BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Kawasan pengembangan Industri perikanan kawasan pelabuhan samudra Lampulo Banda Aceh sudah dibangun sekolah MAN model Banda Aceh.

Dulunya lahan ini di beli oleh pemerintah Aceh melalui dinas kelautan perikanan Aceh ( DKP) puluhan hektare bertujuan untuk membangun industri perikanan skala besar dan moderen, karena pelabuhan Lampulo adalah satu satunya pelabuhan samudra yang ada di Sumatera.

Menurut informasi yang didapat oleh media ini dikawasan pelabuhan samudra Lampulo Banda Aceh, bahwa tahun 2024 pihak dinas kelautan dan perikanan aceh telah membangun pagar, dengan sumber dana APBA.

Namun tidak lama kemudian didalam pagar-pagar tersebut sudah dibangun pembangunan gedung sekolah MAN model Banda Aceh, sekarang sekolah MAN tersebut sudah mulai berfungsi setelah diresmikan olek menteri Agama Indonesia Prov Dr.KH Nasaruddin Umar ,MA , pada Rabu (12/8/2026).

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa dibangun sekolah MAN,  karena dulunya pihak pemerintah Aceh melalui DKP Aceh membeli tanah tersebut untuk perkembangan pembangunan industri perikanan yang terbesar di Sumatera.

Menurut informasi bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh pemerintah Aceh kepada Departemen Agama atau lembaga pertikal dengan seluas 3 , 5 hektar dan juga sudah ada persetujuan DPRA.(lem)

MEDIANAD.COM, SIMEULUE – Hujan menyambut kedatangan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir dan rombongan, saat tiba dii SD Negeri 7 Simeulue Barat, di Desa Lhok Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Rabu (5/8/2026) siang.

Tak mudah mencapai Lhok Makmur, Kak Na dan rombongan harus menempuh perjalanan selama 5 jam untuk bisa tiba di salah satu desa terluar tersebut. Tak hanya jalur darat, rombongan bahkan harus menyeberang menggunakan rakit. Selanjutnya, melanjutkan perjalanan selama 1 jam lagi untuk tiba di Desa Lhok Makmur.

“Kami mohon maaf kepada ananda semua serta para dewan guru karena sudah pukul 14.30 Wib masih berada di sekolah. Sejak pukul 8.00Wib kami telah bergerak dari Sinabang. Namun karena jarak serta akses jalan, pukul 14.00 Wib kami baru tiba di sini,” ujar Kak Na menjelaskan.

Selain dalam rangka pembinaan PKK di Desa Lhok Makmur, kehadiran Kak Na di salah satu wilayah terluar Aceh ini juga untuk membagikan tas dan alat tulis serta paket makanan olahan serba ikan kepada para siswa di SD Negeri 7 Simeulue Barat.

“Rajin-rajin belajar, agar ananda cerdas dan bisa menggapai semua yang ananda cit-citakan. Selain itu, karena Simeulue merupakan daerah kepulauan, maka ananda harus gemar makan ikan ya, karena ikan memiliki kandungan protein baik yang sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang ananda semua,” imbau Kak Na kepada anak-anak yang antusias mengerumuninya di halaman sekolah.

“Tadi bunda ada bertanya dengan beberapa anak, katanya ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada ingin jadi polisi. Nah untuk menjadi polisi ananda tentu harus memiliki tinggi badan yang sesuai syarat. Karena itu harus hemat

Selain memberi makanan olahan serba ikan kepada, Kak Na juga membagikan jajanan makanan ringan dan “salam tempel” kepada para siswa.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Simeulue Lulu El Zahrah M Nasrun, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TP PKK Aceh ke Desa Lhok Makmur.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Simeulue Barat Aci Hardista, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Ketua TP PKK Aceh ke Kecamatan Simeulue Barat.

“Kehadiran Ibu di sini bukan sekedar kunjungan kerja tetapi sebuah dorongan semangat bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi bagi masyarakat, khususnya dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Karena itu, kami mengharapkan dukungan, pembinaan dan saran dari Ibu Ketua TP PKK Aceh agar kami bisa berbuat lebih baik lagi,” ujar Aci.

“Kami warga Desa Lhok Makmur menyampaikan salam ta’zim dan penghormatan kepada Bapak Gubernur Mualem. Terima kasih atas kunjungan Ibu ke desa kami,” pungkas Aci.

Kegiatan di SD Negeri 7 turut dihadiri oleh Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh T Adi Darma, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian serta sejumlah pejabat lainnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Mualem ingin membentuk tim Ferivikasi kelangkaan BBM dan Semen Andalas, menurut kami tidak perlu membentuk Tim.

Karena itu merupakan Tugas Pokok Koordinasi SKPA Energi sumber daya alam aceh( ESDMA) dan Perindustrian Aceh, dibawah koordinasi Asisten Perekonomian Sekda Aceh.

Kelangkaan BBM bio solar akibat dugaan Pihak Pertamina dan SPBU memasok kebutuhan pengusaha tambang illegal di pegunungan Aceh, sementara kelangkaan semen lebih dari pengangkutan semen produk PT Semen Andalas mengirim hasil produksi ke Medan, untuk kebutuhan Semen Sumatra Utara. Sebut Fuadi pengamat ekonomi Aceh.

Jadi jangan asal ada persoalan bentuk tim yg memboroskan APBA saja.

Hasil penelusuran Wartawan MEDIANAD bahwa Produksi dan Pemuatan semen untuk kebutuhan Aceh lebih dari cukup, dugaan sementara para Distributor menggudangkan pasokan semen untuk menaikkan harga. (non)

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH : Gubernur Aceh Mualem ingin membentuk tim Ferivikasi kelangkaan BBM dan Semen Andalas, menurut kami tidak perlu membentuk Tim.

Karena itu merupakan Tugas Pokok Koordinasi SKPA Energi Sumber Daya Alam Aceh( ESDMA) dan Perindustrian Aceh, dibawah koordinasi Asisten Perekonomian Sekda Aceh.

Kelangkaan BBM bio solar akibat dugaan Pihak Pertamina dan SPBU memasok kebutuhan pengusaha tambang illegal di pegunungan Aceh, sementara kelangkaan semen lebih dari pengangkutan semen produk PT Semen Andalas mengirim hasil produksi ke Medan, untuk kebutuhan Semen Sumatra Utara. Sebut Fuadi pengamat ekonomi Aceh.

Jadi jangan asal ada persoalan bentuk tim yg memboroskan APBA saja.( non)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melantik Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Rabu (5/8/2026). Pelantikan tersebut mengakhiri proses panjang pergantian pimpinan BPMA yang sebelumnya diwarnai perbedaan penilaian terhadap kinerja Kepala BPMA sebelumnya, Nasri Djalal.

Pengangkatan Mawardi sekaligus menandai diterimanya usulan Pemerintah Aceh yang sejak April 2026 meminta Menteri ESDM memberhentikan Nasri Djalal sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam surat Gubernur Aceh Nomor R.800.1.3.3/4147 tertanggal 20 April 2026, Nasri dinilai tidak cakap menjalankan tugas dan fungsi serta dianggap melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPMA dan/atau Pemerintah Aceh.

Padahal, sekitar satu setengah bulan sebelumnya, Komisi Pengawas BPMA melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawas BPMA Tahun 2025 justru memberikan penilaian positif terhadap kinerja BPMA di bawah kepemimpinan Nasri.

Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Komisi Pengawas Ariana Soemanto pada 2 Maret 2026 itu, BPMA memperoleh realisasi kinerja organisasi sebesar 112,34 persen dengan predikat “Istimewa”, realisasi investasi mencapai 99,74 persen, lifting migas sebesar 126,7 persen, serta nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) berpredikat A (Memuaskan).

Kontras antara dua dokumen resmi tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah Pintoe.co mengungkap adanya perbedaan penilaian terhadap kinerja Kepala BPMA hanya dalam rentang sekitar 49 hari.

Nasri Djalal saat itu juga mempertanyakan dasar penilaian Pemerintah Aceh. Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2015, pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPMA adalah Komisi Pengawas, bukan gubernur. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya evaluasi Komisi Pengawas yang menjadi dasar usulan pemberhentian dirinya.

Polemik Riwayat Pendidikan Mawardi Belum Terjawab

Di sisi lain, pelantikan Mawardi Nur berlangsung ketika polemik mengenai riwayat pendidikannya masih belum memperoleh penjelasan.

Sebelumnya, Pintoe.co mengungkap bahwa dalam sejumlah dokumen riwayat hidup yang pernah dipublikasikan, Mawardi mencantumkan dirinya sebagai alumni University of California, Irvine (UC Irvine).

Namun, berdasarkan keterangan resmi yang diterima Pintoe.co dari pihak UC Irvine, universitas tersebut menyatakan tidak menemukan catatan atas nama Mawardi Nur dalam basis data mahasiswa maupun alumni.

Hingga berita ini ditulis, Mawardi Nur belum memberikan dokumen yang dapat memverifikasi klaim tersebut.

Saat pertama kali dimintai konfirmasi oleh Pintoe.co, Mawardi tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai riwayat pendidikannya dan hanya mengajak wartawan untuk bertemu sambil ngopi. Ajakan tersebut ditolak karena yang dibutuhkan adalah klarifikasi dan dokumen pendukung atas klaim pendidikan yang dipublikasikannya.

Pelantikan Mawardi sebagai Kepala BPMA membuat polemik tersebut kembali menjadi perhatian publik, mengingat hingga kini belum ada penjelasan ataupun bukti yang dapat mengonfirmasi klaim pendidikan yang bersangkutan.

Lahir di Madat, Aceh Timur, pada 1 Februari 1990, Mawardi Nur menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) sejak Maret 2025. PEMA merupakan badan usaha milik Pemerintah Aceh yang memiliki anak perusahaan di sektor minyak dan gas bumi, yakni PT Pema Global Energi (PGE).

Di kalangan publik Aceh, Mawardi juga dikenal sebagai keponakan T. Irsyadi, salah satu orang dekat Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Irsyadi diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Salmawati, salah satu istri Mualem yang kini menjabat anggota DPR Aceh melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

Pada Pemilu 2024, Mawardi Nur juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR Aceh dari Partai Gerindra, namun tidak terpilih.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH : Hari ini kejadian kecelakaan terjadi jalan T.Iskandar dipusat pasar simpang tujuh Ulee Kareng Banda Aceh pada hari Minggu (26 /7/2026), pukul 8.00 WIB pagi tadi.

Kecelakaan ini bukan yang pertama, sudah terjadi 4 kecelakaan di lokasi yang sama. Hal ini diakibatkan karena kondisi jalan yang sudah lama rusak dan berlobang. Sehingga banyak memakan korban.

Kejadian hari ini juga karena korban mau menghindari lobang malah terperosok pada lobang yang lain, sehingga korban yang mengendarai roda dua jatuh dan segera dilarikan kerumah sakit untuk dilakukan perawatan.

Peristiwa ini sudah sering dilaporkan pada instansi terkait, namun sampai saat ini masih belum adanya tindakan nyata perbaikan.

Yang menjadi pertanyaan adalah di jalan tersebut sering berlalu lalang para petinggi pemerintah baik itu pemerintah pusat (menteri) maupun pihak DPR RI, serta juga sering berlalu lalang pemerintah provinsi dan pemerintah kota Banda Aceh begitu juga dengan anggota DPR Aceh dan DPRK Banda Aceh, apakah tidak adanya upaya pihak Pemerintah merealisasikan.

Jalan dibiarkan berlubang, belum lagi ketika musim hujan, bagian lubang akan tergenang air dan menutupi lubang-lubang di badan jalan.

Pertanyaannyah, jalan tersebut tetap dibiarkan hancur ataukah memang akibat kaca mobil hitam maka tidak nampak jalan berlobang, atau dibiarkan untuk hancur sekalian biar banyak terjadi kecelakaan , atau memang untuk memperbaiki jalan tersebut sudah habis anggaran karena tidak ada dana.(lem)

Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — MAA Dukung Revitalisasi Kelembagaan Adat untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

Kebakaran hutan dan lahan selama ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Sehubungan dengan itu, pada tahap pertama MAA telah melaksanakan Focus Group Discussion beberapa bulan lalu bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah NGO dan lembaga lain yang fokus pada isu kehutanan di Aceh.

Salah satu poin penting dari FGD tersebut adalah upaya merevitalisasi dan memberdayakan kembali Pawang Uteun yang ada di seluruh Aceh.

Menurut Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf, MAA bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan segera mengambil langkah cepat dengan melakukan need assessment. Tujuannya untuk mengevaluasi kembali kelembagaan adat yang ada di Aceh, seperti Pawang Uteun dan Peutua Seuneubok di seluruh wilayah.

Selain itu, MAA juga akan memperkuat hukum adat uteun dan hukum adat seuneubok. Hukum adat terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan segera ditindaklanjuti guna menjaga kelestarian hutan dan kelancaran aliran sungai di Aceh.

“MAA berharap dengan kembali berfungsi panglima uteuen dan peutua seuneubok, akan menekan aktivitas penambangan ilegal,” sebut Prof Yusri Yusuf, kepada awak Media, Jum’at (24/7/2026)9.

Yusri Yusuf juga menyebutkan, untuk mempercepat hadirnya kembali kedua lembaga adat tersebut, pihak MAA kembali koordinasi dengan MAA kabupaten kota serta lembaga NGO yang konsentrasi terhadap kelestarian hutan Aceh, katanya. (**)