MEDIANAD.COM, ACEH BESAR — Bupati Aceh Besar, H Syech Muharram Idris, melakukan peninjauan langsung ke Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (23/06/2025). Dalam kunjungan itu, ia didampingi oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar, Trizna Darma ST, serta Camat Ingin Jaya, Mubarak Akbar SSTP MM. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan mendengarkan keluhan para pedagang yang selama ini mengalami berbagai persoalan di lapangan.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa Pasar Induk Lambaro merupakan pusat konsentrasi aktivitas ekonomi masyarakat Aceh Besar. Ia menyebutkan bahwa karena Aceh Besar tidak memiliki kota sebagai pusat ekonomi, maka Lambaro menjadi titik sentral perputaran roda ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, sudah semestinya kawasan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Lambaro ini pusat konsentrasi ekonomi masyarakat Aceh Besar. Karena kita tidak punya kota, maka pusat konsentrasinya di Lambaro. Maka itu harus kita benahi bersama-sama,” ungkapnya.

Namun, dari hasil peninjauannya, Bupati mengaku prihatin dengan kondisi pasar yang menurutnya masih jauh dari tertib dan bersih. Ia melihat banyak pedagang yang menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang semestinya, bahkan sampai mengganggu akses parkir, yang justru berdampak pada menurunnya minat pembeli untuk berhenti dan berbelanja di pasar tersebut.

“Saya melihat hasil dari saya keliling tadi, masih semerawut sekali. Banyak pedagang yang mengeluh karena mereka sudah menjajakan dagangan, tapi pembelinya kurang. Salah satu alasannya karena tidak ada tempat parkir yang layak. Pembeli hanya lewat saja,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar. Ia ingin memastikan bahwa area parkir tetap tersedia dan pembeli merasa nyaman saat datang ke pasar. Tak hanya itu, ia juga menyoroti aspek kebersihan pasar yang dinilainya sangat memprihatinkan.

“Pasar ini bau sekali. Kebersihannya sangat bobrok. Salurannya pun sudah tersumbat semuanya. Ini menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Kita ingin menjadikan Lambaro sebagai pasar yang bersih dan menarik bagi para pembeli,” katanya.

Tak hanya soal kebersihan dan penataan pedagang, Bupati juga menyinggung tentang manajemen pengelolaan pasar yang menurutnya belum terintegrasi dengan baik. Ia menyebut bahwa saat ini ada empat kesatuan yang terlibat dalam pengelolaan pasar, namun sayangnya berjalan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidakefisienan.

“Tadi saya tanya langsung kepada Plt Kepala Diskopukmdag Aceh Besar tentang model dan sistem pengelolaan pasar. Saya melihat di sini ada empat kesatuan yang tergabung untuk mengurus pasar, tapi mereka punya kekuatan masing-masing. Itu tidak efektif. Mereka harus bersatu di bawah satu atap,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan kekhawatirannya terkait jadwal aktivitas pasar yang tumpang tindih. Ia menyebutkan adanya pasar pagi yang beroperasi dari pukul 03.00 sampai 08.00 WIB, lalu ada lagi yang hingga pukul 10.00 WIB, dan sebagian beroperasi hingga sore hari. Menurutnya, ketidakteraturan ini juga akan ditertibkan agar aktivitas jual beli di pasar dapat berlangsung lebih tertib dan terstruktur.

Tak kalah penting, Bupati juga mengingatkan kepada para penyewa toko atau kios agar tidak melakukan praktik sewa menyewa di atas sewa. Ia menegaskan bahwa perjanjian sewa hanya berlaku antara pemerintah sebagai pemilik lahan dengan penyewa yang bersangkutan. Jika terjadi penyewaan kembali oleh pihak kedua, maka akan dianggap melanggar aturan dan akan ditindak tegas.

“Saya berharap kepada para penyewa toko atau kedai, atau tempat jualan lainnya, jangan disewakan lagi di atas sewa. Kecuali dia menyewakan langsung kepada pedagang dan dia sendiri yang berdagang. Kalau dia menyewakan lagi kepada orang lain, itu haram hukumnya. Kita akan ambil tindakan bagi penyewa dan yang menyewakannya,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Menurutnya, tindakan ini penting agar pengelolaan pasar tetap berada dalam jalur yang benar, serta memastikan bahwa hak-hak para pedagang kecil tidak dirugikan oleh praktik sewa yang tidak sehat.

“Kita ingin kembalikan semuanya kepada aturan. Mari jumpa langsung dengan pihak pengelola pasar, dan kita ingin hubungan sewa itu langsung antara pemerintah dan penyewa. Tidak ada gala di atas gala, tidak ada sewa di atas sewa,” pungkas Bupati.

Dengan kunjungan tersebut, diharapkan adanya perbaikan nyata terhadap kondisi Pasar Induk Lambaro, baik dari segi penataan, kebersihan, pengelolaan, maupun regulasi, demi menciptakan pasar yang layak, bersih, dan nyaman sebagai pusat ekonomi masyarakat Aceh Besar.(*)

MEDIANAD.COM, ACEH BESAR -Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris meninjau langsung lokasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional I Aceh Besar–Banda Aceh di Krueng Brayeun, Kecamatan Leupung, Sabtu (21/6/2025).

Kunjungan ini merupakan langkah nyata mendorong percepatan proyek strategis yang bertujuan mengatasi krisis air bersih di dua wilayah bertetangga tersebut.

Pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di Aceh Besar dan Banda Aceh telah memicu lonjakan kebutuhan air bersih.

Sayangnya, suplai air dari PDAM Tirta Montala dan Tirta Daroy kini dinilai tak lagi memadai, terutama saat musim kemarau.

“Kita sangat mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah berinisiatif membangun intake SPAM Regional I ini. Insya Allah, jika proyek ini selesai, Aceh Besar dan Banda Aceh tidak akan kekurangan air bersih lagi,” ujar Bupati Muharram yang akrab disapa Syech Muharram.

Pembangunan SPAM yang berlokasi di Daerah Irigasi (DI) Geupeu, sungai Krueng Brayeun ini, saat ini tengah memasuki tahap pembebasan lahan.

Proyek ini kata Syech Muharram merupakan program prioritas bersama Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tak hanya fokus pada pembangunan SPAM, dalam kesempatan yang sama Muharram juga meninjau kondisi Bendung DI Geupeu yang kini rusak berat.

Memiliki potensi mengairi lahan pertanian seluas sekitar 110 hektare

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar sedang menyusun perencanaan untuk merehabilitasi bendung tersebut dan akan mengusulkan pendanaannya melalui APBN.

“Kita sedang mendata semua titik irigasi di Aceh Besar. Mana yang perlu direhabilitasi, mana yang harus dibangun ulang,” ungkapnya.

“Semua in untuk memastikan sawah-sawah kita mendapatkan aliran air demi mendukung ketahanan pangan dan mendorong ekonomi masyarakat,” tambah Syech Muharram.

Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Ir. Syahrial Amnullah, yang turut mendampingi kunjungan itu dalam keterangannya menuturkan, bendung tersebut memiliki potensi mengairi lahan pertanian seluas sekitar 110 hektare, meliputi Gampong Meunasah Mesjid, Meunasah Bak U, dan Deah Mamplam.

Kunjungan lapangan ini juga turut hadir Tim Asistensi Pemkab Aceh Besar, Tim Commando Independen Aceh Besar, dan sejumlah tokoh masyarakat. (**)

MEDIANAD.COM, SABANG – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sabang yang ke – 60 , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Sabang menggelar Lomba Asah Terampil bagi Kelompok Informasi Gampong (KIG) se-Kota Sabang. Kegiatan ini berlangsung meriah di Gampong Krueng Raya, Jumat (21/6), dengan mengusung tema “Meningkatkan Peran KIG dalam Optimalisasi Informasi bagi Masyarakat Pesisir.”

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sabang yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Sabang, Agus Halim, SE. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya penguatan kapasitas informasi di tingkat gampong, terutama bagi masyarakat pesisir.

“Atas nama Pemerintah Kota Sabang, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Lomba Asah Terampil ini. Semoga kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas informasi, mempererat kerja sama antar gampong, dan memperkuat jalinan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Terlebih dalam konteks masyarakat pesisir yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah,” ujarnya saat membuka acara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Sabang, Agus Halim, SE, dalam sambutan sekaligus arahannya menjelaskan bahwa Lomba Asah Terampil bukan hanya sekadar ajang kompetisi antar KIG dari berbagai gampong, namun memiliki makna yang lebih luas dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Kegiatan yang diikuti oleh 16 KIG dari 18 KIG gampong-gampong di Kota Sabang ini berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan. Para peserta menunjukkan antusiasme dan kreativitas dalam menjawab berbagai pertanyaan

Adapun hasil akhir dari Lomba Asah Terampil KIG se-Kota Sabang, Juara 1 diraih oleh Kelompok Informasi Gampong (KIG) Gampong Kuta Barat yang tampil unggul dengan ketepatan dan kecepatan menjawab berbagai soal.
Juara 2 diraih oleh KIG Gampong Balohan, yang menunjukkan kekompakan dan wawasan luas di setiap babak lomba.
Sementara itu, Juara 3 diraih oleh KIG Gampong Paya Seunara, yang juga tampil memukau dengan semangat bersaing yang tinggi dan kemampuan menjawab soal dengan baik.

Dengan adanya lomba ini, diharapkan setiap KIG semakin berdaya dan mampu menjadi motor penggerak dalam mengedukasi masyarakat, menangkal hoaks, dan memperkuat literasi digital di tingkat gampong.(man)

MEDIANAD.COM, JAKARTA – Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Prasetyo mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat terbatas pada Selasa (17/6), membahas sengketa polemik 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” ujarnya.

Empat pulau yang direbutkan itu menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumut berdasarkan keputusan Kemendagri. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kemendagri ternyata mendukung klaim Gubernur Sumut Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025.

“Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin (26/5).

Pihak Pemprov Aceh pun tidak menerima keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut diperjuangkan Pemprov Aceh. Kemendagri menjelaskan kisruh 4 pulau tersebut bermula dengan adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemprov Aceh pada 2009.

Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyebutkan, pada saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut. Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

“Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu,” jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).(*)

MEDIANAD.COM, SABANG – Kapolres Sabang, AKBP Sukoco, S.ST, MM, M.Mar, M.Tr.SOU, M.Han, hadiri acara malam pisah sambut dan pengantar tugas Pejabat Walikota Sabang, dari Andri Nourman, AP, M.Si selaku Penjabat Walikota periode 2024–2025 kepada Walikota terpilih, Zulkifli H. Adam dan Wakil Walikota Drs. H. Suradji Junus untuk masa jabatan 2025–2030, Selasa (17/06/2025).

Kegiatan berlangsung penuh khidmat dan kehangatan di Pendopo Walikota Sabang, Jln.Diponegoro, Gp.Kuta Ateuh, Kec.Sukakarya, Kota Sabang, pada Senin malam.

Acara yang digelar Pemerintah Kota Sabang ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai elemen. Beberapa tamu yang hadir antara lain:

Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut (P) Gita Muharam, M.Sc beserta Ibu, Komandan Kodim 0112 Sabang, Letkol Kav Edi Purwanto, S.I.P beserta Ibu, Kejari Sabang yang diwakili Kasi PAPBB Zulham Dams, SH, Komandan Lanud Maimun Saleh, Letkol PNB Alfian Rokhmat K., M.Han beserta Ibu, Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut (P) Ahmad Ervan G.CH., M.Tr.Sou, M.Han beserta Ibu, Komandan Satrad 233 Sabang, Letkol Lek Henry Sitorus beserta Ibu, Kafasharkan Sabang, Kolonel Laut (T) dr. Yohanes Enggar Riadi, S.T., M.T., CTMT beserta Ibu, Ketua Mahkamah Syariah Sabang, Yusnardi, SHI, MH beserta Ibu, Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Maimunsyah, S.H, M.H beserta Ibu, Ketua Mpu Sabang, Tgk. Baharuddin, S.H beserta Ibu, Kepala BPKS Sabang, Junaidi Ali beserta Ibu, Kepala BNN Sabang, Dahlia Sungkar, SE, Serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan penampilan Tari Ranup Lampuan, dan disusul oleh Tari Tarek Pukat yang menambah semarak suasana. Setelah itu, dilakukan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa sebagai bentuk rasa syukur dan harapan atas keberlanjutan kepemimpinan di Kota Sabang.

Dalam sambutannya, Walikota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan apresiasi kepada Pj. Walikota sebelumnya atas dedikasi selama menjabat dan mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun Kota Sabang. Suasana haru tercipta saat diputarnya video kenangan masa kepemimpinan Andri Nourman, AP, M.Si selama menjabat sebagai Pj. Walikota Sabang.

Kapolres Sabang, AKBP Sukoco, menyampaikan harapan agar sinergitas lintas instansi yang selama ini telah terjalin erat, terus dipertahankan demi menciptakan stabilitas keamanan dan kemajuan pembangunan di Kota Sabang.

Acara berlangsung sukses dan penuh keakraban sebagai bentuk penghormatan serta harapan baru untuk kepemimpinan Sabang di periode mendatang.(man)

MEDIANAD.COM, SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sabang.

Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang didampingi Sekretaris Daerah Andri Nourman dan Direktur RSUD dr. Cut Meutia Aisywani, melakukan peninjauan ke bagian registrasi sekaligus mengunjungi beberapa ruang rawat inap di RSUD, Senin (16/6).

“Tadi kita menyaksikan sendiri bagaimana kondisi di lapangan, dan kami juga sempat berinteraksi dengan pasien yang sedang mengantre untuk melakukan registrasi. Beberapa masyarakat menyampaikan pelayanan RS cukup bagus, namun tetap ada beberapa kekurangan di sana sini yang harus kita benahi,” kata Wali Kota Sabang.

Usai melakukan peninjauan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang didampingi Sekretaris Daerah Kota Sabang, melakukan konferensi pers dengan rekan-rekan media yang turut menyampaikan keluhan masyarakat serta saran dan pendapat terkait kondisi RSUD Kota Sabang.

“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PWI yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluhan masyarakat selama ini. Sebagaimana informasi yang sudah disampaikan tersebut, mudah-mudahan bisa kita benahi segera,” tegasnya.

Berdasarkan informasi tersebut pula, Wali Kota Sabang mengakui banyak hal yang harus diprioritaskan dan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Sabang terhadap kondisi RSUD.

“Sebelum dilantik, saya sempat mendengar adanya keluhan dari masyarakat, tentunya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, ini berkaitan dengan anggaran. Namun, karena ini menyangkut orang sakit dan keperluan khalayak ramai, jadi harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Sabang,” tambahnya.

Terakhir, Wali Kota Sabang menyatakan akan serius melakukan pembenahan, baik dari segi sistem registrasi, kelistrikan, ketersediaan alat, dan sumber daya manusia yang mumpuni, dalam hal ini tenaga medis dan non medis di RSUD Kota Sabang.(*/man)

MEDIANAD.COM, SABANG- Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Zulkifli H. Adam dan Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Periode 2025-2030, dalam Rapat Sidang Paripurna Istimewa DPRK Sabang, pada Sabtu (14/6/2025).

Setelah pengambilan sumpah, pelantikan dan penandatanganan pakta integritas, Zulkifli H. Adam dan Suradji Junus, telah sah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh mengucapkan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang baru dilantik untuk masa jabatan 2025-2030. Ia berharap amanah yang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat ini dapat dijaga dengan baik.

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, Gubernur Aceh berpesan agar dapat menjaga harmonisasi eksekutif dan legislatif, serta dapat merangkul dan menjadi penyejuk bagi semua pemangku kepentingan.

“Kami, selaku Gubernur Aceh, selalu mendukung pembangunan Sabang untuk kesejahteraan masyarakat Sabang. Maka, diharapkan Pemerintah Kota Sabang agar selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh,” kata Gubernur Aceh yang kerap di sapa Mualem itu.

Mualem meminta Wali Kota Sabang dan Wakil Wali Kota Sabang agar dapat terus mendorong penguatan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta turut mendorong investasi, mendukung pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Sabang harus menjadi simpul logistik dan perdagangan strategis di barat Indonesia. Kembangkan pariwisata Sabang secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam dan budaya lokal,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Aceh juga berpesan untuk melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas, sambil memperkuat promosi digital dan kualitas layanan wisata, serta turut melibatkan akademisi dan riset dalam perumusan kebijakan yang berbasis data.

“Bangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, dan hadirkan kebijakan yang berpijak pada kebutuhan rakyat. Jangan lupakan peran ulama, mohonkan doa dan nasihat mereka dalam setiap langkah pembangunan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan. Ia juga menegaskan harapan, kolaborasi dan komitmennya untuk membangun Kota Sabang ke depan.

“Dengan kehadiran anggota Komisi IV DPR RI bapak T. A Khalid beserta bapak Gubernur Aceh, harapan kami mudah-mudahan Sabang ke depan menjadi daerah yang maju. Dimana keindahannya yang luar biasa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Aceh,” kata Zulkifli.

Zulkifli juga menyampaikan gagasan dan peluang serta harapan besar, untuk mengelola Sabang yang lebih baik lagi ke depan. Ia menyebutkan, pada tahun 2015 telah ditemukan lokasi sumber minyak terbesar di dunia yang berada di perairan Sabang, tepatnya di lepas laut Andaman.

Dengan begitu, selaku masyarakat Sabang Ia berharap, dgnditemukannya sumber minyak bumi tersebut dapat membawa dampak positif dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Sabang.

“Kita ketahui bersama bahwa selain merupakan daerah tujuan wisata, Sabang juga berada di Selat Malaka. Jika kondisi ini dimanfaatkan dengan semaksimal , kami yakin sekali bahwa kapal yang selama ini berlalu lalang di Selat Malaka melewati Sabang, bisa menjadi peluang ekonomi baru di Sabang,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika kekayaan alam Pulau Weh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang baru yang membuat Sabang ikut mengambil peran dalam perputaran ekonomi dunia.

“Ke depan juga akan ada banyak sekali investor, karena di Singapura sudah penuh kapal-kapal yang antri baik docking maupun pengisian bahan bakar dan air. Mudah-mudahan dengan kearifan bapak Gubernur Aceh kita bisa menjalin kerja sama dengan baik dengan Singapura, mudah-mudahan kapal-kapal yang penuh di Singapura bisa di alihkan ke Sabang, itu merupakan harapan kami masyarakat Sabang,” tutupnya.(*/man)

MEDIANAD.COM, SABANG – Komandan Kodim 0112/Sabang, Letkol Kav Edi Purwanto, S.I.P., bersama Ketua Persit KCK Cabang XXXVII Dim 0112/Sabang, Ny. Anjar Edi Purwanto menghadiri acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang terpilih yang diselenggarakan secara resmi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, yang berlokasi di Gampong Cot Ba’U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sabtu (14/06/2025).

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang, berbagai pejabat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Suasana berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan dalam menyambut kepemimpinan baru Kota Sabang.

Dalam momen penting tersebut, Dandim 0112/Sabang menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah resmi dilantik. Ia juga mengungkapkan harapannya agar kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sabang.

“Kami mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan oleh masyarakat dapat dijalankan dengan baik, penuh dedikasi, dan mampu membawa Sabang menjadi daerah yang semakin maju, aman, dan sejahtera,” ujar Letkol Kav Edi Purwanto, S.I.P.

Lebih lanjut, Dandim menegaskan komitmen TNI AD melalui Kodim 0112/Sabang untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

“Kodim 0112/Sabang siap bersinergi dan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kota Sabang, baik dari aspek keamanan, ketahanan wilayah, maupun pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, kemajuan daerah ini dapat tercapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pelantikan ini bukan hanya menjadi simbol dimulainya kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara unsur pemerintahan dan institusi pertahanan dalam mengawal pembangunan daerah yang inklusif, damai, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama, doa bersama untuk keberkahan kepemimpinan, serta ramah tamah antara seluruh tamu undangan yang hadir. Kehadiran unsur Forkopimda secara lengkap menjadi penegas soliditas dan sinergitas antar-instansi dalam mengawal masa depan Kota Sabang yang lebih cerah.(man)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ibnu Chuldun, dalam rangka koordinasi terkait rencana peresmian Memorial Living Park Rumoh Geudong, yang dijadwalkan pada 24 Juni 2025.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Hadir dalam rombongan Kemenko Kumham Imipas antara lain Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Bukhari, staf ahli Menteri HAM, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait lainnya.

“Selamat datang di Aceh. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar M. Nasir.

Deputi Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa pembangunan Memorial Living Park merupakan bagian dari program prioritas nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta penjabaran dari 10 hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. “Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata implementasi P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM) yang menjadi tugas utama kementerian,” ujar Ibnu Chaldun.

Selain itu, disebutkan jika program tersebut merupakan bagian dari pengawalan pelaksanaan RPJMN sebagai perwujudan Asta Cita, dan menjadi tonggak penting pembangunan situs sejarah nasional yang memberi penghormatan kepada para korban konflik.

Staf Khusus Menteri HAM, Idrus, mengatakan jika Memorial Living Park bukan sekadar monumen, tetapi simbol perdamaian dan rekonsiliasi. Ia menyampaikan bahwa pada 15 Juni 2025, situs tersebut akan diserahkan kepada Pemkab Pidie untuk pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.

Plt. Sekda Aceh sendiri menyambut baik inisiatif pusat dan menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap peresmian dan pengelolaan Memorial Living Park. Ia menekankan pentingnya menjaga perdamaian pasca-konflik di Aceh yang telah terjalin sejak 15 Agustus 2005.

“Kita harus terus menjaga perdamaian. Banyak pelaku sejarah dan korban konflik yang masih hidup, sehingga upaya menjaga memori kolektif dan perdamaian harus terus dilakukan,” ujar Nasir.

M. Nasir menyebutkan jika peresmian Memorial Living Park tersebut menjadi open gate dan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. “Aceh bisa menjadi role model nasional dalam penanganan isu ini,” ujar M. Nasir.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas upaya penguatan kapasitas HAM untuk seluruh ASN di Aceh yang berjumlah lebih dari 47.000 orang. Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Bukhari, menyampaikan bahwa Menteri HAM akan menyampaikan program khusus terkait hal ini dan telah direncanakan rapat lanjutan melalui konferensi daring dengan pihak Pemerintah Aceh.(*)

MEDIANAD.COM: Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Aceh, H Nazaruddin Dek Gam, minta Mendagri dan pusat (Jakarta) jangan bikin gaduh dan melukai lagi hati masyarakat Aceh yang secara sertamerta mensahkan 4 Pulau penting di Aceh jadi milik Sumut.

Mengingat bukti-bukti dan dokumen lengkap ada semua, 4 pulau tersebut positif masuk wilayah Aceh, Dek Gam minta Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian jangan bikin gaduh dan mendesak segera mengembalikan empat pulau yang dikatakan saat ini masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut), segera ke Provinsi Aceh.

Saya minta Mendagri segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh Pinta ketua BKD DPR RI Dek Gam lewat rilisnya yang diterima awak media di Banda Aceh, Rabu malam.

Serta sangat menyayangkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, sehingga menimbulkan kegaduhan.

Anggota DPR RI dari Dapip I asal Aceh dua periode Dek Gam juga menjelaskan, masyarakat di empat pulau itu sejak dulu telah mengantongi KTP Aceh, menurutnya, alasan itu telah menjadi dasar Pulau Panjang hingga Mangkir Ketek tak perlu diperdebat lagi, memang berada diwilayah Aceh.

Itu dari dulu masyarakat di sana sudah ber-KTP Aceh, jadi semuanya udah ada dasarnya Aceh. Enggak ada dasar Sumatera Utara di situ pinta Presiden tim Liga2 Persiraja diakhir perkataannya. (**)