MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pemerintah Aceh mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh, sejak Jumat (13/3/2026) serta pemerintah Aceh berharap, penyaluran THR tersebut dapat membawa berkah bagi masyarakat disegala sektor dan memperkuat daya beli menjelang hari raya idul fitri 1447 H.

Sebelumnya dirincikan, Pencairan tersebut mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK paruh waktu.
“Seperti telah dirilis sejumlah media online lokal Aceh kemarin”.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengatakan pencairan THR tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.

“Sejak 13 Maret 2026 Pemerintah Aceh mulai melakukan proses pencairan atau pembayaran THR kepada ASN di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata pria yang akrab disapa Mualem itu.

Mualem menjelaskan, total ASN yang menerima THR tersebut mencapai 41.410 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, serta PPPK paruh waktu.

Secara keseluruhan, jumlah dana THR yang disalurkan diperkirakan mencapai Rp205.755.392.114 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026.

Kata Mualem, pencairan THR ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para ASN, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Mualem berharap THR tersebut dapat membantu para ASN dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadhan hingga menjelang perayaan Idul Fitri bersama keluarga.
Selain itu, Gubernur Aceh juga berharap peredaran dana THR tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Dengan mulai cairnya THR ini kita berharap tidak hanya membantu kebutuhan ASN dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas belanja tentu akan meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Mualem juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh agar memanfaatkan THR secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus memperbanyak berbagi kepada sesama di bulan suci Ramadhan. (**)

6MEDIANAD.COM, BANDA ACEH –  Jalan Pusat Pasar Ulee Kareng Banda Aceh, Sudah lama dalam kondisi phak luya alias berlobang dan sering berlangganan dengan korban jatuh kelobang tersebut.

Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki oleh pihak instansi terkait.  Yang anehnya yang melintas di atas jalan tersebut itu berbagai elemen masyarakat mulai dari petinggi pemerintah Aceh para kadis kadis juga para wakil rakyat serta sampai masyarakat bawah.

Namun yang menjadi tanda tanya, mereka-mereka disaat melintas di atas badan jalan tersebut kenapa tidak terlihat ada Lobang atau memang pura-pura tidak nampak ada lobang di atas badan jalan.

Masyarakat yang melintas dijalan tersebut apa lagi dibulan puasa itu sungguh sangat padat setiap sore hari untuk berbelanja makanan untuk berbuka puasa, yang sangat kita sayangkan para ibu ibu yang mengendarai roda dua sering jatuh didalam lobang tersebut,.

Masyarakat sekitar Ulee Kareng Banda Aceh mengharapkan pada pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera memperbaikinya.sebelum terjadi kecelakaan jatuhnya korban yang lebih banyak serta mengakibatkan korban jiwa, akibat jalan berlobang dan phak luyak.(lem)

MEDIANAD.COM: Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya), Abdurahman, alias Panglima Do merespon berbagai tudingan dan fitnah belakangan ini santer disematkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, SIP, MPA.

Dimana, ‘​Panglima Do’ menilai, serangan berupa framing negatif yang berupaya menjatuhkan karakter Sekda Aceh selama ini sudah sangat tidak sehat dan ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu?

Dikira tudingan yang salah alamat, “mengingat sosok Sekda Aceh M Nasir ASN pekerja keras, disiliplin dan totalitas bekerja membantu Gubernur Muzakir Manaf untuk percepatan pembangunan Aceh’.

Namun dalam perjalanan dan tak lama bertugas sebagai Sekda, “terjadi musibah dahsyat banjir hingga meluluhlantakkan 18 Kabupaten dan Kota di Aceh, dikira siapa saja Sekda jika dalam kondisi darurat mahadasyat sulit mengkafer seluruh persoalan, tentu butuh proses serta jangan cepat-cepat divonis Sekda gagal dan tak mampu bekerja”.

PILIHAN PRIBADI MUALLEM, Sebagaimana dirlis online putaran.id Sekda M Nasir yang juga pilihan pribadi Gubernur Mualem, “kelihatan tidak pernah sibuk mengklarifikasi atau membantah berbagai framing negatif terhadapnya. Hal ini karena Mualem sudah mengenal kepribadian M. Nasir lebih dari 15 tahun lamanya, jauh sebelum ia bergabung di KONI Aceh,” tegas Ketua KPA sekaligus Ketua DPW Partai Aceh (PA) Abdya tersebut.

Hubungan antara Gubernur Mualem dan M. Nasir didasari atas kepercayaan dan rekam jejak yang panjang pasca damai Aceh. Ia menjelaskan bahwa Mualem membutuhkan sosok pejabat utama di posisi Sekda yang memiliki loyalitas tinggi, dedikasi, serta tanggung jawab penuh untuk membangun Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh.

​Eks pimpinan GAM Abdya, Panglima Do juga mencium adanya agenda terselubung di balik serangan bertubi-tubi kepada Sekda Aceh. Ia menduga ada upaya sistematis untuk merusak citra internal pemerintahan dengan cara menyerang kinerja pejabat nomor satu dijajaran eksekutif Aceh, atau orang kepercayaan utama Mualem di pemerintahan secara personal.

​” Fitnah yang menyasar M. Nasir ini sudah ditunggangi kepentingan jahat. Tujuannya bukan saja ingin menyingkirkan beliau dari posisi Sekda, melainkan untuk merusak citra Gubernur Mualem dari dalam. Framing busuk ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk isu personal hingga aksi demo yang disinyalir ditunggangi kelompok lawan maupun internal yang ingin mengganggu jalannya roda pemerintahan ,” ungkapnya.

​Lebih lanjut, Panglima Do mencontohkan kegagalan politik kotor sebelumnya yang mencoba memfitnah Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait isu pemangkasan anggaran BPJS/JKA. Namun, hal tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya di publik.

​Ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menggoyang posisi Sekda Aceh bahwa upaya tersebut akan sia-sia. Sebab, M. Nasir merupakan pilihan langsung Mualem yang telah melalui pertimbangan matang.

​” Nasir itu pilihan Mualem, tidak mudah dijatuhkan dengan fitnah dan framing jahat. Itu pekerjaan sia-sia. Kami dari jajaran KPA dan Partai Aceh Kabupaten Abdya mendukung penuh Sekda Aceh untuk mengawal kepemimpinan Mualem-Dek Fadh. Kami tidak ragu sedikitpun atas pilihan Mualem. Beliau adalah sosok yang bekerja tulus untuk rakyat dalam mengimplementasikan visi, misi, dan janji Gubernur ,” tukasnya. (non/**)

MEDIANAD.COM, PIDIE JAYA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marwan Nusuf,B.HS.c, MA, turut mendampingi Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh dalam kunjungan silaturahmi ke Masjid Madinah, Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, (3/3/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan ini dipimpin oleh Drs. syakir, M.Si, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, serta diikuti oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Biro Organisasi Pemerintah Aceh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Aceh dalam mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan masyarakat di kabupaten/kota selama bulan suci Ramadhan 1447 H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan buka puasa bersama masyarakat setempat, dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan pemerintah serta tausiyah Ramadhan yang mengangkat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat membangun daerah.

Kehadiran Pemerintah Aceh bersama jajaran dalam Safari Ramadhan ini menjadi wujud komitmen untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat, sekaligus mendukung program-program Pemerintah Aceh dalam membangun daerah yang religius, maju, dan sejahtera.(*/lem)

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, Pimpin Rapat Paripurna I masa persidangan II tentang penetapan 9 program legislasi tahun 2026, Senin (2/3) siang di ruang rapat DPRK setempat, juga dihadiri Wakil Bupati, Ir H Razuardi MT, Wakil Ketua I DPRK, Surya Dharma SH dan Wakil Ketua II Muslim Abdullah serta Sekretaris DPRK Said Abdurrahman S.Sos, anggota DPRK, para asisten serta kepala SKPK jajaran Pemkab Bireuen. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM, BIREUEN: Masing-masing sembilan Program Legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna (RP) I Masa Persidangan II DPRK Bireuen Tahun sidang 2025/2026 yang berlangsung di ruang sidang Parlemen setempat, Senin (2/3/2026) siang.

Yang juga rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK, Juniadi SH serta dihadiri Wakil Bupati Ir H Razuardi MT, Wakil Ketua I Surya Dharma SH dan Wakil Ketua II Muslim Abdullah, Sekretaris DPRK Said Abdurrahman S.Sos, anggota DPRK, para asisten dan kepala SKPK.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Said Abdurrahman yang membaca pengumuman hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK tanggal 24 Februari 2026 ada Sembilan Rancangan Qanun dan Legislasi Kabupaten yang ditetapkan dalam RP tersebut.

Dimana Rancangan Qanun (RQ) tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan*
“RQ tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten”

RQ tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan “serta RQ tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”

Rancangan Oanun Kabupaten tentang Penyelenggaraan Adat Istiadat
‘RQ tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen untuk medio 2025-2029″

Rancangan Oanun Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025
“RQ Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026” dan Rancangan Oanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireun Tahun Anggaran 2027, lapor Sekwan Said Abdurrahman.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK, Juniadi melaporkan. Agenda Rapat Paripurna (RP) dimaksud, yakni ‘Penetapan Program Legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2026. Program Legislasi Kabupaten atau Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Qanun) disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Program Legislasi ini merupakan langkah awal dalam pembentukan produk hukum daerah berupa Qanun, baik diusulkan oleh Pemkab Bireuen ada delapan judul maupun yang diusulkan DPRK satu judul, jelas ketua Juniadi.

Sembari menerangkan, program legislasi bukan sekadar daftar rencana pembentukan Qanun, melainkan cerminan arah kebijakan pembangunan daerah, serta wujud komitmen politik dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bireuen secara menyerluruh, tutupnya. (*/non)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh dalam prosesi yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Jumat malam, 27 Februari 2026.

Pelantikan digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, asisten Sekda, staf ahli gubernur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan agar seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dan nafas kerja di setiap lini pemerintahan. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, lanjutnya, adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.

Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, hingga pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.

“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA bekerja optimal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Percepatan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga turut menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi misi Aceh 2025–2030.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

2. Dr. A. Murtala, M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.

3. Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA — Inspektur Aceh.

4. Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

6. Murthalamuddin, S.Pd, MSP — Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

7. Erwin Ferdinansyah, ST, MT — Kepala Dinas Pengairan Aceh.

8. Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

9. drh. Safridhal — Kepala Dinas Peternakan Aceh.

10. Reza Ferdian, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

11. Reza Saputra, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

12. Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

13. Taufik, ST, M.Si — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

14. Dr. Munawar, MA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

15. Asnawi, ST, M.S.M — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

16. Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

17. Budi Afrizal, SKM, MKM — Kepala Dinas Sosial Aceh.

18. Bahrón Bakti, ST, MT — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

19. Dr. Husnan, ST, MP — Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.

20. Bob Mizwar, S.STP, M.Si — Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.

21. Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si — Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

22. dr. Novita, Sp.JP(K) — Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

23. Zahrol Fajri, S.Ag, M.H — Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

24. Daniel Arca, A.Ks, M.Si — Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

25. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P — Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.(*)

Ketua Penggerak PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Nuraini, dampingi anak yatim berbelanja berupa baju lebaran bersama di Plaza Aceh, Sabtu (28/2/) 2026. (foto/istimewa)

MEDIANAD, COM,BANDA ACEH: Pada momen Ramadan tahun ini, Tim Penggerak PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh kembali menggelar aksi sosial tahunan berupa belanja baju lebaran bersama dan santunan di pusat perbelanjaan Mall Plaza Aceh, Sabtu (28/2/)b2026)

Ketua TP PKK Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Nuraini menyampaikan bahwa. “Kegiatan ini merupakan tahun kedua pelaksanaan program santunan yang dirancang khusus untuk menyentuh sisi psikologis dan kebahagiaan anak-anak”.

Sebanyak 8 anak yatim didampingi langsung untuk memilih pakaian lebaran sesuai keinginan mereka. Menurut Nuraini, esensi dari kegiatan ini bukan sekadar memberikan bantuan materi, melainkan bentuk perhatian nyata agar anak-anak merasakan kasih sayang yang utuh dari lingkungan tempat tinggalnya.

“Kami ingin memberikan kebahagiaan setahun sekali ini dengan cara yang berkesan. Membawa mereka langsung ke pusat perbelanjaan memberikan euforia yang berbeda bagi anak-anak. Kami ingin mereka merasakan suasana lebaran seperti anak-anak lainnya,” ujar Nuraini.

Pemilihan lokasi belanja di Matahari Departement Store atau Plaza Aceh lantaran koleksi yang beragam, sehingga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagi yang tidak memiliki kendaraan, para pengurus PKK turut memfasilitasi transportasi dengan menjemput dan membawa mereka ke lokasi.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Nuraini memberikan apresiasi mendalam kepada Pemerintahan Gampong Cot Lamkuweuh: Terkhusus Pak Keuchik, Tuha Peut Gampong (TPG), Kepala Dusun, dan seluruh aparatur yang telah bersedekah.

“Kemudian kepada bapak H. Nazaruddin (Dek Gam), anggota DPR RI yang rutin memberikan dukungan setiap tahunnya serta Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) Aceh,” ungkapnya.

Nuraini menegaskan bahwa motivasi terbesar tim penggerak PKK dan aparatur gampong adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam memuliakan anak yatim.
“Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan memiliki kedekatan dengan beliau di surga. Inilah yang menjadi semangat kami untuk terus mengusahakan kegiatan ini ada setiap tahunnya,” tambahnya.

Kegiatan belanja bareng ini diakhiri dengan acara Buka Puasa Bersama, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat antara perangkat desa, pengurus PKK, dan anak-anak yatim.

“Harapannya, gerakan kecil dari kita ini dapat memotivasi masyarakat luas untuk lebih peduli dan memberikan perhatian lebih besar kepada sesama,” pungkasnya. (rel/non)

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo serta Bupati Mukhlis ST dalam kunjungan kerja di kabupaten tersebut, sekaligus meninjau langsung sejumlah infrastruktur/ bangunan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, Selasa (24/02) 2026. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM,BIREUEN: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, serta Bupati, H Mukhlis meninjau langsung sejumlah infrastruktur rusak akibat bencana hidrometeorologi, tanggal 26 November 2025 tahun lalu.

Dikesempatan tersebut, Menteri PUPR menuturkan, komitmen pemerintah pusat untuk membangun kembali sarana dan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen dan Aceh secara menyeluruh. Penanganan akan difokuskan pada infrastruktur pengendali banjir, jaringan irigasi, serta fasilitas umum yang menjadi urat nadi perekonomian warga.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga memastikan tahapan perencanaan dilakukan berbasis data lapangan yang akurat agar konstruksi yang dibangun lebih tahan terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa percepatan rehab-rekon Bireuen masuk dalam prioritas penanganan nasional. Masyarakat pun berharap realisasi pembangunan dapat segera dimulai, sehingga aktivitas ekonomi dan pertanian kembali normal tanpa dihantui risiko kerusakan berulang, tutup Menteri PUPR.

Hal senada diutrakan ketua DPRK Bireuenm dimana komit percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pasca musibah banjir dan tanah Longsor, kususnya di Bireuen harus ditanggulangi secara cepat, alias jangan berlarut-larut dan saling menyalahkan ditingkat elit.

Sementara itu, kunjungan kerja Menteri PUPR di Bireuen disambut Bupati Bireuen H. Mukhlis ST bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Pendopo Bupati.

Dimana pertemuan tertutup digelar dalam memaparkan data kerusakan, progres pendataan korban, hingga rencana teknis penanganan dan pemulihan infrastruktur terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan percepatan perbaikan sarana vital yang berdampak langsung di llahan aktivitas perekonomian dan pertanian masyarakat.

Menteri, Bupati dan ketua DPRK bersama rombongan juga meninjau langsung ke sejumlah titik kerusakan. Diantaranya yang ditinjau, Bendungan Juli yang mengalami kerusakan cukup signifikan akibat banjir bandang akhir tahun lalu.

Menteri PUPR menerima penjelasan teknis terkait dampak kerusakan terhadap sistem irigasi dan suplai air pertanian warga. Bendungan tersebut diketahui menjadi salah satu infrastruktur kunci bagi ribuan hektare lahan sawah di wilayah Juli dan sekitarnya.

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH secara kusus menjelaskan. Legislatif Bireuen mendukung secara penuh langkah percepatan Rehab-Rekon, tentu untuk keberhasilan semua itu, “pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan tidak berlarut-larut”.

Mengingat semua komponen berharap, pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran sera benar-benar dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat, khususnya petani yang terdampak langsung terhadap bencana, pinta ketua Juniadi SH dalam nada penuh harap. (**)

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wagub Fadhlullah (Dek Fad) diabadikan bersama, usai meninjau salah satu lokasi persawahan yang tertimbun banjir di Pijay, Sabtu (21/02) 2026.(foto/
ist)

MEDIANAD.COM, MEUREUDU: “Derita masyarakat Kecamatan Meurah Dua (KMD) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) Aceh pasca musibah banjir dan tanah lonsor/ bencana hidrometeorologi yang terjadi, Tanggal 26 November 2025 tahun lalu semakin menga-
nga, bahkan tanpa arah kehidupan
yang berarti, setelah kehilangan segalanya akibat musibah yang maha dasyat dan takterlingan sama sekali dimaksud”.

Sekarang warga KMD yang rumahnya hilang dan tertimbun lumpur, ada yang masih berteduh dibawah ditenda bantuan, numpang dirumah tetangga, serta tinggal di lokasi hunian sementara (Huntara).
“Sangat naif dan sangat tidak enak masyarakat mengharapkan belahan bantuan dari donatur dan relawan secara berkepanjangan”.

Dengan demikian, satu-satunya jalan bagi warga KMD dan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, meminta pemerintah pusat melalui kementrian terkait, segera memperbaiki sawah warga yang rusak tertimbun lumpur banjir.

Rekonstruksi sawah warga kami yang rusak harus disegerakan, “mengingat secara umum masyarakat KMD mata pencaharian sehari-hari bertani disawah bahkan bisa panen setahun 3 kali sebelum musibah banjir’.

Sekarang semuanya sudah sirna, hancur dan hilang juga kehihudupan warga sehari-hari menjadi hampa tak terarah, pinta sejumlah Keuchik dalam Kecamatan Meurah Dua kepada Online MEDIANAD.COM beberapa hari yang lalu.

Sembari berharap, selain pemulihan persawahan warga juga meminta pemerintah mencari solusi dan membantu masyarajat bagaimana membersihkan rumah yang tertimbun lumpur.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pijay, Sibral Malasyi juga meminta dukungan konkret dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pemulihan sekitar 1.500 hektare sawah yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Meurah Dua.

Permintaan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera dalam peninjauan lokasi terdampak bencana dimaksud, Sabtu (21/02) 2026.

Dimana pendataan sementara jelas Bupati. “Sekitar 1.500 Hektare (H) sawah mengalami kerusakan berat dengan ketebalan lumpur mencapai 50 cm hingga 1 meter. Selain itu, ribuan hektare lahan pertanian warga lainnya juga ada terdampak ringan hingga sedang.

Jika tidak segera diperbaiki secara komprehensif, berpotensi menurunkan produktivitas dan mengganggu hasil panen.

Mengingat, “sektor pertanian tulang punggung perekonomi masyarakat Pijay secara umum dan kalkulasikan”, dari total 8.800 hektare lahan pertanian yang dimiliki di Pihay, sebagian besar menjadi sumber penghidupan utama warga.

Dengan demikian, “pemulihan lahan pertanian bukan hanya perbaikan fisik, tetapi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah serta keberlangsungan ekonomi petani pasca bencana”, pinta Bupati.

Sembari dikesempatan itu, mengharapkan. Kementan dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat berat untuk pengerukan lumpur, perbaikan struktur tanah, serta pendampingan teknis, sehingga lahan dapat kembali produktif dalam waktu relatif singkat.

“Percepatan pemulihan sangat penting agar petani dapat segera kembali menanam dan roda perekonomian desa tidak terhenti secara berkepanjangan, tukas Bupati dalam nada penuh harap. (zulmahdi/*)