Ketua Gepim Aceh Zulhadi Spd.Mpd

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) Aceh, Zulhadi mengharapkan, mahasiswa, pemuda dan secara umum masyarakat Aceh untuk tidak terpancing dan terprovokasi atas maraknya aksi demonstrasi yang sedang bergemuruh di Ibukota, Jakarta.

“Mengingat Aceh dengan kekhususannya dan mayoritas beragama Islam serta dalam konteks Syariat Islam, dimana dapat diaplikasikan beberapa metode penyampaian aspirasi dalam suasana sejuk dan damai serta sesuai azas demokrasi, seperti metode dialogis serta surat terbuka”

Intinya, tidak ada larangan aksi demo terbuka dengan banyak masa, tapi masih banyak metode lain sebagai alat penyampaian aspirasi secara terhormat dan bermoral sesuai dengan lebel wilayah kita sebagai bomoe (bumi) serambi mekkah.

Aceh yang masyarakatnya lebih bermertabat dan menjujung tinggi nilai nilai syariat maka tidak perlu melakukan aksi demo masa cukup dengan mengirimkan delegasi- delegasi untuk pertemuan secara dialogis dengan pihak pemerintah Aceh, kata Zulhadi lewat siaran Pers yang diterima Redaksi online ini, Minggu siang.

Sembari menambahkan, hal-hal positif, Aceh menjadi contoh bagi wilayah lain dalam negara indonesia yang lebih bermoral dan bermertabat.

Zulhadi juga menegaskan, Aceh memiliki prinsip-prinsip kekhususan yang tidak didapatkan oleh propinsi lain di seluruh Indonesia, prinsip inilah yang membuat perbedaan dengan Provinsi lain, tutupnya singkat (**)

MEDIANAD.COM, SABANG – berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ;

KIP kota Sabang menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perolehan suara sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 1 atas nama Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan dengan perolehan suara sah
sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) suara;

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 2 atas nama Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus dengan perolehan suara sah sebanyak 9.896 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam)
suara;

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 3 atas nama Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa dengan perolehan suarasah sebanyak 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) suara.

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 ditetapkan pada hari Selasa tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 12.25 WIB.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Sabang, Selasa (8/4/2025).(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menanggapi pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang semula dijadwalkan pada Februari 2025, namun harus diundur hingga Maret 2025.

Penundaan ini disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih menangani sejumlah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan diperkirakan baru menyelesaikan seluruh proses hukum terkait pada 13 Maret 2025.

Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab KIP hanya sebatas penetapan kepala daerah terpilih, sementara pelantikan sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif daerah.

“Pelantikan merupakan domain dan kewenangan DPRA serta masing-masing DPRK,” jelas Agusni saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2025).

Meskipun demikian, KIP Aceh tetap memiliki peran dalam memfasilitasi dan menjembatani proses pelantikan agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelantikan kepala daerah di Aceh mengacu pada: Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal 70 Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Dengan dasar hukum tersebut, Agusni menegaskan bahwa KIP Aceh hanya bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa kendala administratif.

“Di sini KIP hanya ikut memfasilitasi dan menjembatani sesuai regulasi,” tutup Agusni.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gerakan pemuda iskandar muda (GePIM- Aceh) sangat mendukung terhadap kebijakan Gubernur Aceh tentang larangan pungli yang di praktek selama oleh oknum pelaku pendidikan dan komite sekolah yang sangat meresahkan orang tua peserta didik di seluruh propinsi Aceh.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur pemerintah Aceh nomor 400.3.1/7031 yang menegaskan larangan praktik gratifikasi pengutan liat (pungli) penyuapan dalam sistem penerimaan siswa baru di jenjang SMA. SMK dan SLB di suruh Aceh.

GePIM mendesak Dinas pendidikan Aceh untuk mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mentaati dan menjalankan surat edaran yang di keluarkan oleh gubernur. Serta memperkuat pengawasan terhadap sekolah sekolah di tingkat level baik yang di koordinir oleh kapubaten kota maupun oleh propinsi. Serta yang di koordinir oleh Kemenag seperti MIN. MTSN .MAN ini juga sangat perlu pengawasan ketat. Ujar zulhadi

Ada beberapa sekolah yang terindikasi telah melakukan pengungutan biaya Oleh pihak sekolah bersama dengan kotemite sekolah Di tingkat Sekolah Menengah Atas SMA berdasar laporan Orang tua peserta didik kepada GePIM Aceh

Zulhadi memintak kepada penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan di salah satu sekolah SMA. Yang terindikasi telah melakukan praktik pungli oleh pihak Sekolah dan komiten sekolah Fajar Harapan.

Berdasarkan laporan orang tua peserta didik Sekolah tersebut telah melakukan Pungli pada tahun ajaran 2024-2025 sekitan 12.995,00 jt per siswa putra, sedangkan untuk siswi putri 13.090.000 jt biaya yang di kutip dengan alasan bermacam macam ada yang Rehab Rekon dan pengadaan 6.730.000,Biaya operasional (300.000 x 6 bulan).1.800.000,Atribut dan Kelengkapan Asrama 2.540.000,Seragam 970.000,ketering 1 bulan 750.000, ini salah satu perbuatan melawan hukum yang harus dihapuskan .ujar ketua GePIM Aceh Zulhadi

GePIM memintak kepada pihak sekolah dan komite untuk segera mengembalikan uang tersebut secara utuh. Ini salah satu perbuatan pelanggaran hukum. Maka lebih baik sebelum proses hukum berjalan lebih baik di kembalikan secara baik2. Ujur zulhadi

KETUA DPW PAN Aceh, H Nazaruddin Dek Gam bersama pengurus harian, pimpin rapat perdana, Sabtu (26/07) 2025 di kantor DPW Partai dimaksud, seputar Lueng Bata, Banda Aceh. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Amanat Nasional (DPW- PAN) Aceh, H Nazaruddin Dek Gam dalam rapat perdana, Sabtu (26/07) malam di kantor DPW Partai dimaksud mengatakan.
PAN Aceh mematok target tinggi pada Pemilu tahun 2029 nanti, “dimana mengincar tiga kursi untuk DPR RI dari dua dapil Aceh, serta siap bersaing memperebutkan posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) juga berjuang memenuhi target DPP PAN masuk 4 besar nasional pada Pemilu 2029”.

Yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dek Gam ini menambahkan, arahan langsung dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menjadi pengingat penting bagi seluruh kader. Salah satunya, target ambisius agar PAN bisa masuk empat besar partai nasional pada pemilu mendatang.

“Pak Ketum selalu ingatkan saya bahwa target pemilu mendatang PAN masuk empat besar. Itu butuh kerja keras, bukan kerja instan jelang pemilu,” pintanya.

Dek Gam juga menekankan, kunci untuk mencapai target ini adalah soliditas internal dan kerja nyata di tengah masyarakat, menurutnya, tidak boleh hanya hadir saat musim kampanye, tapi harus aktif memperjuangkan aspirasi rakyat secara meyeluruh saban saat hingga kepelosok gampong terpencil.

Program Presiden

Anggota Komisi III DPR RI H Nazaruddim Dek Gam juga mengingatkan pengurus, kader dan simpatisan PAN Aceh, mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, dimana PAN secara basional telah menerima 15 amanat presiden yang tertuang dalam Keppres, Inpres dan Perpres untuk dijalankan.

Tentu ini harus kita sukseskan dan PAN harus hadir untuk memastikan program-program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi PAN memiliki sejumlah kader yang menjabat di eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, hingga wakil bupati. Hal ini diyakini menjadi modal penting dalam membangun jaringan hingga ke akar rumput.

“Kita punya kader yang pegang jabatan strategis. Dengan kekuatan ini, saya yakin target kita realistis,” pungkas politisi muda Dek Gam dalam nada optimis.

RAPAT PERDANA

Selain membahas arahan pusat, dalam rapat perdana malam tersebut juga menyinggung penguatan struktur partai di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pengurus diminta memperkuat basis dukungan dan memperbanyak interaksi langsung dengan masyarakat, serta PAN terbuka dan selalu siap meyerap aspirasi masyadakat, tutup Presiden Club Persiraja Dek Gam. (*/zm)

Ketua harian PPA Asnawi

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Partai Perjuangan Aceh (PPA) hadir sebagai kekuatan politik yang berdiri untuk membela kepentingan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjaga keutuhan bangsa secara adil dan bermartabat. Selama ini, kami berjalan selaras dengan prinsip harmoni nasional tanpa pernah menimbulkan keresahan di tingkat pusat maupun daerah, 16 Juni 2025.

Namun situasi kondusif ini terganggu akibat keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menerbitkan SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang mengalihkan empat pulau dari wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat Aceh dan berpotensi memicu gejolak yang tidak perlu.

Asnawi, menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan protes keras atas langkah pemerintah pusat tersebut. Terlebih, tidak ada persetujuan dari Pemerintah Aceh maupun DPRA, yang seharusnya menjadi prasyarat sah dalam setiap perubahan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Empat Pulau yang Dialihkan:

1. Pulau Lipan
2. Pulau Panjang
3. Pulau Mangkir Gadang
4. Pulau Mangkir Ketek

Pulau-pulau ini sejak awal kemerdekaan telah tercatat secara historis, administratif, dan yuridis sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Asnawi menegaskan bahwa bukti-bukti sah seperti arsip kolonial Belanda, peta militer TNI, dan peta resmi Bakosurtanal sebelum revisi 2020 semuanya menguatkan klaim bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. Maka dari itu, pengalihan ini adalah cacat prosedur, keliru secara sejarah, dan melanggar hukum.

DASAR HUKUM YANG DILANGGAR:

1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956

2. UU No. 24 Tahun 1956
Menetapkan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumut sejak awal berdirinya Republik.

3. UU No. 44 Tahun 1999
Memberikan keistimewaan Aceh dalam hal pengelolaan wilayah.

4. UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA)
Pasal 8 dan 14 mengatur bahwa perubahan batas wilayah Aceh wajib melalui persetujuan Gubernur dan DPRA.

PPA MENYERUKAN:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri RI
Untuk segera mencabut SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Aceh, DPRA, tokoh adat, ulama, dan elemen sipil
Untuk tetap tenang, bersatu, dan bersuara lantang dalam membela hak Aceh yang sah secara hukum dan sejarah.

Aceh bukan hanya wilayah administratif, tapi juga tanah perjuangan dan kehormatan yang dijamin oleh konstitusi. Setiap tindakan sepihak yang melanggar hak Aceh akan merusak kepercayaan, stabilitas, dan kesatuan bangsa.

“Kami di PPA berdiri tegak membela setiap jengkal tanah Aceh. tapi jangan pernah anggap diamnya rakyat Aceh sebagai tanda menyerah,”ungkap Asnawi, Ketua Harian PPA.(jm)