MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Tahun 2025, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan sebanyak 350 unit kursi roda, kepada masyarakat penyandang disabilitas dan warga kurang mampu di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ibu Gubernur Aceh sekaligus Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, kepada Muhammad Rizki Maulana (3 tahun) anak pertama dari pasangan Mahazalena dan Muhammad, di halaman kantor Dinas Sosial Aceh, Rabu (22/10).

Acara berlangsung di halaman Kantor Dinas Sosial Aceh, disaksikan oleh anggota Komisi V DPRA, para pejabat struktural, serta staf Dinas Sosial Aceh.

Dalam sambutannya, Ny. Marlina Muzakir menegaskan bahwa kepedulian sosial bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata dari rasa kemanusiaan yang harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat.

“Kita harus saling peduli, karena kebahagiaan sejati terletak pada saat kita bisa membantu orang lain,” ujar Ibu Marlina penuh makna.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap bantuan sosial dan sarana mobilitas yang layak.

Ibu Mahazalena, penerima bantuan menyebutkan bantuan ini sangat bermanfaat untuk membantu aktivitas sehari-hari, yang sebelumnya hanya menggunakan dorongan bayi untuk membawa Rizki keluar rumah.

“Saya sangat senang dan berterima kasih atas bantuan ini. Kursi roda ini sangat membantu saya untuk beraktivitas sehari-hari. Selama ini saya kesulitan keluar rumah, karena Rizki harus saya gendong, atau saya gunakan dorongan bayi dia dulu,” ungkapnya.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE,. MM, menyampaikan bahwa bantuan ini tidak hanya berupa alat bantu fisik, tetapi juga wujud perhatian dan empati pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui bantuan ini, kita ingin masyarakat penyandang disabilitas lebih mandiri dan berdaya. Ini bagian dari visi sosial Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan kursi roda ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan sosial tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kepekaan, kepedulian, dan kemanusiaan.

Dengan dukungan nyata dari Ibu Gubernur Aceh dan Dinas Sosial, harapan untuk mewujudkan Aceh yang inklusif dan sejahtera kian mendekati kenyataan.(*/lem)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Kepala badan Pengelolaan Keuangan Aceh Reza Saputra bersama dengan kementerian dalam negeri Republik Indonesia direktur jenderal keuangan daerah Dr,Drs.Agus Fatoni, Senin 21/Oktober/2025 di Jakarta.

Pertemuan itu adalah pertemuan strategis dalam rangka membahas membahas evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan tahun anggaran 2025 ,di Jakarta.

Jadi pertemuan tersebut di pimpin langsung oleh Reza Saputra dalam rangka membahas tentang proses evaluasi APBA-P 2025 juga pertemuan tersebut dalam rangka  menguatkan koordinasi dalam penyusunan tentang penggunaan anggaran pemerintah Aceh untuk semakin efektif juga tepat sasaran.

Ini merupakan langkah tindak lanjut arahan gubernur Aceh Muzakir Manaf (mualem) supaya untuk memastikan tentang tata kelola keuangan daerah terlaksana dengan prinsip efesiensi transparansi yang tinggi serta akuntabilitas.

Reza Saputra mengatakan, bahwa atas dasar arahan bapak gubernur Aceh Muzakir Manaf ( Mualem) kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap rupiah dalam dana APBA benar benar di pergunakan dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat Aceh

Maka dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang pentingnya terhadap sinkronisasi antara program prioritas pemerintah Aceh serta kebijakan dengan pembangunan nasional dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan diseluruh Aceh.(lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Aceh memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya intensitas hujan dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Aceh selama beberapa hari terakhir.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM, menyampaikan bahwa seluruh personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta jajaran Dinas Sosial kabupaten/kota kini dalam kondisi siaga penuh.

“Seluruh personel Tagana dan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Aceh telah siaga dan waspada menghadapi potensi bencana akibat curah hujan tinggi,” ujar Chaidir di Banda Aceh, Senin (20/10/2025).

Koordinasi Penyaluran Bantuan dan Kesiapan Logistik

Dalam setiap penanganan darurat bencana, termasuk penyaluran bantuan masa panik, Dinas Sosial Aceh selalu berkoordinasi dengan BPBD dan BPBA agar bantuan tersalurkan cepat dan tepat sasaran.

Untuk memastikan kesiapan logistik, Dinsos Aceh telah melakukan pengecekan langsung ke seluruh gudang logistik bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dinsos Aceh sudah menyalurkan stok logistik ke masing-masing daerah dan memastikan ketersediaannya di gudang logistik setempat,” jelas Chaidir.

Selain itu, Dinsos Aceh juga terus memantau informasi cuaca dari BMKG guna mengantisipasi potensi bencana di berbagai wilayah. Dalam kesempatan tersebut, Chaidir didampingi oleh Yanyan Rahmat, A.KS., M.Si, Pembina Teknis Tagana Dinas Sosial Aceh, untuk memastikan kesiapsiagaan personel di lapangan berjalan optimal.

Kolaborasi dengan BPBA dan Peringatan Dini

Kepala Pelaksana BPBA, Dr. Ilyas, S.STP., M.Si, mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem peringatan dini serta penanganan cepat bersama Dinas Sosial Aceh dan BPBD kabupaten/kota.

“BPBA bersama Dinas Sosial Aceh terus memantau wilayah rawan bencana dan memastikan evakuasi warga serta penyaluran bantuan berjalan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang dan petir,” ujar Ilyas.

Menurutnya, sejumlah laporan menunjukkan peningkatan debit air di beberapa daerah, terutama di wilayah barat–selatan Aceh dan pesisir utara.

“Kami telah mengaktifkan posko siaga dan menyiagakan tim reaksi cepat di beberapa titik rawan bencana,” tambahnya.

Imbauan Kewaspadaan
Menutup keterangannya, Chaidir mengimbau seluruh pilar-pilar sosial dan masyarakat di daerah rawan bencana untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.

“Koordinasi cepat dan kesiapsiagaan bersama sangat penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana,” tegasnya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Kita hanya mengingat bagi pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat disaat melitas di tengah Persimpangan jalan BPKP Banda Aceh, baik itu arah jalan nyak makam maupun arah Lambhuk menuju ke Ulekareng untuk berhati-hati karena kondisi jalan sampai dengan sekarang masih rusak parah, kamis (16/10/2025).

Hal ini sering terjadi banyaknya kendaraan yang masuk  lobang disaat melintas di tengah Persimpangan jalan tersebut. Apalagi jika terjadi curah hujan, jika tidak berhati-hati berkendara disaat melintas akan terjadi salah masuk lobang.

Apalagi sering terjadi kepadatan disaat mengantar anak kesekolah dipagi hari, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki oleh pihak pemerintah di negeri ini ,bila tidak segera diperbaiki maka akan terjadi kecelakaan akibat masuk kelobang di tengah jalan tersebut.(lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH  — Tim Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh bersama Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI bergerak cepat melakukan asesmen terhadap 3 orang anak di Desa Lambaro Skep, Kota Banda Aceh, yang membutuhkan perlindungan khusus. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Plh. Kepala Dinas Sosial Aceh, Zulkarnain, SKM., M.Kes, agar setiap permasalahan sosial yang melibatkan anak segera mendapat penanganan cepat, tepat, dan humanis, Selasa (14/10/2025).

Anak tersebut diketahui memiliki ayah kandung yang berdomisili di Aceh Utara, namun karena keterbatasan ekonomi dan permasalahan keluarga, orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Berdasarkan hasil asesmen, tim merekomendasikan agar anak tersebut dirujuk ke salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Aceh Utara untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan sementara.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, Isnandar, A.KS., M.Si. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial RI dalam memastikan perlindungan anak-anak rentan di Aceh. “Asesmen ini menunjukkan sinergi dalam melindungi anak-anak terlantar agar mendapatkan perawatan yang optimal dan hak-haknya terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Sosial Aceh bersama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap anak tersebut. “Prioritas kami adalah memastikan anak ini mendapatkan pengasuhan yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan psikososial agar mereka dapat hidup dengan layak,” tambah Isnandar, A.KS., M.Si.

Melalui langkah cepat dan kolaboratif ini, Dinas Sosial Aceh menegaskan komitmennya untuk selalu hadir melayani, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, serta memastikan setiap anak di Aceh tumbuh dalam lingkungan yang aman, layak, dan penuh kasih sayang.(lem)

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, S.IP, MPA juga didampingi Kadis Kominsa Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP dan Kepala Biro Adpim Setda Aceh Akkar Arafar, S.STP, M.Si serta pejabat terkait menerima audiensi Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin beserta pengurus di ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (14/10/2025) pagi.(foto/humas pemerintah aceh)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: PWI, media dan wartawan profesional dibawahnya, yang juga memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan di satu negara dan daerah, serta sebagai penyeimbang dalam mengontrol kinerja pemerintah secara umum, tentu Pemerintah mendukung sepenuhnya program kerja yang dilaksanakan oleh induk organisasi Wartawan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kususnya PWI Aceh.

Tukas Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir Syamaun, S.IP, MPA dalam pertemuan dengan ketua, dewan penasehat dan pengurus harian PWI Aceh, di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa (14/10/2025) pagi.

Serta Sekda M Nasir juga menyambut positif laporan dan program kerja, baik jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilaksanakan oleh pengurus PWI Aceh. Dimana salah satunya, mantan Sekum KONI Aceh tersebut menanggapi, Pemerintah Aceh siap mendukung pelaksanaan Konferensi PWI Aceh agar dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Pemerintah Aceh tentunya akan membantu dan mendukung terlaksananya Konferensi PWI Aceh. Kami berharap kegiatan ini juga menjadi momentum bagi media untuk ikut mendukung kinerja pemerintah dalam membangun Aceh pinta mantan Kadispora Aceh dan Asisten I Setda Aceh M Nasir Syamaun.

Disisi lain dikesempatan itu, M Nasir yang juga ketua Pengprov Anggar (IKASI) Aceh mengatakan,
dukungan media sangat dibutuhkan dalam menyampaikan capaian pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat mengingat wartawan dan media didalamnya memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh punya kebutuhan besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan butuh peran media untuk menyebarluaskan, sehingga kepercayaan ini benar-benar terjaga dan bertahan.

“Bagaimana prosesnya itu sepenuhnya kami kembalikan kepada PWI,” tutup Sekda yang juga pejabat penting di pemerintah Aceh yang masih sangat muda dibawah komando Gub/Wagub H Muzakir Manaf dan Fadhlullah, SE.

Dimana dalam pertemuan/audiensi dengan Pengurus PWI Aceh dimaksud, langsung hadir Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, didampingi Wakil Ketua Dewan Penasihat, Bustamam Ali, Sekretaris Muhammad Zairin; Wakabid Advokasi, Azhari; Wakabid Kesra, Muhammad Saman; Ketua SIWO, Imran Thaib, dan Wakabid Organisasi, Zainal Arifin M. Nur, yang diwakili M. Nazar A. Hadi”.

Kehadiran Pengurus PWI disambut oleh Sekda Aceh bersama pejabat di jajarannya: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat; Kadis Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Edy Yandra, serta perwakilan dari Bappeda dan Inspektorat Aceh.

Ketua PWI Nasir Nurdin dikesempatan tersebut juga melaporkan ke Pemerintah Aceh tentang salah satu kegiatan penting dan utama tahun depan, dimana, “PWI Aceh akan melaksanakan Konferensi Provinsi (Konferprov) pada November 2026, yang juga kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk seminar nasional”.

Selain itu, dalam waktu dekat Ketua Umum PWI Pusat bersama Sekretaris Jenderal yang baru terpilih juga dijadwalkan berkunjung ke Aceh untuk menghadiri acara peusijuek (tepung tawar) dan Maulid Nabi yang dilaksanakan PWI Aceh.

Kita berharap Ketum PWI Pusat bersama rombongan nantinya dapat menjadi tamu dari Pemerintah Aceh lapor ketua PWI Aceh yang akrab disapa Bang Nasir singkat (zm/**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Plh. Dinas Sosial Aceh, Zulkarnain, S.KM, M.Kes dan Kepala UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang Dinas Sosial Aceh, Intan Melya, A.KS, M.Si, meninjau panti untuk melihat salah satu penghuni yang meninggal dunia di Banda Aceh, Selasa (14/10/25). Kunjungan itu guna memastikan kesiapan petugas di UPTD dalam proses pemulangan jenazah ke rumah duka untuk di Makamkan pada 14 Oktober 2025. Selasa (14/10/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya, khususnya para lansia yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Aceh.

“Kami sangat berduka atas kehilangan ini. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jenazah ke rumah duka, hingga pemakaman yang dilaksanakan pada hari yang sama, berjalan dengan lancar dan penuh hormat. Kita juga memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Zulkarnain.

Intan Melya menambahkan, seluruh petugas UPTD telah bekerja keras dan sigap dalam mempersiapkan segala keperluan terkait pemakaman. “Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses pemakaman berjalan dengan baik dan sesuai dengan adat serta agama yang dianut almarhum/almarhumah,” jelasnya.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya perhatian dan pelayanan yang optimal terhadap para lansia, khususnya mereka yang berada di panti sosial. Dinas Sosial Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para lansia di seluruh Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Tambang Aceh sumbang royalti untuk negara hampir 2 triliun ,kepala dinas energi dan sumber daya meneral Taufik menyebutkan bahwa mulai tahun 2020 hingga tahun 2025 jumlah yang telah Total royalti dari tambang Aceh yang disetor kekas negara mencapai 2 T.

Jadi sektor pertambangan Aceh salah satu kontributor untuk penerimaan negara yang sangat besar. Menurut kadis ESDM Aceh Taufik bahwa, dana royalti dari hasil tambang ini tidak langsung masuk ke kas daerah namun harus lebih dahulu diterima oleh kas negara.

A tiga tahun terakhir mulai tahun 2922 nilai untuk pendapatan negara terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai sekitar 500 milyar ,masuk pertahun kekas negara jadi dari sebanyak itu dikembalikan ke kas daerah sebanyak 80 persen karena dibagi.

Menurut ketentuan karena dibagi untuk kabupaten / kota sebanyak 32 persen sebagai daerah penghasil,dan tambahan 8 persen bila daerah juga memiliki fasilitas pengolahan dan 16 persen untuk pemerintah provinsi dan juga 20 persen menjadi bagian penerima pemerintah pusat bila daerah punya pabrik pengolahan akan bisa menerima sampai 40 persen,.

Jadi, saat ini Aceh memiliki potensi tambang yang beragam termasuk tambang batu bara ,logam dan galian C,jadi saat ini tercatat 18 izin perusahaan tambang seperti batu bara 33 IUP meneral logam , 15 IUP non logam dan 3 izin tambang batuan skala kecil, tambang logam yang terbanyak di wilayah pantai barat Aceh menjadi sebagai penyumbang terbesar dari sumber tambang batu bara.

Sekarang salah satu tantangan dalam pengelolaan pertambangan di Aceh adalah lambatnya peralihan dari tahap eksplorasi ke produksi.

jika pertambangan dijalankan dengan prosedur serta regulasi yang benar ,maka dampaknya sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan bisa mengurangi pengangguran di Aceh dan juga akan mampu meningkatkan hasil pendapatan masyarakat sekitar tambang dan juga terus akan mendapatkan kenaikan pendapatan daerah (PAD).

Menurut Taufik, proses pengajuan izin tambang itu harus melalui tingkat desa dulu Hinga kekabupaten ,karena semua ini ada tahapannya yaitu tahapan rekomendasi setelah itu selesai rekomendasi ditingkat kabupaten selesai maka dokumen diserahkan dan di sampai ke DPMPTSP karena yang mengevaluasi dokumen pihak DPMPTSP,setelah itu di evaluasi lagi oleh pihak dinas ESDM Aceh secara teknis dan menyeluruh sebelum izin dikelurkan kata kadis ESDM Aceh bapak taufcik.(lem)

Jajaran Polsek Kuta Alam, Polresta kota Banda Aceh, Minggu (12/10) 2025, serahkan salah seorang Warga Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) berinisial ‘MAR’ (33) tahun kepada Dinas Sosial (Dinsos) Aceh.(foto/ist)

Polsek Kuta Alam, PolresDrta kota Banda Aceh, Minggu (12/10) 2025, serahkan salah seorang Warga Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) berinisial ‘MAR’ (33) tahun kepada Dinas Sosial (Dinsos) Aceh.

Yang juga diketahui sebelumnya MAR terlantar di Wilayah hukum Polsek Kuta Alam dan langsung menyerahkan ke instansi terkait Dinsos Aceh untuk memfasilitasi pemulangan warga tersebut ke Medan.

Yang juga, meski hari libur. Dinsos Aceh, Minggu 24 Oktober seputar Jam 12.20 WIB dan langsung memberikan perlindungan Sosial serta proses ADM/aturan percepatan pemulangan warga terlantar dimaksud ke asalnya.
Ujar Plh Dinsos Aceh, melalui Sekretaris Dinas dimaksud, T.Chaidir kepada wartawan dalam kesempatan tersebut, minggu siang kemarin.

Sembari menjelaskan, “Dnsos Aceh dan kita semua berkewajiban untuk melindungi segenap warga Indonesia yang terlantar di wilayah kita dan memberikan perlindungan serta penyelamatan juga topoksi utama lainnya secara cepat, dimana perlindungan sosial kepada warga yang terlantar yang kita lindungi juga kita tidak memandang suku, Ras dan asalnya, “dimana siapa saja yang terlantar harus kita respon dengan cepat dalam melindungi dan penyelamatan warga yang terlantar”.

Serta dikesempatan ini, merupakan kinerja sinergi antara Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam wilayah hukum Polsek Kuta Alam dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial Aceh, dan ini tanggung jawab kita.

Sekaligus memastikan tidak ada warga yang terlantar baik itu warga asing, lokal maupun warga provinsi lain yang datang ke Aceh dan ini juga tanggung jawab kita bersama antara mitra kerja termasuk masyarakat secara umum pinta Sekdis.

“Yang juga terlebih dahulu langsung memberikan asesmen awal terhadap kondisi warga terlantar, seperti pengecekan kondisi kesehatan, maupun masalah sosial dan langsung dirujuk ke UPTD panti sosial untuk mendapat pelayanan”.

Sementara itu, kepala UPTD Panti Tuna Sosial (PTS) Dinsos Aceh, Azizah mengatakan. kita langsung melakukan perlindungan dan memastikan kondisi warga terlantar tersebut, sekaligus menyediakan makanan juga tempat istirahat serta layanan psikososial

Jadi prinsip UPTD jelas siapapun yang membutuhkan bantuan langsung ditangani, tanpa melihat asal usul daerah orang tertentu, jadi UPTD penting sosial tuna sosial menyediakan kebutuhan seperti makanan, cek kondisi kesehatan dan tempat istirahat yang layak untuk perlindungan sosial awal, jelasnya. (lem)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Sekretaris Dinas Sosial Aceh memimpin apel pagi yang di ikuti seluruh pegawai negri sipil dilingkungan dinas sosial Aceh, Senin (13/10/2025).

dalam arahan Sekdis menekankan bahwa pentingnya disiplin waktu juga profesionalisme di waktu kerja karena kedisiplinan adalah kunci utama untuk memastikan pelayanan sosial pada masyarakat dapat berjalan baik dan maksimal, T. Chaidir juga mengharapkan pada seluruh pegawai dilingkup dinas sosial Aceh.

Untuk mengurangi waktunya diwarung kopi disaat jam kerja serta untuk menjauhkan merokok diruang kantor untuk sama sama kita menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan kantor ,apel pagi yang berladung tertip dan khitmat.

Diharapkan dapat menjadi memotivasi seluruh pegawai dinas sosial Aceh untuk terus meningkatkan disiplin kerja serta profesionalisme saat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan ini selalu ditekankan oleh pak gubernur Aceh mualem disaat saat rapat dengan SKPA .(ml)