MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Perkembangan terbaru penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh menunjukkan tren positif. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap).

“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun.

Hal itu disampaikan M. Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Pada rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah wilayah terdampak, Nasir mendetailkan angka 99 persen pembangunan Huntara.

“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” katanya.

Pemerintah Aceh, Nasir menambahkan, kini mulai fokus pada percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” katanya.

Sedangkan sektor transportasi, Nasir menjelaskan, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional kini telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga sudah kembali dapat difungsikan oleh masyarakat.

Terkait dukungan anggaran, Sekda Aceh menjelaskan bahwa realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan, di mana sebanyak 353 paket (46,1 persen) di antaranya telah resmi memasuki pengerjaan fisik di lapangan.

“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48%),” kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah.

“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran, Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh juga mendorong pemulihan konektivitas dan efektivitas koordinasi antarlembaga.

“Kami mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat,” katanya.

Usulan tersebut mencakup 10 ruas jalan prioritas yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.

“Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah,” ujarnya.

“Efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.”

Nasir juga menyarankan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap K/L agar setiap kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.(*)

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Foto: Humas Aceh.

MEDIANAD.COM, LOMBOK BARAT – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Rapat kerja tersebut menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan daerah dalam mengawal program prioritas nasional serta mempercepat pembangunan di daerah.

Gubernur Aceh mengikuti rapat kerja didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait.

Rapat kerja dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima meminta para gubernur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang membahas agenda kelembagaan organisasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, APPSI merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan kebijakan, dan membangun kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzakir Manaf.

Menurut Gubernur, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja APPSI merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah, mendukung agenda strategis nasional, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026). Foto: Humas Aceh.

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH-  Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir.

Ia mengatakan Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Menurut Nasir, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.

“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir.

Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.

“Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan.

Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

“Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prof. Zudan.

Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang menjadi fokus organisasi ke depan. Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Ia menegaskan seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

“Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Menyambut hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027 yang akan dimulai pada Senin, 13 Juli 2026, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengimbau para ayah atau wali ayah di Kota Sabang untuk mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Sabang Nomor 400.13/1911 tentang Himbauan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, sekaligus mendukung salah satu program Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Wali Kota Sabang mengatakan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen hari pertama sekolah memiliki makna yang besar bagi anak. Selain memberikan dukungan emosional, kehadiran ayah juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap proses pendidikan anak sejak dini.

“Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Kehadiran ayah saat mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan bentuk perhatian, kasih sayang, sekaligus motivasi yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar anak,” kata Zulkifli, Minggu (12/7).

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut, Wali Kota Sabang juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang agar memberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai ayah atau wali ayah dan memiliki anak usia sekolah, sehingga dapat mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah.

Selain itu, seluruh kepala satuan pendidikan di Kota Sabang diimbau untuk menyambut kehadiran para ayah atau wali ayah dengan terbuka, serta menjadikan momentum tersebut sebagai sarana mempererat kemitraan antara sekolah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Zulkifli berharap Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah dapat menjadi budaya positif di Kota Sabang, serta mendorong semakin besarnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

“Saya mengajak seluruh ayah di Kota Sabang untuk meluangkan waktu mengantar putra-putrinya pada hari pertama sekolah. Langkah sederhana ini memiliki makna yang besar bagi tumbuh kembang anak dan menjadi wujud nyata bahwa pendidikan terbaik dimulai dari keluarga,” tutupnya.(man)

MEDIANAD.COM,  SIGLI – Presiden Republik Indonesia Prabowo meresmikan bendungan rukoh kabupaten Pidie, acara peresmian dilakukan secara virtual oleh presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Jumat (10/7/2026).

Ini adalah peresmian serentak 5 bendungan yang ada di berbagai provinsi di Indonesia, kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi bendungan lombok Nusa tenggara Barat.

Di provinsi Aceh kegiatan peresmian dihairi oleh gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh sekretaris daerah M.Nasir,  Ketua DPRA Zulfadli, Pangdam Iskandar Muda mayjen TNI Hadi Susilo S.i..P. , Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setaean S.I.K. SH. M.H, Ka Binda Aceh Brigjen TNI Andri Pratiko Mulya,S.Kom. M.Kom, M.Han., Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, juga hadir Kapolres Pidie, AKBP Jaksa Mulyana ,S.I,K. M.I.K juga hadir Dandim Pidie 0102/Pidie Letkol inf Abdul Hadi serta penjabat lainnya.

Para tamu undangan melaksanakan salat Jumat di mushala Al,Ikhsan waduk rukoh selanjutnya pemutaran video profil pembangunan bendungan rukoh sebelum mengikuti peresmian secara virtual. Pada saat peresmian bapak presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan Pengan Nasional.

Presiden RI juga menyebutkan pembangunan bangsa membutuhkan kesinambungan kerja keras serta kolaborasi lintas pemerintahan . Sekarang kita meresmikan lima bendungan besar dengan nilai investasi sekitar Rp,9,79 Triliun, yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian serta menghasilkan tambahan sekitar satu juta ton beras setiap tahun kata presiden Prabowo.

Maka presiden mengajak semua elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan meningkatkan efesiensi pemerintahan. Dan juga harus meberantas korupsi, serta bekerja sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usai acara peresmian Sekretaris daerah Aceh serta dan Forkopimda provinsi dan kabupaten Pidie meninjau langsung bendungan rukoh yang baru diresmikan oleh presiden RI.

Sekda Aceh M.Nasir mengharapkan dengan telah diresmikan bendungan rukoh ini maka diharapkan menjadi solusi bagi kebutuhan air irigasi, terutama pada saat musim kemarau, bendungan strategis ini menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, mengurangi risiko gagal panen serta meningkatkan produktivitas menuju kesejahteraan rakyat petani di kabupaten Pidie, peresmian bendungan rukoh menjadi momentum penting dalam mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pidie melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.(lem)

MEDIANAD.COM, MEDAN -Nama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Jamal, resmi terukir indah diabadikan di Prasasti Kota Tangguh bersama 97 Wali Kota se-Indonesia lainnya . Monumen ikonik ini diresmikan di Taman Cadika, Medan, pada Kamis (2/7/2026), sebagai bagian dari rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Selain menghadiri seremoni peresmian, Illiza juga ikut serta dalam kegiatan senam pagi dan aksi penghijauan bersama para kepala daerah lainnya.

Lebih dari sekadar monumen biasa, Prasasti Kota Tangguh ini berdiri sebagai simbol nyata dari sinergi, konektivitas, dan ikatan persahabatan antarkota APEKSI. Kehadiran 98 nama wali kota pada monumen tersebut merefleksikan komitmen kolektif demi mewujudkan tata kelola kota yang tangguh, modern, dan prima dalam pelayanan publik.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan Monumen Kota Tangguh di tanah Medan ini, bukan sekadar monumen batu biasa. Prasasti ini menjadi simbol kehidupan dari sinergitas, interkoneksi dan ikatan yang kuat antar kota di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Rico Waas saat meresmikan bersama prasasti Kota Tangguh yang dirangkaikan dengan penanaman 120 bibit pohon, di Taman Cadika, Kamis (2/7/2026).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan sekaligus pemotongan pita oleh Wali Kota Medan Rico Waas selaku tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII, bersama dengan Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menariknya, prasasti setinggi 2,5 meter dan lebar 2 meter itu terukir nama-nama 98 Wali Kota se-Indonesia.

“Ini menandakan Bapak dan Ibu semua telah hadir ke Kota Medan, menanamkan benih baik untuk anak cucu kita. Karena sampai selama-lamanya, insya Allah nama Bapak dan Ibu akan selalu ada di sini,” kata Rico Waas dalam Berbagainya.

Rico Waas juga berharap prasasti Kota Tangguh ini akan menjadi pengingat bahwa seluruh pemerintah kota di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam membangun negeri.

“Karena kita satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan,” seraya berharap para Wali Kota akan kembali berkunjung ke Medan suatu hari nanti untuk mengenang kebersamaan yang telah terjalin.

Turut hadir dalam peresmian prasasti kota tangguh ini Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.

Sementara itu, adapun 120 bibit pohon yang ditanam dalam acara tersebut terdiri dari kenanga sebanyak 23 pohon, tabebuya pink 20 pohon, rambutan 15 pohon, mangga 20 pohon, duku 15 pohon, jambu bol 15 pohon dan trembesi 12 pohon.(*)

Foto kadis DKP Aceh menerima exavator dari kementerian perikanan dan kelautan RI

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kepala dinas kelautan dan perikanan Aceh Safrizal S,STP, M,Ec,Dev didampingi kabit tangkap Samsul Bahri SPi, MSi mengikuti rapat koordinasi Nasional akselerasi program prioritas nasional. ( PKPN) Sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat 2-3 juli 2026 di ballroom KKP GMB 3 lantai satu.

Rapat tersebut di ikuti oleh seluruh kepala dinas DKP Se provinsi di Indonesiavrapat ini di buka langsung oleh menteri KKP Sakti Bahyu Trenggono serta hadir menteri koordinator pangan juga RI Zulkifli Hasan juga Hadir Anggota DPR RI Titik Soeharto.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya mengatakan bahwa program kerja kita kedepan berfokus pada ekonomi biru swasembada pangan dan dukungan program bapak presiden RI, implementasi program mencakup pengembangan potensi ekonomi kelautan lokal kawasan konservasi hingga budidaya berkelanjutan.

Program prioritas bapak presiden yaitu, pengembangan kampung nelayan diberbagai desa pesisir vdiseluruh Indonesia program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta fasilitas infrastruktur masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengandeng kementerian dalam negeri untuk untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan teknis sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal ini dalam bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru dalam rangka mendukung program hilirisasi dan percapaian target swasembada pangan.

Bertajuk membangun kepemimpinan stransformasional mewujudkan Asta kita berbasis ekonomi biru swasembada pangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, para kepala dinas DKP adalah perpanjangan tangan pemerintah, maka implementasi ekonomi biru didaerah harus selaras dengan program pemerintah pusat.

Lima program prioritas KKP RI, yaitu perluasan kawasan konservasi penangkapan ikan terukur ,budidaya yang berkelanjutan pengelolaan pesisir dan pulau kecil serta penanganan sampah plastik dilaut, ini merupakan program agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80.

“Saya mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).

Gubernur Mualem mengatakan Polri adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Bahkan, ia melanjutkan, Polda Aceh telah mengedepankan kearifan lokal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Pada penamaan pun sekarang telah menjadi Polda Aceh Meutuah,” kata Mualem lagi.

Menurut Mualem, Polda Aceh telah mewujudkan integrasi antara kebijakan nasional, arahan kepemimpinan, dan kearifan lokal Aceh.

“Menjadi filosofi kepolisian yang berakar pada budaya, berlandaskan syariat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.

Gubernur Mualem menambahkan bahwa apa yang telah dilaksanakan Polri, khususnya Polda Aceh, adalah bagian dari pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama dalam pembangunan dan pemecahan masalah publik.

Disebutkan, pentahelix berangkat dari gagasan bahwa tidak ada satu sektor pun yang mampu menyelesaikan masalah kompleks sendirian.

“Sinergi kelima unsur (pemerintah (termasuk kepolisian), akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama yang efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Adapun peran lima unsur tersebut adalah pemerintah (termasuk kepolisian) sebagai regulator, fasilitator, dan perencana kebijakan; akademisi yang berkontribusi melalui penelitian, inovasi, dan penyediaan data ilmiah; dunia usaha sebagai penyedia modal, teknologi, dan keahlian manajerial, sekaligus pelaksana proyek; masyarakat yang mewakili kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi publik; dan media yang menyebarluaskan informasi, mengedukasi publik, serta membangun opini positif.

Karena itu, Mualem mengatakan kolaborasi dari berbagai unsur tersebut akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daerah.

“Sehingga, penguatan kerjasama yang baik itu perlu dijalankan terus. Sehingga Aceh tidak hanya aman tetapi juga nyaman. Ekonomi akan bertumbuh, dan rakyat sejahtera,” katanya. (*)