MEDIANAD.COM,  BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat membuka kegiatan dan sekaligus melantik pengurus Duek Pakat Forum Anak Tanah Rencong (FATAR) Tahun 2026 di Hotel Grand Nanggroe Aceh, Banda Aceh, Sabtu (20/06/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyatakan bahwa anak-anak bukan sekadar generasi penerus masa depan, melainkan bagian krusial dari Aceh hari ini. Forum seperti FATAR dinilai bukan hanya sebagai ruang edukasi, tetapi juga wadah diskusi bagi anak untuk berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih baik.

“Suara, gagasan, dan harapan kalian memiliki nilai yang sangat penting dalam pembangunan Aceh ke depan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tidak hanya ingin mendengar tentang hak anak, tetapi juga mendengar langsung dari anak,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, Sekda M. Nasir mengingatkan para peserta untuk bijak memanfaatkan kemajuan digital. Ia berharap anak-anak Aceh menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berprestasi, alih-alih menjadi korban dampak negatif digitalisasi.

M. Nasir juga menekankan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi sebagai pilar utama harus terjalin mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah di semua tingkatan.

Selanjutnya, M, Nasir juga memastikan setiap anak di Aceh tumbuh sehat, mendapat pendidikan layak, terlindungi dari kekerasan, serta memiliki kesempatan setara untuk berkembang.

Menutup arahannya, M. Nasir membakar semangat para peserta agar tidak ragu menyuarakan pendapat demi melahirkan rekomendasi nyata. Dari forum Duek Pakat ini, diharapkan lahir gagasan strategis menuju Aceh yang lebih ramah anak, maju, dan bermartabat.

“Saya percaya bahwa dari ruangan ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan Aceh. Mungkin di antara kalian ada yang kelak menjadi guru, dokter, peneliti, pengusaha, ulama, bahkan pemimpin daerah dan pemimpin bangsa. Karena itu jangan pernah merasa bahwa usia kalian masih terlalu muda untuk berbuat baik dan membawa perubahan,” pungkas M.Nasir. (*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, S.IP., MPA., menerima Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026 dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Surat Usulan Pengurus SMSI Provinsi Aceh Nomor 048/SMSI-Aceh/VI/2026, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusi Nasir dalam mendorong kemajuan pemerintahan, pembangunan daerah, olahraga, serta kemitraan dengan media.

Bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, Nasir turut mengawal berbagai agenda reformasi birokrasi yang berhasil mengantarkan Pemerintah Aceh meraih predikat A- dalam evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh mencapai angka 82,73, meningkat dari 79,69 pada tahun sebelumnya yang masih berada pada predikat BB.

“Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Aceh dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” kata Ketua SMSI Pusat Firdaus MSi.

Selain itu, Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mencatat prestasi dengan menempati peringkat pertama di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh memperoleh skor 83,43 poin, sekaligus menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Sumatera. Prestasi tersebut menunjukkan semakin menguatnya kualitas demokrasi dan partisipasi publik di Aceh.

Dedikasi Nasir juga terlihat di bidang olahraga. Ia membantu Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah mempersiapkan kontingen Aceh pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 hingga berhasil menempatkan Aceh dalam jajaran enam besar nasional.

Ketangguhan kepemimpinannya juga terlihat saat Aceh menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025. Sebagai Kepala Pos Komando Penanggulangan Bencana Aceh, Nasir membangun koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota terdampak, serta berbagai unsur TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

“Di bidang komunikasi publik, Nasir dikenal sebagai figur yang terbuka dan menjalin kemitraan yang baik dengan insan pers,” kata Ketua SMSI Aceh Aldin Nainggolan. “Hubungan yang harmonis dengan berbagai organisasi media, termasuk SMSI, menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan informasi pembangunan yang transparan, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.”

Itulah sebabnya, kata Aldin, SMSI menganugerahkan penghargaan Tokoh Inspiratif Nasional 2026 kepada Nasir.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMSI atas penganugerahan ini. Harapan saya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh penerima anugerah untuk terus berkontribusi bagi kebaikan di masa depan Masyarakat menanti kinerja nyata dari kita,’ ujarnya.

“Karena itu, tanggung jawab kita adalah menjaga kepercayaan ini dan menjadikannya pemacu semangat untuk terus menebar manfaat bagi masyarakat luas,” tambah Nasir.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Aceh juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Aceh sedang berjuang mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu, ia mengharapkan dukungan dan perhatian dari seluruh insan pers dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan Aceh.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media, khususnya SMSI Aceh, yang selama ini secara konsisten membantu Pemerintah Aceh dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pendidikan di Aceh,” katanya.

Nasir menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata dan pengabdian yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga amanah ini dengan terus meningkatkan kinerja demi mewujudkan masa depan Aceh yang lebih maju, sejahtera, dan gemilang,” ujarnya.(*)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Tim Pemerintah Aceh memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (17/06/2026).

Dipandu Direktur PDOD (Penata Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Sumule Tumbo, dan Asisten I (Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Drs. Syakir, M.Si, diskusi mengerucut pada pembahasan inti revisi UUPA yaitu kewenangan dan fiskal.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menjelaskan bahwa terdapat tujuh inti pembahasan revisi UUPA. “Salah satunya mengenai alokasi Dana Otsus Aceh dan tata kelola Dana Otsus Aceh. Pemerintah Aceh tetap menyampaikan bahwa alokasi Dana Otsus Aceh adalah sebesar 2,5 persen,” kata Nurlis.

Selain itu, Nurlis menambahkan, pembahasan terkait dengan pengelolaan madrasah, pengaturan qanun dan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria), pengeloaan Pelabuhan dan bandar udara, pengelolaan gampong, kewenangan migas dan minerba, dan kewenangan pemberian izin investasi dan usaha di berbagai bidang.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Tim Revisi UUPA Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), menjelaskan secara umum terdapat pandangan yang sama antara Tim Pemerintah Aceh dan Tim Kemendagri. “Di samping itu, ada juga pandangan-pandangan dari Tim Kemendagri yang kita tidak sepaham dengan mereka, karena bagi kita kewenangan yang diberikan tidak boleh seperti lepas kepala tetap pegang ekor,” katanya.

Ampon Man menjelaskan, Aceh membutuhkan revisi UUPA agar seluruh norma-norma di dalam UUPA dapat dilaksanakan atau implimentasikan. “Artinya bukan mengubah substansinya. Apalagi UUPA itu lahir juga melibatkan internasional. Ini maha karya yang sebetulnya jika dapat dijalankan sangat berdampak pada kemajuan Aceh,” katanya.

Pada diskusi tersebut, Kemendagri melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait dengan revisi UUPA. Di antaranya dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementeriuan Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan dari Pemerintah Aceh, hadir Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, Plt. Kepala Biro Hukum, Dr. Dekstro Alfa, SH, M.H, Kepala Dinas ESDM, Asnawi, ST. M.S,M, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev Kepala Dinas Perhubungan, T. Faisal, ST, M.T, Plt. Kepala Dinas Dayah Aceh, Muhsin, S,Pd.I, M.Pd.I, Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh, Nasri Djalal.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga membawa tenaga ahli, yaitu Prof. Dr. Husni Jalil, Prof. Dr. Nazaruddin, Dr Zainal Abidin, dan Dr Usman Lamreung.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH,- Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam semangat tersebut, Wali Kota Sabang, H. Zulkifli H. Adam, menghadiri Pertemuan Pemerintah Aceh bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu (17/6).

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh dalam membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh itu turut dihadiri jajaran anggota Komisi II DPR RI, Ketua DPRA, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala instansi vertikal, serta sejumlah pejabat yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah, dan pertanahan.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, pengelolaan keuangan daerah, persoalan pertanahan, hingga percepatan pelaksanaan program strategis nasional dan daerah.

Wali Kota Sabang, H. Zulkifli H. Adam, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang yang penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, termasuk bagi wilayah kepulauan seperti Kota Sabang.

“Kota Sabang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang paling barat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang terintegrasi dan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kapasitas pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta dukungan regulasi yang dapat mempercepat pembangunan dan investasi.

Sebagai daerah yang berada di kawasan terluar Indonesia, Kota Sabang terus memperkuat perannya sebagai kawasan strategis di wilayah barat Indonesia melalui pembangunan yang terarah dan kolaboratif. Untuk itu, Pemerintah Kota Sabang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh guna memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih merata, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.(man).

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Acehinspirasi.coml Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung itu dihadiri tujuh anggota Komisi II, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta jajaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Aceh dan kabupaten/kota.

Pertemuan tersebut membahas rencana revisi UUPA yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini, khususnya terkait pengaturan sektor pertanahan.

Dalam forum itu, Komisi II DPR RI juga meminta pandangan Pemerintah Aceh terkait sejumlah isu strategis dalam revisi UUPA, termasuk masa depan Dana Otsus Aceh.

Sekda Aceh Muhammad Nasir menjelaskan bahwa Dana Otsus telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Aceh pascakonflik dan pascatsunami. Menurutnya, penilaian terhadap efektivitas Dana Otsus harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi awal Aceh yang berbeda dibandingkan daerah lain.

“Dalam kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan Aceh turun sekitar 16 persen. Capaian ini tidak ditemukan di provinsi lain. Aceh memulai pembangunan dari kondisi yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami,” ujar Nasir.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh telah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 6 persen pada tahun 2030 sesuai arah pembangunan nasional. Karena itu, dukungan regulasi melalui revisi UUPA dinilai sangat penting.

Menurut Nasir, apabila revisi UUPA dapat disahkan tahun ini dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, maka Pemerintah Aceh akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas Dana Otsus, sejumlah bupati dan wali kota juga menyampaikan berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi di daerah masing-masing sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Pemerintah Aceh berharap seluruh aspirasi daerah tersebut dapat menjadi perhatian dalam proses pembahasan regulasi demi mendukung pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan.(*/lem)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Klinik Polres Sabang gelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis di Mako Polsek Sukakarya Gp.Paya Seunara Kec. Sukakarya Kota Sabang, Senin (15/06/2026).

Kegiatan dihadiri Kapolres Sabang AKBP Sukoco, S.ST, MM, M.Mar, M.Tr.SOU, M.Han, Wakapolres Sabang Kompol Teuku Muhammad, SH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang dr. Edi Suharto, unsur Forkopimcam, pejabat utama Polres Sabang, tenaga kesehatan, Bhayangkari, serta masyarakat.

Sebanyak 535 orang yang terdiri dari masyarakat Gampong Paya Seunara dan santri/santriwati Kota Sabang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi kesehatan, pemberian obat, serta edukasi kesehatan.

Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mempererat hubungan antara Polri dengan warga,” ujar AKBP Sukoco.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh Polres Sabang bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang.(man)

MEDIANAD.COM, SABANG– hadir dengan bentang alam yang mempesona, laut yang menjadi rumah bagi kekayaan bahari, serta posisi geografis yang menjadikannya gerbang paling ujung negeri. Namun di balik keindahan itu, Sabang menyimpan tantangan khas wilayah kepulauan yang tidak sederhana.

Keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran, kebutuhan infrastruktur yang terus bertumbuh, hingga tuntutan menjaga laju ekonomi masyarakat harus berjalan dalam satu tarikan napas pembangunan. Di titik inilah, pembangunan Sabang tidak cukup hanya bertumpu pada perencanaan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan membuka ruang kolaborasi dan memperluas jejaring dukungan, termasuk dengan pemerintah pusat.

Memasuki tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Suradji Junus melanjutkan dan memperkuat berbagai upaya pembangunan melalui penguatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan sektor unggulan daerah, serta sinergitas dengan pemerintah pusat. Kerangka ini diarahkan agar pembangunan yang telah berjalan dapat terus memberi dampak yang semakin nyata bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tahun 2025 menjadi periode penguatan tata kelola dan percepatan berbagai agenda pembangunan daerah. Sejumlah capaian mulai menunjukkan hasil, di antaranya diraihnya penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) 2025 dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Jakarta, yang kemudian diikuti dengan masuknya Proyek Rumah Sakit Terpadu Sabang dalam daftar Peluang Investasi Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Sabang juga menerima penghargaan sebagai Kota Tercepat dalam Pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Aceh, serta meraih Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.

Memasuki tahun 2026, capaian tersebut kembali diperkuat dengan diraihnya Universal Health Coverage (UHC) Award dari BPJS Kesehatan. Pada periode yang sama, Pemerintah Kota Sabang juga meraih predikat “Informatif” Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).

Konsistensi kinerja tersebut turut tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Sabang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menjadi raihan ke-14 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah.

Di sisi lain, penguatan layanan dasar tersebut juga diikuti dengan keberlanjutan program perlindungan masyarakat, seperti program Geunaseh yang terus berjalan sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan gizi anak, sementara subsidi LPG 3 kilogram tetap disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan listrik berbasis gampong pun tetap menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam meringankan beban rumah tangga.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Sabang juga melanjutkan dukungan melalui bantuan biaya pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat. Program ini diarahkan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun yang bermutu sekaligus membantu meringankan beban pendidikan peserta didik.

Seiring menguatnya layanan dasar dan perlindungan sosial, perhatian pembangunan juga terus diarahkan pada sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi utama Sabang. Keindahan Iboih, Pulau Rubiah, Kilometer Nol Indonesia, Danau Aneuk Laot, Gunung Api Jaboi, Air Terjun Pria Laot, dan berbagai destinasi lain tetap menjadi magnet yang menghidupkan arus kunjungan wisatawan.

Namun, pariwisata Sabang tidak hanya dibaca dari angka kunjungan. Lebih dari itu, ia hidup dalam denyut ekonomi masyaraka pada UMKM yang tumbuh, penginapan yang terisi, rumah makan yang ramai, transportasi lokal yang bergerak, hingga nelayan wisata dan pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan penghidupan di dalamnya.

Penguatan ekonomi kreatif yang tumbuh bersama sektor pariwisata tersebut juga memperoleh prestasi melalui diraihnya Penghargaan Serambi Ekraf Tahun 2025 pada kategori Inovasi Motif Khas Bungong Ue dan Geulumbang.

Di samping sektor pariwisata, pengembangan sektor pertanian juga menjadi salah satu perhatian khusus dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada awal masa kepemimpinannya, upaya tersebut turut diperkuat melalui dukungan Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), yakni traktor roda empat dan pompa air untuk mendukung sektor pertanian di Sabang.

“Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu upaya yang terus kita dorong di Sabang. Dukungan alat pertanian sangat membantu masyarakat, khususnya dalam pengolahan lahan agar lebih efektif dan produktif. Harapannya, sektor pertanian bisa terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam.

Selain pengembangan padi gogo, Sabang juga memiliki potensi komoditas pertanian dan perkebunan seperti cengkeh, salak, nilam, alpukat, kakao, kelapa, pinang, dan berbagai komoditas lain yang terus didorong untuk berkembang. Di antaranya, kakao menjadi salah satu unggulan yang tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi petani, tetapi juga berkembang melalui industri pengolahan lokal seperti Cokbang dan Cokinol yang turut menjadi bagian dari wisata edukasi di Sabang.

Di balik seluruh capaian itu, terdapat kerja yang kerap tidak tampak di permukaan, yaitu upaya memperkuat akses pembangunan melalui pemerintah pusat. Dalam satu tahun terakhir, Wali Kota Sabang aktif membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta memperkuat jejaring dengan anggota DPR RI lintas partai untuk memperjuangkan program dan anggaran bagi daerah.

Langkah ini menjadi krusial di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, sinergi menjadi kunci untuk menjaga agar pembangunan tetap bergerak dan tidak kehilangan arah.

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui hadirnya sejumlah program strategis, termasuk pembangunan desa nelayan di tiga lokasi. Dari alokasi program pemerintah pusat untuk Aceh dengan nilai sekitar Rp30 miliar per desa nelayan, dan Sabang berhasil memperoleh tiga titik sekaligus, yakni di gampong jaboi, gampong keneukai dan gampong batee shoek.

Selain itu, daerah ini juga mendapatkan bantuan 100 unit rumah nelayan tipe 36 serta pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN. Meski sejumlah program tersebut dikelola melalui mekanisme pusat di Jakarta, dampaknya tetap mengalir langsung ke masyarakat Sabang.

“Kita bersyukur hubungan dengan pemerintah pusat terus terjalin dengan baik. Sejumlah dukungan anggaran yang diberikan sangat membantu daerah, sehingga berbagai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, berbagai capaian dan penguatan yang telah berjalan menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah pusat akan terus menjadi arah pembangunan Sabang, dengan tujuan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai perguruan tinggi kesehatan di Aceh turut serta berperan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dapat tercapai dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan membentuk kelompok masyarakat yang mandiri di bidang kesehatan.

Hal ini menjadi urgensi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan melakukan mitra bersama Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) wilayah Baitussalam.

Kegiatan ini terlaksana dengan menjalin kerjasama dengan Puskesmas Baitussalam dan keuchik desa wilayah kerja Puskesmas. Kegiatan berlangsung tertib dan aman yang dilaksanakan di desa Klieng Cot Aron wilayah Posbindu Puskesmas Baitussalam.

Kegiatan PKM ini berbasis kegiatan wilayah yang telah dilaksanakan pada hari Jumat (12/6/2026), yang melibatkan tiga dosen Poltekkes Kemenkes Aceh dari Jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan Jurusan Keperawatan, yaitu Asri Jumadewi, S.Si.,M.Kes sebagai ketua pelaksana bersama tim Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp.,M.P.H, Siti Hadijah, S.Si.,M.Si dan Putro Simeulu, S.Kep.,M.Kep beserta empat mahasiswa jurusan d3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Aceh.

Kegiatan ini juga melibatkan tim Puskesmas Baitussalam dan kader POSBINDU wilayah desa Klieng Cot Aron. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan promosi kesehatan, deteksi dan edukasi CERDIK kepada masyarakat sebagai preventif dan promotif penyakit tidak menular, yang kini terus meningkat kasusnya.

Penyakit PTM ini dapat dicegah melalui gerakan masyarakat CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress).
Program CERDIK dapat mengatasi triple burden of disease terhadap
meningkatnya kejadian PTM. Melalui program pengabdian masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dalam menurunkan risiko PTM secara preventif.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat skema PKW ini bertujuan untuk promosi kesehatan PTM melalui edukasi program Cerdik dalam menurunkan risiko kejadian PTM di wilayah kerja Puskesmas Baitussalam.

Sasaran mitra pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah masyarakat yang mendapat layanan kesehatan di Posbindu wilayah kerja Puskesmas Baitussalam, Aceh Besar. Adapun tahapan kegiatan dimulai dengan penyuluhan, edukasi dan pemeriksaan laboratorium sederhana dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan PKM.(**)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) menggelar Prosesi Wisuda ke-V Tahun 2026 untuk Program Magister, Profesi, dan Sarjana di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Kamis (11/6/2026).

Wakil Rektor I UBBG, Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd., menyampaikan bahwa sebanyak 698 lulusan mengikuti prosesi wisuda tahun ini. Jumlah tersebut terdiri atas 399 lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta 255 lulusan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan (FSTIK).

Dari total lulusan tersebut, terdapat 118 wisudawan berpredikat cumlaude, yang berasal dari berbagai program studi, yaitu S2 Manajemen Pendidikan (15 lulusan), S2 Pendidikan Dasar (22 lulusan), Pendidikan Bahasa Inggris (6 lulusan), Pendidikan Matematika (6 lulusan), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (33 lulusan), Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (18 lulusan), Pendidikan Jasmani (3 lulusan), dan Ilmu Komputer (14 lulusan).

Dalam sambutannya, Rektor UBBG, Prof. Dr. Hj. Lili Kasmini, S.Si., M.Si., mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan krisis geopolitik dunia telah berdampak pada meningkatnya biaya hidup serta terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi generasi muda, khususnya para lulusan perguruan tinggi.

“Saya berharap para alumni menjadi generasi yang tangguh dan mampu membawa perubahan. Jangan menjadi beban bagi negara, tetapi jadilah bagian dari solusi bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Rektor juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia berada pada angka 4,68 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa lulusan perguruan tinggi harus memiliki daya saing, kemampuan beradaptasi, serta semangat inovasi yang tinggi.

“Di era transformasi digital saat ini, perubahan terjadi begitu cepat. Mereka yang mampu berkompetisi dan beradaptasi akan bertahan. Karena itu, teruslah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, UBBG kembali membuka Program Studi Magister (S2) Pendidikan Jasmani dan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Pendidikan.

“Selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan. Raihlah masa depan dengan optimisme, keberanian, dan tekad untuk terus berkarya. Bawalah nama baik almamater kapan pun dan di mana pun berada. Semoga UBBG senantiasa terpatri di hati, dan doa kami selalu mengiringi setiap langkah kalian,” pesan Rektor.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena, Ir. H. Hidayatullah Daud, M.T., menegaskan bahwa kondisi bangsa saat ini menuntut seluruh elemen masyarakat untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan perubahan positif.

“Kunci utama menghadapi berbagai tantangan adalah optimisme dan pola pikir positif. Dengan semangat tersebut, kita dapat terus maju dan berkembang,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga memperkenalkan tagline baru kampus, yaitu “UBBG Bermutu, UBBG Maju”. Menurutnya, visi tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh sivitas akademika dan alumni mampu bersinergi dalam membangun reputasi kampus.

“Perguruan tinggi yang besar lahir dari alumni yang hebat. Alumni merupakan corong kampus dan garda terdepan dalam memperkenalkan kualitas perguruan tinggi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada UBBG.

Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh, Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T., dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap perkembangan UBBG yang dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang tumbuh pesat di Aceh.

Menurutnya, berbagai capaian yang diraih UBBG dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi swasta lainnya. Salah satu indikator kemajuan tersebut adalah keberadaan guru besar yang mencapai sekitar 50 persen dari total profesor di lingkungan perguruan tinggi swasta Aceh.

Perwakilan wisudawan, Windi Sahfitri dari Program Studi Kebidanan, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya dapat menyelesaikan pendidikan di UBBG.

“Terima kasih kepada UBBG. Insya Allah kami akan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi negara, masyarakat, dan almamater tercinta,” ungkapnya.

Ketua Panitia Wisuda, Dr. Zikrurrahmat, M.Pd., turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Wisuda ke-V Tahun 2026.

“Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan pengorbanan demi kelancaran kegiatan ini,” ujarnya.

Prosesi wisuda turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan mitra strategis, di antaranya Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T., Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, perwakilan AIPNI Regional Aceh Ns. Iskandar, M.Kep., perwakilan Harian Serambi Indonesia Sara Masroni, Ketua IGORNAS Aceh Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd., serta Redaktur dan Wartawan Senior Serambi Indonesia Yarmen Dinamika.(kal)

MEDIANAD.COM, SABANG- Pemerintah Kota Sabang dan BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat dan audiensi kerja sama operasional yang dirangkai dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dan manfaat beasiswa senilai total Rp280,5 juta kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Sabang.

Santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta diserahkan kepada keluarga almarhum Marwan, tenaga non-ASN Pemerintah Kota Sabang yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kemudian santunan serupa juga diberikan kepada keluarga almarhum Burhanuddin yang berprofesi sebagai pedagang.

Selain itu, bersama Pemko Sabang BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan santunan JKM dan manfaat beasiswa dengan total nilai Rp196,5 juta kepada keluarga almarhum Sarjani dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Sabang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, termasuk pekerja rentan yang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

“Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, kita berharap semakin banyak pekerja yang terlindungi. Santunan yang diberikan hari ini menjadi bukti nyata hadirnya perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi musibah,” kata Suradji Junus, di Ruang Pulau Klah Kantor Wali Kota Sabang, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi berbagai risiko. Karena itu, Pemerintah Kota Sabang terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan.

“Dengan sinergi yang terus kita perkuat ini, kami berharap program perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat terus meningkat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Aziz Muslim, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Sabang dalam mendorong pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di daerah tersebut. Saat ini, cakupan perlindungan pekerja di Kota Sabang tercatat sebesar 14,32 persen atau sekitar 2.654 peserta aktif dari potensi 18.538 pekerja.(man)

“Manfaat yang diterima ahli waris merupakan hak peserta yang telah terdaftar dan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini tidak hanya memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak melalui manfaat beasiswa,” ujar Aziz.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung langkah Pemerintah Kota Sabang dalam mengoptimalkan perlindungan bagi aparatur gampong dan pekerja rentan melalui berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap semakin banyak pekerja di Kota Sabang yang terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan perlindungan yang diberikan, para pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang karena memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ketenagakerjaan lainnya,” tambahnya.