MEDIANAD.COM: Plt Sekdakab Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi melantik enam orang pejabat Fungsional di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di ruang kerja Plt Sekdakab Aceh Besar, Selasa (22/4/);2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH, Kepala BKPSDM Aceh Besar Drs Asnawi MSi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar Agus Husni SP, dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Besar Fakhrurrazi ST MT.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik masing-masing Sukmaniar SSi MT sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Endra Gunawam SE Msi sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Liza Novianti ST sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, M Althaf Mauliyul Islam Skom sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama), Zulfikar ST MSi sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, dan Susi Fajriani SE sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama.

Dalam sambutannya, Plt Sekda Bahrul Jamil  mengharapkan pejabat fungsional disiplin, amanah, dapat bekerja secara baik dan selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas.

Pemkab Abes mengharapkan, para pejabat fungsional yang baru dilantik amanah dan berdisiplin tinggi untuk kemajuan Kabupaten Aceh Besar, (Abes) pinta Plt Sekda Bahrul Jamil. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Muhammad Iswanto, memimpin aksi sosial donor darah seluruh ASN di instansi yang ia pimpin, pada Senin, (21/4/2025).

Kegiatan tersebut merupakan upaya ASN DPMPTSP membantu memenuhi kebutuhan darah di  Aceh bagi pasien yang membutuhkan.

Tampak seluruh ASN DPMPTSP Aceh antusias dan bersemangat melakukan donor darah secara tertib. Sebanyak 48 kantong darah terkumpul. Melampaui dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 30 kantong darah.

Hal tersebut tidak lepas dari instruksi langsung Kepala DPMPTSP yang juga ikut serta berdonor darah bersama para jajarannya.

“Sejak hari Jumat pekan lalu di internal dinas telah kami ingatkan seluruh jajaran untuk mempersiapkan diri guna melakukan donor pada Senin pagi ini,” kata Iswanto.

Iswanto mengatakan, motto donor darah DPMPTSP kali ini yaitu “darah saja kita berikan, apalagi yang lain untuk bangsa dan daerah tercinta ini.”

Iswanto berharap, darah yang didonorkan ASN DPMPTSP Aceh berguna dan bisa membantu pasien di rumah sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Kepada mereka yang sedang sakit kita doakan segera diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala setelah menerima transfusi darah ini, amin,” kata Iswanto.

Donor darah bukanlah hal yang asing bagi Iswanto. Seluruh ASN Pemkab Aceh Besar yang pernah ia pimpin saat menjadi Pj Bupati sampai saat ini juga terus melakukan donor darah rutin secara terjadwal di kantor Bupati setelah diinisiasi olehnya.

Bahkan hingga saat ini secara pribadi Iswanto juga tercatat di PMI Kota Banda Aceh telah mendonorkan darah sebanyak 25 wkali. (*)

MEDIANAD.COM, ACEHBESAR: Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar (Abes) Drs H Syukri A. Jalil, selain mendukung penuh hasil, program dan rekomendasi yang ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) oleh pengurus KONI Abes serta memancang target segera merebut kembali tahta juara umum PORA, setelah menyabet tahun 2018.

Tentu pancangan target sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Aceh (PORA) tahun 2026 di Aceh Jaya nanti, mulai sekarang. Pengurus KONI, ketua Pengcab Cabor dan para insan olahraga terkait di Abes segera tancap gas mulai sekarang, terutama menyiapkan atlet secara matang yang akan bertarung pada ajang olahraga 4 tahunan se Aceh tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wabup H Syukri, saat menyampaikan petuahnya pada pembukaan Raker KONI Abes, Sabtu pagi.

Sembari menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mendukung program kerja yang telah dikemas oleh ketua dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Besar.

Diantaranya dan tertinggi begitu, upaya untuk merebut kembali gelar Juara Umum Pekan Olahraga Aceh (PORA) yang akan dilaksanakan tahun depan di, Calang Aceh Jaya.

Sebagaimana siaran Pers Humas Pemkab Abes, “yang diterima awak media liputan Abes beberapa saat yang lalu,” dukungan dimaksud disampaikan Wabup H Syukri A Jalil saat membuka Rapat Kerja KONI di Aula Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (19/04/2025) pagi.

Serta menambahkan, “Aceh Besar memang harus merebut kembali gelar juara umum yang pernah kita capai dan raih saat menjadi tuan rumah PORA pada tahun 2018 lalu yang dipusatkan di Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho,” ujarnya.

Syukri juga mengatakan dukungan itu dibuktikan dengan kontribusi Pemerintah Aceh Besar dalam mendukung anggaran untuk pembinaan atlet PORA dan persiapan menuju event olah raga daerah bergengsi empat tahunan tersebut.

“Kita mendukung para patriot kita untuk terus berkontribusi membela dan membawa nama daerah di event provinsi maupun nasional, bahkan internasional, untuk itu Pemkab Aceh Besar telah memberikan kontribusinya melalui KONI Aceh Besar,” tutur Wakil Bupati Syukri.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Besar Bakhtiar ST MSi mengatakan pihaknya kan terus berupaya bersama seluruh Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) yang bernaung dibawah KONI, untuk mempersiapkan atlet dalam rangka mengikuti Pra PORA yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang.

“Kita sedang mempersiapkan para atlit yang akan mengikuti Pra PORA. Sementara untuk PORA sendiri, Aceh Besar akan mengikuti 28 Cabor dari 29 Cabor yang dipertandingkan. Salah satu cabor Layang tidak diikuti karena belum terbentuknya Pengcab olahraga tersebut,” jelasnya.

Bakhtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi Pemkab Aceh Besar dalam mendukung kemajuan olahraga. Unntuk itu, ia berharap para Pengcab dan pelatih serta Pra atlit agar tidak menyia-nyiakan dukungan dan kepercayaan pemerintah.

“Dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Besar ini tidak boleh kita sia-siakan, maju terus dengan terus berlatih untuk meraih juara umum kembali pada PORA XV di Aceh Jaya tahun depan,” ujarnya penuh semangat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KONI Aceh M Saleh memberikan apresiasi dan dukungan atas penyelenggaraan Raker 2025 dalam upaya persiapan Pra PORA serta menuju PORA 2026. “Terima kasih untuk Aceh Besar yang selalu menjadi salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak untuk kejuaraan dan PON yang diikuti Propinsi Aceh,” ungkapnya.

Ketua Panpel Raker KONI Aceh Besar, Syafrizal SPd MSi melaporkan bahwa raker yang berlangsung satu hari tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus KONI dan seluruh perwakilan Pengurus Cabor yang bernaung atau menjadi anggota KONI Aceh Besar. “Alhamdulillah seluruh pengurus dan cabor mengikuti raker,” ujarnya.

Hadir pada pembukaan Raker KONI Aceh Besar Perwakilan KONI Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Plt Sekda Aceh Besr, Danlanud SIM, Perwakilan Unsur Forkopimda, anggota DPRA dan DPRK Aceh Besar, Kepala OPD, serta para peserta Raker yang merupakan Pengurus Cabang Olahraga yang ada dibawah naungan KONI Aceh Besar.(zm/*)

MEDIANAD.COM: Pemerintah Aceh melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia (RI) untuk membahas tindak lanjut terkait usulan pembangunan infrastruktur di Aceh.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Gubernur Aceh dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU).

“Pada prtemuan kali ini, Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah usulan prioritas terkait pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Aceh,” ujar M. Nasir.

Sekda Aceh M Nasir dalam pertemuan tersebut didampingi Kepala BPKA, Reza Saputra, Kadis PUPR Aceh, Mawardi, Kadis Pengairan Aceh, Ade Surya dan Staf Khusus Menteri Ekraf, Rian Firmansyah di Kemenko Marves, Kamis (17 5/2025).

Menurut Sekda, setelah dilakukan diskusi dan arahan dalam pertemuan sebelumnya, usulan tersebut kini akan disampaikan kembali ke Kementerian PU, serta Kemenko Infrastruktur agar prosesnya berjalan selaras dan lebih cepat mendapatkan perhatian dari para pimpinan terkait, termasuk Menko dan Menteri PU.

“Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah kami siapkan, dan harapannya proses ini bisa mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan untuk Aceh, sehingga tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa merasakan hasil dari pertemuan- pertemuan ini,” ujarnya.

Pertemuan yang tjuga menandakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberlanjutan dan sinergi antara Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek pembangunan yang mendesak di wilayah Aceh.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nasib Faizal mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen dari Pemerintah Aceh.

“Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” pintanya. (**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh perlu menyesuaikan program kegiatannya dengan Visi dan Misi Pemerintah Aceh 2025-2030. Setiap kegiatan wajib menunjang visi yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, serta tujuh Misi Pemerintah Aceh di bawah Kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto, S.STP, M.M dalam Rapat Kerja (Raker) Penyesuaian Program Kegiatan Anggaran Tahun 2025 dengan visi dan misi Pemerintah Aceh 2025-2030, yang digelar di Aula DPMPTSP Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/4).

“Menyesuaikan Program DPMPTSP dengan visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Muzakir Manaf dan Bapak Wakil Gubernur Fadhlullah adalah keniscayaan,” kata Iswanto memberi arahan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dipimpinnya itu.

Menurut mantan Pj Bupati Aceh Besar itu, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang kini dinahkodainya memiliki peran sangat strategis. Peran dan fungsi yang diemban DPMPTSP Aceh sangat menentukan pencapain visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Muzakir Manaf bersama Bapak Padhlullah, ujarnya.

Iswanto menjelaskan, DPMPTSP Aceh menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan berusaha, mulai mengidentifikasi potensi dan peluang investasi Aceh, mempromosikan peluang investasi di dalam dan luar negeri, memfasilitasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, DPMPTSP Aceh memantau realisasi investasi, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pelaku usaha yang berinvestasi di Aceh. Pelaku usaha yang menghadapi masalah dapat melakukan pengaduan langsung maupun secara online, dan kemudian DPMPTSP Aceh akan dicari solusinya bersama instansi terkait.

“Kita memberikan pelayanan yang transparan, efektif, dan efisien kepada masyarakat dan pelaku usaha mulai dari hulu hingga ke hilir supaya Aceh menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi. Meski tahun ini kita semua terdampak efisiensi anggaran, namun ikhtiar kita tetap harus maksimal.” tutur Iswanto di hadapan peserta Raker yang memenuhi Aula di Lantai IV DPMPTSP Aceh itu.

Hulu-hilir

Peran DPMPTSP dari hulu hingga hilir itu telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan agar para investor yang pernah menjajajaki peluang investasi di Aceh dapat kembali dan mewujudkan investasinya, sehingga terbuka lapangan kerja, peningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.

Usai mendapat arahan dari Kepala DPMPTSP Aceh, masing-masing Ketua Tim Kerja memamparkan program kegiatan anggarannya. Pemeparan sesi pertama dilakukan para pejabat fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Penanaman Modal, dan kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan pemaparan dari Kelompok Kerja Penataan Perizinan.

Raker yang digelar dimulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 12.30 Wib. Peserta Raker yang meliputi Sekretaris DPMPTSP Aceh, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, staf pelaksana, dan tenaga kontrak, itu tampak antusias mengikuti Raker yang dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto. (*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh mengimbau seluruh sekolah menengah untuk tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kewajiban. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi dan dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 400.3.8/5345 tertanggal 16 April 2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST., D.E.A. Dalam surat tersebut, Marthunis menekankan bahwa pelaksanaan wisuda tidak boleh membebani wali murid, baik secara finansial maupun moral.

“Kami menghimbau agar sekolah tidak mewajibkan kegiatan wisuda, apalagi jika biayanya memberatkan orang tua,” ujar Marthunis.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 yang membatasi penyelenggaraan wisuda pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah. Dinas Pendidikan Aceh ingin memastikan bahwa dunia pendidikan tetap mengedepankan nilai substansi, bukan seremoni semata.

Lebih lanjut, Marthunis menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan sekolah. Ia meminta agar kegiatan seperti wisuda harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah dan orang tua, sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Setiap kegiatan sekolah harus transparan dan melibatkan orang tua. Jangan ada lagi wisuda yang terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Aceh berharap pendidikan menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan berorientasi pada mutu, bukan pada seremoni yang bersifat simbolik.(**)

MEDIANAD.COM, KOTA JANTHO: Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris, serahkan surat pengantar tugas kepada Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, di UDKP Kecamatan setempat, Rabu (16/4/) 2025
Yang juga serimoni penyerahan surat tersebut, luang waktu kunjungan perdana Bupati yang akrap disapa Syech Muharram

pasca pengukuhan 10 jabatan Camat se Abes serta berinteraksi langsung dengan Camat Salamuddin dan jajarannya untuk menunaikan tugas-tugas penting di Kecamatan Peukan Bada, terutama Camat Peukan Bada harus meluruskan dan membereskan persoalan-
persoalan pembangunan dan kebutuhan warga yang belum sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku secara umum selama ini.

Diantaranya Bupati “Ganteng tersebut”, meminta Camat Salamuddin, ZM, SE melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan, khususnya aktivitas Galian C.

“Menurut Bupati yang juga mantan Pang-5 GAM Sagoe Aceh Rayeuk itu”, selama ini hasil kekayaan alam di Peukan Bada lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tidak mengetahui apalagi manfaat yang didapatkan nol besar.

“Saya nyatakan, galian C ilegal adalah haram bagi Aceh Besar. Jika ada aktivitas tanpa izin, segera tutup! Jangan biarkan kekayaan alam kita terus dikeruk hanya untuk menguntungkan pihak luar. Camat harus berani bersikap demi kepentingan daerah,” tegasnya dengan nada serius.

Tak hanya soal sumber daya alam, Bupati juga mendorong pembangunan yang holistik, menyentuh infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ia menginstruksikan agar seluruh lahan pertanian di Peukan Bada didata secara rinci—mulai dari sawah beririgasi, tadah hujan, hingga potensi pengairan lainnya.

“Pembangunan tidak cukup hanya dengan jalan dan jembatan. Kita harus bangun manusianya juga. Data pertanian yang akurat akan menjadi modal kita untuk menjemput anggaran dari pusat,” jelasnya.

Bupati juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan sosial, khususnya anak-anak yatim dan piatu. Ia meminta agar data mereka diperbaharui, agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Tolong pastikan anak-anak yatim dan piatu, khususnya yang berusia 15 tahun ke bawah, terdata dengan baik. Saya ingin tahu, apakah santunan yang kita berikan menjelang lebaran lalu benar-benar masuk ke rekening mereka. Ini soal amanah dan nurani,” ujarnya penuh empati.

Konflik tapal batas antar gampong juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya penyelesaian di tingkat kecamatan agar persoalan ini tidak menjadi warisan konflik di masa depan.

“Kita tidak boleh mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Sengketa batas wilayah harus dituntaskan di level kecamatan. Jangan semua dilempar ke kabupaten,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Ia menyayangkan masih adanya warga yang tinggal di satu gampong namun tercatat di gampong lain, sehingga tidak terdata dan kerap luput dari bantuan pemerintah.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan tinggal di Gampong A tapi terdaftar di Gampong B. Ini harus dibenahi agar warga kita benar-benar terdata dan tidak tercecer dari perhatian pemerintah, pintanya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga solidaritas dan keamanan lingkungan dengan memperkuat semangat “Pagar Gampong”

konsep kekompakan dan kewaspadaan warga terhadap lingkungan sekitarnya. “Mari kita jaga gampong kita bersama-sama. Jika masyarakat kompak, maka orang luar akan segan. Dan yang terpenting, masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di gampongnya sendiri,” ajaknya.

Tak kalah penting, Bupati mendorong agar BUMG atau Bumgama dihidupkan kembali sebagai ujung tombak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMG yang aktif dapat membantu distribusi kebutuhan pokok seperti gas elpiji 3 kg dan pupuk, agar lebih mudah diakses dan tidak dijual ke pihak luar secara liar.

“Kita harus mandiri. BUMG bisa menjadi solusi agar warga tidak perlu antre gas elpiji, dan pupuk tidak langka di tangan petani. Gampong harus punya daya kelola ekonominya sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Peukan Bada yang baru, Salamuddin ZM, SE, menyambut arahan Bupati dengan semangat dan komitmen tinggi. Ia berjanji akan bekerja maksimal demi mewujudkan visi-misi yang telah disampaikan.

“Saya siap ditegur kapan saja jika ada kekurangan. Saya akan pastikan Peukan Bada tidak tertinggal, dan menjadi bagian penting dari kemajuan Aceh Besar,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 dan 2 Setdakab Aceh Besar, Kasatpol PP dan WH, Kadis PUPR, Kadistan, Plt Kadinsos, Sekdis DPMG, perwakilan Pertanahan, Kabag Pemerintahan, Forkopimcam Peukan Bada, para tokoh masyarakat, jajaran PKK, imum mukim, para keuchik, serta pemuda gampong.(**)

MEDIANAD.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Laporan Kegiatan Reses I Pimpinan dan Anggota DPRA Tahun 2025. Acara berlangsung pukul 10.00 WIB dan dibuka langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md.

Dalam pidatonya, Ketua DPRA menyampaikan bahwa rapat paripurna hari Selasa (15/4) ini dilaksanakan sesuai hasil keputusan Badan Musyawarah tanggal 8 April 2025 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen LKPJ sendiri telah diterima secara administratif sejak 25 Maret 2025.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, DPRA juga mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas dan menyusun rekomendasi terhadap isi LKPJ. “Kepada anggota Pansus yang telah ditetapkan, kami mengharapkan agar dapat segera memilih pimpinan dan mempercepat penyusunan rekomendasi paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima,” tegas Ketua DPRA.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam sambutannya menyampaikan, capaian kinerja Pemerintah Aceh selama Tahun Anggaran 2024. Ia melaporkan realisasi pendapatan daerah sebesar 11,45 triliun rupiah atau 101,70% dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar 11,34 triliun rupiah atau 97,18%.

Gubernur juga menyoroti beberapa kemajuan pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64%, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36, serta realisasi investasi yang mencapai lebih dari 9,47 triliun rupiah. Di bidang pendidikan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 51 ribu siswa yatim dan piatu, serta meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah dan dayah.
Dalam kesempatan yang sama, DPRA juga menyerahkan Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat hasil kegiatan Reses I Tahun 2025 kepada Pemerintah Aceh. Kegiatan reses yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 5 Maret 2025 tersebut bertujuan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Menutup acara, Ketua DPRA mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh yang lebih baik. serta sore Selasa tersebut, DPRA lanjutkan sidang tentang penetapan Program Legislasi Aceh (Prolega) Tahun 2024-2029, kata ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Irfansyah “Dek Fan”. (*/zm)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR – Genap dua bulan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram,) dan Drs. H. Syukri A. Jalil dari jalur independen, hampir semua elemen masyarakat di Aceh Besar sudah memberikan komitmen mereka untuk mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan perubahan di Aceh Besar.

Pertemuan demi pertemuan terus bergulir, baik dengan kalangan legislatif, Para Pimpinan OPD, Ulama, Cendikiawan dan Akademisi, Ormas, organisasi kepemudaan dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk menyatukan visi dan persepsi. guna membangun Aceh Besar yang bermarwah dan bermartabat.

Direncanakan, pada Selasa tanggal 15 April 2025 Pukul 09.30 Wib di Gedung JSC Kota Jantho Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Drs. Syukri A. Jalil kembali menyelenggarakan kegiatan “Apel Akbar dan Silaturrahmi Dengan Para Camat, Imeum Mukim dan Para Keuchik ss Aceh Besar”. Demikian disampaikan H. Muharram Idris, saat ditemui media ini di kediamannya komplek BTN Ajuen, Peukan Bada, Sabtu, 11/2025.

“Saya ingin semua elemen di Aceh Besar kompak dan bersatu bersama-sama dengan Pemerintah Aceh Besar membangun Aceh Besar. Pasca kontestasi politik 2024, mungkin ada yang beda pilihan, melalui apel Akbar ini saya ingin menyatakan H. Muharram Idris dan Drs. Syukri A. Jalil adalah Bupati Rakyat Aceh Besar. Mari kita bersama-sama semua elemen bersama-sama kita bangun dan wujudkan kesejahteraan bagi warga Aceh Besar”, ajak Syech Muharram berulang-ulang.

Sementara itu, Dr. Silahuddin, M. Ag Ketua ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Aceh Besar, menanggapi rencana apel Akbar ini, kepada media ini menyampaikan menyambut baik niat mulia H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil.

“Kita sambut baik rencana Apel Akbar seluruh camat, Imeum Mukim dan Keuchik dari 603 gampong di Aceh Besar, ini sesuatu yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Seingat saya baru Bupati/Wakil Bupati Aceh Besar yang selenggarakan kegiatan seperti ini. Kita tahu, Camat, Imeum Mukim dan Keuchik adalah jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati, tapi niat baik merangkul, menyatukan dan membangun persepsi bersama dalam menjalankan pemerintahan, sangatlah indah untuk perjalanan pemerintahan Aceh Besar 5 tahun mendatang”, ujar Ketua ICMI dari kalangan akademisi.

Tentu, kita semua berharap cita-cita mewujudkan perubahan di Aceh Besar akan lebih cepat terwujud, bila persatuan dan kesatuan dapat terbangun dengan baik.(*)