BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Kayu-kayu besar yang dibawa oleh arus banjir besar yang menghatam pemukiman penduduk mulai dari yang menyebabkan rumah masyarakat hancur serta berserakan dimana-mana dilarang mengambil dan memanfaatkan karena ini menyangkut dengan kasus lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA, karena ini bukan kasus biasa karena bencana yang terjadi saat ini bukanlah bencana biasa karena banjir dan longsor ini masalah yang sangat kompleks karena sudah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa.

Maka dari itu pemerintah Aceh mengingatkan pada semua pihak untuk tidak mengambil dan memanfaatkan kayu tersebut karena untuk dijadikan bukti pemeriksaan nanti dan siapapun tidak boleh mengambil dan mengakat atau memindahkan memanfaatkan Tampa ada izin dari otoritas terkait.

Karena ini akan menjadi alat bukti penting saat investigasi hukum maka gubernur Aceh melarang keras siapapun yang mengambil kayu dilokasi banjir yang mencoba atau mengambil dan membawa keluar akan ditindak.

Maka semua pihak harus hati hati jangan coba coba untuk mengambil kayu tersebut, pemerintah Aceh mengajak masyarakat dilingkungan banjir untuk mengawasi terhadap tumpukan kayu atau yang berserakan dimana-mana untuk tidak diambil ini masyarakat harus menjaganya bila ada yang mengangkat dan mengambil maka masyarakat dengan secara untuk melapor ke penegak hukum untuk ditindak.

Pemerintah Aceh juga telah memberikan arahan kepada TNI/polri dan masyarakat dan semua pihak yang saat ini bekerja melakukan pembersihan agar menempatkan tumpukan kaya di tempat lokasi yang sama yang telah disepakati pengumpulan kayu tersebut akan dikoordinasikan oleh dinas terkait bersama jajaran dilapangan.

Maka, Gubernur mengharapkan kayu tersebut ditempatkan dilokasi khusus yang ditentukan bersama, penegasan pemerintah ini bukanlah untuk menghambat pekerjaan pembersihan, melainkan untuk menjaga tata kelola penanganan bencana sesuai aturan.

Pemerintah ingin memastikan setiap tindakan sekecil apapun tidak bertentangan dengan regulasi lingkungan dan tidak hilangjan potensi barang bukti yang dapatkan menjelas menyebabkan bencana.(lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Kapal Negara KN Antares kembali menjalankan misi kemanusian dengan mengangkut 80 Ton bantuan logistik beserta relawan kesehatan menuju Pelabuhan Kreung Geukueh, Lhokseumawe, yang telah ditetapkan sebagai hub atau posko utama penyaluran bantuan di Provinsi Aceh, Minggu(07/12).

Kapal KN Antares resmi dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Jumat malam (5/12) pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Banda Aceh. Prosesi pelepasan turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal bersama jajaran pemerintah daerah.

Selanjutnya KN Antares tiba di Pelabuhan Kreung Geukueh, Lhokseumawe pada Sabtu sore (6/12) sekitar pukul 16.50 WIB. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengawal langsung proses pembongkaran 80 Ton bantuan untuk korban banjir di Pelabuhan Kreung Geukeuh, Lhokseumawe.

Bantuan logistik yang diberangkatkan tersebut merupakan kontribusi dari berbagai instansi dan lembaga, berupa kasur, sembako, obat-obatan, pampers, air mineral, biskuit, tenda dan kebutuhan dasar lainnya.

Setibanya kapal, kegiatan diawali dengan penurunan tenaga medis. Para tenaga medis dimaksud akan ditempatkan di wilayah-wilayah terdampak banjir untuk memperkuat layanan kedaruratan. Setelah penurunan tim medis, proses pembongkaran dilanjutkan dengan penyusunan dan pembagian logistik sesuai kecamatan yang terdampak bencana.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang, Capt. Tohara melaporkan, kegiatan pembongkaran berjalan lancar namun sempat terhenti karena hujan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar ditambah dengan jiwa relawan yang tinggi dan juga semangat yang timbul dikarenakan adanya dukungan Bapak Gubernur Aceh, kegiatan dapat dilaksakan sebagai mana mestinya,” ujarnya.

Capt. Tohara menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran akan terus bekerja maksimal dalam mendukung upaya kemanusiaan yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengiriman bantuan ini. Bantuan itu nantinya akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terdampak situasi darurat di daerah tersebut,” ucapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendistribusian bantuan.

“Pengiriman lewat jalur laut ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” kata Gubernur Aceh.

KN Antares dijadwalkan berangkat kembali pada Minggu atau Senin, 7–8 Desember 2025. Kapal tersebut direncanakan mengangkut sekitar 100 pengungsi menuju Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menunggu proses pengumpulan dan persiapan para pengungsi sebelum dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Sebelumnya, pekan lalu KN Antares telah membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta mengevakuasi warga terdampak banjir dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh terus memperkuat upaya pemulihan pascabencana bagi kelompok anak yang terdampak banjir, melalui program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Pada Sabtu (6/12/2025), tim LDP melakukan pendampingan langsung di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya.

Di Kabupaten Bireuen, sebanyak 80 anak pengungsi dari Desa Blang Panjoh, Kecamatan Peusangan, mengikuti berbagai aktivitas pemulihan yang dirancang untuk mengurangi trauma serta mengembalikan rasa aman dan kenyamanan mereka. Pelaksanaan layanan di Bireuen melibatkan 6 personel LDP Dinas Sosial Aceh yang dipimpin oleh Sri Wahyuni, AKS, dan merupakan bagian dari pendampingan di empat kecamatan sasaran LDP.

Sementara itu di Kabupaten Pidie Jaya, layanan ditujukan untuk dua kecamatan terdampak dengan target manfaat 80 anak, 35 lanjut usia (lansia), serta 2 ibu hamil. Pelaksanaan layanan dipusatkan di Gedung Taheer Foundation/Dinas Sosial Pidie Jaya dalam dua sesi, yaitu pukul 10.00–12.30 WIB dan 17.00–18.00 WIB. Sebanyak 55 anak telah mendapatkan pendampingan melalui metode role play, art therapy, permainan kerja sama, hingga latihan regulasi emosi. Kegiatan ini dipimpin oleh Rita Mayasari, S.Sos., MPSSp, selaku Penanggung Jawab LDP bersama 7 personel LDP Dinas Sosial Aceh.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM., menegaskan bahwa upaya pemulihan psikologis tidak boleh terhenti setelah fase tanggap darurat.

“Trauma yang dialami anak-anak harus menjadi perhatian utama. Melalui LDP, kami memastikan mereka tetap merasa aman, ceria, dan mampu bangkit kembali setelah masa sulit yang mereka hadapi,” ujar Chaidir.

Atas arahan langsung dari Gubernur Aceh — Muzakir Manaf, yang akrab dipanggil “Mualem” — seluruh instansi terkait diminta mempercepat dan memperluas akses layanan terutama di bidang psikososial, kesehatan, dan fasilitas dasar bagi korban banjir. Pemerintah provinsi menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh terfragmentasi: setiap korban — terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil — harus mendapatkan pendampingan komprehensif sesuai kebutuhan. Gubernur Mualem juga meminta agar penyediaan layanan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga trauma bisa diminimalkan dan korban dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.

Dengan mempertimbangkan kondisi traumatis yang masih dirasakan para penyintas, layanan LDP ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Anak-anak, lansia, ibu hamil — serta seluruh keluarga terdampak — diharapkan memperoleh kegiatan positif untuk mengisi waktu selama berada di pengungsian, menjaga stabilitas emosional, dan menumbuhkan kembali rasa aman serta harapan.

Selain layanan dukungan psikologis, tim LDP juga melakukan asesmen lanjutan atas kebutuhan mendesak para pengungsi, seperti:

• Minimnya fasilitas sanitasi yang memadai
• Kebutuhan layanan medis tambahan bagi kelompok rentan

Temuan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait agar penanganan terpadu berjalan lebih optimal.

“Pemulihan harus mencakup aspek fisik, sosial, hingga kesehatan mental. Tidak boleh ada yang terabaikan,” tegas Chaidir.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir pada Kamis (27/11/2025) sore hingga Jumat (28/11/2025) dini hari.

Peninjauan dilakukan tak lama setelah Mualem menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi di Aceh. Pengumuman status darurat disampaikan Mualem di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis sore.

Pada sore hari, rombongan bergerak dari Banda Aceh menuju Kabupaten Pidie. Setibanya di sana selepas Magrib, Mualem meninjau lokasi pengungsian di Meunasah Paga, Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur. Untuk mencapai titik pengungsian, ia terpaksa menyeberangi genangan dengan boat karet.

Di lokasi, Mualem menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada para pengungsi. Ia mengaku prihatin dengan kondisi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh.

“Sungguh memprihatinkan, banjir bukan satu titik, hampir seluruh Aceh. Mudah-mudahan masyarakat dapat bersabar. Sementara ini bantuan sembako kami salurkan ke seluruh, ini kewajiban kami Pemerintah Aceh,” kata Mualem, Kamis malam.

Selain menyalurkan bantuan darurat, Mualem turut meminta pemerintah kabupaten/kota memperbarui data kondisi banjir secara berkala. Pemerintah Aceh, kata dia, akan mengoordinasikan distribusi logistik ke titik-titik paling terdampak.

Banyak Titik Pengungsian

Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, menyebut kondisi banjir di daerahnya mulai berangsur surut. Namun, masih banyak warga yang memilih bertahan di tempat pengungsian, terutama di meunasah-meunasah desa.

“Pidie sudah direndam banjir sejak kemarin, hari ini kondisi banjir menurun dan curah hujan pun sudah sedikit menurun. Hampir 13 Kecamatan di Kab Pidie kita terendam banjir. Titik pengungsi sangat banyak karena rata-rata masyarakat mengungsi di meunasah desa masing-masing,” kata Alzaizi.

Alzaizi menambahkan, persediaan bantuan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten kini sangat terbatas. “Pemkab Pidie sudah menyalurkan bantuan masa panik, dan saat ini stok di kami sudah kosong,” katanya.(*)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar rapat darurat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/11/2025).

Rapat dipimpin Sekda Aceh, M. Nasir, dan dihadiri unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan BPBA.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh menegaskan bahwa situasi di lapangan masih kritis.

Ia menyebut masih terdapat warga yang terjebak banjir, hilang, serta beberapa wilayah yang sepenuhnya terisolasi.

“Kita perlu langkah awal bahwa kondisi masih ada yang dalam banjir dan harus dievakuasi segera. Masih ada orang hilang dan perlu dicari. Kita juga perlu menjangkau masyarakat yang terisolir,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, sejumlah titik di wilayah hilir sungai juga berpotensi kembali mengalami banjir susulan. Karena itu, pemerintah membutuhkan data cepat dan akurat mengenai jumlah korban serta lokasi yang terdampak di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

“Sampai hari ini masih ada masyarakat yang menyangkut di atap rumah, sudah beberapa hari tanpa makanan. Ini harus diprioritaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Banda Aceh, Al Husain, melaporkan bahwa timnya sejak awal bencana telah melakukan operasi penyelamatan di berbagai lokasi, termasuk Pidie Jaya dan Bireuen.

“Pidie Jaya sudah tiga hari kami tangani. Semalam kami bergerak ke Bireuen, memanfaatkan Starlink untuk komunikasi. Sampai semalam masih ada orang yang menyangkut,” kata Al Husain.

Ia juga mengungkapkan kondisi darurat di Bireuen, di mana warga mulai panik akibat stok logistik yang menipis.

“Di Bireuen bahkan orang mulai anarkis karena tak ada lagi stok logistik. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah evakuasi dan makanan untuk korban,” ujarnya.

Dari unsur TNI, Aster Kasdam Iskandar Muda, Fransisco, menyampaikan bahwa dua pesawat Hercules telah tiba membawa bantuan teknologi komunikasi.

“Hari ini dua Hercules datang membawa 28 unit Starlink yang akan dibagi ke tiga daerah rawan untuk memperkuat komunikasi dan mempercepat distribusi bantuan,” jelasnya.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus memaksimalkan koordinasi lintas lembaga untuk membuka akses wilayah terisolir, mempercepat evakuasi warga, dan memastikan bantuan logistik sampai kepada masyarakat terdampak.(*)

Sekda Aceh M Nasir Syamaun sampaikan kata sambutan, sekaligus membuka Kursus Pengawas Pertandingan (PP) yang digelar PSSI Aceh, di Sie Hotel, Banda Aceh, Selasa (25/11) malam. foto/sekretariat pssi aceh)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH: Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, Selasa (25/11)
malam secara resmi membuka Kursus (kepelatihan) Pengawas Pertandingan (PP) atau MATCHCOMMISIONER Sepak Bola tahun 2025.

Kegiatan Kursus yang berlangsung selama sepekan, 24-30 November tersebut diikuti calon-calon PP muda perwakilan 23 Kabupaten dan Kota di Aceh, serta pendalaman materi, baik teori dan praktek di venue Stadion H Dimurthala (SHD) Lampeneung.

Sekda M Nasir yang juga mantan Kadispora Aceh dan Sekum KONI Aceh itu dalam sambutannya mengatakan.
Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Muallem Muzakir Manaf dan Wagub Fadlullah Dek Fadh memiliki komitmen kuat untuk pengembangan dan pembinaan atlet secara berjenjang, sehingga prestasi olahraga Aceh terus meningkat.

“Apalagi Cabor sepak bola sebagai olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Aceh, Sekda M Nasir meminta terus berbenah dan menyiapkan pemain berkualitas, sebagai persiapan Pra PON 2028 di NTB dan NTT”.

Tentu usaha untuk membangun sepak bola Aceh yang berprestasi di ajang nasional, seperti PON. Tentu PSSI Aceh harus menggelar kompetisi dan kejuaraan secara kontinyu, menyiapkan perangkat pertandingan yang memadai, seperti wasit, PW dan PP itu sendiri yang juga akan mengikuti kursus selama sepekan, pinta Sekda.
Sementara itu, ketua Banleg DPR Aceh yang juga “inisiator kegiatan kursus dimaksud”, ‘Dek Fan’ Irfansyah mengharapkan rekan-rekan calon PP dibawah koordinasi PSSI Aceh, dapat memanfaatkan kegiatan kursus sebaik mngkin.

“Demi karir rekan-rekan secara individu di perangkat pertandingan, serta wadah positif persiapan PP muda, berwawasan dan intelek yang akan bertugas disemua level kompetisi yang digelar PSSI Aceh kedepan dan Klub beserta Askab/Askot PSSI kota/kabupaten”, ujar anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh (PA) Dek Fan dalam nada penuh semangat.

Sedangkan ketua umum PSSI Aceh, Nazir Adam yang diwakili Sekumny, Nazaruddin meminta PP muda memanfaatkan secara penuh transfer ilmu yang disampaikan oleh Isntruktur-instruktur dari PSSI Pusat dan sudah kenyang pengalaman bertugas di Level Liga tertinggi tanah air (Liga1) sebagai Matchcom.

Sehingga usai mengikuti kursus memiliki bekal penuh, kompeten serta siap menjalankan tugas di Liga dan kompetisi resmi dibawah Asprov PSSI Aceh, pintanya..

Selain Sekda, Waketum PSSI Aceh, Sekum juga Instruktur nasional berkesempatan menyampaikan kiat-kiat perjalanan karir sebagai PP Sepak Bola, dimana harus dinikmati serta terus belajar dan belajar tanpa henti. (zm)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) Sangat menyesali  terhadap pernyataan menteri pertanian Republik Indonesia soal beras impor di Sabang yang terlalu reaksioner dan sangat menyudutkan Aceh.

Jadi, Pemerintah Aceh sangatlah keberatan atas pernyataan seorang menteri Mentan RI Amran Sulaiman terkait penyegelan 250 ton beras impor oleh badan  pengusaha kawasan Sabang.

Mualem menilai pernyataan yang dikeluarkan Olen Mentan tersebut terlalu reaktif dan kurang rensitif terhadap kondisi Aceh hari ini, sebagai daerah wilayah bekas konflik.

Menurut keterangan juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA pada media Senin (24/11 2025) bahwa Gubernur Aceh telah menerima laporan terkait tentang masalah impor beras dipelabuhan kawasan bebas Sabang, menurut  tidak  ada regulasi yang melanggar oleh pihak BPKS  tentang impor beras, Gubernur Aceh mengatakan bahwa tidak ada regulasi yang melanggar tentang impor beras oleh BPKS di Sabang dan oleh pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut.

Ujar Muhammad MTA dalam keterangan persnya rilisnya, salah satu alasan utama kebijakan impor beras ini akibat tingginya harga beras di Sabang jika didatangkan dari daratan, hal ini memberatkan masyarakat terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini kebijakan impor beras dari luar merupakan solusi transisi yang strategis dan berpihak kepada masyarakat setempat sesuai dengan keistimewaan Sabang sebagai kawasan bebas.

Pemerintah Aceh menilai menteri Amran terlalu mendramatisir masalah ini, Solah-olah impor beras tersebut tindakan pidana serius yang melanggar undang undang, pernyataan Mentan yang menyebut beras tersebut ilegal juga dianggap tidak mendasar dan mereduksi kewenanangan Aceh khususnya BPKS yang memiliki kewenangan khusus sesuai perundang undangan pernyataan ilegal yang disampaikan oleh manteri Amran jelas tidak mendasar.

Pemerintah Aceh juga menyayangkan pernyataan Mentan Amran yang mempertanyakan nasionalisme terkait impor beras tersebut.

Pernyataan tersebut juga menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik yang saat ini dipimpin oleh mantan panglima GAM, kedepan Pemerintah Aceh berharap semua pihak terutama pemegang otoritas dapat menjaga kehormanisan dan stabilitas nasional dalam menyelesaikan masalah kewenangan dan regulasi hal ini sesuai dengan cita-cita presiden Prabowo untuk  mewujudkan Indonesia maju dan kuat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta Mentan untuk segera melakukan uji laboratorium terhadap beras impor tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera melepaskan untuk masyarakat Sabang, sebelumnya pihak BPKS Sabang telah menjelaskan bahwa impor beras dari Thailand tidak menyalahi aturan kini beras impor sebanyak 250 ton disegel dan dianggap Mentan sebuah perbuatan ilegal, cetus Mualem melalui juru bicara pemerintah Aceh Muhammat MTA.(lem)

BANDA ACEH, MEDIANAD.COM- Inilah yang disebut kenerja berbuah manis atau kinerja yang kolektif dinas sosial Aceh mendapat pujaan dari layanan informasi publik publik .

Berkat kegigihan antara PLT kadis beserta seluruh staf dan perangkatnya, hanya satu tujuan untuk membantu kepentingan penderitaan rakyat yang dilanda musibah.

Mereka tidak mengenal siang malam walaupun dalam kondisi apapun, mereka siap menjalankan tugas yang telah diembankan oleh pemerintah Aceh kepada mereka, dengan kerja kolektif hasilnya berbuah manis.

Dinas Sosial Aceh meraih predikat baik layanan informasi publik. Dinas Sosial Aceh mendapat predikat terbaik pada kegiatan monitoring dan evaluasi oleh pelayanan informasi publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas informatikan dan persandian aceh.

Capaian ini adalah komitmen dinas sosial Aceh dalam mendorong stranparasi dan keterbukaan informasi sebagai bahagian tanggung jawab pelayanan publik.

Jadi penghargaan tersebut diberikan bedasarkan penilaian tahunan terhadap kualitas pelayanan informasi yang disediakan oleh perangkat Daerah, predikat baik yang diraih oleh dinas sosial Aceh dibawah kendali, PLT Kadis Sosial Aceh Chaidir mencerminkan peningkatan kerja segenifikan dalam mengelola data, responsibilitas pelayanan dan kesesuaian standar keterbukaan informasi yang telah diatur dalam regulasi.

PLT Kadis Sosial Aceh Chaidir memberikan apresiasi atas kinerja kolektif seluruh pegawai dan para stafnya yang telah mampu memberikan pelayanan informasi yang semakin berkualitas.

Chaidir menyebutkan, bahwa keterbukaan informasi merupakan mandat yang harus dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Sosial Aceh merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat dan pegawai Dinas Sosial Aceh.

Maka saya, sebut Chaidir menyampaikan terima kasih atas kerja kolektif seluruh seluruh penjabat dan pegawai dan instansinya yang mampu memberikan pelayanan informasi yang semakin berkualitas.

Chaidir mengatakan, “upaya ini bukan hanya sekedar kewajiban administratif namun ini wujud pertanggungjawaban kita kepada masyarakat agar pelayanan publik berjalan transparan akuntabel juga dapat diakses secara luas dan Dinas Sosial Aceh akan terus memperkuat inovasi pengololaan Informasi termasuk pemanfaatan teknologi serta peningkatan kualitas pelayanan pada berbagai kanal Informasi publik.

dengan mendapatkan penghargaan ini akan memperkuat posisi Dinas Sosial Aceh sebagai salah satu SKPA yang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif, jadi pemerintah Aceh berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi pada perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas terhadap layanan informasi publik secara bertahap dan berkelanjutan.(lem)

MEDIANAD.COM, BANDA ACEH — Visi dan Misi Mualem–Dek Fadh lahir dari kebutuhan Aceh untuk bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berpihak kepada rakyat kecil. Mengurangi kemiskinan, memperkuat layanan publik, dan menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir—itulah arah besar yang kini dibangun di Tanah Rencong.

Di garis depan perubahan itu, Dinas Sosial Aceh mengambil peran strategis. “Kami siap mengarungi bahtera ini bersama,” begitu komitmen yang berulang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM. Dan perjalanan panjangnya membuktikan bahwa komitmen itu bukan sekadar kata, tetapi kerja.

Ketika Chaidir ditempatkan sebagai Sekretaris Dinas Sosial Aceh, dinas ini sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Persoalan internal menumpuk, koordinasi lemah, dan ritme kerja tidak lagi seirama dengan kebutuhan masyarakat.

Pelan namun pasti, ia mulai membenahi satu per satu, mulai tata kelola, manajemen, disiplin kerja, hingga pelayanan publik. Ia bekerja dalam diam—di ruang rapat, di balik dokumen, dalam koordinasi panjang hari demi hari.

Dan ketika kemudian ia mendapat amanah sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial, ritme kerjanya justru semakin cepat. Tak cukup hanya merapikan internal, Chaidir turun hingga ke pelosok. Menembus hutan, menyeberang sungai, ikut mengantar bantuan sosial yang sering kali harus tiba dalam keadaan darurat. Perubahan itu mulai terlihat.Dinas Sosial Aceh bergerak dengan cara baru: cepat, terukur, dan mendekat kepada rakyat.

Misi Besar Mualem–Dek Fadh

Di bawah komando Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur H. Fadhlullah, SE (Dek Fadh), arah pembangunan sosial Aceh semakin jelas, pemerintah harus hadir sebelum rakyat meminta tolong. Salah satu gebrakan yang lahir dari arahan ini adalah pendistribusian logistik kebencanaan langsung ke kabupaten/kota—hal ini sebagai persiapan sebelum bencana datang. Chaidir menjelaskan alasan di balik pola baru tersebut.

“Arahan Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat jelas: masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah sebelum bencana datang. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan logistik ketika musibah terjadi.” ungkapnya.

Perjalanan distribusi itu dimulai dari Banda Aceh. Chaidir bersama Wakil Gubernur Aceh, memastikan stok benar-benar sampai di daerah yang membutuhkan. Ini bukan perjalanan seremonial—ini kerja nyata yang mengubah pola penanganan bencana di Aceh.

Tiba dilokasi pertama Kabupaten Pidie, rombongan berhenti di pendopo Wakil Bupati mendistribusikan bantuan logistik kebencanaan untuk memenuhi ketersediaan stok di daerah setempat. Kemudian, rombongan berhenti sejenak di Pidie Jaya untuk meresmikan Rumah Makan Bergizi Gratis. Program ini sederhana, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat rentan dan pelajar.

“Kami turun langsung bukan untuk seremonial, kehadiran pemerintah harus nyata, harus dirasakan.” tegas Dek Fadh.

Tim Dinas Sosial memeriksa dapur, meninjau kualitas makanan. Baginya, pelayanan sosial bukan hanya soal bantuan bencana—tetapi juga tentang membangun manusia.

Perjalanan berlanjut ke Bireuen untuk menyerahkan logistik kebencanaan. Di sela agenda, rombongan menyempatkan singgah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 25 di Kecamatan Juli. Melihat anak-anak belajar dengan fasilitas terbatas membuat tim dinsos sempat terdian terpaku.
“Pelayanan sosial itu tidak berdiri sendiri, Pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga—semuanya terhubung.” ujarnya.

Di Bireuen pula tim ini bertemu para pilar sosial, relawan yang menjadi lengan panjang Dinas Sosial di setiap kabupaten. Mereka menyampaikan aspirasi, kendala, dan kebutuhan. Pertemuan itu memperkuat simpul koordinasi menuju Aceh yang lebih sigap dalam melayani.

Dari pesisir ke dataran tinggi, rombongan bergerak ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Udara sejuk Gayo tidak mengurangi urgensi perjalanan.

“Aceh daerah rawan bencana, dan kesiapsiagaan adalah kunci, “Dengan pola baru ini, setiap daerah harus punya kesiapan yang setara.” kata Dek Fadh.

_*Perjalanan ini bukan hanya tentang mengantar logistik—tetapi tentang mengantar rasa aman.*_

Di Bener Meriah, rombongan meninjau Pesantren Madinatuddiniyah Babussalam yang baru saja dilanda kebakaran. Sisa arang masih menempel, aroma asap masih tinggal. Para santri bertahan dengan ruang seadanya.

Tim berjalan perlahan menyusuri ruang yang hangus, mendengar cerita para ustaz tentang detik-detik api membesar. Dek Fadh berkata lirih, “Santri-santri ini masa depan Aceh. Mereka harus tetap belajar dan tinggal dengan layak.”

Bantuan kebutuhan santri langsung diserahkan, menyapu sedikit luka yang ditinggalkan musibah.

Dari Banda Aceh hingga Gayo, dari sekolah rakyat hingga pesantren yang hangus terbakar—perjalanan ini menggambarkan wajah baru Dinas Sosial Aceh.

Semboyan dinsos ini adalah kerja tanpa pamrih, hadir tanpa menunggu diminta, melayani tanpa jarak. Chaidir bersama tim merangkum filosofi kerjanya dalam satu kalimat.

“Pemerintah itu pelayan masyarakat. Kita harus hadir bukan ketika diminta, tapi ketika dibutuhkan.”

Di bawah visi besar Mualem–Dek Fadh, Aceh kini memasuki babak baru. Sebuah perjalanan panjang untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat pelayanan, dan mengangkat martabat rakyat kecil.

Dan Dinas Sosial Aceh—dengan tekad, kerja keras, dan langkah-langkah yang menembus rimba hingga gunung—siap mengarungi bahtera perubahan ini. Bersama komando Mualem dan Dek Fadh, Aceh bergerak menuju masa depan yang lebih sigap, lebih dekat, dan lebih manusiawi.(*/lem)