MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marwan Nusuf,B.HS.c, MA, turut mendampingi Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh dalam kunjungan silaturahmi ke Masjid Madinah, Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, (3/3/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan ini dipimpin oleh Drs. syakir, M.Si, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, serta diikuti oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Biro Organisasi Pemerintah Aceh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Aceh dalam mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan masyarakat di kabupaten/kota selama bulan suci Ramadhan 1447 H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan buka puasa bersama masyarakat setempat, dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan pemerintah serta tausiyah Ramadhan yang mengangkat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat membangun daerah.

Kehadiran Pemerintah Aceh bersama jajaran dalam Safari Ramadhan ini menjadi wujud komitmen untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat, sekaligus mendukung program-program Pemerintah Aceh dalam membangun daerah yang religius, maju, dan sejahtera.(*/lem)

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, Pimpin Rapat Paripurna I masa persidangan II tentang penetapan 9 program legislasi tahun 2026, Senin (2/3) siang di ruang rapat DPRK setempat, juga dihadiri Wakil Bupati, Ir H Razuardi MT, Wakil Ketua I DPRK, Surya Dharma SH dan Wakil Ketua II Muslim Abdullah serta Sekretaris DPRK Said Abdurrahman S.Sos, anggota DPRK, para asisten serta kepala SKPK jajaran Pemkab Bireuen. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM, BIREUEN: Masing-masing sembilan Program Legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna (RP) I Masa Persidangan II DPRK Bireuen Tahun sidang 2025/2026 yang berlangsung di ruang sidang Parlemen setempat, Senin (2/3/2026) siang.

Yang juga rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK, Juniadi SH serta dihadiri Wakil Bupati Ir H Razuardi MT, Wakil Ketua I Surya Dharma SH dan Wakil Ketua II Muslim Abdullah, Sekretaris DPRK Said Abdurrahman S.Sos, anggota DPRK, para asisten dan kepala SKPK.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Said Abdurrahman yang membaca pengumuman hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK tanggal 24 Februari 2026 ada Sembilan Rancangan Qanun dan Legislasi Kabupaten yang ditetapkan dalam RP tersebut.

Dimana Rancangan Qanun (RQ) tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan*
“RQ tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten”

RQ tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan “serta RQ tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”

Rancangan Oanun Kabupaten tentang Penyelenggaraan Adat Istiadat
‘RQ tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen untuk medio 2025-2029″

Rancangan Oanun Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025
“RQ Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026” dan Rancangan Oanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireun Tahun Anggaran 2027, lapor Sekwan Said Abdurrahman.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK, Juniadi melaporkan. Agenda Rapat Paripurna (RP) dimaksud, yakni ‘Penetapan Program Legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2026. Program Legislasi Kabupaten atau Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Qanun) disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Program Legislasi ini merupakan langkah awal dalam pembentukan produk hukum daerah berupa Qanun, baik diusulkan oleh Pemkab Bireuen ada delapan judul maupun yang diusulkan DPRK satu judul, jelas ketua Juniadi.

Sembari menerangkan, program legislasi bukan sekadar daftar rencana pembentukan Qanun, melainkan cerminan arah kebijakan pembangunan daerah, serta wujud komitmen politik dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bireuen secara menyerluruh, tutupnya. (*/non)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh dalam prosesi yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Jumat malam, 27 Februari 2026.

Pelantikan digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, asisten Sekda, staf ahli gubernur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan agar seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dan nafas kerja di setiap lini pemerintahan. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, lanjutnya, adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.

Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, hingga pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.

“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA bekerja optimal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Percepatan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga turut menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi misi Aceh 2025–2030.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

2. Dr. A. Murtala, M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.

3. Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA — Inspektur Aceh.

4. Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

6. Murthalamuddin, S.Pd, MSP — Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

7. Erwin Ferdinansyah, ST, MT — Kepala Dinas Pengairan Aceh.

8. Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

9. drh. Safridhal — Kepala Dinas Peternakan Aceh.

10. Reza Ferdian, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

11. Reza Saputra, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

12. Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

13. Taufik, ST, M.Si — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

14. Dr. Munawar, MA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

15. Asnawi, ST, M.S.M — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

16. Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

17. Budi Afrizal, SKM, MKM — Kepala Dinas Sosial Aceh.

18. Bahrón Bakti, ST, MT — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

19. Dr. Husnan, ST, MP — Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.

20. Bob Mizwar, S.STP, M.Si — Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.

21. Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si — Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

22. dr. Novita, Sp.JP(K) — Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

23. Zahrol Fajri, S.Ag, M.H — Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

24. Daniel Arca, A.Ks, M.Si — Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

25. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P — Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.(*)

Ketua Penggerak PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Nuraini, dampingi anak yatim berbelanja berupa baju lebaran bersama di Plaza Aceh, Sabtu (28/2/) 2026. (foto/istimewa)

MEDIANAD, COM,BANDA ACEH: Pada momen Ramadan tahun ini, Tim Penggerak PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh kembali menggelar aksi sosial tahunan berupa belanja baju lebaran bersama dan santunan di pusat perbelanjaan Mall Plaza Aceh, Sabtu (28/2/)b2026)

Ketua TP PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Nuraini menyampaikan bahwa. “Kegiatan ini merupakan tahun kedua pelaksanaan program santunan yang dirancang khusus untuk menyentuh sisi psikologis dan kebahagiaan anak-anak”.

Sebanyak 8 anak yatim didampingi langsung untuk memilih pakaian lebaran sesuai keinginan mereka. Menurut Nuraini, esensi dari kegiatan ini bukan sekadar memberikan bantuan materi, melainkan bentuk perhatian nyata agar anak-anak merasakan kasih sayang yang utuh dari lingkungan tempat tinggalnya.

“Kami ingin memberikan kebahagiaan setahun sekali ini dengan cara yang berkesan. Membawa mereka langsung ke pusat perbelanjaan memberikan euforia yang berbeda bagi anak-anak. Kami ingin mereka merasakan suasana lebaran seperti anak-anak lainnya,” ujar Nuraini.

Pemilihan lokasi belanja di Matahari Departement Store atau Plaza Aceh lantaran koleksi yang beragam, sehingga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagi yang tidak memiliki kendaraan, para pengurus PKK turut memfasilitasi transportasi dengan menjemput dan membawa mereka ke lokasi.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Nuraini memberikan apresiasi mendalam kepada Pemerintahan Gampong Cot Lamkuweuh: Terkhusus Pak Keuchik, Tuha Peut Gampong (TPG), Kepala Dusun, dan seluruh aparatur yang telah bersedekah.

“Kemudian kepada bapak H. Nazaruddin (Dek Gam), anggota DPR RI yang rutin memberikan dukungan setiap tahunnya serta Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) Aceh,” ungkapnya.

Nuraini menegaskan bahwa motivasi terbesar tim penggerak PKK dan aparatur gampong adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam memuliakan anak yatim.
“Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan memiliki kedekatan dengan beliau di surga. Inilah yang menjadi semangat kami untuk terus mengusahakan kegiatan ini ada setiap tahunnya,” tambahnya.

Kegiatan belanja bareng ini diakhiri dengan acara Buka Puasa Bersama, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat antara perangkat desa, pengurus PKK, dan anak-anak yatim.

“Harapannya, gerakan kecil dari kita ini dapat memotivasi masyarakat luas untuk lebih peduli dan memberikan perhatian lebih besar kepada sesama,” pungkasnya. (rel/non)

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo serta Bupati Mukhlis ST dalam kunjungan kerja di kabupaten tersebut, sekaligus meninjau langsung sejumlah infrastruktur/ bangunan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, Selasa (24/02) 2026. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM,BIREUEN: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, serta Bupati, H Mukhlis meninjau langsung sejumlah infrastruktur rusak akibat bencana hidrometeorologi, tanggal 26 November 2025 tahun lalu.

Dikesempatan tersebut, Menteri PUPR menuturkan, komitmen pemerintah pusat untuk membangun kembali sarana dan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen dan Aceh secara menyeluruh. Penanganan akan difokuskan pada infrastruktur pengendali banjir, jaringan irigasi, serta fasilitas umum yang menjadi urat nadi perekonomian warga.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga memastikan tahapan perencanaan dilakukan berbasis data lapangan yang akurat agar konstruksi yang dibangun lebih tahan terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa percepatan rehab-rekon Bireuen masuk dalam prioritas penanganan nasional. Masyarakat pun berharap realisasi pembangunan dapat segera dimulai, sehingga aktivitas ekonomi dan pertanian kembali normal tanpa dihantui risiko kerusakan berulang, tutup Menteri PUPR.

Hal senada diutrakan ketua DPRK Bireuenm dimana komit percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pasca musibah banjir dan tanah Longsor, kususnya di Bireuen harus ditanggulangi secara cepat, alias jangan berlarut-larut dan saling menyalahkan ditingkat elit.

Sementara itu, kunjungan kerja Menteri PUPR di Bireuen disambut Bupati Bireuen H. Mukhlis ST bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Pendopo Bupati.

Dimana pertemuan tertutup digelar dalam memaparkan data kerusakan, progres pendataan korban, hingga rencana teknis penanganan dan pemulihan infrastruktur terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan percepatan perbaikan sarana vital yang berdampak langsung di llahan aktivitas perekonomian dan pertanian masyarakat.

Menteri, Bupati dan ketua DPRK bersama rombongan juga meninjau langsung ke sejumlah titik kerusakan. Diantaranya yang ditinjau, Bendungan Juli yang mengalami kerusakan cukup signifikan akibat banjir bandang akhir tahun lalu.

Menteri PUPR menerima penjelasan teknis terkait dampak kerusakan terhadap sistem irigasi dan suplai air pertanian warga. Bendungan tersebut diketahui menjadi salah satu infrastruktur kunci bagi ribuan hektare lahan sawah di wilayah Juli dan sekitarnya.

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH secara kusus menjelaskan. Legislatif Bireuen mendukung secara penuh langkah percepatan Rehab-Rekon, tentu untuk keberhasilan semua itu, “pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan tidak berlarut-larut”.

Mengingat semua komponen berharap, pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran sera benar-benar dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat, khususnya petani yang terdampak langsung terhadap bencana, pinta ketua Juniadi SH dalam nada penuh harap. (**)

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wagub Fadhlullah (Dek Fad) diabadikan bersama, usai meninjau salah satu lokasi persawahan yang tertimbun banjir di Pijay, Sabtu (21/02) 2026.(foto/
ist)

MEDIANAD.COM, MEUREUDU: “Derita masyarakat Kecamatan Meurah Dua (KMD) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) Aceh pasca musibah banjir dan tanah lonsor/ bencana hidrometeorologi yang terjadi, Tanggal 26 November 2025 tahun lalu semakin menga-
nga, bahkan tanpa arah kehidupan
yang berarti, setelah kehilangan segalanya akibat musibah yang maha dasyat dan takterlingan sama sekali dimaksud”.

Sekarang warga KMD yang rumahnya hilang dan tertimbun lumpur, ada yang masih berteduh dibawah ditenda bantuan, numpang dirumah tetangga, serta tinggal di lokasi hunian sementara (Huntara).
“Sangat naif dan sangat tidak enak masyarakat mengharapkan belahan bantuan dari donatur dan relawan secara berkepanjangan”.

Dengan demikian, satu-satunya jalan bagi warga KMD dan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, meminta pemerintah pusat melalui kementrian terkait, segera memperbaiki sawah warga yang rusak tertimbun lumpur banjir.

Rekonstruksi sawah warga kami yang rusak harus disegerakan, “mengingat secara umum masyarakat KMD mata pencaharian sehari-hari bertani disawah bahkan bisa panen setahun 3 kali sebelum musibah banjir’.

Sekarang semuanya sudah sirna, hancur dan hilang juga kehihudupan warga sehari-hari menjadi hampa tak terarah, pinta sejumlah Keuchik dalam Kecamatan Meurah Dua kepada Online MEDIANAD.COM beberapa hari yang lalu.

Sembari berharap, selain pemulihan persawahan warga juga meminta pemerintah mencari solusi dan membantu masyarajat bagaimana membersihkan rumah yang tertimbun lumpur.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pijay, Sibral Malasyi juga meminta dukungan konkret dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pemulihan sekitar 1.500 hektare sawah yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Meurah Dua.

Permintaan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera dalam peninjauan lokasi terdampak bencana dimaksud, Sabtu (21/02) 2026.

Dimana pendataan sementara jelas Bupati. “Sekitar 1.500 Hektare (H) sawah mengalami kerusakan berat dengan ketebalan lumpur mencapai 50 cm hingga 1 meter. Selain itu, ribuan hektare lahan pertanian warga lainnya juga ada terdampak ringan hingga sedang.

Jika tidak segera diperbaiki secara komprehensif, berpotensi menurunkan produktivitas dan mengganggu hasil panen.

Mengingat, “sektor pertanian tulang punggung perekonomi masyarakat Pijay secara umum dan kalkulasikan”, dari total 8.800 hektare lahan pertanian yang dimiliki di Pihay, sebagian besar menjadi sumber penghidupan utama warga.

Dengan demikian, “pemulihan lahan pertanian bukan hanya perbaikan fisik, tetapi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah serta keberlangsungan ekonomi petani pasca bencana”, pinta Bupati.

Sembari dikesempatan itu, mengharapkan. Kementan dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat berat untuk pengerukan lumpur, perbaikan struktur tanah, serta pendampingan teknis, sehingga lahan dapat kembali produktif dalam waktu relatif singkat.

“Percepatan pemulihan sangat penting agar petani dapat segera kembali menanam dan roda perekonomian desa tidak terhenti secara berkepanjangan, tukas Bupati dalam nada penuh harap. (zulmahdi/*)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Pemerintah Aceh memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 telah memasuki tahap realisasi sejak resmi ditetapkan pada 12 Februari lalu. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini mulai menyiapkan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing sebagai dasar penyerapan anggaran di awal tahun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa tahapan realisasi APBA telah berjalan dan menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi daerah. Menurutnya, proses ini menandai dimulainya berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari anggaran daerah tahun berjalan.

“Sejumlah media, termasuk meugang.com juga merilis”. Salah satu contoh nyata realisasi APBA yang telah dirasakan masyarakat adalah pelaksanaan program pasar murah serentak di seluruh Aceh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Program tersebut digelar atas instruksi Gubernur Aceh sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan Pemerintah Aceh, lanjut Muhammad, juga telah menginstruksikan seluruh SKPA agar mempercepat proses realisasi anggaran. Langkah percepatan ini dipandang penting untuk mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, memperluas lapangan kerja, serta memastikan manfaat APBA segera dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Di sisi lain, realisasi APBA 2026 juga diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan Aceh pascabencana. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota terus melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah supervisi pemerintah pusat, terutama pada sektor infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan pelayanan dasar yang terdampak bencana.

Pemerintah Aceh optimistis percepatan realisasi anggaran akan menjadi motor kebangkitan daerah. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat, APBA 2026 diharapkan mampu mempercepat pemulihan, menggerakkan ekonomi rakyat, serta mewujudkan Aceh yang lebih tangguh, produktif, dan bangkit pascabencana. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Satpol PP/Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mengamankan tujuh pria terindikasi waria di Taman Kota Krueng Aceh karena diduga melanggar syariat Islam. Razia dipicu laporan masyarakat yang resah atas lokasi tersebut yang kerap menjadi tempat berkumpul LGBT.

Operasi rutin tim kalong berlangsung sekitar pukul 04.11 WIB, Rabu (18/2/2026). Para pria terjaring saat berkumpul di area publik yang sering dikunjungi warga. Mereka dibawa ke Kantor Satpol PP/WH untuk pendataan dan pemeriksaan. Hasilnya, tiga orang dipulangkan dengan pengawasan, sementara empat lainnya menjalani penyidikan lanjutan.

Petugas mencurigai identitas mereka sebagai pelaku LGBT berdasarkan penampilan dan perilaku. “Kami bergerak berdasarkan laporan masyarakat bahwa tempat itu kerap dijadikan perkumpulan kaum LGBT,” ujar Kasatpol PP/WH Banda Aceh, M Rizal, dalam keterangannya, Kamis (19/2/) 2026.

“Online Penanews.co.id juga merilis”.Temuan HIV dari pemeriksaan kesehatan dalam proses penyidikan, pemeriksaan kesehatan rutin mengungkap fakta mengejutkan: tiga dari empat yang diamankan terkonfirmasi positif HIV.

Mereka sebelumnya diamankan karena diduga melanggar syariat dan terindikasi waria. Setelah hasil tes keluar, kami langsung rujuk ke rumah sakit untuk pendampingan serta layanan kesehatan sesuai prosedur.

Ketiganya menerima pengobatan antiretroviral, konseling, dan pemantauan medis melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan syariat.

Komitmen Non-Diskriminatif dari Pemko
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan penanganan kasus tetap berprinsip kerahasiaan identitas dan non-diskriminatif.
“Ini wujud komitmen kami memperkuat pengawasan syariat secara berkelanjutan dan humanis. Tanpa stigma yang menghambat pencegahan,” katanya saat ditemui di Balai Kota.

Illiza menambahkan koordinasi lintas sektor untuk pelanggar dengan kebutuhan kesehatan khusus. “Layanan diberikan penuh privasi data pribadi.”

Strategi Penguatan Syariat ke Depan Kasus ini memperkuat pengawasan di ruang publik Banda Aceh sebagai ibu kota Aceh.

Strategi meliputi patroli terpadu malam hari, edukasi norma syariat kepada masyarakat, serta sinergi dengan aparat keamanan, kesehatan, dan ulama. Hingga kini, empat pria yang diamankan menjalani proses hukum administratif sesuai Perda Syariat Islam Aceh, sementara yang dirujuk terus dipantau, tutup Walikota. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marwan Nusuf, B.HSc., M.A sembari mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi juga menyampaikan arti penting dan kelebihan bulan yang sangat mulia ini.

Serta mengajak seluruh umat Muslim, menjadikan momentum Bulan Suci Ramadhan sebagai sarana meningkatkan keimanan, ketakwaan, memperkuat integritas, serta etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ramadhan adalah bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. “Mari kita sambut dengan hati yang bersih, niat yang tulus, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel”.

Pesan Kadis yang terlihat akrap dengan semua komponen masyarakat tersebut, lewat siaran Pers yang diterima awak media liputan Banda Aceh, Selasa (17/02) 2026.

Sembari menambahkan bahwa, nilai-nilai Ramadhan seperti kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian sosial harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di Aceh.

Marwan Nusuf juga berharap, melalui semangat Ramadhan, seluruh aparatur dapat semakin solid dan berintegritas dalam mendukung iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh, pintanya.
Dan sekali lagi, “selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1447 H”. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah, serta tugas pengabdian”.

Pesannya secara umum kepada seluruh masyarakat Aceh dan khususnya jajaran pegawai DPMPTSP Aceh. (ml/rel)