MEDIANAD.COM,  SIGLI – Presiden Republik Indonesia Prabowo meresmikan bendungan rukoh kabupaten Pidie, acara peresmian dilakukan secara virtual oleh presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Jumat (10/7/2026).

Ini adalah peresmian serentak 5 bendungan yang ada di berbagai provinsi di Indonesia, kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi bendungan lombok Nusa tenggara Barat.

Di provinsi Aceh kegiatan peresmian dihairi oleh gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh sekretaris daerah M.Nasir,  Ketua DPRA Zulfadli, Pangdam Iskandar Muda mayjen TNI Hadi Susilo S.i..P. , Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setaean S.I.K. SH. M.H, Ka Binda Aceh Brigjen TNI Andri Pratiko Mulya,S.Kom. M.Kom, M.Han., Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, juga hadir Kapolres Pidie, AKBP Jaksa Mulyana ,S.I,K. M.I.K juga hadir Dandim Pidie 0102/Pidie Letkol inf Abdul Hadi serta penjabat lainnya.

Para tamu undangan melaksanakan salat Jumat di mushala Al,Ikhsan waduk rukoh selanjutnya pemutaran video profil pembangunan bendungan rukoh sebelum mengikuti peresmian secara virtual. Pada saat peresmian bapak presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan Pengan Nasional.

Presiden RI juga menyebutkan pembangunan bangsa membutuhkan kesinambungan kerja keras serta kolaborasi lintas pemerintahan . Sekarang kita meresmikan lima bendungan besar dengan nilai investasi sekitar Rp,9,79 Triliun, yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian serta menghasilkan tambahan sekitar satu juta ton beras setiap tahun kata presiden Prabowo.

Maka presiden mengajak semua elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan meningkatkan efesiensi pemerintahan. Dan juga harus meberantas korupsi, serta bekerja sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usai acara peresmian Sekretaris daerah Aceh serta dan Forkopimda provinsi dan kabupaten Pidie meninjau langsung bendungan rukoh yang baru diresmikan oleh presiden RI.

Sekda Aceh M.Nasir mengharapkan dengan telah diresmikan bendungan rukoh ini maka diharapkan menjadi solusi bagi kebutuhan air irigasi, terutama pada saat musim kemarau, bendungan strategis ini menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, mengurangi risiko gagal panen serta meningkatkan produktivitas menuju kesejahteraan rakyat petani di kabupaten Pidie, peresmian bendungan rukoh menjadi momentum penting dalam mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pidie melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.(lem)

MEDIANAD.COM, MEDAN -Nama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Jamal, resmi terukir indah diabadikan di Prasasti Kota Tangguh bersama 97 Wali Kota se-Indonesia lainnya . Monumen ikonik ini diresmikan di Taman Cadika, Medan, pada Kamis (2/7/2026), sebagai bagian dari rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Selain menghadiri seremoni peresmian, Illiza juga ikut serta dalam kegiatan senam pagi dan aksi penghijauan bersama para kepala daerah lainnya.

Lebih dari sekadar monumen biasa, Prasasti Kota Tangguh ini berdiri sebagai simbol nyata dari sinergi, konektivitas, dan ikatan persahabatan antarkota APEKSI. Kehadiran 98 nama wali kota pada monumen tersebut merefleksikan komitmen kolektif demi mewujudkan tata kelola kota yang tangguh, modern, dan prima dalam pelayanan publik.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan Monumen Kota Tangguh di tanah Medan ini, bukan sekadar monumen batu biasa. Prasasti ini menjadi simbol kehidupan dari sinergitas, interkoneksi dan ikatan yang kuat antar kota di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Rico Waas saat meresmikan bersama prasasti Kota Tangguh yang dirangkaikan dengan penanaman 120 bibit pohon, di Taman Cadika, Kamis (2/7/2026).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan sekaligus pemotongan pita oleh Wali Kota Medan Rico Waas selaku tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII, bersama dengan Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menariknya, prasasti setinggi 2,5 meter dan lebar 2 meter itu terukir nama-nama 98 Wali Kota se-Indonesia.

“Ini menandakan Bapak dan Ibu semua telah hadir ke Kota Medan, menanamkan benih baik untuk anak cucu kita. Karena sampai selama-lamanya, insya Allah nama Bapak dan Ibu akan selalu ada di sini,” kata Rico Waas dalam Berbagainya.

Rico Waas juga berharap prasasti Kota Tangguh ini akan menjadi pengingat bahwa seluruh pemerintah kota di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam membangun negeri.

“Karena kita satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan,” seraya berharap para Wali Kota akan kembali berkunjung ke Medan suatu hari nanti untuk mengenang kebersamaan yang telah terjalin.

Turut hadir dalam peresmian prasasti kota tangguh ini Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.

Sementara itu, adapun 120 bibit pohon yang ditanam dalam acara tersebut terdiri dari kenanga sebanyak 23 pohon, tabebuya pink 20 pohon, rambutan 15 pohon, mangga 20 pohon, duku 15 pohon, jambu bol 15 pohon dan trembesi 12 pohon.(*)

Foto kadis DKP Aceh menerima exavator dari kementerian perikanan dan kelautan RI

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Kepala dinas kelautan dan perikanan Aceh Safrizal S,STP, M,Ec,Dev didampingi kabit tangkap Samsul Bahri SPi, MSi mengikuti rapat koordinasi Nasional akselerasi program prioritas nasional. ( PKPN) Sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat 2-3 juli 2026 di ballroom KKP GMB 3 lantai satu.

Rapat tersebut di ikuti oleh seluruh kepala dinas DKP Se provinsi di Indonesiavrapat ini di buka langsung oleh menteri KKP Sakti Bahyu Trenggono serta hadir menteri koordinator pangan juga RI Zulkifli Hasan juga Hadir Anggota DPR RI Titik Soeharto.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya mengatakan bahwa program kerja kita kedepan berfokus pada ekonomi biru swasembada pangan dan dukungan program bapak presiden RI, implementasi program mencakup pengembangan potensi ekonomi kelautan lokal kawasan konservasi hingga budidaya berkelanjutan.

Program prioritas bapak presiden yaitu, pengembangan kampung nelayan diberbagai desa pesisir vdiseluruh Indonesia program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta fasilitas infrastruktur masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengandeng kementerian dalam negeri untuk untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan teknis sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal ini dalam bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru dalam rangka mendukung program hilirisasi dan percapaian target swasembada pangan.

Bertajuk membangun kepemimpinan stransformasional mewujudkan Asta kita berbasis ekonomi biru swasembada pangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, para kepala dinas DKP adalah perpanjangan tangan pemerintah, maka implementasi ekonomi biru didaerah harus selaras dengan program pemerintah pusat.

Lima program prioritas KKP RI, yaitu perluasan kawasan konservasi penangkapan ikan terukur ,budidaya yang berkelanjutan pengelolaan pesisir dan pulau kecil serta penanganan sampah plastik dilaut, ini merupakan program agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80.

“Saya mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).

Gubernur Mualem mengatakan Polri adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Bahkan, ia melanjutkan, Polda Aceh telah mengedepankan kearifan lokal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Pada penamaan pun sekarang telah menjadi Polda Aceh Meutuah,” kata Mualem lagi.

Menurut Mualem, Polda Aceh telah mewujudkan integrasi antara kebijakan nasional, arahan kepemimpinan, dan kearifan lokal Aceh.

“Menjadi filosofi kepolisian yang berakar pada budaya, berlandaskan syariat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.

Gubernur Mualem menambahkan bahwa apa yang telah dilaksanakan Polri, khususnya Polda Aceh, adalah bagian dari pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama dalam pembangunan dan pemecahan masalah publik.

Disebutkan, pentahelix berangkat dari gagasan bahwa tidak ada satu sektor pun yang mampu menyelesaikan masalah kompleks sendirian.

“Sinergi kelima unsur (pemerintah (termasuk kepolisian), akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama yang efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Adapun peran lima unsur tersebut adalah pemerintah (termasuk kepolisian) sebagai regulator, fasilitator, dan perencana kebijakan; akademisi yang berkontribusi melalui penelitian, inovasi, dan penyediaan data ilmiah; dunia usaha sebagai penyedia modal, teknologi, dan keahlian manajerial, sekaligus pelaksana proyek; masyarakat yang mewakili kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi publik; dan media yang menyebarluaskan informasi, mengedukasi publik, serta membangun opini positif.

Karena itu, Mualem mengatakan kolaborasi dari berbagai unsur tersebut akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daerah.

“Sehingga, penguatan kerjasama yang baik itu perlu dijalankan terus. Sehingga Aceh tidak hanya aman tetapi juga nyaman. Ekonomi akan bertumbuh, dan rakyat sejahtera,” katanya. (*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Usia ke-61 tahun menjadi penanda kematangan Kota Sabang dalam perjalanan pembangunannya. Momentum Hari Ulang Tahun ini tidak hanya menjadi refleksi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat persatuan serta menjawab tantangan ekonomi melalui berbagai langkah pembenahan dan penguatan kebijakan pembangunan.

Pemerintah Kota Sabang bersama DPRK Sabang menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-61 Kota Sabang Tahun 2026 di Gedung DPRK Sabang. Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan Kota Sabang sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang.

Wali Kota Sabang dalam sambutannya menegaskan bahwa tema HUT ke-61 tahun ini, “Sabang Merajut Keberagaman dari Titik Nol Kilometer Indonesia”, bukan sekadar slogan, melainkan ajakan untuk memperkuat kolaborasi dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.

“Enam puluh satu tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah rekam jejak perjuangan, kerja keras, dan dedikasi kolektif seluruh elemen masyarakat dalam membangun beranda terdepan Indonesia,” ujar Wali Kota, Rabu (24/6).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan berbagai capaian pembangunan Kota Sabang yang patut disyukuri bersama. Di antaranya berbagai penghargaan di tingkat nasional, penguatan layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta keberhasilan program strategis di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Meski demikian, Wali Kota juga menyoroti adanya tantangan, khususnya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi kondisi pascabencana serta keterbatasan fiskal daerah.

“Di balik setiap tantangan selalu tersimpan peluang yang menunggu untuk dijemput. Sabang memiliki posisi strategis, kekayaan bahari, serta identitas sebagai Titik Nol Kilometer Indonesia yang tidak ternilai,” tegasnya.

Wali Kota Sabang menambahkan bahwa tantangan tersebut harus dijawab dengan langkah strategis dan kolaboratif, mulai dari penguatan kemitraan dengan pemerintah pusat dan Aceh, optimalisasi Free Trade Zone (FTZ) Sabang, penguatan investasi, pengembangan UMKM, hingga inovasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan responsif. Ia juga menekankan, arah pengembangan ekonomi dan investasi Sabang yang tengah diperkuat melalui berbagai inisiatif strategis.

“Sabang memiliki posisi yang sangat strategis dengan keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita berharap Sabang dapat berkembang menjadi hub internasional, termasuk melalui penguatan layanan ship to ship (STS) untuk aktivitas bongkar muat minyak serta optimalisasi potensi sumber daya air yang dimiliki daerah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain itu terdapat sejumlah langkah yang terus didorong, di antaranya penguatan kerja sama pengembangan geotermal Jaboi bersama PLN, promosi pariwisata Sabang di berbagai bandara dengan dukungan Angkasa Pura, serta upaya pembukaan kembali konektivitas penerbangan rute Sabang-Medan.

Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya membuka peluang investasi sektor maritim dan energi secara lebih terukur dan berkelanjutan.

“Tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri. Kita harus berani mengambil arah strategis baru demi Sabang yang lebih maju dan berdaya saing. Pada tahun 2027 nanti, aktivitas offshore Mubadala diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas Pelabuhan CT-3 BPKS sebagai bagian dari penguatan peran strategis Sabang dalam mendukung kegiatan ekonomi dan logistik kawasan,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum HUT ke-61 sebagai penguat komitmen kebersamaan dalam membangun Sabang yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat baru untuk melangkah lebih cepat dan lebih jauh, dengan tetap merajut kebersamaan dan menjaga persatuan,” pungkasnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026–2030 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).

Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.

Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem mengatakan, keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain menetapkan Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, RUPSLB juga menyetujui Faisal sebagai Komisaris Independen Bank Aceh Syariah serta Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026–2030.

RUPSLB PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas bupati dan wali kota se-Aceh.

Mualem berharap susunan baru komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kinerja bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Pemerintah Aceh secara berturut-turut.

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Hery Subowo, kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Senin (22/6/2026).

Sidang tersebut turut dihadiri Ketua DPR Aceh beserta unsur pimpinan dan anggota dewan, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang dinilainya sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

“Alhamdulillah tahun 2025 BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.,” ucapnya.

“Ini merupakan capaian opini WTP ke-11 secara berturut-turut. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tambah Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Mualem ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai batas waktu dan tata cara yang ditentukan. Kami berharap BPK RI dapat terus membimbing dan mengarahkan kami sehingga hasil tindak lanjut yang dilakukan tepat sebagaimana yang diharapkan dan tidak menimbulkan implikasi yang dapat merugikan kita semua,” kata Mualem.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI Hery Subowo menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta kecukupan pengungkapan informasi.

Hery menegaskan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa laporan keuangan telah sepenuhnya bebas dari potensi fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025,” ujar Hery.

Pada kesempatan tersebut, BPK RI juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung. BPK berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memperkuat tata kelola program pembangunan, termasuk yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh.(*)

BANDA ACEH MEDIANAD.COM – bedasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2025 BPK RI ditemukan adanya hutang belanja pemerintah Aceh sebesar Rp 655 milyar.

Dari jumlah tersebut sekitar Rp 836 milyar merupakan kewajibannya ban pada RSUD dr. Zainoel Abidin yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan sehingga berdampak terhadap terhadap kondisi keuangan rumah sakit, dan juga berpotensi mengganggu optimalisasi pelayanan serta kegiatan operasional rumah sakit.

BPK RI menemukan beberapa permasaalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Aceh. Walaupun secara umum permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2025.

Dan pada pengadaan multimedia yang dilaksakan oleh dinas pendidikan Dayah Aceh BPK RI menemukan ketidaksuaian dengan ketentuan yang berlaku serta adanya kelebihan pembayaran belanja, penatausahaan aset pada 4 (empat) SKPA dinilai belum tertib sehingga mengakibatkan hilangnya ketersediaan data dari adminitrasi barang milik daerah khususnya pada dinas Dayah Aceh.

BPK RI juga menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksuaian teknis pekerjaan pada beberapa kegiatan yang mengakibatkan kerugian pembayaran kepada pihak penyedia multimedia.

BPK RI mengharapkan pemerintah Aceh segera menetapkan langkah langkah strategis dalam penyelesaikan bebagai permasaalahan tersebut termasuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan pengawasan internal,dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada dewan perwakilan rakyat Aceh yang telah mengagendakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan ( LHP) atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2025.

“Kami dari seluruh jajaran pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2025.

Dan apresiasi kami kepada BPK RI atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah Aceh yang lebih baik.

Muzakir Manaf juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2025 merupakan pelaksanaan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2025 dan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja juga menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dengan Rahmat ALLAH serta semangat kesungguhan bekerja dan kedisiplinan kita semua dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Aceh kita dapat merealisasikan pendapatan dan belanja Aceh yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan kerja keras bersama dan disiplin yang tinggi capaian realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 10,70 triliun atau sebesar 100,08 persen dari yang ditargetkan”.

Sementara realisasi belanja Aceh sebesar Rp,10,65 triliun atau 95,42 persen dari yang direncanakan tahun 2025 BPK RI kembali memberikan openi wajar Tampa pengecualian ( WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025 dan ini merupakan capaian opini WTP ke 11 secara berturut turut.

Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

” Kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada BPK RI atas semua kepercayaan ini. Dan terhadap rekomendasi BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan ( LHP) atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2025 secara seksama akan kami tindak lanjuti sesuai dengan batas waktu dan tata cara yang ditentukan.(lem)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempan (UBBG) menyelenggarakan Kuliah Umum Internasional bertajuk “Beyond Borders: Academic Collaboration, Research and Global Student Experiences”.

Kegiatan berlangsung di aula kampus setempat, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Dilah bin Tuah, Dekan Faculty of Education, Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Dr. Dilah bin Tuah berbagi wawasan mengenai perkembangan pendidikan tinggi global dan peluang kolaborasi akademik antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan kepakarannya dalam bidang pendidikan, bahasa, komunikasi, serta pengembangan jejaring akademik internasional.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, dan Pendidikan Bahasa Inggris, serta dosen di lingkungan FKIP UBBG. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk memperluas perspektif internasional sekaligus membangun jejaring akademik yang lebih luas.

Acara dibuka secara resmi oleh Dekan FKIP UBBG Fitriati, S.Pd.I., M.Ed., Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa UBBG terus berupaya memperluas jejaring internasional melalui berbagai program akademik yang melibatkan perguruan tinggi di luar negeri.

“Kehadiran Dr. Dilah bin Tuah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi mahasiswa dan dosen untuk memperoleh wawasan global secara langsung dari akademisi internasional. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, serta mobilitas mahasiswa dan dosen,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Dr. Dilah bin Tuah menjelaskan pentingnya membangun kolaborasi akademik lintas negara sebagai strategi untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Beliau memaparkan berbagai peluang kerja sama yang dapat dilakukan antara perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia, mulai dari penelitian bersama, publikasi ilmiah internasional, pertukaran mahasiswa dan dosen, hingga pengembangan pengalaman belajar global (global student experiences).

Selain membahas kolaborasi akademik, Dr. Dilah juga menekankan pentingnya penguasaan keterampilan abad ke-21, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta literasi digital sebagai bekal bagi mahasiswa untuk bersaing di tingkat internasional.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat global. Sesi diskusi berlangsung secara interaktif. Mahasiswa dan dosen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog mengenai peluang studi lanjut, kerja sama penelitian, publikasi ilmiah internasional, serta berbagai program mobilitas akademik yang dapat mendukung pengembangan kompetensi global.

Rektor UBBG Prof. Dr Hj Lili Kasmini, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan internasional mahasiswa, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan dengan UNIMAS dan menjadi bagian dari komitmen UBBG dalam mendukung internasionalisasi perguruan tinggi serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi akademik yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan kerja sama antara UBBG dan UNIMAS, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, serta program pertukaran mahasiswa dan dosen yang memberikan manfaat bagi kedua institusi di masa mendatang.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Terima kasih juga untuk dekan FKIP dan jajarannya, mahasiswa yang antusias yang mengikuti kegiatan, serta panitia yang telah memprakarsai kegiatan ini,” tutupnya. (Kal)