SEKRETARIS Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, S.IP, MPA juga didampingi Kadis Kominsa Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP dan Kepala Biro Adpim Setda Aceh Akkar Arafar, S.STP, M.Si serta pejabat terkait menerima audiensi Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin beserta pengurus di ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (14/10/2025) pagi.(foto/humas pemerintah aceh)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: PWI, media dan wartawan profesional dibawahnya, yang juga memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan di satu negara dan daerah, serta sebagai penyeimbang dalam mengontrol kinerja pemerintah secara umum, tentu Pemerintah mendukung sepenuhnya program kerja yang dilaksanakan oleh induk organisasi Wartawan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kususnya PWI Aceh.

Tukas Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir Syamaun, S.IP, MPA dalam pertemuan dengan ketua, dewan penasehat dan pengurus harian PWI Aceh, di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa (14/10/2025) pagi.

Serta Sekda M Nasir juga menyambut positif laporan dan program kerja, baik jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilaksanakan oleh pengurus PWI Aceh. Dimana salah satunya, mantan Sekum KONI Aceh tersebut menanggapi, Pemerintah Aceh siap mendukung pelaksanaan Konferensi PWI Aceh agar dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Pemerintah Aceh tentunya akan membantu dan mendukung terlaksananya Konferensi PWI Aceh. Kami berharap kegiatan ini juga menjadi momentum bagi media untuk ikut mendukung kinerja pemerintah dalam membangun Aceh pinta mantan Kadispora Aceh dan Asisten I Setda Aceh M Nasir Syamaun.

Disisi lain dikesempatan itu, M Nasir yang juga ketua Pengprov Anggar (IKASI) Aceh mengatakan,
dukungan media sangat dibutuhkan dalam menyampaikan capaian pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat mengingat wartawan dan media didalamnya memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh punya kebutuhan besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan butuh peran media untuk menyebarluaskan, sehingga kepercayaan ini benar-benar terjaga dan bertahan.

“Bagaimana prosesnya itu sepenuhnya kami kembalikan kepada PWI,” tutup Sekda yang juga pejabat penting di pemerintah Aceh yang masih sangat muda dibawah komando Gub/Wagub H Muzakir Manaf dan Fadhlullah, SE.

Dimana dalam pertemuan/audiensi dengan Pengurus PWI Aceh dimaksud, langsung hadir Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, didampingi Wakil Ketua Dewan Penasihat, Bustamam Ali, Sekretaris Muhammad Zairin; Wakabid Advokasi, Azhari; Wakabid Kesra, Muhammad Saman; Ketua SIWO, Imran Thaib, dan Wakabid Organisasi, Zainal Arifin M. Nur, yang diwakili M. Nazar A. Hadi”.

Kehadiran Pengurus PWI disambut oleh Sekda Aceh bersama pejabat di jajarannya: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat; Kadis Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Edy Yandra, serta perwakilan dari Bappeda dan Inspektorat Aceh.

Ketua PWI Nasir Nurdin dikesempatan tersebut juga melaporkan ke Pemerintah Aceh tentang salah satu kegiatan penting dan utama tahun depan, dimana, “PWI Aceh akan melaksanakan Konferensi Provinsi (Konferprov) pada November 2026, yang juga kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk seminar nasional”.

Selain itu, dalam waktu dekat Ketua Umum PWI Pusat bersama Sekretaris Jenderal yang baru terpilih juga dijadwalkan berkunjung ke Aceh untuk menghadiri acara peusijuek (tepung tawar) dan Maulid Nabi yang dilaksanakan PWI Aceh.

Kita berharap Ketum PWI Pusat bersama rombongan nantinya dapat menjadi tamu dari Pemerintah Aceh lapor ketua PWI Aceh yang akrab disapa Bang Nasir singkat (zm/**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Plh. Dinas Sosial Aceh, Zulkarnain, S.KM, M.Kes dan Kepala UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang Dinas Sosial Aceh, Intan Melya, A.KS, M.Si, meninjau panti untuk melihat salah satu penghuni yang meninggal dunia di Banda Aceh, Selasa (14/10/25). Kunjungan itu guna memastikan kesiapan petugas di UPTD dalam proses pemulangan jenazah ke rumah duka untuk di Makamkan pada 14 Oktober 2025. Selasa (14/10/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya, khususnya para lansia yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Aceh.

“Kami sangat berduka atas kehilangan ini. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jenazah ke rumah duka, hingga pemakaman yang dilaksanakan pada hari yang sama, berjalan dengan lancar dan penuh hormat. Kita juga memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Zulkarnain.

Intan Melya menambahkan, seluruh petugas UPTD telah bekerja keras dan sigap dalam mempersiapkan segala keperluan terkait pemakaman. “Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses pemakaman berjalan dengan baik dan sesuai dengan adat serta agama yang dianut almarhum/almarhumah,” jelasnya.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya perhatian dan pelayanan yang optimal terhadap para lansia, khususnya mereka yang berada di panti sosial. Dinas Sosial Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para lansia di seluruh Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Tambang Aceh sumbang royalti untuk negara hampir 2 triliun ,kepala dinas energi dan sumber daya meneral Taufik menyebutkan bahwa mulai tahun 2020 hingga tahun 2025 jumlah yang telah Total royalti dari tambang Aceh yang disetor kekas negara mencapai 2 T.

Jadi sektor pertambangan Aceh salah satu kontributor untuk penerimaan negara yang sangat besar. Menurut kadis ESDM Aceh Taufik bahwa, dana royalti dari hasil tambang ini tidak langsung masuk ke kas daerah namun harus lebih dahulu diterima oleh kas negara.

A tiga tahun terakhir mulai tahun 2922 nilai untuk pendapatan negara terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai sekitar 500 milyar ,masuk pertahun kekas negara jadi dari sebanyak itu dikembalikan ke kas daerah sebanyak 80 persen karena dibagi.

Menurut ketentuan karena dibagi untuk kabupaten / kota sebanyak 32 persen sebagai daerah penghasil,dan tambahan 8 persen bila daerah juga memiliki fasilitas pengolahan dan 16 persen untuk pemerintah provinsi dan juga 20 persen menjadi bagian penerima pemerintah pusat bila daerah punya pabrik pengolahan akan bisa menerima sampai 40 persen,.

Jadi, saat ini Aceh memiliki potensi tambang yang beragam termasuk tambang batu bara ,logam dan galian C,jadi saat ini tercatat 18 izin perusahaan tambang seperti batu bara 33 IUP meneral logam , 15 IUP non logam dan 3 izin tambang batuan skala kecil, tambang logam yang terbanyak di wilayah pantai barat Aceh menjadi sebagai penyumbang terbesar dari sumber tambang batu bara.

Sekarang salah satu tantangan dalam pengelolaan pertambangan di Aceh adalah lambatnya peralihan dari tahap eksplorasi ke produksi.

jika pertambangan dijalankan dengan prosedur serta regulasi yang benar ,maka dampaknya sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan bisa mengurangi pengangguran di Aceh dan juga akan mampu meningkatkan hasil pendapatan masyarakat sekitar tambang dan juga terus akan mendapatkan kenaikan pendapatan daerah (PAD).

Menurut Taufik, proses pengajuan izin tambang itu harus melalui tingkat desa dulu Hinga kekabupaten ,karena semua ini ada tahapannya yaitu tahapan rekomendasi setelah itu selesai rekomendasi ditingkat kabupaten selesai maka dokumen diserahkan dan di sampai ke DPMPTSP karena yang mengevaluasi dokumen pihak DPMPTSP,setelah itu di evaluasi lagi oleh pihak dinas ESDM Aceh secara teknis dan menyeluruh sebelum izin dikelurkan kata kadis ESDM Aceh bapak taufcik.(lem)

Jajaran Polsek Kuta Alam, Polresta kota Banda Aceh, Minggu (12/10) 2025, serahkan salah seorang Warga Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) berinisial ‘MAR’ (33) tahun kepada Dinas Sosial (Dinsos) Aceh.(foto/ist)

Polsek Kuta Alam, PolresDrta kota Banda Aceh, Minggu (12/10) 2025, serahkan salah seorang Warga Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) berinisial ‘MAR’ (33) tahun kepada Dinas Sosial (Dinsos) Aceh.

Yang juga diketahui sebelumnya MAR terlantar di Wilayah hukum Polsek Kuta Alam dan langsung menyerahkan ke instansi terkait Dinsos Aceh untuk memfasilitasi pemulangan warga tersebut ke Medan.

Yang juga, meski hari libur. Dinsos Aceh, Minggu 24 Oktober seputar Jam 12.20 WIB dan langsung memberikan perlindungan Sosial serta proses ADM/aturan percepatan pemulangan warga terlantar dimaksud ke asalnya.
Ujar Plh Dinsos Aceh, melalui Sekretaris Dinas dimaksud, T.Chaidir kepada wartawan dalam kesempatan tersebut, minggu siang kemarin.

Sembari menjelaskan, “Dnsos Aceh dan kita semua berkewajiban untuk melindungi segenap warga Indonesia yang terlantar di wilayah kita dan memberikan perlindungan serta penyelamatan juga topoksi utama lainnya secara cepat, dimana perlindungan sosial kepada warga yang terlantar yang kita lindungi juga kita tidak memandang suku, Ras dan asalnya, “dimana siapa saja yang terlantar harus kita respon dengan cepat dalam melindungi dan penyelamatan warga yang terlantar”.

Serta dikesempatan ini, merupakan kinerja sinergi antara Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam wilayah hukum Polsek Kuta Alam dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial Aceh, dan ini tanggung jawab kita.

Sekaligus memastikan tidak ada warga yang terlantar baik itu warga asing, lokal maupun warga provinsi lain yang datang ke Aceh dan ini juga tanggung jawab kita bersama antara mitra kerja termasuk masyarakat secara umum pinta Sekdis.

“Yang juga terlebih dahulu langsung memberikan asesmen awal terhadap kondisi warga terlantar, seperti pengecekan kondisi kesehatan, maupun masalah sosial dan langsung dirujuk ke UPTD panti sosial untuk mendapat pelayanan”.

Sementara itu, kepala UPTD Panti Tuna Sosial (PTS) Dinsos Aceh, Azizah mengatakan. kita langsung melakukan perlindungan dan memastikan kondisi warga terlantar tersebut, sekaligus menyediakan makanan juga tempat istirahat serta layanan psikososial

Jadi prinsip UPTD jelas siapapun yang membutuhkan bantuan langsung ditangani, tanpa melihat asal usul daerah orang tertentu, jadi UPTD penting sosial tuna sosial menyediakan kebutuhan seperti makanan, cek kondisi kesehatan dan tempat istirahat yang layak untuk perlindungan sosial awal, jelasnya. (lem)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Sekretaris Dinas Sosial Aceh memimpin apel pagi yang di ikuti seluruh pegawai negri sipil dilingkungan dinas sosial Aceh, Senin (13/10/2025).

dalam arahan Sekdis menekankan bahwa pentingnya disiplin waktu juga profesionalisme di waktu kerja karena kedisiplinan adalah kunci utama untuk memastikan pelayanan sosial pada masyarakat dapat berjalan baik dan maksimal, T. Chaidir juga mengharapkan pada seluruh pegawai dilingkup dinas sosial Aceh.

Untuk mengurangi waktunya diwarung kopi disaat jam kerja serta untuk menjauhkan merokok diruang kantor untuk sama sama kita menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan kantor ,apel pagi yang berladung tertip dan khitmat.

Diharapkan dapat menjadi memotivasi seluruh pegawai dinas sosial Aceh untuk terus meningkatkan disiplin kerja serta profesionalisme saat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan ini selalu ditekankan oleh pak gubernur Aceh mualem disaat saat rapat dengan SKPA .(ml)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Seluruh panglima laut seluruh kabupaten/kota se aceh mengikuti musyawarah panglimat laut SE Aceh di hotel Lading Banda Aceh Sabtu,(11/10/2025), musyawarah ini bertujuan untuk membangun kekompakan antar sesama panglima laut yang ada di kabupaten kota juga untuk memikirkan tentang nasip petani dan nelayan yang selama ini banyak yang mengganggur.

Dalam acara tersebut, turut hadir PLH kadis DKP Aceh yang diwakili oleh kepala bidang Tangkap T.Samsul Bahri. Dalam acara musyawarah tersebut pihak panglima laut banyak mengeluarkan tuntutannya yang disampaikan kepada Kabit bidang Tangkap T.Samsul Bahri, tentang permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para nelayan seluruh Aceh.

Mereka berharap pada gubernur Aceh Muzakir Manaf (mualem)/Dekfad untuk memikirkan pemberdayaanb terhadap para nelayan yang selama ini mereka banyak mengnganggur kata panglima laut Aceh besar M,Zaini.

“Karena saat ini, sekitar 200 ribu nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten/kita se aceh hampir 30 persen para nelayan tidak ada pekerjaan atau pengangguran,  maka ini pak gubernur mualem/ dekfat harus fokus terhadap kesejahteraan nelayan, karena selama ini pemerintah Aceh kurang perhatian terhadap kesejahteraan para nelayan, malah tuntukan yang pernah mereka sampaikan dulu diabaikan begitu saja oleh pemerintah Aceh padahal yang nelayan haya meminta seperti muara yang dangkal harus di keruk, malah ini tidak ada yang gubris, sehingga boat yang pulang dari laut tidak bisa masuk ketempat pelelangan ikan akibat dangkalnya muara ( Kuala)”.

Maka, kata Zaini dengan dilantiknya T,Samsul Bahri sebagai Kabit tangkap mungkin kedepan untuk memperhatikan nasip nelayan yang selama ini mengnganggur dan ini memang yang kami inginkan dan yang kami harapkan, jadi dengan hadirnya kabit tangkap DKP Aceh ditempat acara kami ini maka bisa kami sampaikan semua persoalan yang dialami oleh nelayan dikabupaten /kota karena mereka sangat membutuhkan kepedulian dari pemerintah Aceh.

Kadang-kadang ada bantuan dari DKP Aceh namun tidak pernah diberitahukan kepada panglima laut setempat seperti kami panglima laut tidak dihargai, yang sebenarnya bila ada bantuan untuk nelayan itu harus diinformasikan kepada panglima laut siapa saja yang mendapat bantuan ini kami tidak tahu, maka kedepan kami mengharapkan untuk dapat bekerja sama antara pemerintah Aceh dengan panglima laut sekabupaten / kota di Aceh.

Karena saat ini para nelayan menjerit terhadap derita yang mereka alami karena tidak ada kepedulian dari pemerintah, dengan adanya pertemuan ini semua kami sudah puas dan bangga bisa menyampaikan aspirasi nelayan kepada pihak DKP Aceh yang didengan langsung oleh kabit tangkap Samsul Bahri terhadap ke inginan nelayan, termasuk untuk membangun pelabuhan tempat pelelangan ikan, kami mengharapkan untuk kedepan supaya diprioritaskan tentang kesejahteraan nelayan kecil, seperti rumpun, pukat Aceh, serta coolbox dan boet kecil untuk melaut centus Zaini.

Dan kami panglima laut SE Aceh sangan mendukung penuh kabit tangkap DKP Aceh yang baru dan beliau punya kemampuan dan mampu menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan nelayan kecil di Aceh, menurut kabit perikanan tangkap pada acara musyawarah panglima laut se kabupaten/ kota apa yang mereka sampaikan dan tuntutan mereka kami tampung semua dan ini menjadi pertimbangan kami di TKP Aceh dalam penentuan kebijakan dan akan kami sampaikan tuntutan ini kepada pak gubernur Aceh Muzakir Manaf( mualem) Dekfad dan kami komit akan memperjuangkan hak hak nelayan ucap Ampon senuddon.(ml)

Foto bersama setelah melakukan Jumat bersih untuk menuju sehat

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH –  Semua kita ingin bersih dan sehat karena didalam kebersihan akan kita datang suana sehat serta nyaman didalam linkungan baik itu di tempat kerja perkantoran maupun di lingkungan rumah kita harus jauh dari hal hal kotar yang tak enak di pandang dan dirasakan, maka pihak dinas sosial Aceh kedepan dan mulai sekarang akan melakukan gotongroyong bersama untuk menjaga kebersihan untuk menuju sehat.

kalau lingkungan perkantoran dan kantor sudah bersih dan rapi maka disaat dilihat sudah enak dipandang dan timbul pikiran yang sehat nyaman disaat bekerja, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh terhadap gotong royong bersama atau Jumat bersih (10/10/2025 ) adalah untuk menjaga sehat bersama.

Karena seluruh penjabat dan staf semua mengikuti gotong royong tersebut itu menandakan bahwa mereka mulai menjalin kekompakan, hal ini menunjukan bahwa mereka satu komando,  dan ini langkah sehat yang sangat bagus. Apalagi kegiatan sehat ini melibatkan para remaja dari binaan dari rumah sejahtera jroeh na guna Banda Aceh.

Remaja ini adalah para peserta pelatihan barista angkatan 93 yang kini mendapatkan kesempatan mengikuti praktek ketrampilan tentang kopi saring mulai sejak pagi untuk peserta senam dan gotong royong.

Menurut sekretaris Dinas yang mewakili Plh Dinas sosial Aceh T.Chaidir menyebutkan, para remaja binaan yang ikut serta pada saat Jumat sehat, supaya mereka mendapatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat nantinya setelah selesai mengikuti berbagai pelatihan yang dibina oleh dinas sosial Aceh, dan ilmu yang mereka dapatkan selama ini bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan menjadi sebagai modal awal dari pelatihan tersebut.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh T.Chaidir mengatakan, kegiatan semacam ini sangat penting supaya para remaja binaan tidak canggung ketika kelak nanti terjun kelapangan kedunia kerja dan yang kami inginkan, sebut Chaidir.

“Mereka-mereka ini terbiasa dengan suasana kerja yang terbuka dan dinamis dan ini bagian dari pelatihan mental serta pembetukan sikap wirausaha nantinya kata Sekdis sosial Aceh, jadi kegiatan Jumat sehat rutin dilaksanakan mulai jam 7.30 WIB pagi diawali dengan senam jasmani bersama yang di pandu oleh instruktur setelah itu dilanjutkan dengan dapur umum dan membersihkan ruang kerja masing masing,untuk menuju Jumat sehat nyaman dalam beraktifitas.(ml)

Plh Kadisos Aceh, Sekretaris serta kepala Darussa’adah Banda Aceh, Kamis (9/10/) 2025 tinjau Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di lingkungan sentra Darussa’adah setempat. (foto/ist)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Aceh, Zulkarnain bersama Sekretaris Dinas dimaksud, T Chaidir melakukan pertemuan dengan kepala sentral Darussa’adah Banda Aceh, Susi Mulyati dan anggota.

“Dimana pertemuan tersebut dalam rangka membahas berbagai program yang menyangkut isu strategis tentang kesejahteraan dan kehidupan sosial, juga berbagai permasalahan tentang pelayanan kesejahteraan di Aceh, termasuk di Darussa’adah perlu penguatan dan kolaborasi denngan Dinsos Aceh dalam memberikan layanan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu juga bertempat di Gedung Darussa’adah tersebut, Kamis (09/10/2025). Plh Kadinsos Aceh, Zulkarnain mengatakan bahwa, pentingnya sinergi antar lintas lembaga dalam rangka untuk memastikan program sosial berjalan dengan efektif tepat sasaran, jadi kata Zulkarnain pelayanan sosial harus dikerjakan dengan semangat kolaboratif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Maka kesenerguan antara Dinsos Aceh dengan sentra Darus’dah juga menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial di daerah.

Dalam pertemuan tersebut Plh Kadinsos dan Sekretaris bersama kepala Darussa’adah juga melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di lingkungan sentra Darussa’adah setempat.

Dimana SR tersebut sekarang menjadi wadah pendidikan non formal bagi anak anak dari keluarga rentan sosial dan mereka tetap harus mendapat kesempatan belajar untuk berkembang.

Plh Kadis Zulkarnain juga dikesempatan tersebut langsung memotivasi serta menyemangati para siswa peserta didik, sembari berpesan agar tekun belajar juga harus percaya diri dalam menggapai cita-cita demi masa depan para siswa.

Kami mohon anak-anak kami tercinta teruslah belajar, kalian adalah para generasi harapan bangsa dan masa depan Aceh kedepan juga kami terus melakukan hal yang terbaik untuk lembaga sentra Darussa’adah.

“Apalagi ada harapan sangat besar dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf untuk memajukan pendidikan di Aceh secara cepat”, tutupnya. (rel/lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Aceh (KIA). Kunjungan Tim Monev KIA, Selasa (9/10) ini merupakan bagian dari tahapan visitasi dan presentasi terhadap badan publik yang berhasil lolos seleksi awal penilaian keterbukaan informasi.

Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua KIA, Junaidi, bersama Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik M. Nasir, serta sejumlah tenaga ahli dan staf, disambut oleh jajaran Sekretariat DPRA yang dipimpin oleh Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., M.A. di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat DPRA melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, memaparkan berbagai inovasi dan strategi layanan informasi publik, baik dalam bentuk digital maupun non-digital, sebagai bagian dari komitmen mendukung transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., M.A. menyampaikan bahwa Sekretariat DPRA terus memperkuat tata kelola informasi publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas. “Kami berupaya menghadirkan layanan informasi yang inklusif, cepat, dan mudah dijangkau, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Beberapa inovasi yang menjadi sorotan antara lain:

• Website resmi DPRA sebagai pusat informasi utama kegiatan legislatif dan produk hukum.
• Aplikasi SIPeMAS untuk menampung aspirasi masyarakat secara daring.
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRA yang menyediakan akses publik terhadap produk hukum daerah.
• Layanan non-digital seperti ruang informasi publik di lobi Sekretariat, fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, hingga publikasi melalui media cetak dan kegiatan sosialisasi tatap muka.

Selain itu, Sekretariat DPRA juga tengah merancang strategi pengembangan tahun 2026 yang berfokus pada digitalisasi dokumen risalah paripurna, peningkatan penggunaan media audio visual untuk akses informasi yang lebih inklusif, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi pendukung PPID.

Ketua KIA, Junaidi, dalam sambutannya mengapresiasi upaya Sekretariat DPRA yang terus berinovasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. “Monev bukan sekadar penilaian, tetapi upaya bersama untuk memastikan badan publik benar-benar memberikan pelayanan informasi yang transparan, tepat waktu, dan akurat,” ujarnya.

Tahapan visitasi ini merupakan bagian dari proses penilaian Monev KIA Tahun 2025 terhadap 184 badan publik di Aceh, yang mencakup SKPA, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, lembaga nonstruktural, instansi vertikal, partai politik, dan perguruan tinggi negeri. Hasil akhir penilaian akan diumumkan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Aceh pada November 2025 mendatang.(*)