KETUA DPW PAN Aceh, H Nazaruddin Dek Gam bersama pengurus harian, pimpin rapat perdana, Sabtu (26/07) 2025 di kantor DPW Partai dimaksud, seputar Lueng Bata, Banda Aceh. (foto/istimewa)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Amanat Nasional (DPW- PAN) Aceh, H Nazaruddin Dek Gam dalam rapat perdana, Sabtu (26/07) malam di kantor DPW Partai dimaksud mengatakan.
PAN Aceh mematok target tinggi pada Pemilu tahun 2029 nanti, “dimana mengincar tiga kursi untuk DPR RI dari dua dapil Aceh, serta siap bersaing memperebutkan posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) juga berjuang memenuhi target DPP PAN masuk 4 besar nasional pada Pemilu 2029”.

Yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dek Gam ini menambahkan, arahan langsung dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menjadi pengingat penting bagi seluruh kader. Salah satunya, target ambisius agar PAN bisa masuk empat besar partai nasional pada pemilu mendatang.

“Pak Ketum selalu ingatkan saya bahwa target pemilu mendatang PAN masuk empat besar. Itu butuh kerja keras, bukan kerja instan jelang pemilu,” pintanya.

Dek Gam juga menekankan, kunci untuk mencapai target ini adalah soliditas internal dan kerja nyata di tengah masyarakat, menurutnya, tidak boleh hanya hadir saat musim kampanye, tapi harus aktif memperjuangkan aspirasi rakyat secara meyeluruh saban saat hingga kepelosok gampong terpencil.

Program Presiden

Anggota Komisi III DPR RI H Nazaruddim Dek Gam juga mengingatkan pengurus, kader dan simpatisan PAN Aceh, mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, dimana PAN secara basional telah menerima 15 amanat presiden yang tertuang dalam Keppres, Inpres dan Perpres untuk dijalankan.

Tentu ini harus kita sukseskan dan PAN harus hadir untuk memastikan program-program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi PAN memiliki sejumlah kader yang menjabat di eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, hingga wakil bupati. Hal ini diyakini menjadi modal penting dalam membangun jaringan hingga ke akar rumput.

“Kita punya kader yang pegang jabatan strategis. Dengan kekuatan ini, saya yakin target kita realistis,” pungkas politisi muda Dek Gam dalam nada optimis.

RAPAT PERDANA

Selain membahas arahan pusat, dalam rapat perdana malam tersebut juga menyinggung penguatan struktur partai di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pengurus diminta memperkuat basis dukungan dan memperbanyak interaksi langsung dengan masyarakat, serta PAN terbuka dan selalu siap meyerap aspirasi masyadakat, tutup Presiden Club Persiraja Dek Gam. (*/zm)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Yusri Razali S.Pd.I dikesempatan tersebut mengatakan.

“Dalam rapat pleno yang dilaksanakan di ruang Media Center KIP tersebut, Rabu (02/07) 2025 juga seluruh elemen terkait dan Forkopimda Banda Aceh mengirimkan perwakilan.

Diantaranya, Yusri Razali S.Pd.I Ketua KIP Kota Banda Aceh itu sendiri, Kompol Robby Nanda SH, Plh kabag Ops Polresta Banda Aceh, Kapten Cpl Deni Hendrianto (Danramil 13 Kuta Alam), Ely Safrida (Ketua Panwaslu kota Banda Aceh), Mairiza SSTP MSI (Kabid administrasi pemko Banda Aceh) Rachmat Hidayat (Anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh), Hasbullah HD (Anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh) Muhammad Zar(Anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh)
Saiful Haris (Anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh) Anbia dianda (Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh) Ermizal.SH (Sekretaris KIP Kota Banda Aceh)
Umar Banta Ali (Komisioner Panwaslih Adhoc Kota Banda Aceh).

Serta Para angota KIP Kota Banda Aceh, Staf Sekertariat KIP Banda Aceh, Staf Panwaslih Kota Banda Aceh.

Dimana, tujuan dari pembaruan data ini adalah untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir, misalnya jika ada warga yang telah meninggal dunia atau warga yang baru memperoleh hak pilih.

Kami juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memperbarui data personel yang telah pensiun, sehingga mereka dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tetap.
Proses pemutakhiran ini harus dilakukan sinkron dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terutama jika terdapat perubahan data kependudukan. Semua data yang telah dimutakhirkan ini nantinya akan kami laporkan ke KPU, ujar ketua KIP Yusri Razali.

Serta Kompol Robby Nanda, SH (Plh. Kabag Ops Polresta Banda Aceh juga mengatakan.

“Kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait data personel yang telah pensiun serta personel yang baru masuk”

Sedangkan dikesempatan yang sama, Kapten Cpl Deni Hendrianto (Danramil 13 Kuta Alam) menyampaikan bahwa, Terkait dengan hak pilih anggota TNI Anak anggota TNI yang menjadi TNI secara otomatis kehilangan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami siap bekerja sama dengan staf personel di tingkat Kodam maupun Kodim dalam hal pendataan, juga menjalin kerja sama dengan kepala asrama untuk memastikan data personel dan keluarga terverifikasi dengan baik.

Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam pencarian dan verifikasi data di tingkat desa guna memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

Disisi lain, Saiful Haris, S.T (Angota KIP Kota Banda Aceh) menyampaikan, terkait dengan data pemilih berkelanjutan, hal ini merupakan bagian dari kerja berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik setelah pelaksanaan pemilu sebelumnya maupun dalam rangka persiapan pemilu yang akan datang.

Kami telah melakukan koordinasi dengan Panwaslih, yang mulai efektif masuk tanggal 8 Mei 2025. Koordinasi ini akan terus kami jaga dan pertahankan hingga tahapan Pemilu nantinya. Dalam proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih ini, kami sangat membutuhkan dukungan dan informasi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat secara umum.

Untuk itu, kerja bersama ini penting untuk memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Pandangan Ely Syafridah yang juga Ketua Panwaslu Kota Banda Aceh menuturkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) triwulan ll tahun 2025. Dalam rangka koordinasi pengawasan tahapan pemilu, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting. Fokus utama kami saat ini adalah pemutakhiran data pemilih, terutama terkait dengan TNI dan Polri yang sudah pensiun.

Selain itu, kami juga memperhatikan data masyarakat yang berada di lapas, dan kami berharap terus menjalin komunikasi dengan perangkat Gampong yang menjadi ujung tombak dalam masyarakat.

Kami berharap pelaksanaan uji petik dapat dilakukan secara koordinatif, sehingga bersama-sama dapat menentukan pilihan yang tepat.

Untuk mendukung kelancaran kerja, kami mohon agar alat kerja seperti data dapat dipermudah, khususnya dalam pemberian data yang dibutuhkan. Kerjasama yang baik dari semua pihak sangat kami harapkan demi suksesnya pengawasan pemilu ini, pintanya.

Sedangkan Mairiza SSTP, MSI Kabid administrasi pemko Banda Aceh menyampaikan bahwa, Siap untuk memperbarui dan memastikan data pemilih agar hak pilih setiap orang terjamin. Saat ini, data pemilih yang ada masih kami miliki dan siap untuk diverifikasi.

Terkait penghapusan data pemilih, khususnya yang diusulkan oleh pihak-pihak seperti Keuchik, kami memahami bahwa penghapusan data bisa dilakukan apabila terdapat bukti valid, misalnya surat kematian.

Untuk memperlancar proses ini, kami berharap dapat bekerja sama secara sinergis. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi bersama ke sekolah-sekolah dan kolaborasi lintas pihak agar semua pihak memahami proses dan tujuan pembaruan data pemilih ini, jelasnya singkat.(rel/lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gerakan pemuda iskandar muda (GePIM- Aceh) sangat mendukung terhadap kebijakan Gubernur Aceh tentang larangan pungli yang di praktek selama oleh oknum pelaku pendidikan dan komite sekolah yang sangat meresahkan orang tua peserta didik di seluruh propinsi Aceh.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur pemerintah Aceh nomor 400.3.1/7031 yang menegaskan larangan praktik gratifikasi pengutan liat (pungli) penyuapan dalam sistem penerimaan siswa baru di jenjang SMA. SMK dan SLB di suruh Aceh.

GePIM mendesak Dinas pendidikan Aceh untuk mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mentaati dan menjalankan surat edaran yang di keluarkan oleh gubernur. Serta memperkuat pengawasan terhadap sekolah sekolah di tingkat level baik yang di koordinir oleh kapubaten kota maupun oleh propinsi. Serta yang di koordinir oleh Kemenag seperti MIN. MTSN .MAN ini juga sangat perlu pengawasan ketat. Ujar zulhadi

Ada beberapa sekolah yang terindikasi telah melakukan pengungutan biaya Oleh pihak sekolah bersama dengan kotemite sekolah Di tingkat Sekolah Menengah Atas SMA berdasar laporan Orang tua peserta didik kepada GePIM Aceh

Zulhadi memintak kepada penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan di salah satu sekolah SMA. Yang terindikasi telah melakukan praktik pungli oleh pihak Sekolah dan komiten sekolah Fajar Harapan.

Berdasarkan laporan orang tua peserta didik Sekolah tersebut telah melakukan Pungli pada tahun ajaran 2024-2025 sekitan 12.995,00 jt per siswa putra, sedangkan untuk siswi putri 13.090.000 jt biaya yang di kutip dengan alasan bermacam macam ada yang Rehab Rekon dan pengadaan 6.730.000,Biaya operasional (300.000 x 6 bulan).1.800.000,Atribut dan Kelengkapan Asrama 2.540.000,Seragam 970.000,ketering 1 bulan 750.000, ini salah satu perbuatan melawan hukum yang harus dihapuskan .ujar ketua GePIM Aceh Zulhadi

GePIM memintak kepada pihak sekolah dan komite untuk segera mengembalikan uang tersebut secara utuh. Ini salah satu perbuatan pelanggaran hukum. Maka lebih baik sebelum proses hukum berjalan lebih baik di kembalikan secara baik2. Ujur zulhadi

Ketua harian PPA Asnawi

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Partai Perjuangan Aceh (PPA) hadir sebagai kekuatan politik yang berdiri untuk membela kepentingan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjaga keutuhan bangsa secara adil dan bermartabat. Selama ini, kami berjalan selaras dengan prinsip harmoni nasional tanpa pernah menimbulkan keresahan di tingkat pusat maupun daerah, 16 Juni 2025.

Namun situasi kondusif ini terganggu akibat keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menerbitkan SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang mengalihkan empat pulau dari wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat Aceh dan berpotensi memicu gejolak yang tidak perlu.

Asnawi, menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan protes keras atas langkah pemerintah pusat tersebut. Terlebih, tidak ada persetujuan dari Pemerintah Aceh maupun DPRA, yang seharusnya menjadi prasyarat sah dalam setiap perubahan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Empat Pulau yang Dialihkan:

1. Pulau Lipan
2. Pulau Panjang
3. Pulau Mangkir Gadang
4. Pulau Mangkir Ketek

Pulau-pulau ini sejak awal kemerdekaan telah tercatat secara historis, administratif, dan yuridis sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Asnawi menegaskan bahwa bukti-bukti sah seperti arsip kolonial Belanda, peta militer TNI, dan peta resmi Bakosurtanal sebelum revisi 2020 semuanya menguatkan klaim bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. Maka dari itu, pengalihan ini adalah cacat prosedur, keliru secara sejarah, dan melanggar hukum.

DASAR HUKUM YANG DILANGGAR:

1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956

2. UU No. 24 Tahun 1956
Menetapkan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumut sejak awal berdirinya Republik.

3. UU No. 44 Tahun 1999
Memberikan keistimewaan Aceh dalam hal pengelolaan wilayah.

4. UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA)
Pasal 8 dan 14 mengatur bahwa perubahan batas wilayah Aceh wajib melalui persetujuan Gubernur dan DPRA.

PPA MENYERUKAN:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri RI
Untuk segera mencabut SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Aceh, DPRA, tokoh adat, ulama, dan elemen sipil
Untuk tetap tenang, bersatu, dan bersuara lantang dalam membela hak Aceh yang sah secara hukum dan sejarah.

Aceh bukan hanya wilayah administratif, tapi juga tanah perjuangan dan kehormatan yang dijamin oleh konstitusi. Setiap tindakan sepihak yang melanggar hak Aceh akan merusak kepercayaan, stabilitas, dan kesatuan bangsa.

“Kami di PPA berdiri tegak membela setiap jengkal tanah Aceh. tapi jangan pernah anggap diamnya rakyat Aceh sebagai tanda menyerah,”ungkap Asnawi, Ketua Harian PPA.(jm)

MEDIANAD.COM, SABANG – Jaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025–2030, Unit Patroli Sat Samapta Polres Sabang melaksanakan patroli malam hari di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Sabang, Minggu (15/06/2025).

Patroli dipimpin oleh Kanit Patroli Aiptu Opie bersama sejumlah personel dengan menggunakan kendaraan roda dua (Ranmor R2). Patroli ini menyasar lokasi-lokasi yang rawan kerumunan dan aktivitas masyarakat, seperti warung kopi, kafe, hotel, sentra pertokoan, SPBU, tempat-tempat keramaian, serta pusat aktivitas warga lainnya.

Kasat Samapta Polres Sabang AKP Sabrani, SE, menyampaikan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi tetap kondusif usai pelantikan kepala daerah.

“Pasca pelantikan merupakan momentum penting yang memerlukan pengawasan ekstra. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar AKP Sabrani.

Selain pemantauan, petugas juga turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan umum, serta terus bersinergi dalam menciptakan situasi yang aman dan damai di Kota Sabang.

Polres Sabang menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala, sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.(man)

MEDIANAD.COM,BANDA ACEH: Politisi muda PAN dan anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, H Nazaruddin Dek Gam, usai resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, terlebih dahulu anggota DPR RI Fraksi PAN dua periode dimaksud, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, atas jabatan dan amanah yang diberikan kepada dirinya.

Serta amanah ini juga menjadi kebanggaan bagi saya, keluarga saya dan bagi segenap pengurus PAN dari Aceh, pinta ketua BKD DPR RI Dek Gam dalam nada optimis.
“Seperti telah dirilis sejumlah media online minggu malam”, Presiden Persiraja Banda Aceh H Nazaruddin lebih jauh mengatakan, “amanah dan ditunjuk oleh abang sang Ketum DPP sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN, merupakan jabatan yang sangat besar tanggung jawab, terutama menjaga perjalanan partai agar terus mendapat dukungan dari masyarakat dan kader lainnya”.

Dengen demikian, untuk keberhasilan dan kesejahteraan bagi seluruh Rakya kususnya masyarakat Aceh, pengusaha muda and sukses Dek Gam ini, memohon doa dari masyarakat Aceh, pengurus PAN Aceh dan simpatisan, sehingga amanah ini dapat saya laksanakan dengan baik kedepan, tutup Dek Gam singkat.

Seperti dirilis DPP PAN dalam susunan pengurus yang diketuai Zulkifli Hasan, salah satu pengurus harian yakni diurutan Waketum ada sosok anggota DPR RI asal Aceh, H Nazaruddin Dek Gam secara resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) periode 2024-2029.

Yang diumumkan dalam acara ‘Halal bi Halal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/) 2025. (zm/**)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Sebuah kabar mengejutkan  beredar diawal pagi Sabtu, 12 April 2025 menyatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Penetapan Tgk Aiyub bin Abbas sebagai Sekjen Partai Aceh (PA)  Definitif.

Teungku H. Aiyub bin Abbas, S.I.P. dikenal sebagai Abuwa Muda (lahir 2 Mei 1969) adalah seorang politikus dan merupakan mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka, dikabarkan juga mendapat dukungan penuh Wali Nanggroe Tgk Malek Mahmud Al-Haythar.

Abua yang juga merupakan Eks Libya dan kini menjabat sebagai Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh periode 2024—2029 merupakan sosok yang dikenal baik dan murah senyum serta bermasyarakat.

Aiyub Abbas juga  pernah menjabat sebagai Bupati Pidie Jaya 2 periode yakni 2014—2019 dan 2019—2023, selain terkenal sebagai tokoh GAM juga terkenal sebagai tokoh publik ban sigom Aceh (seluruh Aceh) karena beliau juga anggota DPRA. (*)