Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A Jalil, menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Gampong Pantee Rawa, Kecamatan Sukamakmur, Minggu (28/09/2025) sore. (foto/ist)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR: Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar, Syukri A Jalil bersama Kalaksa BPBD Ridwan Jamil S.Sos MSi, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, Aulia Rahman, SSTP, MSi dan Camat Sukamakmur Azhari SH MSi, Senin (28/09) sore serahkan bantuan masa panik secara

langsung kepada keluarga korban kebakaran Gampong Pantee Rawa, Kecamatan Sukamakmur.
Yang juga dikesempatan tersebut, Wabup Drs Syukri A Jalil mengungkapkan, atas nama Pemerintah Aceh Besar menyampaikan duka yang mendalam, namun kita yang mengalami musibah, naas dan cobaan dari sang mahakuasa Allah SWT untuk selalu bersabar, sekaligus cobaan tersebut diharapkan dapat menjadi semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. “Semua ini merupakan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, ini adalah cobaan yang tidak akan diberikan kepada yang tidak mampu bersabar.

Wabup juga meminta agar bantuan masa panik yang diberikan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari keluarga. “Ini ada bantuan sekedar yang pemerintah berikan pada masa panik, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Wabup Syukri juga menyampaikan, agar masyarakat Aceh Besar tetap waspada terhadap ancaman bencana yang bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. “Maka, dari itu, kami harap masyarakat tetap waspada terhadap ancaman bencana yang akan terjadi,” pintanya.

Kebakaran terjadi pada pukul 10.30 WIB jelang siang tadi. Sedikitnya lima rumah yang berkonstruksi semi permanen dan kayu di area padat penduduk, ludes dilalap api. Pada saat kejadian pemilik rumah sedang menjalankan aktivitas sehari hari baik ke sawah maupun ke kebun sehingga harta benda milik korban tak ada yang berhasil diselamatkan. Ini

Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil S.Sos MSi mengatakan Damkar BPBD Aceh Besar menerima informasi pada pukul 10.57 WIB, tujuh unit armada segera dikerahkan dalam upaya penanganan kebakaran tersebut yang didatangkan dari Pos Induk Sibreh. “Alhamdulillah berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa, dan tenda darurat juga telah didirikan untuk membantu para korban,” ujarnya.

Keuchik Pante Rawa Basrizar mengucapkan terima kasih atas gerak cepat tim Pemadam Kebakaran yang telah bekerja dengan baik, sehingga api cepat segera dipadamkan dan tidak berimbas ke rumah lainnya.

“Terima kasih juga kepada Pemerintah Aceh Besar yang telah menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Pante Rawa ini,” demikian Keuchik Basrizar.(**)

Ketua Gapembi Muhammad Mada

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi (Gapembi) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menekankan pelarangan penggunaan makanan ultra-processed food (UPF) atau makanan olahan pabrik.

Ketua Gapembi Aceh, Muhammad Mada atau yang akrab disapa Cek Mada, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah positif, khususnya bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Pemerintah dalam hal ini mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi untuk program tersebut.

“Program MBG yang dikucurkan pemerintah sangat baik dan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi pengusaha lokal. Selain itu, perputaran ekonomi di pasar-pasar juga semakin hidup,” ujar Cek Mada kepada media, Minggu (29/9/2025).

Ia menambahkan, program ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sejumlah dapur yang telah disiapkan untuk mendukung program tersebut.

“Program ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang subur, serta menyerap tenaga kerja baru. Ini hal yang sangat positif,” katanya.

Cek Mada juga menegaskan bahwa penggunaan bahan makanan dari produk lokal UMKM akan semakin memperkuat posisi mereka di pasar.

“Tentu ini akan memberikan efek berganda. UMKM lokal akan lebih berkembang, dan produk makanan lokal bergizi akan lebih mendominasi pasar,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran MBG membuktikan bahwa produk pangan lokal mampu memenuhi standar gizi yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki kandungan nutrisi yang memadai dan layak untuk dikonsumsi dalam program nasional,” tutupnya.(*/ml)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan strategi untuk pengembangan pendidikan mulai dari usia dini serta komitmen wajib belajar 13 tahun termasuk satu tahun pra sekolah dalam rangka tercapainya layanan PAUD yang bermutu untuk anak didik.

Hal ini dikatakan sekretaris daerah Aceh M. Nasir pada saat Penandatanganan perjanjian kerja sama layanan Ensesial untuk pengembangan anak usia dini habistik integratif serta komitmen wajib belajar 13 tahun di pendopo gubernur Aceh (26/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Aceh dengan bunda PAUD aceh tentang implementasi program wajib belajar 13 tahun dalam rangka tercapainya layanan paud bermutu ini juga merupakan salah satu program strategis pemerintah Aceh Aceh untuk memperkuat sistem pendidikan mulai sejak usia dini hingga sampai jenjang menengah gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh sekretaris daerah Aceh.

M.Nasir mengatakan bahwa wajib belajar 13 tahun itu bukanlah kegiatan serimonial melainkan bentuk tekat bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas karena pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga yang mampu memutuskan rantai kemiskinan melalui pendidikan generasi Aceh bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini adalah salah satu program penting dalam melahirkan generasi emas di tahun 2045 nanti.

Maka dalam hal ini pemerintah Aceh mengajak pemerintah kabupaten kota se Aceh serta jajarannya dan pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan anak usia dini hingga menengah sebagai prioritas utama. Acara penandatangan ini disaksikan langsung oleh bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir Manaf juga disaksikan secara virtual oleh direktur PAUD kemendikdasmen RI juga disaksikan oleh seluruh bupati / wali kota se Aceh.(*/ml)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dinas Kelautan dan perikanan Aceh menyerahkan bantuan ikan tuna dan udang sebanyak 1,5 ton untuk 800 penerima manfaat di Subulussalam.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kabid budidaya tambak DKP Aceh Abdussyakur diterima langsung oleh sekretaris daerah kota Subulussalam Sairu,SAg, pada Selasa (23/9/2025).

Pemberian bantuan ini dalam rangka meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan balita serta ibu menyusui, kata abdussyakur disela-sela penyerahan bantuan ikan tuna dan udang segar.

Bantuan ini dalam rangka untuk kampanye gerakan masyarakat gema makan ikan segar karena ikan segar mengandung sumber protein, dan sangat cocok untuk ibu hamil ibu menyusui serta untuk pertumbuhan balita dan ini untuk mencegah stunting di Aceh yang digagaskan oleh ketua forum peningkatan konsumsi ikan nasional (Forikan) Aceh Marlina Usman.

Abdussyakur menekankan bahwa pentingnya membiasakan membiasakan mengkonsumsi makan ikan mulai sejak dini dari mulai masa kehamilan agar nanti anak anak tumbuh sehat dan cerdas penyaluran ini tidak hanya untuk mencegah stuting, namun juga untuk membantu mengendalikan implansi pangan di kota Subulussalam bantuan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan segar dikalangan masyarakat tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang melalui makan ikan segar sebagai sumber protein utama untuk menciptakan generasi Aceh yang cerdas.(ml)

MEDIANAD.COM, SABANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang menggelar pertemuan silaturahmi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Kantor BPKS Sabang.

Pertemuan yang dilakukan pada hari Kamis 11 September 2025 berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antarlembaga sekaligus membahas rencana strategis bagi peningkatan pelayanan publik di bidang penegakan hukum di Kota Sabang.

Salah satu pokok pembahasan yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah pemaparan program kerja Kejari Sabang, termasuk rencana pembangunan gedung kantor baru Kejari Sabang.

Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, SH., MH., menyampaikan seiring meningkatnya tuntutan pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan profesional, keberadaan kantor yang representatif menjadi kebutuhan mendesak, sedangkan bangunan kantor yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat Sabang. Untuk itu, sarana dan prasarana yang memadai, termasuk bangunan kantor yang lebih luas dan layak, sangat dibutuhkan,” ujar Kajari Sabang, Milono Raharjo, SH., MH., Kamis 11 September 2025 di Ruang Rapat BPKS.

Menyambut pemaparan ini, Wakil Kepala BPKS Teuku Hendra Budiansyah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Kejari Sabang.

“BPKS siap memberikan dukungan, termasuk dalam hal penyediaan lahan bagi pembangunan kantor baru Kejaksaan Negeri Sabang. Kami memahami pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga supremasi hukum di daerah ini, dan BPKS siap bersinergi untuk mendukung hal tersebut,” tegasnya.

Pertemuan ini diwarnai dengan diskusi hangat seputar potensi kolaborasi lain antara BPKS dan Kejari Sabang dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang menjadi prioritas strategis pemerintah.

Dukungan infrastruktur hukum yang kuat diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif, sejalan dengan misi BPKS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain Wakil Kepala BPKS, hadir pula sejumlah pejabat BPKS lainnya, antara lain Deputi Pengawasan Ridha Amri, Inspektur BPKS Linda Bisyerka, Direktur Aset Audy Julindra, Kepala Biro Keuangan Bustami, serta Kabag Akuntansi Mustakir. Dari pihak Kejaksaan Negeri Sabang, turut hadir Kasubagbin Kejari Sabang Anwar, SH., serta Kasubsi Penindakan dan Operasi Kejari Sabang Fajar Qadri, SH.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi demi kemajuan Sabang, baik dari sisi pembangunan fisik maupun penegakan hukum. Dengan adanya dukungan BPKS, diharapkan rencana pembangunan kantor baru Kejari Sabang dapat segera terealisasi sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.(man)

MEDIANAD.COM, SABANG – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry resmi menyepakati kerja sama pemanfaatan layanan di Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, Sabang, Jumat, 29 Agustus 2025.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan produk serta jasa layanan penyeberangan dan pelabuhan. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo.

Ruang lingkup MoU meliputi pemanfaatan layanan penyeberangan dan pelabuhan, digitalisasi jasa penyeberangan, penguatan operasional dan pelayanan, hingga integrasi sistem pembayaran jasa penyeberangan.

Hadir dari pihak BPKS, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Mustikal Syahputra, Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Zulkarnaini, serta Koordinator Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, Fauzi Daud.

Sementara ASDP diwakili oleh Hayyatul Mardiah dan Baginda Alfarishi dari Kantor Pusat ASDP, serta Juliansyah (Manager Usaha dan Teknik ASDP Banda Aceh) dan Angga Pratama (Staf ASDP Banda Aceh).

Dalam pertemuan itu, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menegaskan tanggung jawabnya sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) dalam mengelola aset negara.

Menurutnya, BPKS selaku penyelenggara pelabuhan memiliki kewajiban untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu potensi yang harus dioptimalkan adalah penerapan Pas Penumpang.

“Pas Penumpang diharapkan mampu membiayai kebutuhan penting, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Iskandar Zulkarnaen.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi BPKS, Mustikal Syahputra, menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan Pas Penumpang terintegrasi dengan tiket kapal ASDP. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara.

“Pemberlakuan Pas Penumpang terintegrasi dengan tiket kapal mendesak untuk segera dilakukan,” tegas Mustikal.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Unit Manajemen Pelabuhan BPKS, Zulkarnaini, dan Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Fauzi Daud, yang berharap implementasi MoU dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

Manager Usaha dan Teknik ASDP Banda Aceh, Juliansyah, menilai kerja sama ini akan segera memberikan manfaat signifikan.

“Pas Penumpang akan segera diberlakukan secara sistem terintegrasi sehingga berkontribusi maksimal pada pendapatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, integrasi sistem akan memudahkan kedua belah pihak sekaligus memperkuat akuntabilitas penerimaan PNBP agar tidak lagi menjadi temuan di kemudian hari.

Hal serupa disampaikan Baginda Alfarishi dari ASDP Pusat. Ia menyebut bahwa sistem serupa telah lebih dulu diterapkan di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api yang dikelola penuh oleh ASDP sesuai standar operasional perusahaan. “Integrasi Pas Penumpang ini bisa segera kita terapkan,” tegasnya.

Di penghujung pertemuan, kerja sama BPKS dan ASDP Indonesia Ferry resmi dinyatakan sah dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak dan pertukaran dokumen dari ASDP yang diwakili oleh Hayyatul Mardiah dan BPKS oleh Iskandar Zulkarnaen.(*/man)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Marlina Usman yang didampingi kadis kelautan dan perikanan Aceh Aliman menyerahkan ikan segar kepada masyarakat Aceh tenggara seba yak 5 ton, (27/8/2025).

Penyerahan ini dalam rangka mendukung program gerakan masyarakat makan ikan, penyerahan diserahkan secara simbolis kepada ketua Forikan Aceh tenggara Hj.Nurjannah fahkry juga turut disaksikan oleh Bupati Aceh tenggara serta jajaran SKPD Aceh tenggara.

Bantuan ini untuk sekitar 800 penerima manfaat di Aceh tenggara, dalam kesempatan penyerahan bantuan ikan segar tersebut Marlina Usman ( Marlina Muzakir Manaf) mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya gemar makan ikan sebagai salah satu sumber protein sumber utama ,dan juga untuk mencegah stunting sekaligus untuk menambah energi dan gizi keluarga.

Ikan adalah sumber protein yang sangat mudah didapat dan juga mudah diolah, “mari kita mengkonsumsi ikan didalam rumah tangga supaya anak anak kita cerdas dan sehat”.

Marlina berharap supaya kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting kandungan gizi pada ikan, istri Gubernur Aceh Marlina Usman juga meninjau dapur tempat olahan ikan di lakosi tempat acara penyerahan ikan.(ml)

MEDIANAD.COM, ACEH TENGAH -Untuk mencegah stunting Ketua Forikanaceh Marlina Usman atau Marlina muzakir Manaf yang didampingi oleh kadis kelautan nldan perikanan Aceh Aceh haliman. Penyerahan ini dalam rangka dalam rangka mendukung program gerakan masyarakat makan ikan segar, penyerahan berlangsung didesa kenawat kecamatan laut tawar Aceh Tengah di saksikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah (25/8/2025).

Dalam acara penyerahan ikan tersebut Marlina mengatakan bahwa pentingnya masyarakat membiasakan mengkonsumsi makan ikan semenjak usia dini lebih baik lagi, para ibu-ibu Itu menkomsumsi ikan segar semenjak mulai hamil supaya anak-anak nanti tumbuh segar dan sehat cerdas dalam rangka menyongsong menuju Indonesia emas.

Di tahun 2045 nanti marlina juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memberikan ikan segar pada anak-anaknya untuk tumbuh dan sehat juga cerdas .bila anak anak sudah berusia 4 tahun itu harus di antar langsung ke sekolah di PAUD jadi untuk Aceh Tengah dan bener meriah ini bantuan yang terbanyak tahun ini sampai 80,1 ton ikan segar dan bantuan ini tidak hanya di fokuskan pada program stunting saja.

Namun juga membantu mengendalikan inflasi program pangan di dua kabupaten tersebut yaitu bener meriah dan kabupaten Aceh Tengah bantuan ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang diserahkan kepada masyarakat di wilayah tengah dengan jumlah 1310 jiwa penerima manfaat.

Jadi bantuan ini juga tidak hanya mekonsumsi di masyarakat tetapi juga menumbuhkan kesadaran kesadaran bersama untuk penumbuhan gizi yang seimbang karena pada ikan banyak mengandung protein kata Marlina Usman.(ml)

MEDIANAD.COM, BIREUEN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bireuen, menggelar Sosialisasi tentang “Regulasi Undang-undang Orkemas” yang berlangsung di Wisma Bireuen Jaya, Selasa (26/8/2025).

Acara yang di ikuti sejumlah 70 orang pengurus organisasi masyarakat (Ormas) dan tamu undangan mengulas tentang regulasi Undang-undang Orkemas untuk membangun generasi yang berintegritas tersebut, menghadirkan narasumber, salah seorang dosen UNIKI Bireuen, Dr. H. Kamaruddin, S.Pd., M.M, CRP, CFRM.

Plt, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bireuen, Mulyadi, SH., M.M menyatakan dengan peran serta Ormas, kita bisa harapkan aspirasi masyarakat akar rumput dapat diwujudkan. Seperti LPM, kelompok tani, dan lain-lain. Peran tersebut, membantu dan memastikan kebutuhan masyarakat lokal menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan berbasis komunitas.

Dr. Kamaruddin yang mengangkat judul presentasinya “Kolaborasi Ormas dan Akademisi sebagai Energi Positif Pembangunan”, menyatakan bahwa pembangunan daerah dan nasional memerlukan sinergi multi pihak. Karena Ormas dan akademisi memiliki peran strategis dalam membentuk opini, solusi, dan tindakan sosial, sebut Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini.

Kita berharap baik Organisasi masyarakat dan para dosen dan sivitas akademika di kampus dapat berkolaborasi membangun daerah dan membantu pemerintah daerah. Dengan kontribusi gagasan yang berilyan dan terkini mempercepat proses kebijakan di daerah.

Namun, masih banyak tantangan dari kolaborasi ini. Seperti perbedaan internal dari budaya organisasi, minimnya komunikasi berkelanjutan, dan mungkin masih adanya ego sektoral atau birokratis, juga keterbatasan dana dan dukungan kebijakan, tutupnya.(Win)