MEDIANAD.COM, BANDA ACEH : Hari ini kejadian kecelakaan terjadi jalan T.Iskandar dipusat pasar simpang tujuh Ulee Kareng Banda Aceh pada hari Minggu (26 /7/2026), pukul 8.00 WIB pagi tadi.

Kecelakaan ini bukan yang pertama, sudah terjadi 4 kecelakaan di lokasi yang sama. Hal ini diakibatkan karena kondisi jalan yang sudah lama rusak dan berlobang. Sehingga banyak memakan korban.

Kejadian hari ini juga karena korban mau menghindari lobang malah terperosok pada lobang yang lain, sehingga korban yang mengendarai roda dua jatuh dan segera dilarikan kerumah sakit untuk dilakukan perawatan.

Peristiwa ini sudah sering dilaporkan pada instansi terkait, namun sampai saat ini masih belum adanya tindakan nyata perbaikan.

Yang menjadi pertanyaan adalah di jalan tersebut sering berlalu lalang para petinggi pemerintah baik itu pemerintah pusat (menteri) maupun pihak DPR RI, serta juga sering berlalu lalang pemerintah provinsi dan pemerintah kota Banda Aceh begitu juga dengan anggota DPR Aceh dan DPRK Banda Aceh, apakah tidak adanya upaya pihak Pemerintah merealisasikan.

Jalan dibiarkan berlubang, belum lagi ketika musim hujan, bagian lubang akan tergenang air dan menutupi lubang-lubang di badan jalan.

Pertanyaannyah, jalan tersebut tetap dibiarkan hancur ataukah memang akibat kaca mobil hitam maka tidak nampak jalan berlobang, atau dibiarkan untuk hancur sekalian biar banyak terjadi kecelakaan , atau memang untuk memperbaiki jalan tersebut sudah habis anggaran karena tidak ada dana.(lem)

Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — MAA Dukung Revitalisasi Kelembagaan Adat untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

Kebakaran hutan dan lahan selama ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Sehubungan dengan itu, pada tahap pertama MAA telah melaksanakan Focus Group Discussion beberapa bulan lalu bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah NGO dan lembaga lain yang fokus pada isu kehutanan di Aceh.

Salah satu poin penting dari FGD tersebut adalah upaya merevitalisasi dan memberdayakan kembali Pawang Uteun yang ada di seluruh Aceh.

Menurut Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf, MAA bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan segera mengambil langkah cepat dengan melakukan need assessment. Tujuannya untuk mengevaluasi kembali kelembagaan adat yang ada di Aceh, seperti Pawang Uteun dan Peutua Seuneubok di seluruh wilayah.

Selain itu, MAA juga akan memperkuat hukum adat uteun dan hukum adat seuneubok. Hukum adat terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan segera ditindaklanjuti guna menjaga kelestarian hutan dan kelancaran aliran sungai di Aceh.

“MAA berharap dengan kembali berfungsi panglima uteuen dan peutua seuneubok, akan menekan aktivitas penambangan ilegal,” sebut Prof Yusri Yusuf, kepada awak Media, Jum’at (24/7/2026)9.

Yusri Yusuf juga menyebutkan, untuk mempercepat hadirnya kembali kedua lembaga adat tersebut, pihak MAA kembali koordinasi dengan MAA kabupaten kota serta lembaga NGO yang konsentrasi terhadap kelestarian hutan Aceh, katanya. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Perkembangan terbaru penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh menunjukkan tren positif. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap).

“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun.

Hal itu disampaikan M. Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Pada rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah wilayah terdampak, Nasir mendetailkan angka 99 persen pembangunan Huntara.

“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” katanya.

Pemerintah Aceh, Nasir menambahkan, kini mulai fokus pada percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” katanya.

Sedangkan sektor transportasi, Nasir menjelaskan, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional kini telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga sudah kembali dapat difungsikan oleh masyarakat.

Terkait dukungan anggaran, Sekda Aceh menjelaskan bahwa realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan, di mana sebanyak 353 paket (46,1 persen) di antaranya telah resmi memasuki pengerjaan fisik di lapangan.

“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48%),” kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah.

“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran, Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh juga mendorong pemulihan konektivitas dan efektivitas koordinasi antarlembaga.

“Kami mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat,” katanya.

Usulan tersebut mencakup 10 ruas jalan prioritas yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.

“Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah,” ujarnya.

“Efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.”

Nasir juga menyarankan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap K/L agar setiap kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.(*)

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Foto: Humas Aceh.

MEDIANAD.COM, LOMBOK BARAT – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Rapat kerja tersebut menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan daerah dalam mengawal program prioritas nasional serta mempercepat pembangunan di daerah.

Gubernur Aceh mengikuti rapat kerja didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait.

Rapat kerja dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima meminta para gubernur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang membahas agenda kelembagaan organisasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, APPSI merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan kebijakan, dan membangun kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzakir Manaf.

Menurut Gubernur, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja APPSI merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah, mendukung agenda strategis nasional, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026). Foto: Humas Aceh.

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH-  Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir.

Ia mengatakan Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Menurut Nasir, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.

“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir.

Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.

“Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan.

Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

“Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prof. Zudan.

Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang menjadi fokus organisasi ke depan. Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Ia menegaskan seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

“Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Menyambut hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027 yang akan dimulai pada Senin, 13 Juli 2026, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengimbau para ayah atau wali ayah di Kota Sabang untuk mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Sabang Nomor 400.13/1911 tentang Himbauan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, sekaligus mendukung salah satu program Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Wali Kota Sabang mengatakan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen hari pertama sekolah memiliki makna yang besar bagi anak. Selain memberikan dukungan emosional, kehadiran ayah juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap proses pendidikan anak sejak dini.

“Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Kehadiran ayah saat mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan bentuk perhatian, kasih sayang, sekaligus motivasi yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar anak,” kata Zulkifli, Minggu (12/7).

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut, Wali Kota Sabang juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang agar memberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai ayah atau wali ayah dan memiliki anak usia sekolah, sehingga dapat mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah.

Selain itu, seluruh kepala satuan pendidikan di Kota Sabang diimbau untuk menyambut kehadiran para ayah atau wali ayah dengan terbuka, serta menjadikan momentum tersebut sebagai sarana mempererat kemitraan antara sekolah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Zulkifli berharap Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah dapat menjadi budaya positif di Kota Sabang, serta mendorong semakin besarnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

“Saya mengajak seluruh ayah di Kota Sabang untuk meluangkan waktu mengantar putra-putrinya pada hari pertama sekolah. Langkah sederhana ini memiliki makna yang besar bagi tumbuh kembang anak dan menjadi wujud nyata bahwa pendidikan terbaik dimulai dari keluarga,” tutupnya.(man)