MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Politisi muda PAN dan anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, H Nazaruddin Dek Gam, usai resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, terlebih dahulu anggota DPR RI Fraksi PAN dua periode dimaksud, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, atas jabatan dan amanah yang diberikan kepada dirinya.

Serta amanah ini juga menjadi kebanggaan bagi saya, keluarga saya dan bagi segenap pengurus PAN dari Aceh, pinta ketua BKD DPR RI Dek Gam dalam nada optimis.
“Seperti telah dirilis sejumlah media online minggu malam”, Presiden Persiraja Banda Aceh H Nazaruddin lebih jauh mengatakan, “amanah dan ditunjuk oleh abang sang Ketum DPP sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN, merupakan jabatan yang sangat besar tanggung jawab, terutama menjaga perjalanan partai agar terus mendapat dukungan dari masyarakat dan kader lainnya”.

Dengen demikian, untuk keberhasilan dan kesejahteraan bagi seluruh Rakya kususnya masyarakat Aceh, pengusaha muda and sukses Dek Gam ini, memohon doa dari masyarakat Aceh, pengurus PAN Aceh dan simpatisan, sehingga amanah ini dapat saya laksanakan dengan baik kedepan, tutup Dek Gam singkat.

Seperti dirilis DPP PAN dalam susunan pengurus yang diketuai Zulkifli Hasan, salah satu pengurus harian yakni diurutan Waketum ada sosok anggota DPR RI asal Aceh, H Nazaruddin Dek Gam secara resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) periode 2024-2029.

Yang diumumkan dalam acara ‘Halal bi Halal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/) 2025. (zm/**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: DPD Partai Amanat Nasional (PAN) kota Banda Aceh, membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin bergabung dan menjadi formatur pada Musyawarah Daerah Partai Amanat Nasional Banda Aceh, serta pendaftaran tersebut sudah dibuka sejak tanggai 9 hingga 17 Maret 2025.

Ketua Panitia Musda, Rahmat Djailani kepada awak Media mengatakan bahwa. Musyawarah Daerah ini adalah agenda lima tahunan Partai yang diutamakan untuk untuk memilih atau menetapkan kembali Ketua, baik Dewan Pimpinan Pusat Daerah atau DPD maupun Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW.

“Jadi bagi yang berminat boleh mendaftar di Sekretariat PAN Kota Banda Aceh di Simpang Jam, Kampung Baru kota Banda Aceh”, Ujar Rahmat, Selasa (11/03/2025) malam di Banda Aceh.

Sekretaris DPD PAN Banda Aceh ini juga menambahkan, yang mendaftar ini akan menjadi Formatur yang kemudian akan di rapatkan didalam Musyawarah Daerah PAN Banda Aceh yang kemudian akan diusulkan ke DPP PAN.

“Jadi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ini nanti akan di tetapkan untuk diusulkan ke DPP PAN, dan kemudian akan di tetapkan oleh DPP PAN”, pinta Rahmat singkat. (*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Jaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025–2030, Unit Patroli Sat Samapta Polres Sabang melaksanakan patroli malam hari di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Sabang, Minggu (15/06/2025).

Patroli dipimpin oleh Kanit Patroli Aiptu Opie bersama sejumlah personel dengan menggunakan kendaraan roda dua (Ranmor R2). Patroli ini menyasar lokasi-lokasi yang rawan kerumunan dan aktivitas masyarakat, seperti warung kopi, kafe, hotel, sentra pertokoan, SPBU, tempat-tempat keramaian, serta pusat aktivitas warga lainnya.

Kasat Samapta Polres Sabang AKP Sabrani, SE, menyampaikan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi tetap kondusif usai pelantikan kepala daerah.

“Pasca pelantikan merupakan momentum penting yang memerlukan pengawasan ekstra. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar AKP Sabrani.

Selain pemantauan, petugas juga turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan umum, serta terus bersinergi dalam menciptakan situasi yang aman dan damai di Kota Sabang.

Polres Sabang menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala, sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: “Pengusaha sukses”, Razami yang juga akrap disapa DEK CUT, Sabtu (15/03) 2025 resmi mendaftar sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, dan datang langsung bersama Ketua DPD PAN Aceh Jaya, T Irfan TB, Sekretaris PAN kota Banda Aceh, Rahmat Djailani, Ketua Fraksi PAN DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi serta pengusaha muda lainnya Ridha Mafdhul ‘Gidong’ (foto).

Berkas pendaftaran diterima Ketua Panitia Muswil VI PAN Aceh, Teuku Afid juga didampingi beberapa unsur panitia dalam kesempatan singkat tersebut.

Razami yang juga pengusaha sukses Aceh dimaksud mengatakan, “jika mendapat kepercayaan lewat Muswil nanti dirinya siap 150 persen mendukung program visi-misi yang dicanangkan ketua DPP, Zulkifli Hasan dalam membesarkan perjalanan Partai ini secara umum dan kusus Aceh”.

tentu untuk menjalankan tekat tersebut, harus terlibat langsung dalam kepengurusan partai ini.

“Seperti telah dilansir sejumlah media online beberapa saat yang lalu”, Razami Dek Cut disela-sela usai menyerahkan berkas calon ketua kepada awak media mengatakan. Dengan visi dan misi yang berfokus pada pembaharuan juga kemajuan, dia ingin memperkenalkan ide-ide segar yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan partai serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik bersama PAN serta nantinya mengajak semua kader PAN di Aceh secara bersama dan bahu membahu dalam memajukan dan menaikkan popularitas PAN.

“Mengingat PAN secara nasional cukup baik perjalanannya dikancah perpolitikan, yang juga partai yang didirikan oleh sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam gerakan reformasi dan aktivis, tentu semua kita senang dan ingin menjadi bagian partai ini”, tukas Dek Cut
Tentu jika jadi bagian dari partai ini, tugas bersama adalah untuk terus menjaga semangat dalam menegakkan demokrasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tentu jika diberikan amanah untuk memimpin PAN Aceh, “Dek Cut siap naikkan dan kibarkan pataka/bendera PAN seluruh Aceh dan setinggi mungkin, serta tambahan kursi untuk DPR RI, DPRA serta rekan-rekan di DPRK di saat Pileg tahun 2029 serta kemenangan terdepan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Berkomitmen untuk bekerja keras, menyusun strategi yang tepat dan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk memastikan kesuksesan partai dalam meraih kemenangan.

“Tentu dan terdepan lainnya, komit mendukung visi dan misi Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan juga mematuhi “alur” Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PAN”, mengingat dengan kesatuan visi, dipastikan PAN akan terus berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa, daerah dan masyarakat secara umum, tutup Dek Cut, “lewat ciri khas logat bicaranya singkat padat dan jelas”. (zm/* )

Ketua harian PPA Asnawi

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Partai Perjuangan Aceh (PPA) hadir sebagai kekuatan politik yang berdiri untuk membela kepentingan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjaga keutuhan bangsa secara adil dan bermartabat. Selama ini, kami berjalan selaras dengan prinsip harmoni nasional tanpa pernah menimbulkan keresahan di tingkat pusat maupun daerah, 16 Juni 2025.

Namun situasi kondusif ini terganggu akibat keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menerbitkan SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang mengalihkan empat pulau dari wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat Aceh dan berpotensi memicu gejolak yang tidak perlu.

Asnawi, menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan protes keras atas langkah pemerintah pusat tersebut. Terlebih, tidak ada persetujuan dari Pemerintah Aceh maupun DPRA, yang seharusnya menjadi prasyarat sah dalam setiap perubahan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Empat Pulau yang Dialihkan:

1. Pulau Lipan
2. Pulau Panjang
3. Pulau Mangkir Gadang
4. Pulau Mangkir Ketek

Pulau-pulau ini sejak awal kemerdekaan telah tercatat secara historis, administratif, dan yuridis sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Asnawi menegaskan bahwa bukti-bukti sah seperti arsip kolonial Belanda, peta militer TNI, dan peta resmi Bakosurtanal sebelum revisi 2020 semuanya menguatkan klaim bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. Maka dari itu, pengalihan ini adalah cacat prosedur, keliru secara sejarah, dan melanggar hukum.

DASAR HUKUM YANG DILANGGAR:

1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956

2. UU No. 24 Tahun 1956
Menetapkan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumut sejak awal berdirinya Republik.

3. UU No. 44 Tahun 1999
Memberikan keistimewaan Aceh dalam hal pengelolaan wilayah.

4. UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA)
Pasal 8 dan 14 mengatur bahwa perubahan batas wilayah Aceh wajib melalui persetujuan Gubernur dan DPRA.

PPA MENYERUKAN:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri RI
Untuk segera mencabut SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Aceh, DPRA, tokoh adat, ulama, dan elemen sipil
Untuk tetap tenang, bersatu, dan bersuara lantang dalam membela hak Aceh yang sah secara hukum dan sejarah.

Aceh bukan hanya wilayah administratif, tapi juga tanah perjuangan dan kehormatan yang dijamin oleh konstitusi. Setiap tindakan sepihak yang melanggar hak Aceh akan merusak kepercayaan, stabilitas, dan kesatuan bangsa.

“Kami di PPA berdiri tegak membela setiap jengkal tanah Aceh. tapi jangan pernah anggap diamnya rakyat Aceh sebagai tanda menyerah,”ungkap Asnawi, Ketua Harian PPA.(jm)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Kapolres Sabang AKBP Erwan, SH, MH, bersama Komisioner KIP Kota Sabang dan Komisioner Panwaslih Kota Sabang meninjau langsung lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Jr. Cot Klah Gp.Paya Seunara Kec.Sukamakmue Kota Sabang, Senin (24/03/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Sabang, Kompol Ridwan, SE, M.Si, Kabag Ops Polres Sabang, AKP Bukhari, SH, MH, Kasat Sabhara, AKP Sabrani, S.E, Kasat Lantas Polres Sabang, Ipda Rizal Bahnur, Kasat Intelkam Polres Sabang, Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.Tr.K., Kapolsek Sukakarya Kota Sabang, Ipda Hairul Saleh Ritonga, SH, dan Kasi Humas Polres Sabang, Ipda Saiful Anwar.

Dari unsur penyelenggara pemilu, turut hadir Komisioner KIP Kota Sabang, yaitu Mualim Hasibuan, M. Yani, dan Anisah, Ketua Panwaslih Kota Sabang, Dasrul Rinaldy, SE, Sekretaris KIP Kota Sabang, T. Taufik, S.Sos, serta jajaran Komisioner Panwaslih Kota Sabang. Selain itu, Camat Sukamakmue, Nurmansyah Putra, S.STP., dan Geuchik Gp.Paya Seunara, Saiful Rizal, juga ikut serta dalam kegiatan ini.

Kapolres Sabang AKBP Erwan, menegaskan bahwa jajaran Polres Sabang siap mengamankan jalannya PSU agar berlangsung lancar, aman, dan kondusif. “Kami berkomitmen untuk memastikan keamanan serta ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang ini. Dengan koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan PSU berjalan dengan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KIP Kota Sabang juga menegaskan bahwa PSU ini akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan demokratis. Sementara itu, Ketua Panwaslih Kota Sabang, Dasrul Rinaldy, SE, mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga netralitas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari kesiapan Polres Sabang dalam mengawal demokrasi di wilayahnya. Seluruh pihak diimbau untuk bekerja sama dalam menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan PSU, Dengan pengamanan yang optimal dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Jr. Cot Klah, Gp. Paya Seunara, dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan asas demokrasi.(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gerakan pemuda iskandar muda (GePIM- Aceh) sangat mendukung terhadap kebijakan Gubernur Aceh tentang larangan pungli yang di praktek selama oleh oknum pelaku pendidikan dan komite sekolah yang sangat meresahkan orang tua peserta didik di seluruh propinsi Aceh.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur pemerintah Aceh nomor 400.3.1/7031 yang menegaskan larangan praktik gratifikasi pengutan liat (pungli) penyuapan dalam sistem penerimaan siswa baru di jenjang SMA. SMK dan SLB di suruh Aceh.

GePIM mendesak Dinas pendidikan Aceh untuk mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mentaati dan menjalankan surat edaran yang di keluarkan oleh gubernur. Serta memperkuat pengawasan terhadap sekolah sekolah di tingkat level baik yang di koordinir oleh kapubaten kota maupun oleh propinsi. Serta yang di koordinir oleh Kemenag seperti MIN. MTSN .MAN ini juga sangat perlu pengawasan ketat. Ujar zulhadi

Ada beberapa sekolah yang terindikasi telah melakukan pengungutan biaya Oleh pihak sekolah bersama dengan kotemite sekolah Di tingkat Sekolah Menengah Atas SMA berdasar laporan Orang tua peserta didik kepada GePIM Aceh

Zulhadi memintak kepada penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan di salah satu sekolah SMA. Yang terindikasi telah melakukan praktik pungli oleh pihak Sekolah dan komiten sekolah Fajar Harapan.

Berdasarkan laporan orang tua peserta didik Sekolah tersebut telah melakukan Pungli pada tahun ajaran 2024-2025 sekitan 12.995,00 jt per siswa putra, sedangkan untuk siswi putri 13.090.000 jt biaya yang di kutip dengan alasan bermacam macam ada yang Rehab Rekon dan pengadaan 6.730.000,Biaya operasional (300.000 x 6 bulan).1.800.000,Atribut dan Kelengkapan Asrama 2.540.000,Seragam 970.000,ketering 1 bulan 750.000, ini salah satu perbuatan melawan hukum yang harus dihapuskan .ujar ketua GePIM Aceh Zulhadi

GePIM memintak kepada pihak sekolah dan komite untuk segera mengembalikan uang tersebut secara utuh. Ini salah satu perbuatan pelanggaran hukum. Maka lebih baik sebelum proses hukum berjalan lebih baik di kembalikan secara baik2. Ujur zulhadi