MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, M. M, menghadiri peresmian dan penyerahan mock-up pesawat Garuda Indonesia kepada Asrama Haji Provinsi Aceh, sekaligus peresmian Gedung A2 Pemondokan Jamaah (Grand Misfalah) Asrama Haji Kelas I Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Minggu, 15 Februari 2026.

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Sementara itu, penandatanganan prasasti dilaksanakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kabid Humas Polda Aceh menyampaikan bahwa kehadiran Kapolda Aceh dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya yang berasal dari Aceh.

“Harapan kita, momentum peresmian ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya masyarakat Aceh, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan lebih nyaman dan optimal,” ujar Kabid Humas.

Mock-up pesawat Garuda Indonesia yang diserahkan kepada Asrama Haji Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan simulasi bagi calon jamaah haji sebelum keberangkatan. Sementara Gedung A2 Grand Misfalah akan menambah kapasitas serta kenyamanan pemondokan jamaah di lingkungan Asrama Haji Kelas I Aceh.

Ia menambahkan, sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si.; Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak; Direktur Garuda Indonesia; Wakil Direktur Garuda Indonesia; Direktur Citilink Indonesia; Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah; Pangdam IM; Kapolda Aceh; Kajati Aceh; Ketua DPRA; serta Wakil Wali Kota Banda Aceh.

Prosesi peresmian berlangsung khidmat yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa bersama, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Aceh, jelasnya lagi.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung kesiapan Embarkasi Aceh sebagai salah satu pintu keberangkatan jamaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, pungkas Kabid Humas.(*)

Ketua KADIN Aceh, Ikbal Piyeung dan Anggota DPR Aceh, Khalid minta pembangunan Huntap dari Pemerintah Pusat, di wilayah bencana dapat ditinjau ulang. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh menolak dengan tegas terhadap pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah pusat, yang dibangun di lokasi bencana pasca banjir, “mengingat rumah bantuan tersebut bantuan pabrikasi dan ini tidak ada manfaatnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Aceh dan kususnya korban bencana”.

Jadi Kadin Aceh menekankan kepada pemerintah pusat perlu adanya evaluasi dan meninjau ulang, kata ketua Kadin Aceh, Ikbal Pinyeung kepada awak media, Rabu (4 /2) 2026 di Banda Aceh.

Sembari menambahkan, pembangunan Huntap itu harus dibangun dengan kayu bekas sisa dan hanyut saat bencana, “maka bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah warga yang terdampak banjir dan longsor yang terjadi, 26 November 2025 lalu”.

Disisi lain, jika pembangunan Huntap berasal dari kayu pabrikasi, justru tidak ada manfaatnya bagi Aceh, dibandingkan produk lokal, mengi- gat tidak ada perputaran uang di Aceh, jika konstruksi kayu didatangkan dari pulau jawa, “sekaligus pengusaha lokal akan jadi penonton, atau secuali pengusaha lokal yang berperan arau terpakai, itupun antara dibayar atau tidak? Pintanya.

Yang juga mengatakan, ‘untuk pembangunan Huntap, Kadin Aceh akan membangun sendiri”, dimana untuk tahap awal akan dibangun sebanyak 5 unit di kabupaten Pidie Jaya, bahkan Kamis (05/02) akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah warga korban bencana banjir, dengan nilai Rp 98 juta / unit, jelas Ikbal Pinyeung.

Sementara itu, anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar, Khalid SPdi,,sangat mendukung apa yang disampaikan oleh ketua Kadin Aceh terkait peninjauan kembali huntap yang dibangun pemerintah pusat, “kita sepakat untuk meninjau ulang pembangunan huntap yang dinilai tidak berpihak kerakyat dan pengusaha lokal di Aceh”, pinta anggota DPR Aceh asal Dapil II dimaksud, yang juga menambahkan bahwa.

Saat ini nyaris seluruh pengusaha lokal tidak bisa kerja, dengan kondisi bencana yang melanda Aceh akhir tahun lalu, kedepan dan bagai- manapun pengusaha lokal Aceh harus mendapatkan peluang utama terhadap pekerjaan dan tidak ada dimonopoli dari pusat, tukasnya singkat. (*/ml)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH:
Sangat disayangkan, sekelas lembaga keistimewaan Aceh, sekaligus pemangku adat, para pengurus dari tenaga profesional Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh tak tersedia ruang kerja dan fasilitas untuk menunjang tugas-tugas ketua, wakil ketua serta anggota MAA.

“Sebagaimana penelusuran reporter online Penanews.co.id, selasa (02/02) 2026″, serta menurunkan dalam delapan alinia berita” dan ditegaskan. Tugas pokok Majelis Adat Aceh (MAA) adalah melestarikan, membina, mengkaji, dan mengembangkan adat serta istiadat, seni, dan budaya Aceh yang berlandaskan syariat Islam.

MAA juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pertimbangan terkait hukum adat.

Dijelaskan lagi, MAA serta pemangku adat di Aceh lahir sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA): Pasal 98-100 UUPA, menegaskan. “Pengakuan terhadap adat dan lembaga adat di Aceh, serta memerintahkan pembentukan lembaga adat (MAA)”.

Secara ringkas ditambahkan, MAA berperan sebagai lembaga keistimewaan Aceh yang memastikan adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti pepatah; Adat Bak po Teumeureuhom dah Hukom Bak Syiahkuala.

Sedangkan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah Aceh menyediakan anggaran bagi Majelis Adat Aceh terutama untuk honorarium (gaji tiap bulan), “namun sangat disayangkan”, dalam menunjang tugas-tugas pengurus MAA Provinsi ruang kerja saja untuk anggota pemangku Adat tak ada?

“Sangat disayangkan, mengingat hanya tersedia ruang kerja Ketua Pemangku Adat, namun tidak tertata rapi, bahkan hanya ada satu meja dan kursi kerja Ketua Pemangku adat serta set sofa tamu.

Meskipun demikian, pemangku adat, ketua dan pengurus, “dilihat dari daftar absensi selama ini, hampir seluruh pengurus pemangku MAA hadir, meskipun pemangku Adat dan Pengurus Majelis Adat Aceh periode ini, tidak semuanya bertempat tinnggal di Banda Aceh dan Aceh Besar, “namun absensi hadir selalu terisi atau terparaf”.

Belum lagi pemangku adat atau pengurus MAA sebagaimana periode-periode lalu, tidak semuanya terisi dari tenaga profesional alias non ASN, PNS, Dosen dan Akademisi aktif. “Jika hal demikian adanya, dipastikan pengurus MAA tetap tidak bisa berkerja secara maksimal sebagai pengurus MAA, serta tak mungkin dapat masuk kerja disekretariat MAA secara penuh, meskipun daftar absensi terisi penuh atau terparaf”.

Hal yang lumrah pengurus MAA tak perlu ketersediaan kursi, meja dan ruangan kerja di Sekretariat MAA Provinsi, semoga ada pembenahan kedepan. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: “Rakyat Aceh perlu penanganan pasti dan serius dari pemerintah yang sedang dalam pemulihan pasca musibah bencana banjir bandang akhir November 2025, eh malah sekarang dibumbui tambahan kegaduhan antara Eksekutif dengan Legislitif, bahkan di label tinggi Provinsi sebabai pengambil kebijakan terdepan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat dalam satu Provinsi”.

Namun apa yang terjadi dilevel elit Aceh sekarang, disaat rakyatnya membutuhkan pemulihan untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik pasca bencana, ‘malahan pembahasan koreksi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 tertahan dan mandek pasca kembali dari koreksi Mendagri, yang lebih aneh lagi disaat APBA tahun ini segera di Qanunkan, malah ketua TAPA (Sekda Aceh) sibuk urusi kursi ketua DPRA?

“Sejumlah media online dua hari belajangan merilis”, dimana publik Aceh kembali dibuat heran dengan manuver Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang dinilai melenceng dari tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Di saat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 belum juga diselesaikan, Sekda Aceh justru disorot karena diduga ikut mendorong pergantian Ketua DPRA.

Pemerhati politik dan sosial, Dr. Nasrul Zaman, menilai sikap tersebut sebagai tindakan yang keliru dan berbahaya bagi tata kelola pemerintahan Aceh.

Nasrul menambahkan, “Sekda berkerja telah keluar dari rel birokrasi dan masuk ke wilayah politik praktis yang bukan menjadi kewenangannya”.

Sembari menambahkan, _Sekda itu ASN, bukan aktor politik. Urusan pergantian Ketua DPRA adalah domain internal legislatif dan partai politik, bukan wilayah Sekda_ pinta Nasrul Zaman.

Serta mengatakan, langkah Sekda Aceh tersebut bukan hanya salah secara etika birokrasi, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan, Sekda seharusnya berperan sebagai penghubung administratif yang profesional “dan tak masuk dalam provokator politik”.

Sehingga tugasnya mendinamisasi hubungan eksekutif dan legislatif, sekarang justru memperkeruh suasana juga memicu konflik yang tidak perlu antara Legislatif dan Eksekutif di Provinsi.

Bahkan, “manuver politik demikian”. Hingga kini, penyesuaian APBA 2026 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) belum juga tuntas, dirilis kebelakang. “Surat evaluasi Mendagri telah terbit satu bulan lebih”.

Harusnya Sekda fokus pada kerja utama, yaitu memastikan penyesuaian APBA 2026 segera rampung dan diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan Mendagri. Itu menyangkut kepentingan publik, bukan soal kursi pimpinan DPRA pinta Dosen senior salah satu perguruan tinggi elit dimaksud, dalam nada sedikit kesal.

Yang juga menambahkan, kedekatan personal dengan Gubernur tidak bisa dijadikan alasan bagi Sekda untuk membangun kekuatan sendiri atau mencampuri urusan partai politik. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi netralitas ASN di Aceh
Ia pun mendorong agar Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA bersikap tegas untuk menjaga marwah pemerintahan dan batas kewenangan masing-masing lembaga.

Kalau Sekda terus melampaui kewenangannya, ini sudah menjadi persoalan serius. Ketegasan pimpinan daerah diperlukan agar tata kelola pemerintahan tetap sehat dan beretika tutupnya. (lem/**)

MEDIANAD.COM: Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh percepat pemulihan seluruh sekolah yang rusak akibat bencana musibah banjir.

Menteri pendidikan dasar dan menengah RI, Prof Dr Abdul Mu’ti, M,Wd yang juga meninjau langsung ke sejumlah sekolah yang terdampak bencana di kabupaten Aceh Utara, termasuk sekolah yang melaksanakan proses belajar dan mengajar ditenda darurat, 28 Januari 2026.

Dimana Abdul Mu’ti meninjau beberapa gedung sekolah yaitu SMK N 1 Baktiya ,SMA N 2 Kusuma Bangsa ,serta SMP dan SD Muhammadiyah juga SD N 9 Jambo aye serta SMA, N 1 Baktiya, dalam kunjungan tersebut menteri mendikdasmen meresmikan ruang kelas hasil program revitalisasi sekolah tahun 2025 ,yang telah rampung dan ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai taman kanak kanak hingga jenjang kejuruan.

Abdul Mu’ti mengatakan bahwa, pemulihan pascabencana itu merupakan prioritas nasional sebagai arahan dari bapak presiden Prabowo, dari tiga provinsi yang menjadi fokus penanganan pasca bencana ,Aceh dinilai daerah yang paling siap untuk percepatan rehabilitas dan rekontruksi di bidang pendidikan. Menurut pelaksanaan tugas kepala dinas pendidikan Aceh murthalamuddin mengatakan bahwa dinas pendidikan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Aceh.

“Jadi kita mengajak seluruh satuan pendidikan didaerah dampak bencana untuk memanfaatkan kebijakan dan dukungan tersebut secara optimal, jadi kami mendorong seluruh kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan di Aceh untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi karena kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar layanan pendidikan bagi anak anak Aceh segera pulih juga semakin berkualitas”, harapnya. (**)

MEDIANAD.COM: Aceh masuk masa transisi darurat menuju kemasa pemulihan bencana, hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf,  melalui juru bicara pemerintah Aceh Muhammat MTA, Kamis (29/01) 2026 di Banda Aceh . Dimana masa transisi menuju pemulihan tersebut ditetapkan selama 90 hari, yg keputusan dan  penetapan di umumkan oleh Gbernur Aceh pada rapat Forkopinda yang di gelar khusus pada Kamis malam, hal ini diambil setelah mengkaji serta mempertimbangkan  oleh tim BPBA secara khusus dan mendalam juga hasil surat dari Mendagri RI no,300,1,7/e,153/ BAK tgl 29 Januari 2026 terhadap penetapan status transisi darurat kepemulihan bencana di provinsi Aceh.

“Juga dalam amar penetapan status transisi pemulihan  tersebut gubernur Aceh menginstruksikan beberapa hal penting kepada seluruh SKPA dan mehimbau  seluruh stake horder untuk melanjutkan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat bencana dengan dengan pihak lainnya yang terkait”.

Yakni, menjamin pemenuhan kebutuhan dan perlindungan kelompok rentan dan para  pengungsi   selama transisi darurat bencana tetap diberlakukan fungsional jalan tol sibanceh seksi 1 Padang Tiji- Seulimum, serta bebas dari barcode pengisian bahan bakar bersubsidi di setiap SPBU supaya proses persiapan pelaksanaan rehap rekon pasca bencana berjalan dengan baik dan sempurna mamamfaatkan fase ini untuk mengoptimalkan sumberdaya dan pemenuhan pendanaan yang bersumber dari APBA tahun anggaran 2026, menyiapkan rencana dan pelaksanaan  pemulihan menuju rehap rekon pasca bencana ( R3P) Aceh, penetapan dokumen R3P 02 Februari 2026 dan penyerahan pada BNPB pada 3 Februari 2026. (*/lem)

KEPALA Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi, Safrizal ZA, yang menggelar Rapat Konsolidasi Perdana (28/01) pasca diterbitkannya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Gelaran Rapat ini secara khusus membahas klaster infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey dan sungai (termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai/DAS, pengaman sungai, pengaman pantai dan sumur bor. Rapat yang diselenggarakan di komplek Dinas Perkim Aceh ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU beserta jajaran, Perwakilan Pemerintah Aceh, Perwakilan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometreologi.

“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya”, ujarnya lewat kerangan Pers, Rabu kemarin.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dalam paparannya meyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera.

“Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk “Build Back Better”, yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula” sambung Wida.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, dalam klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 2.303 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik, sedangkan jembatan permanen sebanyak 1.091 unit yang terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik dan jembatan kabupaten/kota sebanyak 959 titik.

Adapun untuk jembatan Bailey sebanyak 59 unit yang telah selesai terbangun sebanyak 18 unit, sedang dibangun 6 unit dan dalam tahap perencanaan sebanyak 35 unit. Sedangkan infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai dan 44 sumur bor.

“Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu “overlay” data sangat fundamental baik yang sifatnya “long list maupun short list”, untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat” pinta mantan Pj Gub Aceh itu.

“Sejumlah media online juga merilis”, Sesuai Direktif Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan sudah dikembalikan kepada daerah masing-masing maka terdapat dukungan pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, namun karena Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat maka mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggarannya dapat menggunakan mekanisme kedaruratan.

“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan” sambung Safrizal.

Dalam forum mengemuka apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur khususnya jembatan. Inisiatif dari pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non pemerintah termasuk sektor privat menjadi bagian penting dari upaya percepatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

“Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor”, tutupnya. (**)

MEDIANAD COM-Pemerintah Provinsi Aceh resmi menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sistem layanan Emergency Call 112 dari PT Digital Sandi Informasi. Penyerahan bantuan ini menandai langkah strategis Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pusat monitoring satu data kedaruratan yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Dalam siaran Pers Pemerintah Aceh juga dimelaskan, “acara

serah terima berlangsung di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh pada Rabu (21/1/2026). Agenda ini dihadiri oleh Asisten I bidang Pemerintahan, Drs. Syakir, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) dari seluruh kabupaten/kota. Turut hadir secara daring melalui Zoom, Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)”.

Sistem layanan 112 ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh nomor darurat ke dalam satu pintu. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat di seluruh Aceh dalam mengakses bantuan cepat saat menghadapi situasi kritis, mulai dari kebakaran, layanan medis, gangguan hewan liar, KDRT, pohon tumbang, kecelakaan, hingga bencana alam.

Direktur Operasional PT Digital Sandi Informasi, Aditya Rizka, menjelaskan bahwa sistem ini akan menjadi pusat monitoring data kedaruratan yang diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Aceh.

“Kami memahami bahwa dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Melalui bantuan CSR ini, kami ingin berkontribusi nyata dalam membangun pusat monitoring satu data kedaruratan yang responsif. Kami berharap sistem ini membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang prima,” ujar Aditya dalam sambutannya.

Aditya menjelaskan, melalui layanan ini, masyarakat Aceh tidak perlu lagi menghafal banyak nomor instansi. Cukup dengan menekan 112, panggilan akan diterima oleh Command Center yang kemudian meneruskan informasi ke instansi terkait seperti Damkar, Ambulans, Polisi, atau BPBA secara real-time, cepat, dan terukur.

Menurutnya, sistem ini hadir dengan dua fitur unggulan yang dirancang untuk menjamin kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain tersedia selama 24 jam penuh setiap harinya dengan dukungan operator terlatih, layanan Emergency Call 112 ini juga dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa dari semua operator seluler maupun telepon rumah. Hebatnya, masyarakat tetap dapat menghubungi nomor darurat tersebut meskipun ponsel dalam kondisi terkunci, sehingga mempercepat proses penanganan dalam situasi kritis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiatif dari PT Digital Sandi Informasi. Menurutnya, kehadiran layanan 112 sangat krusial dalam mempercepat respon terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.

“Pemerintah Aceh sangat mendukung langkah ini. Selain mempermudah layanan keselamatan publik, bantuan ini menjadi katalisator penting dalam percepatan transformasi digital di Aceh,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan berbagai layanan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, hingga penanggulangan bencana dalam satu pintu, sehingga koordinasi di lapangan menjadi lebih efisien.

Acara penyerahan ini diikuti secara virtual oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat kabupaten/kota di seluruh Aceh.

Pelibatan Forkopimda kabupaten/kota dimaksudkan agar implementasi layanan 112 dapat segera disinkronisasikan di tingkat daerah, mengingat kebutuhan layanan darurat bersifat mendesak dan tersebar di berbagai titik wilayah Aceh, Tukas Sekda. (**)

MEDIANAD.COM: Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) Banda Aceh, menyelenggarakan Academic Workshop Analisis Data dan Publikasi Ilmiah, yang berlangsung di Gedung Kampus UBBG setempat, dari tanggal19–20 Januari 2026.

“Workshop yang diikuti oleh Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana Kampus dimaksud, menghadirkan pakar riset internasional, Assoc Prof Dr Hutkemri, Deputy Dean Development Faculty of Education, University of Malaya sebagai narasumber utama”.

Ketua pelaksana kegiatan, Fitriati SPd MEd PhD, Senin disela-sela kegiatan tersebut kepada online medianad.com menyampaikan bahwa. Workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis UBBG dalam meningkatkan mutu akademik, khususnya di bidang riset dan publikasi ilmiah.

“Melalui program ini, dosen dan mahasiswa Pascasarjana diharapkan memperoleh pengetahuan yang relevan sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Kegiatan selama dua hari ini diharapkan mampu menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat dan berdampak,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor UBBG yang diwakili oleh Wakil Rektor I UBBG, Dr Rita Novita MPd. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi pelaksanaan workshop yang dinilai sangat strategis bagi peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa Pascasarjana, terutama dalam bidang riset dan publikasi ilmiah.

“Workshop ini sangat bermanfaat, terlebih menghadirkan pakar riset internasional yang memiliki pengalaman dan wawasan luas. Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan pengolahan data penelitian serta kualitas publikasi ilmiah sivitas akademika UBBG,” tuturnya.

Sementara itu, Assoc Prof Dr Hutkemri dalam pemaparannya menekankan bahwa penelitian yang berkualitas harus berangkat dari permasalahan yang jelas dan terukur. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan instrumen penelitian yang tepat agar hasil analisis data menghasilkan temuan yang valid dan bermakna.

Selain membahas teknik analisis dan pengolahan data, pemateri juga membagikan strategi publikasi ilmiah yang efektif, termasuk kiat memilih jurnal dan meningkatkan peluang artikel agar dapat diterima pada jurnal bereputasi internasional. (kal)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM –  Musibah bencana banjir yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh membuat hati Kak Ana Muzakir Manaf hancur. Padahal sebelum kejadian bencana terjadi, kak na telah duluan membawa bantuan masa panik untuk seluruh kabupaten kota yang didampingi oleh PLT kadis sosial Aceh Chaidir karena dalam perkiraan bila di akhir tahun biasanya terjadi hujan lebat.

Ternyata hujan betul terjadi sampai seminggu lamanya. Ketua TP .PKK Aceh Marlina Muzakir Manaf dalam kejadian bencana banjir tersebut telah menembus ke berbagai wilayah dan pelosok di daerah kejadian bencana, beliau siang malam melintas arus banjir dan sungai menelusuri jalan berlumpur semua ia lakukan demi untuk membantu rakyat yang tertimpa musibah.

Tidak ada kata-kata lelah, yang ada hanyalah berlinangnya air mata, karena melihat kisah sedih kehidupan rakyat Aceh yang dilanda musibah bencana begitu dahsyat.

” Sebagai pemimpin mereka kita harus mampu tampil sebagai penenang, kita datang bukan saja hanya mengantarkan bantuan tetapi kita datang untuk mengantar simpati dan empati serta membawa optimisme karena itu kita harus terlihat kuat”, sebut kak Ana di lokasi bencana (18/12/2025).

Walaupun demikian ketegaran Kak Ana luluh juga saat tiba di kampung Sekumur Kecamatan Sikrak yang di dampingi staf ahli TP.PKK Aceh Mukarrahmah Fadhlullah.

Pecahnya tangisan Kak Ana saat melihat masih ada kehancuran yang melanda wilayah pelosok desa dan itu benar-benar menguras emosinya, semua hancur total hanya mesjid yang kokoh berdiri di Sekumur.

Kak Ana tidak bisa membayangkan hari ini warga disini dalam kondisi seperti ini, namun demikian Kak Ana tidak perlu lama bersedih dan berlinang air mata dengan pelan-pelan mempersembahkan senyumannya kepada warga dan anak-anak yang tertimpa musibah bencana banjir.

Sambil mengantarkan bantuan untuk mereka, apalagi melihat rumah warga yang hilang, tanpa bekas disapu banjir dahsyat. Sebelumnya Kak Na juga sempat mengantarkan bantuan untuk korban banjir kekampung Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu Posko mesjid Baitussalam dan juga mengantar bantuan kebeberapa posko Dikampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka.(lem/*)