereka diperbaharui, agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Tolong pastikan anak-anak yatim dan piatu, khususnya yang berusia 15 tahun ke bawah, terdata dengan baik. Saya ingin tahu, apakah santunan yang kita berikan menjelang lebaran lalu benar-benar masuk ke rekening mereka. Ini soal amanah dan nurani,” ujarnya penuh empati.

Konflik tapal batas antar gampong juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya penyelesaian di tingkat kecamatan agar persoalan ini tidak menjadi warisan konflik di masa depan.

“Kita tidak boleh mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Sengketa batas wilayah harus dituntaskan di level kecamatan. Jangan semua dilempar ke kabupaten,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Ia menyayangkan masih adanya warga yang tinggal di satu gampong namun tercatat di gampong lain, sehingga tidak terdata dan kerap luput dari bantuan pemerintah.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan tinggal di Gampong A tapi terdaftar di Gampong B. Ini harus dibenahi agar warga kita benar-benar terdata dan tidak tercecer dari perhatian pemerintah, pintanya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga solidaritas dan keamanan lingkungan dengan memperkuat semangat “Pagar Gampong”

konsep kekompakan dan kewaspadaan warga terhadap lingkungan sekitarnya. “Mari kita jaga gampong kita bersama-sama. Jika masyarakat kompak, maka orang luar akan segan. Dan yang terpenting, masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di gampongnya sendiri,” ajaknya.

Tak kalah penting, Bupati mendorong agar BUMG atau Bumgama dihidupkan kembali sebagai ujung tombak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMG yang aktif dapat membantu distribusi kebutuhan pokok seperti gas elpiji 3 kg dan pupuk, agar lebih mudah diakses dan tidak dijual ke pihak luar secara liar.

“Kita harus mandiri. BUMG bisa menjadi solusi agar warga tidak perlu antre gas elpiji, dan pupuk tidak langka di tangan petani. Gampong harus punya daya kelola ekonominya sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, menyambut arahan Bupati dengan semangat dan komitmen tinggi. Ia berjanji akan bekerja maksimal demi mewujudkan visi-misi yang telah disampaikan.

“Saya siap ditegur kapan saja jika ada kekurangan. Saya akan pastikan Peukan Bada tidak tertinggal, dan menjadi bagian penting dari kemajuan Aceh Besar,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 dan 2 Setdakab Aceh Besar, Kasatpol PP dan WH, Kadis PUPR, Kadistan, Plt Kadinsos, Sekdis DPMG, perwakilan Pertanahan, Kabag Pemerintahan, Forkopimcam Peukan Bada, para tokoh masyarakat, jajaran PKK, imum mukim, para keuchik, serta pemuda gampong.(**)

MEDIANAD.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Laporan Kegiatan Reses I Pimpinan dan Anggota DPRA Tahun 2025. Acara berlangsung pukul 10.00 WIB dan dibuka langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md.

Dalam pidatonya, Ketua DPRA menyampaikan bahwa rapat paripurna hari Selasa (15/4) ini dilaksanakan sesuai hasil keputusan Badan Musyawarah tanggal 8 April 2025 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen LKPJ sendiri telah diterima secara administratif sejak 25 Maret 2025.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, DPRA juga mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas dan menyusun rekomendasi terhadap isi LKPJ. “Kepada anggota Pansus yang telah ditetapkan, kami mengharapkan agar dapat segera memilih pimpinan dan mempercepat penyusunan rekomendasi paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima,” tegas Ketua DPRA.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam sambutannya menyampaikan, capaian kinerja Pemerintah Aceh selama Tahun Anggaran 2024. Ia melaporkan realisasi pendapatan daerah sebesar 11,45 triliun rupiah atau 101,70% dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar 11,34 triliun rupiah atau 97,18%.

Gubernur juga menyoroti beberapa kemajuan pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64%, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36, serta realisasi investasi yang mencapai lebih dari 9,47 triliun rupiah. Di bidang pendidikan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 51 ribu siswa yatim dan piatu, serta meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah dan dayah.
Dalam kesempatan yang sama, DPRA juga menyerahkan Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat hasil kegiatan Reses I Tahun 2025 kepada Pemerintah Aceh. Kegiatan reses yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 5 Maret 2025 tersebut bertujuan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Menutup acara, Ketua DPRA mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh yang lebih baik. serta sore Selasa tersebut, DPRA lanjutkan sidang tentang penetapan Program Legislasi Aceh (Prolega) Tahun 2024-2029, kata ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Irfansyah “Dek Fan”. (*/zm)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR – Genap dua bulan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram,) dan Drs. H. Syukri A. Jalil dari jalur independen, hampir semua elemen masyarakat di Aceh Besar sudah memberikan komitmen mereka untuk mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan perubahan di Aceh Besar.

Pertemuan demi pertemuan terus bergulir, baik dengan kalangan legislatif, Para Pimpinan OPD, Ulama, Cendikiawan dan Akademisi, Ormas, organisasi kepemudaan dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk menyatukan visi dan persepsi. guna membangun Aceh Besar yang bermarwah dan bermartabat.

Direncanakan, pada Selasa tanggal 15 April 2025 Pukul 09.30 Wib di Gedung JSC Kota Jantho Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Drs. Syukri A. Jalil kembali menyelenggarakan kegiatan “Apel Akbar dan Silaturrahmi Dengan Para Camat, Imeum Mukim dan Para Keuchik ss Aceh Besar”. Demikian disampaikan H. Muharram Idris, saat ditemui media ini di kediamannya komplek BTN Ajuen, Peukan Bada, Sabtu, 11/2025.

“Saya ingin semua elemen di Aceh Besar kompak dan bersatu bersama-sama dengan Pemerintah Aceh Besar membangun Aceh Besar. Pasca kontestasi politik 2024, mungkin ada yang beda pilihan, melalui apel Akbar ini saya ingin menyatakan H. Muharram Idris dan Drs. Syukri A. Jalil adalah Bupati Rakyat Aceh Besar. Mari kita bersama-sama semua elemen bersama-sama kita bangun dan wujudkan kesejahteraan bagi warga Aceh Besar”, ajak Syech Muharram berulang-ulang.

Sementara itu, Dr. Silahuddin, M. Ag Ketua ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Aceh Besar, menanggapi rencana apel Akbar ini, kepada media ini menyampaikan menyambut baik niat mulia H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil.

“Kita sambut baik rencana Apel Akbar seluruh camat, Imeum Mukim dan Keuchik dari 603 gampong di Aceh Besar, ini sesuatu yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Seingat saya baru Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar yang selenggarakan kegiatan seperti ini. Kita tahu, Camat, Imeum Mukim dan Keuchik adalah jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati, tapi niat baik merangkul, menyatukan dan membangun persepsi bersama dalam menjalankan pemerintahan, sangatlah indah untuk perjalanan pemerintahan Aceh Besar 5 tahun mendatang”, ujar Ketua ICMI dari kalangan akademisi.

Tentu, kita semua berharap cita-cita mewujudkan perubahan di Aceh Besar akan lebih cepat terwujud, bila persatuan dan kesatuan dapat terbangun dengan baik.(*)

MEDIANAD.COM, LHOKSEUMAWE – AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H resmi menjabat sebagai Kapolres Lhokseumawe menggantikan AKBP Henki Ismanto, S.I.K., dalam sebuah upacara penyambutan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat di halaman Mapolres Lhokseumawe, Sabtu (12/4/2025) pagi.

Kedatangan AKBP Dr. Ahzan disambut dengan tradisi pedang pora, sebuah prosesi kehormatan yang menjadi simbol penerimaan resmi pemimpin baru di lingkungan Kepolisian. Dengan mengenakan seragam dinas, AKBP Dr. Ahzan melangkah melewati barisan perwira pedang pora yang berdiri tegap, menambah nuansa sakral dan penuh wibawa dalam momen tersebut.

Dalam sambutannya, AKBP Dr. Ahzan mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan berkomitmen untuk melanjutkan program-program positif yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Bersama jajaran Polres Lhokseumawe, kita akan terus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Dr. Ahzan.

Sementara itu, AKBP Henki Ismanto yang kini mengemban amanah baru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Polres Lhokseumawe serta masyarakat atas dukungan selama masa kepemimpinannya.

Upacara pedang pora ini turut dihadiri oleh para pejabat utama Polres Lhokseumawe, personil Brigadir dan pengurus Bhayangkari cabang Lhokseumawe.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa semangat baru dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik di wilayah Lhokseumawe.(rel)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Sejak pelantikan Kepala Daerah februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono baru menerima Mualem di kantor Kemenko Infrastruktur dan pengembangan wilayah Jalan MH Thamrin pada Jumat 11 April 2025. AHY di dampingi Menteri Transmigrasi Muh Iftitah Sulaiman Suryanegara.

“Kami memang punya perhatian khusus untuk Aceh sesuai hasta cita Presiden Prabowo, apalagi Aceh damai dimasa pemerintah orang tua kami Pak SBY. Kami ingin agar Aceh terus maju dan damai” ujar AHY dalam sambutannya.

Mualem dalam kesmepatan itu menjelaskan secara singkat. “kami butuh banyak biaya untuk infrastruktur jalan dan irigasi, untuk pengentasan kemiskinan, penguatan perdamaian , yang tentu saja butuh dukungan kuat pemerintah pusat” jelas Mualem

Mualem juga menyampaikan terimakasih atas perhatian khusus Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan. Termasok penyelesaian lahan untuk kombatan, dan mendukung swasembada pangan melalui transmigrasi lokal.

Dalam kesempatan itu Plt Sekda Aceh M Nasir menjelaskan lebih detail. “jembatan komunikasi yang terbangun ini kami harapkan terus dapat kami lanjutan kepada program yang konkrit, dengan perhatian khusus para menteri yang telah di jumpai Pak Gubernur. Kami akan bersungguh sungguh terus bekerja dan mendapat arahan menteri terkait” jelas Nasir

Dari pemerintah Aceh hadir Ketua DPRA, Kadis Naker Mobduk, Kadis cipta Karya, Kadis PU dan Kepala BRA Jamalluddin, sedangkan Menko AHY juga didempangi Deputi dan Stafsus.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Plt Sekda Aceh, Muhammad Nasir, meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh untuk ikut membangun perekonomian Aceh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas usaha sehingga berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Kami harap, teman-teman BUMN bisa berpartisipasi meluaskan bisnis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh,” kata Nasir dalam acara Halal Bihalal Forum Komunikasi BUMN Aceh, di Kantor Landmark BSI regional Aceh, Kamis, (10/4/2025).

Nasir menyebutkan, Aceh memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, seperti tambang emas, semen, hingga minyak dan gas bumi. Ia mengajak pelaku usaha, khususnya BUMN untuk memanfaatkan sumber daya tersebut demi kemaslahatan Aceh.

“Tolong bantu kami Pemerintah Aceh untuk mendorong Aceh lebih baik, agar pendapatan per kapita masyarakat Aceh per orang lebih baik,” kata Nasir.

Menurut Nasir, kegiatan pertemuan seluruh jajaran BUMN tersebut begitu penting. Disamping memperkuat silaturahmi, forum tersebut juga jadi wadah memperkuat kolaborasi dalam membangun perekonomian Aceh.

Acara halal bihalal itu turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah serta pimpinan BUMN yang ada di Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA–Hari ini,  Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melakukan pertemuan dengan dua pejabat negara di Jakarta. Kunjungan pertama dilakukan Mualem—sapaan akrabnya—kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Pertemuan Ketua Umum Partai Aceh itu bertujuan membahas sejumlah inisiatif pembangunan di Aceh, termasuk peluang investasi dan program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh yang telah menjabat selama 51 hari (12 Februari–10 April 2025) memaparkan kesiapan beberapa kabupaten di Aceh dalam mendukung program pembangunan sekolah berbasis asrama (boarding school) yang digagas pemerintah pusat, Kamis (10/4/2025).

Program ini, sebagaimana disebutkan dalam rilis Biro Adpim Setda Aceh, akan menyediakan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA secara gratis, lengkap dengan asrama dan makanan, serta dikelola oleh Kementerian Sosial.

Disebutkan pula bahwa pemerintah pusat meminta setiap kabupaten yang ingin berpartisipasi agar menyediakan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut. “Insyaallah, Aceh siap. Beberapa daerah seperti Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Besar, dan wilayah sekitarnya sudah kami siapkan,” ujar Mualem dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April 2025.

Ketua MPR RI menyambut positif kesiapan Aceh dan berkomitmen untuk menghubungkan langsung Gubernur dengan Menteri Sosial guna merealisasikan program tersebut sesegera mungkin. Selain isu pendidikan, Mualem juga membahas rencana kedatangan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia ke Aceh pada pertengahan Juli. Ia berharap tokoh penting dunia Islam itu dapat memberikan khutbah di Masjid Raya Baiturrahman dan melihat langsung potensi Aceh untuk kemudian dibawa ke forum-forum strategis internasional.

Tak hanya itu, Mualem juga mengungkapkan komunikasi aktifnya dengan pihak Uni Emirat Arab terkait potensi investasi besar di wilayah Andaman. Nilai investasi awal yang diajukan disebut mencapai Rp80 miliar sebagai langkah awal pengembangan kawasan ekonomi baru. Selanjutnya, Gubernur Aceh bertandang ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan disambut langsung oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo, bersama Sekjen Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah.

Pertemuan Muzakir Manaf di sana bertujuan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 serta telewicara bersama Presiden Prabowo Subianto saat panen raya beberapa waktu lalu. Safari politik ke sejumlah kementerian ini dilakukan demi memastikan percepatan pembangunan di Aceh benar-benar terwujud.

“Ini adalah bentuk keseriusan dan gerak cepat Pak Gubernur untuk menjemput perhatian Presiden. Fokus beliau jelas: mendorong pembangunan infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan di Aceh,” ujar Pelaksana Tugas Sekda Aceh, M. Nasir, yang turut mendampingi.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Menteri Dody mengenang pengalamannya saat bertugas di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias pascatsunami.

“Kami bangga bisa kembali terhubung dengan Aceh. Kehadiran Pak Mualem menjadi semangat baru. Seperti yang berkali-kali disampaikan Bapak Presiden, Aceh memang perlu mendapat perhatian lebih,” kata Menteri Dody.

Mualem sendiri menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi aktif dengan berbagai kementerian. “Momentum perhatian Bapak Presiden tidak boleh lewat begitu saja. Ini akan kami tindak lanjuti secara sungguh-sungguh demi kemajuan Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRA, Zulfadli—yang juga hadir dalam pertemuan tersebut—mengatakan bahwa dukungan pemerintah pusat harus direspons dengan kerja nyata dari seluruh elemen di Aceh.

“Ini momentum penting. Kami di DPRA siap menyambut dan memperkuat program-program strategis Mualem. Penerimaan hangat dari Menteri PUPR menandakan komitmen nyata pemerintah pusat,” ujarnya. Bahkan, Mualem mengundang Menteri PUPR untuk kembali berkunjung ke Aceh.

“Mari kita lihat kembali hasil-hasil rehab rekon masa lalu yang Bapak rintis. Kita lanjutkan jejak itu bersama,” katanya. Dalam audiensi tersebut, Mualem turut didampingi Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rian Syaf; Erwin Ferdinan dari Disnakertrans Mobilitas Penduduk Aceh; serta Ketua DPRA, Zulfadli. Semua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah demi percepatan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH-Kapolda Aceh, Irjen Dr. Achmad Kartiko, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda Aceh dari Brigjen Pol. Misbahul Munauwar kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo. Sertijab berlangsung di Lobi Mapolda Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh, pada Rabu, 9 April 2025.

Sebagai informasi, sebelum menjabat Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bertugas sebagai Kabaganev Rojianstra SSDM Polri. Sementara itu, Brigjen Pol. Misbahul Munauwar kini ditugaskan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II di Sespim Lemdiklat Polri. Dalam amanatnya, Irjen Achmad Kartiko menyampaikan bahwa pergantian pejabat adalah hal yang wajar dalam organisasi Polri, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kinerja institusi.

Ia juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Brigjen Pol. Misbahul Munauwar atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Wakapolda Aceh

“Serah terima jabatan merupakan momen penting dalam perjalanan karier personel Polri. Ini adalah saat di mana estafet kepemimpinan diserahkan, dengan harapan pejabat baru akan membawa semangat dan inovasi dalam melanjutkan tugas serta tanggung jawab yang diemban,” ujarnya.

Kapolda Aceh turut mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo sebagai Wakapolda Aceh yang baru. Ia meyakini bahwa dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Brigjen Ari Wahyu, tugas dan tanggung jawab yang diemban akan dijalankan dengan baik dan penuh dedikasi.

“Semoga dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru serta melanjutkan program-program yang telah berjalan. Jabatan ini bukanlah tugas ringan, melainkan amanah yang menuntut komitmen tinggi, integritas, dan kepemimpinan yang kuat demi tercapainya tujuan organisasi,” pungkasnya.(*)