MEDIANAD.COM, SABANG– Memastikan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2024 di Kota Sabang berjalan aman, tertib, dan lancar, Kapolres Sabang AKBP Erwan, SH, MH, hadir langsung dalam kegiatan pelepasan dan pergeseran kotak suara dari Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Jr.Cot Klah, Gp.Paya Seunara Kec.Sukamakmue Kota Sabang, Sabtu (05/04/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat KIP Jln.Yossudarso Gp.Cot Ba’u Kec.Sukajaya Kota Sabang, Pelepasan logistik Pilkada tersebut dilakukan dengan pengawalan ketat dari jajaran personel Polres Sabang guna menjamin keamanan dan kelancaran distribusi kotak suara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisioner KIP Kota Sabang, Akmal Said, SE, bersama jajaran komisioner lainnya, yakni M. Yani, S I P, Azman, SE, dan Anisah. Selain itu, hadir pula Sekretaris KIP Kota Sabang, T. Taufiq, S.Sos, serta Kasubbag Logistik KIP, Muhammad Ihsan.

Selanjutnya Kapolres Sabang, meninjau langsung kesiapan akhir, petugas dan sarana prasarana Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 yang berlokasi di Jr. Cot Klah Gp.Paya Seunara

Kegiatan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan aman, lancar, dan sesuai prosedur. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Sabang didampingi oleh Wakapolres Sabang Kompol Ridwan, SE, MSi, serta Ketua Tim Pengamanan PSU bersama personel BKO dari Polda Aceh.

Selain memastikan kesiapan petugas, pihak kepolisian juga mengecek kondisi sarana dan prasarana penunjang di TPS, seperti bilik suara, kotak suara, daftar pemilih, hingga sistem pengamanan di sekitar lokasi.

Pemungutan Suara Ulang ini merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses Pilkada, serta memastikan hak pilih warga dapat tersalurkan secara adil dan tertib.

Kapolres Sabang AKBP Erwan, menyampaikan bahwa jajaran Kepolisian siap mengawal proses PSU hingga selesai, dengan fokus pada keamanan, kelancaran distribusi logistik, serta kesiapan petugas penyelenggara di lapangan, “Kita pastikan seluruh personel dan sarana di TPS 02 siap mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang. Ini adalah bentuk komitmen Polres Sabang dalam menjaga stabilitas dan integritas demokrasi,” ujar AKBP Erwan.

Dengan pengamanan maksimal dari pihak kepolisian dan kerjasama lintas sektor, diharapkan proses PSU Pilkada 2024 di Kota Sabang dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.(man/*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Kapolres Sabang AKBP Erwan, SH, MH, bersama Komisioner KIP Kota Sabang dan Komisioner Panwaslih Kota Sabang meninjau langsung lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Jr. Cot Klah Gp.Paya Seunara Kec.Sukamakmue Kota Sabang, Senin (24/03/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Sabang, Kompol Ridwan, SE, M.Si, Kabag Ops Polres Sabang, AKP Bukhari, SH, MH, Kasat Sabhara, AKP Sabrani, S.E, Kasat Lantas Polres Sabang, Ipda Rizal Bahnur, Kasat Intelkam Polres Sabang, Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.Tr.K., Kapolsek Sukakarya Kota Sabang, Ipda Hairul Saleh Ritonga, SH, dan Kasi Humas Polres Sabang, Ipda Saiful Anwar.

Dari unsur penyelenggara pemilu, turut hadir Komisioner KIP Kota Sabang, yaitu Mualim Hasibuan, M. Yani, dan Anisah, Ketua Panwaslih Kota Sabang, Dasrul Rinaldy, SE, Sekretaris KIP Kota Sabang, T. Taufik, S.Sos, serta jajaran Komisioner Panwaslih Kota Sabang. Selain itu, Camat Sukamakmue, Nurmansyah Putra, S.STP., dan Geuchik Gp.Paya Seunara, Saiful Rizal, juga ikut serta dalam kegiatan ini.

Kapolres Sabang AKBP Erwan, menegaskan bahwa jajaran Polres Sabang siap mengamankan jalannya PSU agar berlangsung lancar, aman, dan kondusif. “Kami berkomitmen untuk memastikan keamanan serta ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang ini. Dengan koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan PSU berjalan dengan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KIP Kota Sabang juga menegaskan bahwa PSU ini akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan demokratis. Sementara itu, Ketua Panwaslih Kota Sabang, Dasrul Rinaldy, SE, mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga netralitas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari kesiapan Polres Sabang dalam mengawal demokrasi di wilayahnya. Seluruh pihak diimbau untuk bekerja sama dalam menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan PSU, Dengan pengamanan yang optimal dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Jr. Cot Klah, Gp. Paya Seunara, dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan asas demokrasi.(man)

Para ketua DPD PAN Kabupaten dan Kota di Aceh yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, November 2025 menerima bantuan dari ketua umum DPP partai dimaksud, Zulkifli Hasan. (foto/ist)

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Aceh menggelar kegiatan buka puasa bersama ribuan masyarakat di The Kaluna Resort Pantai Riting, Minggu (15/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan dan silaturahmi antara pengurus partai dan masyarakat.

Acara ini turut dihadiri seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Aceh, pengurus DPW, kader partai, tokoh masyarakat serta undangan lainnya dari berbagai daerah di Aceh.

Ketua DPW PAN Aceh, Nazaruddin Dek Gam, juga menyalurkan bantuan kepada delapan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025.

Bantuan senilai Rp1 miliar tersebut merupakan bantuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana

Adapun delapan daerah yang menerima bantuan tersebut yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Dek Gam—sapaan akrab Nazaruddin—mengungkapkan bahwa Zulkifli Hasan selalu mengikuti perkembangan kondisi masyarakat Aceh, khususnya korban banjir yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

“Ketum (PAN) selalu memperbarui informasi terkait kondisi korban banjir di Aceh. Saat saya kembali ke Aceh dari Jakarta, beliau menitipkan dana Rp1 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” kata Dek Gam.

Menurutnya, bantuan tersebut diserahkan kepada masing-masing ketua DPD PAN di daerah untuk kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Saya ingatkan kepada para ketu DPD agar bantuan ini benar-benar disalurkan kepada korban bencana. Apalagi menjelang lebaran, masyarakat sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan buka puasa bersama tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara kader partai dan masyarakat, sekaligus memperkuat konsolidasi internal PAN di Aceh menjelang berbagai agenda organisasi ke depan.

Ketua MKD DPR RI itu juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PAN agar seluruh kader partai selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya ketika menjelang momentum pemilu.

“Seperti slogan PAN, PAN bantu rakyat. Jangan hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bersama masyarakat dalam berbagai kondisi,” tegasnya.

Ia berharap bantuan yang disalurkan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri yang semakin dekat.

Tak hanya itu, Anggota Komisi 3 DPR RI itu juga menyampaikan bahwa PAN Aceh menargetkan enam kursi pimpinan DPRK, 10 kursi DPRA dan dua kursi DPR RI pada pemilu mendatang.

“Target itu harus kita capai, makanya kerja harus kita mulai dari sekarang,” tutupnya. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menanggapi pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang semula dijadwalkan pada Februari 2025, namun harus diundur hingga Maret 2025.

Penundaan ini disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih menangani sejumlah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan diperkirakan baru menyelesaikan seluruh proses hukum terkait pada 13 Maret 2025.

Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab KIP hanya sebatas penetapan kepala daerah terpilih, sementara pelantikan sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif daerah.

“Pelantikan merupakan domain dan kewenangan DPRA serta masing-masing DPRK,” jelas Agusni saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2025).

Meskipun demikian, KIP Aceh tetap memiliki peran dalam memfasilitasi dan menjembatani proses pelantikan agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelantikan kepala daerah di Aceh mengacu pada: Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal 70 Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Dengan dasar hukum tersebut, Agusni menegaskan bahwa KIP Aceh hanya bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa kendala administratif.

“Di sini KIP hanya ikut memfasilitasi dan menjembatani sesuai regulasi,” tutup Agusni.(*)

Ketua harian PPA Asnawi

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Partai Perjuangan Aceh (PPA) hadir sebagai kekuatan politik yang berdiri untuk membela kepentingan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjaga keutuhan bangsa secara adil dan bermartabat. Selama ini, kami berjalan selaras dengan prinsip harmoni nasional tanpa pernah menimbulkan keresahan di tingkat pusat maupun daerah, 16 Juni 2025.

Namun situasi kondusif ini terganggu akibat keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menerbitkan SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang mengalihkan empat pulau dari wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat Aceh dan berpotensi memicu gejolak yang tidak perlu.

Asnawi, menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan protes keras atas langkah pemerintah pusat tersebut. Terlebih, tidak ada persetujuan dari Pemerintah Aceh maupun DPRA, yang seharusnya menjadi prasyarat sah dalam setiap perubahan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Empat Pulau yang Dialihkan:

1. Pulau Lipan
2. Pulau Panjang
3. Pulau Mangkir Gadang
4. Pulau Mangkir Ketek

Pulau-pulau ini sejak awal kemerdekaan telah tercatat secara historis, administratif, dan yuridis sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Asnawi menegaskan bahwa bukti-bukti sah seperti arsip kolonial Belanda, peta militer TNI, dan peta resmi Bakosurtanal sebelum revisi 2020 semuanya menguatkan klaim bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. Maka dari itu, pengalihan ini adalah cacat prosedur, keliru secara sejarah, dan melanggar hukum.

DASAR HUKUM YANG DILANGGAR:

1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956

2. UU No. 24 Tahun 1956
Menetapkan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumut sejak awal berdirinya Republik.

3. UU No. 44 Tahun 1999
Memberikan keistimewaan Aceh dalam hal pengelolaan wilayah.

4. UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA)
Pasal 8 dan 14 mengatur bahwa perubahan batas wilayah Aceh wajib melalui persetujuan Gubernur dan DPRA.

PPA MENYERUKAN:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri RI
Untuk segera mencabut SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Aceh, DPRA, tokoh adat, ulama, dan elemen sipil
Untuk tetap tenang, bersatu, dan bersuara lantang dalam membela hak Aceh yang sah secara hukum dan sejarah.

Aceh bukan hanya wilayah administratif, tapi juga tanah perjuangan dan kehormatan yang dijamin oleh konstitusi. Setiap tindakan sepihak yang melanggar hak Aceh akan merusak kepercayaan, stabilitas, dan kesatuan bangsa.

“Kami di PPA berdiri tegak membela setiap jengkal tanah Aceh. tapi jangan pernah anggap diamnya rakyat Aceh sebagai tanda menyerah,”ungkap Asnawi, Ketua Harian PPA.(jm)

KETUA DPW PAN Aceh, H Nazaruddin Dek Gam bersama pengurus harian, pimpin rapat perdana, Sabtu (26/07) 2025 di kantor DPW Partai dimaksud, seputar Lueng Bata, Banda Aceh. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Amanat Nasional (DPW- PAN) Aceh, H Nazaruddin Dek Gam dalam rapat perdana, Sabtu (26/07) malam di kantor DPW Partai dimaksud mengatakan.
PAN Aceh mematok target tinggi pada Pemilu tahun 2029 nanti, “dimana mengincar tiga kursi untuk DPR RI dari dua dapil Aceh, serta siap bersaing memperebutkan posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) juga berjuang memenuhi target DPP PAN masuk 4 besar nasional pada Pemilu 2029”.

Yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dek Gam ini menambahkan, arahan langsung dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menjadi pengingat penting bagi seluruh kader. Salah satunya, target ambisius agar PAN bisa masuk empat besar partai nasional pada pemilu mendatang.

“Pak Ketum selalu ingatkan saya bahwa target pemilu mendatang PAN masuk empat besar. Itu butuh kerja keras, bukan kerja instan jelang pemilu,” pintanya.

Dek Gam juga menekankan, kunci untuk mencapai target ini adalah soliditas internal dan kerja nyata di tengah masyarakat, menurutnya, tidak boleh hanya hadir saat musim kampanye, tapi harus aktif memperjuangkan aspirasi rakyat secara meyeluruh saban saat hingga kepelosok gampong terpencil.

Program Presiden

Anggota Komisi III DPR RI H Nazaruddim Dek Gam juga mengingatkan pengurus, kader dan simpatisan PAN Aceh, mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, dimana PAN secara basional telah menerima 15 amanat presiden yang tertuang dalam Keppres, Inpres dan Perpres untuk dijalankan.

Tentu ini harus kita sukseskan dan PAN harus hadir untuk memastikan program-program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi PAN memiliki sejumlah kader yang menjabat di eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, hingga wakil bupati. Hal ini diyakini menjadi modal penting dalam membangun jaringan hingga ke akar rumput.

“Kita punya kader yang pegang jabatan strategis. Dengan kekuatan ini, saya yakin target kita realistis,” pungkas politisi muda Dek Gam dalam nada optimis.

RAPAT PERDANA

Selain membahas arahan pusat, dalam rapat perdana malam tersebut juga menyinggung penguatan struktur partai di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pengurus diminta memperkuat basis dukungan dan memperbanyak interaksi langsung dengan masyarakat, serta PAN terbuka dan selalu siap meyerap aspirasi masyadakat, tutup Presiden Club Persiraja Dek Gam. (*/zm)

MEDIANAD.COM, SABANG – berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ;

KIP kota Sabang menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perolehan suara sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 1 atas nama Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan dengan perolehan suara sah
sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) suara;

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 2 atas nama Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus dengan perolehan suara sah sebanyak 9.896 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam)
suara;

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 3 atas nama Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa dengan perolehan suarasah sebanyak 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) suara.

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 ditetapkan pada hari Selasa tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 12.25 WIB.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Sabang, Selasa (8/4/2025).(man)